>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO –  Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie berhasil meyakinkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk menjadikan Bandara Djalaludin menjadi Embarkasi Haji Penuh.

Keberhasilan ini tertuang dalam pembahasan studi tinjau ulang  (review) Rencana Induk Bandara Djalaluddin yang dipaparkan oleh konsultan di depan sejumlah stakeholder dalam sebuah rapat di Direktorat Bandar Udara, Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Rapat yang dipimpin Kepala Sub-Direktorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Budi Sujatmiko ini dihadiri Kepala Bandara Djalaluddin dan Bappeda Provinsi Gorontalo.

“Alhamdulillah para tim teknis Kementerian Perhubungan mendukung dimasukkan dalam review rencana induk untuk mengakomodir menjadi bandara haji penuh, bandara alternatif  Sam Ratulangi Manado, kargo udara dan penerbangan internasional dalam mendukung program pariwisata,” kata M. Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Kamis (11/7/2019).

Perjuangan untuk menjadikan bandara Djalaludin Gorontalo sebagai embarkasi haji penuh dan bandara internasional ini tidak mudah.

“Bapak Gubernur telah memperjuangkan Bandara Djalaludin menjadi Embarkasi Haji Penuh dari beberapa tahun lalu, kemudian dari hasil studi ini akan dijadikan dasar pembuatan keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandara Djalaluddin Gorontalo tahun 2019-2038,” ujar M Jamal Nganro.

Dengan dijadikannya Bandara Djalaludin Gorontalo menjadi Embarkasi Haji Penuh, maka jamaah calon haji tidak perlu ke Makasar, yang artinya penerbangan dari Gorontalo langsung ke Arab Saudi, jelas Jamal Nganro. 

Untuk bandara haji kesiapan infrastruktur diproyeksikan tahun 2022 dapat terwujud dengan ketentuan daerah dapat menyiapkan lahan kurang lebih 50 ha untuk perpanjangan landasan menjadi 3.000 m dan pembangunan taxiway paralel dan pembangunan  Apron untuk pesawat khusus angkutan haji.

“Bandara Djalaluddin termasuk salah satu bandara yang akan dikaji untuk diusulkan menjadi bandara internasional dalam mendukung program pariwisata,” kata M. Jamal Nganro menegaskan.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Dinas Perhubungan

JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Diskusi Terpumpun sektor pemerintah dengan tema kolaborasi instansi pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan siber nasional.

Kegiatan ini berlangsung di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, mulai Selasa – Kamis (9-11/7/2019).

Peserta kegiatan ini sebanyak 330 orang, mereka adalah pejabat struktural eselon II dan 1 pejabat yang bertanggung jawab menangani IT dari 85 instansi Pemerintah Pusat, 32 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi dan 1 pejabat pengelola keamanan informasi dari 34 provinsi, 37 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 1 pejabat pengelola keamanan informasi dari 34 Kabupaten/Kota serta 54 pejabat struktural BSSN.

Dalam diskusi terpumpun ini, sejumlah paparan disajikan dari berbagai sumber, seperti strategi dan kebijakan identifikasi dan deteksi, penanggulangan dan pemulihan serta pembinaan SDM siber dan sandi serta diskusi tentang ketahanan siber, kebijakan keamanan dan dampak penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Dalam kegiatan ini juga diluncurkan Tim Respon Insiden Keamanan Siber Pemerintah atau Government Cyber Security Insiden Response Team (Gov-CSIRT) untuk mengantisipasi dan mengatasi serangan siber di sektor pemerintah,” kata Yulindawaty Rauf, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, yang menjadi peserta dalam kegiatan ini, Kamis (11/7/2019).

Tim Respon Insiden Keamanan Siber ini merupakan salah satu langkah BSSN dalam mewujudkan amanah Presiden Joko Widodo untuk menjadikan BSSN sebagai Badan Siber Kelas Dunia.
Yulindawaty Rauf juga menegaskan bahwa pertemuan ini sebagai sarana untuk membangun fungsi koordinasi, kolaborasi dan sinergi serta sekaligus untuk menyamakan pemahaman dan persepsi stakeholder sektor pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan siber nasional.

“Pertemuan ini sebagai media diseminasi informasi dan sosialisasi kebijakan dan layanan BSSN sektor pemerintah serta sebagai wadah diskusi tentang strategi dan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan keamanan siber pada sektor pemerintah,” tutur Yulindawaty Rauf.

Yulindawaty Rauf berharap semua stakeholder, pemerintah, swasta, perguruan tinggi untuk berpartisipasi, membangun kerjasama dan bersinergi untuk mewujudkan keamanan siber di Indonesia.

 

Pewarta : Kominfo

GORONTALO – Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat persiapan pelantikan pimpinan dan anggota terpilih Periode 2019 – 2024 yang dilaksanakan di ruang Inogaluma.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Panitia, Yulin D Limonu, yang dihadiri seluruh panitia lainnya.

“Dalam rapat ini kami tekankan koordinasi antarseksi dalam kepanitiaan agar pelaksanaan di hari H nanti bisa berjalan tertib dan lancar,” kata Yulin D Limonu, Rabu (10/7/2019).

Yulin D Limonu meminta masing–masing ketua seksi memberikan gambaran kesiapan menghadapi rapat paripurna nantinya.

“Kami minta persiapan hingga informasi terbaru agar perkembangannya dapat diketahui, termasuk oleh seksi lainnya,” ujar Yulin D Limonu.

Untuk memaksimalkan pengorganisasian persiapan pelantikan ini, rapat secara internal akan dilaksanakan sepekan sekali.

 

Pewarta : Momammad Hasan – Sekretariat DPRD

GORONTALO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo dalam menghadapi ancaman musim kemarau di daerah mengaktifkan Piket Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) 1 x 24 jam.

Musim kemarau yang kering dirasakan mulai muncul sejak akhir bulan Juni 2019.

“Hadirnya Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) ini bertujuan untuk merespon secara cepat kejadian dan keluhan masyarakat terkait dengan situasi dan kondisi yg terjadi di tengah masyarakat,” kata Sumarwoto, Kepala BPBD Provinsi Gorontalo, Rabu (10/7/2019).

Sumarwoto berharap personil yang melaksanakan piket selalu waspada dan siaga, radio komunikasi diaktifkan, sarana dan prasarana Tim Reaksi Cepat (TRC) seperti Mobil Rescue,  Mobil Ambulance, sejumlah motor  trail, tangki air disiagakan.

“Kami minta juga untuk membuat administrasi laporan yang tertib, sehingga terekam setiap kejadian pada saat piket,” tutur Sumarwoto.

 

pewarta : Iswandi Jusuf – BPBD

GORONTALO – Maraknya Angkutan orang Tidak Dalam Trayek (AOTDT) yang melayani angkutan darat di Gorontalo namun tidak memiliki izin operasional dibahas para stakeholder perhubungan.

Mereka menggelar rapat di ruangan Terminal Dungingi dipimpin Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XXI,  Handjar Dwi Antoro. 

Dalam pengantarnya, Handjar Dwi Antoro berharap rapat ini memberikan pemahaman kepada para pemilik Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek termasuk angkutan sewa umum atau angkutan sewa khusus yang belum mengurus perizinan.

Operator angkutan jenis ini tidak hanya orang perorang namun juga badan usaha atau koperasi diminta untuk mengurus. Balai Pengelola Transportasi Darat  akan membantu proses perizinannya.

Abdul Karim Rauf, Kepala Bidang Angkutan Jalan Provinsi Gorontalo memaparlan kondisi nyata di lapangan AOTDT di Provinsi Gorontalo.

“Kami menemukan kendala yang dihadapi operator AOTDT dalam pengurusan perizinan. ini yang perlu dicarikan solusi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat,” kata Abdul Karim Rauf, Rabu (10/7/2019).

Abdul Karim Rauf juga memaparkan prosedur pengurusan operasional AOTDT yang meliputi 3 hal penting yang harus dipenuhi, harus diurus oleh pengusaha angkutan atau koperasi, harus mengansuransikan penumpang melalui Jasa Raharja dan  memiliki kendaraan yang layak operasi.

Kepala Jasa Raharja dalam paparannya menyampaikan pentingnya mengansuransikan penumpang dan prosedurnya sementara perwakilan Easybook menyampaikan manfaat dan prosedur ticketing secara dalam jaringan (online).

Pertemuan ini menghadirkan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Jasa Raharja, Perwakilan Koperasi Angkutan, para sopir AOTDT serta perwakilan Easybook (aplikator ticket online).

Hasil pertemuan ini menyepakati 3 poin penting, pengusaha AOTDT diwajibkan memiliki ijin angkutan yang prosesnya akan dibantu BPTD dan Dinas Perhubungan. Pemilik kendaraan diwajibkan masuk dalam perusahaan angkutan yang sudah berbadan hukum seperti BUMN/BUMD/PT/Koperasi dan pengusaha angkutan diwajibkan menyerahkan daftar anggota perusahaan tersebut dalam kurun waktu seminggu setelah rapat ini ke BPTD,  Proses pengurusan izin di Kementerian Perhubungan akan dibantu melalui aplikasi SPIONAM.

BPTD akan mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa perusahaan, dengan anggota sebagaimana yang disampaikan ke BPTDsementara dalam proses pengurusan ijin.

“Kami akan menjadwalkan penertiban dan penindakan terhadap pengusaha yang tidak memiliki ijin serta kendaraan yang pemiliknya belum bergabung dalam perusahaan angkutan. Penertiban  ini akan mengintegrasikan Ditlantas Polda dan Dinas Perhubungan,” kata Handjar Dwi Antoro.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini – Dinas Perhubungan

GORONTALO - Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menggelar pemeriksaan urine kepada seluruh Aparat Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang ada di lingkup dinas, Rabu (10/7/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula dinas ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo.

Sebelum pemeriksaan urine, digelar sosialisasi bahaya narkotika yang dilakukan oleh staf BNN.

Tes urine ini dilakukan kepada seluruh pejabat eselon III. IV dan staf yang diambil secara acak sejumlah 20 orang sebagai sampel.

Dari hasil tes urine sampel yang diperiksa, BNN Provinsi tidak ada meneukan satu pun terindikasi pengguna narkotika.

“ASN harus memberi contoh dengan melakukan tes urine. ASN juga harus mengajak masyarakat sadar bahaya narkotika,” kata Ibnu Suprayogi, Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

Pemberantasan narkotika ini adalah program Pemerintah pusat dan Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Intruksi Presiden  nomor 6 tahun 2018 dan Intruksi Gubernur Gorontalo nomor 1739 tahun 2018.

Ketua Tim BNN, Jeane Tansil dalam pelaksanaan kegiatan ini memberi apreasiasi kepada ASN dan pejabat Eselon III dan IV yang dengan suka rela  mengikuti sosialisai bahayanya narkotika yang dilanjutkan dengan pengambilan tes urine.

Jeane Tansil menegaskan ASN Dinas Pangan juga harus berperan menyosialisasikan bahaya narkotika ke masyarakat umum maupun keluarga.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Rabu, 10 Juli 2019 12:43

Polri Harus Dekat Dengan Masyarakat

LIMBOTO – “Polri harus profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Mengabdi, melayani, dan mengayomi masyarakat,” kata Brigjen (Pol) Rachmad Fudail, Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo saat memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-73.

Peringatan tahun ini merupakan momentum untuk meningkatkan pengabdian setiap anggota kepolisian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Penegasan Brigjen (Pol) Rachmad Fudail diulang kembali saat diwawancarai sejumlah wartawan di halaman Markas Kepolisian Daerah, Rabu (10/7/2019).

“Polri harus profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Mengabdi, melayani, dan mengayomi masyarakat,” Brigjen (Pol) Rachmad Fudail.

Brigjen (Pol) Rachmad Fudail menjelaskan, Polda Gorontalo terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja jajaran Polri di Gorontalo. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dirumuskan dalam program kerja.

 “Apa yang masih kurang dan belum maksimal akan kita tingkatkan. Kita juga akan meningkatkan kerja sama dengan seluruh stakeholder dan komponen masyarakat, karena tugas Polri itu tidak boleh dilaksanakan sendiri,” ujar Brigjen (Pol) Rachmad Fudail.

Upacara Hari Bhayangkara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Idris Rahim dan Forkopimda Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polri yang telah mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Saya melihat dari tahun ke tahun kinerja Polri terus meningkat. Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah terus dibangun sehingga masyarakat Gorontalo merasa aman, damai, dan tentram,” ujar Idris Rahim.

Pada upacara Hari Bhayangkara ke-73 itu, Brigjen (Pol) Rachmad Fudail bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat tertulis Presiden Joko Widodo.

Dalam amanatnya, Presiden mengapresiasi kerja keras, pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan tanpa mengenal lelah seluruh personil Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

 

Pewarta : Haris - Humas

GORONTALO – Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo ramai-ramai melakukan pemeriksaan urine di aula kantor yang difasilitasi Badan Nasional Narkotika (BNN).

Tes urine ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Kepala Dinas Rifli M Katili menyambut baik pmeriksaan urine ini sebagai salah satu komitmen instansinya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat – obat terlarang di kalangan ASN, khususnya di Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

“Dinas Pariwisata siap melakukan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, di dalam ajaran agama juga diharamkan,” kata Rifli Katili, Rabu (10/7/2019)

Muchars Daud, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN menjelaskan narkoba dan obat terlarang merupakan extra ordinary crime, untuk menanganinya memerlukan penanganan yang extra.

Muchard Daud menambahkan ASN yang lemah akan mudah dirusak oleh narkoba, sehingga menimbulkan citra yang negatif kepada masyarakat. ASN harus menjadi benteng keluarga, menjadi orang pertama yang dinyatakan bersih narkoba dengan melakukan tes urine.

“Narkoba merupakan persoalan bersama, dan sebagai orang tua, ASN wajib menyampaikan bahaya merokok dan narkoba kepada keluarga masing- masing,”ujar Muchars Daud.

Alat tes urine terdiri dari 6 parameter, ketika hasil positif akan dilakukan uji konfirmasi  dengan urine yang sama namun dengan alat tes yang berbeda. Ketika hasil tetap positif akan diajukan ke Labkesda dan selanjutnya akan direhabilitasi.

Sementara itu, Budi Kurniawan Kiay, Kepala Seksi PLR Bidang Rehabilitasi BNN menyampaikan bahwa edukasi penyalahgunaan narkoba lebih diutamakan kepada kaum ibu, mengingat yang lebih mengetahui keadaan keluarga, suami dan  anak,  adalah kaum ibu. 

Penyalahgunaan lem, obat batuk sampai dengan sabu–sabu terjadi pada klien usia 7-65 tahun, dimana anak yang menyalahgunakan lem dan obat batuk merupakan anak  bahagia secara ekonomi, dan bukan yang berasal dari keluarga miskin atau broken home.

Orang yang sudah terkontaminasi narkoba dan obat terlarang tidak ada yang akan sembuh total, yang ada hanya pulih namun tidak bisa diprediksi  kapan kambuhnya sesuai dengan kondisi tubuh.

Dijelaskan juga sesuai Perda nomor 4 tahun 2019, perlu dilakukan pengawasan di setiap obyek wisata dengan 3 hal yaitu, Karyawan di setiap obyek wisata wajib membuat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan narkoba, disediakan papan pengumuman yang berisi himbauan untuk tidak menggunakan narkoba di dalam kawasan obyek wisata dan karyawan di setiap obyek wisata wajib untuk melaksanakan tes urine.

Sampai dengan saat ini ASN Provinsi Gorontalo yang terindikasi penyalahgunaan narkoba yang melapor secara sukarela berjumlah 17 orang, Mereka dilindungi privasinya, tidak akan di tindak pidana  atau diproses hukum dan akan direhabilitasi.

 

Pewarta : Intan - Dinas Pariwisata

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo mengadakan sosialisasi bahaya narkotika, Selasa (9/7/2019).

Usai sosialisasi dibentuk relawan antinarkoba di Dinas PUPR sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 dan Instruksi Gubernur nomor 1379 tahun 2018.

“Dalam aturan tersebut setiap OPD dan lembaga pemerintah daerah dan vertikal, untuk melaksanakan 3 hal, penyuluhan, pembentukan relawan antinarkoba dan terakhir melakukan tes urine,” kata Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Untuk itu, Dinas PUPR Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan urine kepada Aparat Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang ada di lingkup dinas.

“Kami sudah jalin kerjasama dengan BNN Provinsi Gorontalo untuk sosialisasi bahaya narkotika dan dilanjutkan dengan tes urine. Ini merupakan Instruksi Presiden dan Instruksi Gubernur Gorontalo. Hasil tes urine kita masih menunggu,” tutur Handoyo Sugiharto.

Kepala Bidang Pencegahaan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provisni Gorontalo Muchars Daud, menyatakan terima kasih kepada Dinas PUPR yang telah melakukan kerja sama pemberantasan narkotika.

“Dinas PUPR sangat tanggap terhadap persoalan narkoba ini dan kegiatan ini memang terlaksana karena inisiatif dari PUPR sendiri, karena meraka ingin memastikan, meyakinkan bahwa dinas ini bersih dari narkoba” ujar Muchars Daud.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

GORONTALO – “Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi penerima Bantuan sebanyak 18.651 Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP),  dengan target penyaluran 800 ribu ekor ternak ayam yang dilengkapi dengan pakan dan obat-obatan,” kata Mulyadi Mario usai menggelar rapat dengan tim Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) kementerian Pertanian, Selasa (9/7/2019).

Program Bekerja ini baru saja diluncurkan oleh Kementerian Pertanian. Program ini  berbasis pertanian untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air dengan tiga tahapan, jangka pendek, menengah, dan panjang. .

Untuk mewujudkan program ini, Kementerian Pertanian yang menunjuk Balai Besar Veteriner Denpasar Bali melakukan kunjungan keduanya di Gorontalo, meraka melakukan finalisasi penerima Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP) penerima bantuan Program Bekerja, Selasa (9/7/2019). Pertemuan ini dihadiri Ketua Tim Balai Besar Veteriner I Nyoman Dibia, Kepala Bidang Peternakan Agustina Kilapong, Perwakilan Bank BRI Gorontalo beserta staf Kementrian Pertanian.

“Kami membahas penerima Program Bekerja yang merupakan program nasional di mana Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi penerima Bantuan sebanyak 18.651 Rumah Tangga Miskin yang menjadi target penyaluran 800 ribu ekor ternak ayam yang dilengkapi dengan pakan dan obat-obatan,” kata Mulyadi Mario.

Diperkirakan setiap RTMP akan menerima 50 ekor ayam umur 1 bulan (Pullet), ditambah pakan 150 kg dan Uang Rp500 ribu untuk pembiayaan kandang.

“Penerimaan Uang akan ditransfer langsung ke rekening RTMP, yang belum memiliki nomor rekening akan dibantu Bank BRI tanpa perlu saldo awal,” kata Mulyadi D Mario.

Mulyadi D Mario mengatakan jika tidak ada halangan penyaluran dimulai pada Agustus depan.

“Kami berharap RTMP penerima bantuan ini dapat memanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat lebih meningkatkan kesejahteraan hidup khususnya beternak,” ujar Mulyady Mario.

 

Pewarta : Oman Moningka – Dinas Pertanian

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo