>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

LIMBOTO - Muhamad Rafli salah satu kafilah Gorontalo di ajang Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Nasional sedang berbahagia. Ia tidak menyangka prestasinya menjadi Juara II cabang hafalan 100 hadits beserta sanadnya pada STQ ke XXV di Kalimantan Barat berbuah hadiah umroh.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki saat menerima kepulangan kafilah di Bandara Djalaluddin, Minggu (7/7/2019).

 “Saya sudah melaporkan ke Bapak Gubernur prestasi anakda Rafli ini. Beliau mengucapkan selamat dan terima kasih kepada semua kafilah yang sudah membuat harum nama Gorontalo. Sebagai ganjarannya, anakda Rafli diberi Pak Gubernur bonus umroh,” terang Budi.

Bonus umroh diharapkan bisa memotivasi kafilah lain untuk berprestasi. Ia berharap agar pembinaan tilawatil quran bisa dilakukan terus menerus secara berjenjang di tiap daerah. Terlebih, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional akan digelar tahun 2020 nanti.

Sementara itu, Muhamad Rafli menyambut gembira bonus tersebut. Ia berterima kasih sekaligus tidak menyangka apa yang diraihnya mendapat ganjaran bumroh dari pemerintah daerah.

“Alhamdulillah saya senang mendengar kabar ini. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak gubernur atas hadiahnya dan kepada official yang sudah membina saya hingga meraih prestasi,” ucapnya.

Muhamad Rafli berhasil meraih terbaik II cabang hafalan hadits golongan 100 hadits beserta sanadnya. Ia hanya kalah 0,25 poin dari kafilah Aceh yang mengumpulman nilai 98,67. Prestasi ini cukup membanggakan sebab cabang hafalan 100 hadits termasuk kategori yang bergengsi di ajang STQ.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Penyelamatan Danau Limboto dijadikan sebagai salah satu fokus kerjasama riset pengembangan Geopark Gorontalo bersama The Research Institute for Humanity and Nature (RIHN) Kyoto Jepang.

Menurut Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki, Sabtu (6/7/2019), Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui bidang Litbang Bapppeda Provinsi Gorontalo telah melaksanakan beberapa kali pertemuan dengan Masayuki Sakakibara (RIHN) terkait kerjasama dalam riset untuk mengusulkan potensi geopark Gorontalo menjadi Nasional Geopark bahkan menjadi Global Geopark.

”Geopark secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep manajemen pengembangan kawasan berkelanjutan yang menyerasikan keragaman geologi, hayati, dan budaya melalui prinsip konservasi, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan secara holistik,” kata Budiyanto Sidiki.

Lebih lanjut Budiyanto Sidiki menguraikan, berdasarkan data tataan tektonik Indonesia oleh pakar geologi indonesia, Gorontalo harus mewaspadai ancaman bahaya gempa bumi dan tsunami, sebagai daerah yang rawan bencana, Gorontalo dikepung 4 patahan yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan gempa bumi dan tsunami.
Posisi Gorontalo ini unik, karena di daerah ini terdapat ancaman gempa dari 4 sisi, yaitu sesar di laut sebelah utara, sesar yang memotong daratan Gorontalo, serta sesar di sebelah selatan dan timur. Berdasarkan data ini salah satu sesar yang melintasi dataran gorontalo berada tepat membelah danau Limboto.

Lebih jauh Budiyanto mengungkapkan, data dari salah satu ahli geologi Jepang yaitu Masayuki Sakakibara, potensi bencana ini ditandai dengan adanya potensi sumber air panas di daerah pentadio dimana lazimnya sumber air panas berada di daerah yang memiliki gunung berapi/potensi vulkanik.

 “Untuk itu perlu adanya riset lebih dalam mengenai potensi kebencanaan akibat adanya sesar yang melintasi wilayah gorontalo khususnya danau limboto,” urai Budiyanto Sidiki.

Data yang diperoleh dari bidang Litbang Bapppeda Provinsi Gorontalo, Danau Limboto merupakan salah satu aset sumber daya geologi milik Provinsi Gorontalo yang berperan sebagai pencegah banjir, tempat penyimpanan air, sumber air pengairan, lahan perikanan, habitat berbagai fauna dan flora, tempat olah raga air (dayung), dan obyek wisata.

Secara geologi, danau ini terbentuk karena tektonik yang sangat aktif pada lengan utara Sulawesi khususnya dan tektonik pulau Sulawesi umumnya. Danau Limboto, merupakan cekungan rendah atau laguna, yang merupakan muara sungai-sungai yang ada di gorontalo.

Kondisi saat ini, danau limboto sudah sangat memprihatinkan. Berdasarkan data, luas danau Limboto berkurang seluas 4.304 Hektar (62,6 persen) atau rata –rata susut luas danau mencapai 66 hektar pertahun. Dan ada kemungkinan danau ini akan lenyap 37 tahun kemudian yakni pada tahun 2044, dan menjadi daratan bila tidak dilakukan penyelamatan atas danau ini.

Susut danau akan meningkat akibat penggunaan lahan sawah dan pemukiman menuju arah inti lembah danau sehingga kemungkinan danau ini akan lenyap lebih cepat. Ditambah lagi dengan adanya potensi gempa terhadap wilayah Gorontalo yang dapat menyebabkan tsunami danau serta kemungkinan bencana lainnya seperti likuifaksi.

“Inilah yang menjadi salah satu konsen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengangkat danau limboto sebagai salah satu geosite sehingga perlu dilaksanakan riset terkait warisan geologi sebagai bagian dari potensi pengembangan geopark gorontalo yang nantinya diharapkan akan menciptakan produk geowisata yang melindungi geoheritage, membantu membangun komunitas, mengkomunikasikan dan mempromosikan warisan geologi di Indonesia,” pungkas Budiyanto Sidiki.

Pertemuan-pertemuan terkait riset ini juga telah dilakukan oleh Bappeda bekerjasa dengan RIHN beberapa waktu lalu dan juga akan melibatkan perguruan tinggi yang ada di Gorontalo seperti Universitas Negeri Gorotalo dan perguruan tinggi lainnya seperti Institut Teknologi Bandung.

 

Pewarta : Asriani - Humas

GORONTALO –  Jabatan adalah amanah Allah SWT sehingga pergantian jabatan bukanlah momentum kalah atau menang.

Tausiyah ini disampaikan oleh ustadz Husni Idrus pada pisah-sambut Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Jumat (5/7/2019). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan doa pemberangkatan Jamaah Calon Haji di lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

Husni Idrus juga mengatakan ada 2 nilai yang bisa diambil dari makna pisah sambut, semangat kerja di tempat, ruangan dan audiens yang baru dan evaluasi apa yang telah dilaksanakan, yang baik terus ditingkatkan dan yang kurang akan diperbaiki di tempat kerja yang baru.

Dalam kegiatan ini, Rifli M Katili Kepala Dinas Pariwisata yang baru menggantikan Nancy Lahay yang akan bertugas sebagai staf ahli.

“Kami telah diberikan amanah dan kepercayaan oleh pimpinan untuk memimpin Dinas Pariwisata, dan menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada pejabat lama yang selama 2 tahun kepemimpinannya telah banyak yang dilakukan dan dirintis dalam memajukan pariwisata Gorontalo,” kata Rifli Katili.

Dalam pesan dan kesannya, Nancy Lahay, menyampaikan bahwa sebagai ASN dirinya sudah disumpah untuk bersedia ditempatkan di mana saja dan tetap profesional dalam melaksanakan tugas.

“Kami mohon maaf karena sebagai manusia biasa pasti ada kekurangan selama memimpin Dinas Pariwisata, dan mengharapkan untuk terus bekerja sama dalam memajukan pariwisata Gorontalo,” kaat Nancy Lahay.

Dalam doa pemberangkatan Jamaah Calon Haji, Husni Idrus menyampaikan bahwa ibadah haji adalah ibadah besar dan ada 3 hal yang menjadi bekal jamaah calon haji yaitu taqwa, istigfar/tobat dan memperbaharui niat berangkat haji semata-mata karena Allah SWT.

 

Pewarta : Intan - Dinas Pariwisata

GORONTALO –  Seleksi dan orientasi pilar-pilar sosial berprestasi digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo dilaksanakan di Hotel Damhil Universitas Negeri Gorontalo, Selasa-Rabu (2-3/7/2019).

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi penghargaan dan apresiasi kepada pekerja sosial masyarkat, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial  dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang memiliki dedikasi yang tinggi serta prestasi di tingkat kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan kesejahteraaan sosial.

Seleksi ini juga sebagai apresiasi dan penghargaan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada pilar-pilar sosial sebagai mitra kerja dalam penyelenggara kesejahteraan sosial. Mereka adalah pekerja sosial masyarakat, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

“Pilar-pilar sosial merupakan mitra pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, yang bersinergi dengan pemerintah melakukan intervensi dalam memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” kata Risjon Kujiman Sunge, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo, Sabtu (6/7/2019)

Risjon Sunge menjelaskan Pemerintah tidak mungkin dapat mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat secara tepat dalam waktu yang cepat, oleh karenanya di perlukan partisipasi masyarakat melalui pilar-pilar sosial.

Pertemuan pilar-pilar sosial merupakan momentum strategis untuk saling bersilaturahmi, bertukar pikiran berbagai pengalaman, dan saling memberi masukan antara pengurus karang taruna, pekerja sosial masyarakat(PSM), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan(TKSK) dan Lembaga Kesejateraan Sosial (LKS).

Pertemuan ini juga sebagai sarana mengevaluasi sejauh mana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan selama ini baik oleh pemerintah maupun unsur pilar-pilar sosial yang berada di tengah tengah masyarakat.

“Untuk itu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang telah ditunjukkan selama ini, maka Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melaksanakan seleksi dan orientasi pilar-pilar sosial yang berprestasi tingkat Provinsi,” papar Risjon Sunge.

Yang terpilih nantinya akan dikirim ke tingkat nasional sebagai pilar-pilar sosial teladan tahun 2019

Achmad Isnayani Taba, Kepala Bidang  Kelembagaan dan Kemitraan mengharapakan agar seleksi ini sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja diri sendiri dari masing-masing pilar, sejauh mana penguasaan terhadap kondisi dan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkini.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial PP dan PA

GORONTALO - Untuk membangun koordinasi yang harmonis antarinstansi penyelenggara Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo  menggelar rapat koordinasi PKH Tingkat Provinsi Gorontalo.

Rapat yang berlangsung 3 hari mulai Rabu hingga Jumat (3-5/7/2019) di Hotel New Rahmat ini juga untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi serta menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai peran dan kedudukanya.

Sejumlah peserta dan pembicara dihadirkan dalam kegiatan ini, antara lain Kepala Dinas Sosial PP dan PA Risjon Kujiman Sunge, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Sularno Suhono, Kepala Seksi Jaminan Sosisal keluarga  dan Pendataan  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Ferdi Adam.

Sementara Narasumber Pusat dari Direktorat Jaminan Sosial Kemensos Slamet Santoso,  Kasubdit Validasi dan Terminasi Diretorat Jaminan Sosial Keluarga, ditambah lagi narasumber dari Bappeda dan dinas sebanyak 4 orang .

Sedangkan peserta berjumlah 36 orang dari dinas sosial, Bappeda, koordinator pendamping, operator, Bank Mandiri Gorontalo, Bank BRI Gorontalo, Dinas Dikbudpora, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kanwil Kementerian Agama.

“Tujuan rakor ini agar masing-masing instansi penyelenggara PKH memahami tugas dan fungsinya, mampu berkoordinasi agar pelaksanaan PKH  di daerah berjalan lancer,” kata Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas Sosial PP dan PA.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan syarat mereka harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Risjon Kujiman Sunge juga menjelaskan tujuan utama PKH adalah memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang, memenuhi kebutuhan dasar dalam jangka pendek serta mengubah pola pikir keluarga miskin dan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang diranncang untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam bentuk bantuan bersyarat.

Bantuan ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia,  dengan kualitas pendidikan dan kesehatan lebih baik.

Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan Cikal bakal  pengembangan sistem perlindungan sosial bagi keluarga sangat miskin.

Dalam pelaksanaannya, PKH membutuhkan kerjasama antarlintas sektor yang didalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen dari lembaga seperti sekolah, kesehatan, sosial, Badan pusat stastik (BPS), petugas pengelola Program keluarga harapan (PKH) dan lainNYA.

Dalam peogram ini Himpunan Bank Rakyat (Himbara) sejak 2017 ditunjuk sebagai penyalur bantuan Program Keluarga Harapan.

Slamet Santoso, Kasubdit Validasi dan Terminasi  Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial merinci data yang dimiliki, ia mengatakan Provinsi Gorontalo  memiliki Jumlah peserta PKH sebanyak 61.859 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Jumlah sumber daya manusia PKH pendamping 275 orang, Operator 19 orang, koordinator kabupaten/kota 6 orang dan koordinator wilayah 1 orang.

“Totalnya Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Provinsi Gorontalo  berjumlah 301 orang,” kata  Slamet Santoso.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial PP Dan PA

GORONTALO – Dalam era global ini hampir semua aspek kehidupan harus di persiapkan untuk bersaing dalam dunia yang semakin terbuka. Dengan kondisi seperti ini, diprediksi isu-isu kesejahteraan sosial akan semakin berkembang, karena terjadi benturan kepentingan di antara aspek kehidupan manusia.  

“Hasil benturan kepentingan akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial, permasalahan politik yang berujung pada permasalahan sosial, permasalahan ekonomi berujung pada permasalahan sosial, persoalan teknologi berujung pada permasalahn sosial dan masih banyak  lagi permasalahn sosial lainya,” kata Risjon Sunge, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo, Sabtu (6/7/2019)

 Permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, tidak hanya konvensional saja seperti  permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia tetapi berbagai permasalahan sosial baru seperti pemutusan hubungan kerja, tawuran, kerusuhan antar etnis, kesewenang-wenangan, penghakiman sendiri seperti Korban