>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO - Bertempat di ruang rapat Pobo’ide, Senin (8/7/2019) seluruh pejabat administrator, pengawas dan pelaksana di lingkung Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mengikuti pemaparan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pemaparan ini dilakukan oleh Tim Inspektorat Provinsi Gorontalo, yang dipimpin oleh Sitti Badriyah Huntoyungo.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo,  M Jamal Nganro. Dalam arahannya, M Jamal Nganro berharap pemaparan in dapat memberikan pemahaman yang sama terkait penilaian SAKIP, sehingga dapat memaksimalkan nilai.

Sitti Badriyah dalam paparannya, dalam penilaian SAKIP melihat keselarasan antara Renstra dan dokumen perencanaan tahunan. Disamping itu dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama menggunakan target outcome, hal ini sesuai dengan Permenpan nomor  53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah.

‘Komunikasi internal yang efektif juga mampu membantu untuk memaksimalkan penyusunan SAKIP, karena dokumen SAKIP bukan hanya milik Sub Bagian Perencanaan namun milik dinas. Dalam penyusunan dokumen perlu adanya koordinasi antarbidang dengan subbagian perencanaan,” kata Sitti Badriyah.

Menanggapi materi yang disampaikan Tim Inspektorat terkait penilaian reviuw IKU Kadis menyarankan agar Inspektorat memberikan rekomendasi kepada TAPD untuk memerintahkan kepada OPD melakukan reviuw IKU yang berorientasi output menjadi berorientasi outcome.

“Kami berharap dibangun komunikasi antara bidang dan subag perencanaan, apabila ada yang kurang lengkap maka bidang langsung menindaklanjuti. Juga perlu paparan hasil evaluasi sementara penilaian SAKIP dari Inspektorat kepada OPD sehingga hasil penilaian dapat maksimal,” ujar M Jamal Nganro.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Dinas Perhubungan

GORONTALO –  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo  terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama kaum wanita yang menjadi tulang punggung ekonomi.

Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah  meningkatkan produktifitas ekonomi kaum wanita melalui kegiatan produktif  yang dikerjakan di rumah  oleh perempuan wirausaha dengan dukungan dari anggota keluarga lainnya.

Wujud program ini adalah dalam bentuk penyerahan bantuan usaha kepada perempuan Kepala Keluarga pengelola industri rumahan di seluruh kabupaten dan kota, yang dilasanakan sejak 2 Juli hingga 9 Juli 2019.

Program ini dmaksudkan untuk mengembangkan industri  kreatif melalui kegiatan pemberdayaan perempuan dalam rangka penguatan jaringan industri rumahan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas sosial Provinsi Gorontalo, Nurhayati Olii mengatakan program ini merupakan salah satu bentuk program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu  peningkatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. 

“Perempuan dan laki-laki mempunyai peluang yang sama dalam mengakses berbagai hal  untuk meningkatkan pendapatan keluarga,” kata Nurhayati Olii saat menyerahkan bantuan usaha  perempuan kepala keluarga pengelola industri rumahan, Senin (8/7/2019).

Nurhayati Olii menjelaskan, kebijakan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) merupakan upaya mendesak untuk mewujudkan pemenuhan ekonomi perempuan. Dalam kondisi perekonomian nasional yang belum kondusif peran perempuan menjadi penting karena mendukung ekonomi keluarga bahkan menjadi tulang punggung ekonomi.

Usaha mikro yang banyak bertebaran di daerah ini sebagian besar dilakukan oleh perempuan, oleh sebab itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  berkepentingan membangun ketahanan ekonomi masyarakat.

Para penerima bantuan ini berasal dari berbagai kabupaten dan kota sebanyak 36 orang, Kota Gorontalo 8 orang, Kabupaten Gorontalo 7 orang, Gorontalo Utara 8 orang, Boalemo 3 orang, Pohuwato 6 dan Bone Bolango orang.

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan memberi bantuan logistik kepada Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia – Papua New Guinea dari Batalion 713/Satyatama.

“Kami akan memberikan bantuan yang akan digunakan selama dalam perjalanan,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memberikan arahan kepada personil Satgas Pamtas di Markas Batalion 713/Satyatama, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Senin (8/7/2019).

Dalam arahannya Rusli Habibie berpesan kepada Satgas Pamtas untuk selalu menjaga kekompakan, bersemangat dan bersinergi dalam menjalan tugas negara.

Rusli Habibie juga mengungkapkan rasa bangganya kepada prajurit TNI yang dengan gagah berani membela, menjaga, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Di lengan kanan kalian ada bendera Merah Putih. Itu adalah tekad untuk setia kepada Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Rusli Habibie.

Lebih lanjut Rusli berharap seluruh prajurit Batalion 713/Satyatama menjadi garda terdepan dalam memerangi kemiskinan, kebodohan, minuman keras, narkoba, dan pelecehan seksual.

Menurutnya, selama ini prajurit TNI telah banyak membantu terlaksananya berbagai program pemerintah dalam memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 “Prajurit TNI harus jadi contoh dan teladan dalam memerangi musuh kita bersama, yakni kemiskinan, kebodohan, miras, narkoba, pelecehan seksual,” tandas Rusli.

Sebanyak 450 personil dari Batalion 713/Satyatama akan melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI – PNG selama 9 bulan. Dijadwalkan pemberangkatan akan dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Juli 2019 dengan menggunakan kapal laut.

Pewarta : Haris - Humas

Senin, 08 Juli 2019 13:11

Gorontalo Advokasi Pencapaian KLA

GORONTALO – Sebanyak  30 orang peserta dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan kabupaten dan kota mengikuti advokasi implementasi  pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Gorontalo.

Selama 2 hari, Kamis – Jumat (4-5/7/2019) di Hotel Eljie Kota Gorontalo mereka mendapat bimbingan dari nara sumber Tim ahli Pengembangan KLA Kementreian  PP-PA, Hamid Patilima dan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo Risjon Kujiman sunge mengatakan negara berkomitmen untuk menjamin upaya perlindungan anak yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat B ayat 2 yang menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah provinsi dan kab/kota terkait 24 indikator percepatan  implementasi  pencapaian kabupaten/Kota Layak Anak (KLA),” kata Risjon Sunge.

Selain itu juga untuk membangun komitmen partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan untuk percepatan KLA, memberikan kesamaan persepsi tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. 

Dalam kegiatan ini juag dihadari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nurhayati Olii dan Kepala Seksi Pemenuhan Hak Perempuan Ferdi Rus Modanggu.

Program Kota Layak Anak adalah langkah untuk menciptakan lingkungan yang dapat mengaspirasi hak-hak anak. Program dan kebijakan lokal ini dapat menjamin hak yang diberikan pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha.

Risjon Kujiman Sunge menambahkan, Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program Kota Layak Anak (KLA) oleh 6 kabupaten/kota. Kabupaten Gorontalo bahkan telah memperoleh penghargaan KLA Nindya pada tahun 2018.

Sedangkan kabupaten dan kota lainnya masih dalam pengembangan pencapaian KLA yang dievaluasi oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hamid Patilima salah seorang anggota tim ahli dan narasumber mengatakan  bahwa pelaksanaan Program KLA berbagai kebijakan  yang mendukung  hak dan perlindungan anak seperti antara lain pengembangan KLA, Sekolah Ramah Anak,  Puskesmas Ramah Anak, dan lainya.

Juga perlu dibentuk Forum  Anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pembentukan Forum Puspa atau Pusat Pelayanan Anak di tingkat Provinsi, kampanye  gerakan perlindungan anak 

oleh lembaga masyarakat.   

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

KABILA – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf melakukan dialog interaktif, menyapa rakyat di desa Tanggilingo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Minggu (7/7/2019).

Dalam dialog ini Paris Jusuf mengakui instrumen formal untuk menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dirasakan belum optimal untuk menyerap kebutuhan nyata masyarakat.

"Forum Musrenbang yang dilaksanakan berjenjang dari tingkat desa tidak maksimal menyerap kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang diundang di acara itu katakanlah 200. Tapi yang hadir hanya 15. Akhirnya aspirasi yang tertampung hanya dari 15 orang. Yang sisanya terlewatkan," kaat Paris Jusuf.

Di sisi lain, instrumen formal di DPRD seperti kegiatan reses hanya dilaksanakan berkala. Sehingga tidak bisa mendeteksi persoalan kekinian yang ada di masyarakat. Sehingga DPRD idealnya harus menambah frekuensi pertemuan dengan masyarakat.

"DPRD Gorontalo sudah melakukannya dalam 5 tahun terakhir, setiap bulan ada agenda pertemuan dengan masyarakat, dialog interaktif menyapa rakyat," ujar Paris Jusuf.

Paris Jusuf juga meminta DPRD Kabupaten dan Kota sebaiknya juga melakukan hal yang sama, agar setiap bulan para wakil rakyat di kabupaten dan kota bisa bertemu dengan masyarakat, mendengar keluhannya dan menampung aspirasi warga.

“Dialog interaktif  DPRD Provinsi selama ini banyak mendengar aspirasi masyarakat, tetapi sesunguhnya menjadi wewenang kabupaten-kota,” jelas Paris Jusuf.

Paris Jusuf  sadar masyarakat yang menyalurkan aspirasi tidak tahu masaalh yang disampaikan ini kewenangan siapa, mereka hanya mengutarakan kepada wakil mereka. Kalau DPRD Kota dan Kabupaten jarang melakukan dialog dengan warga, maka sulit untuk menyerap keinginan warga dan mengetahui permasalahan di lapangan.

"Mudah-mudah dengan kegiatan dialog interaktif setiap sebulan sekali, DPRD kabupaten-kota bisa mendapatkan masukan berkaitan pengalokasian anggaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah,” pungkas Paris Jusuf.

 

Pewarta : Moh. Yani Uno – Sekretariat DPRD

SUWAWA – Penataan Danau Perintis di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango menjadi fokus banyak instansi.

Selain Balai Wilayah Sungai II Sulawesi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo juga terlibat dalam normalisasi danau kebanggaan masyarakat Bone Blango ini.

Salah satu tahap pekerjaan dalam penataan ini adalah pembersihan eceng gondok, gulma dan tanaman air lain yang mulai menyesaki danau.

“Pemerintah Provinsi prihatinan terhadap aset danau perintis yang tidak terawat ini. Gubernur, Sekda serta Pemda Bone Bolango telah bertemu secara khusus yang menghasilkan satu kesepakatan untuk membersikan gulma dan rumput yang berada di atas air,” kata Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR, akhir pekan lalu.

Untuk membersikan danau ini membutuhkan sarana yang memadai agar pekerjaan ini bisa segera tuntas, termasuk penggunaan alat berat untuk mengangkat gulma basah dan memindahkan ke lokasi lain.

Pekerjaan ini dilaksanakan selama 3 minggu dan hasilnya sudah mulai terlihat. Danau ini terlihat lebih luas dan nyaman untuk dijadikan kawasan pariwisata, selain memiliki fungsi hidrologi dan pengembangan perikanan.

Dinas PUPR menyebut sudah 5000 meter kubik eceng gondok, gulma serta tanaman air lainnya yang berhasil dibersihkan dari danau ini.

“Pembersihan sudah 60 persen dan untuk sampah secara perhitungan kita sebanyak 7500 meter kubik dan kita sudah membuang sekitar 5000 meter kubik sampah ke tempat pembuangan” lanjut Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto berharap, danau ini dapat dijadikan tempat untuk parawisata, juga bisa bermanfaat untuk penanggulangan banjir dan membantu pertanian yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

 

Pewarta : Yudi/PUPR – Dinas PUPR

GORONTALO – Malam final pemilihan Duta Bahasa Privinsi Gorontalo dibuka oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Yosep P Koton, Sabtu (6/7/2019).

Pemilihan duta bahasa yang dilaksanakan di Bele Li Mbui Kota Gorontalo ini diikuti oleh 10 pasang fnalis dari berbagai instansi, kampus, dan lainnya.

Dalam sambutannya Yosep Koton yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo mengatakan kaum muda yang nantinya terpilih sebagai duta bahasa harus mampu bersaing di tingkat nasional bahkan ke tingkat internasional agar nama Indonesia, khususnya Gorontalo kita bisa dikenal.

"Jangan lupakan bahasa nasional kita, Bahasa Indonesia mskipun kita bisa berbahasa asing, jga lestarikan bahasa daerah kita” kata Yosep Koton,

Pemilihan Duta Bahasa ini dilaksanakan untuk memilih pemuda yang memiliki kemahiran dalam berbahasa indonesia, bahasa asing dan bahasa daerah, peduli pada budaya dan kearifan lokal dengan bertujuan mendukung gerakan literasi nasional.

Yosef menambahkan angka budaya minat baca di Provinsi Gorontalo hanya 29 persen, masih jauh dari angka rata-rata nasional di angka 50 persen. Sehingga tugas Duta Bahasa dapat bersinergi dengan Duta Baca dan berperan dalam meningkatkan budaya membaca di tengah masyarakat agar angka minat baca bias naik signifikan.

Dalam pemilihan ini, Dewan Juri yang terdiri dari Sukardi Gau Kepala Kantor Bahasa, Basri Amin akademisi dan budayawan Mansur Dali memilih Cinda Amaliyah Rahman dan Zulkifli Walangadi sebagai Duta Bahasa Provinsi Gorontalo. Keduanya akan mewakili daerah ini ke tingkat nasional.

 

 Pewarta : Domy – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Gorontalo - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Gorontalo terus mendorong penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) di daerah. Salah satunya melalui pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Sweet Media di Kabupaten Boalemo, pekan lalu.

Pendampingan yang menyasar lebih kurang 20 IKM itu difokuskan pada peningkatan nilai manajemen usaha dan pengemasan produk. Salah satunya dengan mengolah jagung menjadi tepung.

“Ibu Idah Syahidah (Ketua Dekranasda) minta kami dari Sweet Media untuk meningkatkan kapasitas IKM. Sebarnya ada beberapa hal penguatannya, namun yang utama menyangkut peningkatan produk di desa dalam hal ini jagung,” jelas Direktur Sweet Media, Van Sweet Pulubuhu, Minggu (7/7/2019).

Lebih lanjut Van menjelaskan, produk jagung selama ini menjadi komoditi yang melimpah namun belum diolah menjadi produk yang bernilai tinggi. Jagung oleh sebagian warga masih dijual mentah dengan harga yang relatif rendah.

“Padahal jagung ini bisa kita olah menjadi tepung, popcorn, kue dan lain sebagainya. Ini yang terus kami dorong kepada ibu-ibu IKM di desa,” imbuhnya.

Untuk peningkatan IKM di Gorontalo sejauh ini dilakukan secara bersinergis dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan National Support for Local Investment Climates (NSLIC) selaku lembaga international yang dibiayai oleh Kanada.

Van Sweet bersama sejumlah pengurus beberapa kali diundang ke Jakarta untuk mengikuti Training of Trainner (TOT) bagi LPP. Biayanya ditanggung oleh Idah Syahidah yang juga sebagai istri Gubernur Gorontalo itu. Harapannya akan terus terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman untuk pelaku IKM Gorontalo.

 

 

Pewarta : Isam - Humas

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pemberdayaan warga di pesisir Danau Limboto. Kerjasama itu merupakan upaya penyelamat danau yang semakin kritis.

Kerjasama fokus pada tiga hal yakni integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penguatan kapasitas aparatur desa serta kerjasama ekonomi dan pengelolaan lingkungan antar daerah.

“Ketiga aspek kerjasama itu diharapkan dapat mendorong pemberdayaan warga pesisir danau. Pemberdayaan ini pada gilirannya akan menyelamatkan danau dari pendangkalan,” terang Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki, Minggu (7/7/2019).

Untuk menseriusi kerjasama tersebut, Regional Development Policy Advisor JICA untuk wilayah Sulawesi, Shintani Naouyuki beserta tim akan kembali berkunjung ke Gorontalo 11 Juli mendatang. Salah satu langkah konkrit yang segera dilaksanakan yaitu kolaborasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat desa yang berada di pesisir Danau Limboto.

“Kita ingin program ini digerakkan melalui perencanaan desa dan pemberdayaan masyarakat sampai dengan mendorong kerjasama antar desa/kabupaten untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” sambungnya.

Selain isu lingkungan, kerjasama juga menyasar program pendidikan, kesehatan, pariwisata dan penanggulangan bencana. Pada prosesnya, JICA akan mengirimkan 10 orang tenaga ahli muda Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) di Gorontalo sesuai dengan tematik isu yang dikerjasamakan.

Kondisi danau Limboto saat ini termasuk satu dari 15 danau kritis di Indonesia. Luas danau Limboto berkurang 4.304 Hektar (62,6 persen) atau rata –rata susut luas danau mencapai 66 hektar pertahun. Diprediksi danau ini akan lenyap 37 tahun kemudian yakni pada tahun 2044 bila tidak dilakukan upaya-upaya penyelamatan.

 

Pewarta: Isam - Humas

LIMBOTO – Kafilah Provinsi Gorontalo merampungkan tugasnya pada Seleksi Tilawatil Quran (STQ) ke XXV di Pontianak, Kalimantan Barat. Partisipasi mereka berhasil mempersembahkan juara II untuk cabang hafalan 100 hadits beserta sanadnya untuk kategori putra.

Kepulangan mereka disambut oleh Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki di Bandara Djalaluddin, Minggu (7/7/2019).

 “Mewakili Pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga selaku Ketua LPTQ Provinsi Gorontalo, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah, lebih khusus kepada ananda Rafli atas torehan prestasi ini,” kata Budiyanto Sidiki .

Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo itu berharap prestasi ini bisa menambah semangat para kafilah, pengurus LPTQ dan pemerintah daerah untuk meningkatkan prestasi di tahun yang akan datang. Terlebih lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional tahun depan akan kembali digelar.

“Terimakasih kepada peserta, official dan semua pihak yang sudah ikut terlibat. Semoga ini menjadi langkah awal kita dalam melakukan pembinaan tilawatil quran yang lebih baik,” imbuhnya.

Sementara itu, koordinator kafilah STQ Yasser Arafat Dama menyebut prestasi yang diraih Muhamad Rafli tahun ini terbilang sangat baik. Mengingat hafalan 100 hadits beserta sanadnya merupakan cabang lomba yang cukup bergengsi.

“Persaingan antar peserta sangat ketat. Perolehan nilai antara terbaik I dan terbaik II hanya terpaut 0,25 poin. Adapun terbaik I dari Provinsi Aceh, meraih nilai 98,67. Terbaik II dari Provinsi Gorontalo berhasil memperoleh nilai 98,42,” terang Yasser.

 

Pewarta: Isam - Humas

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo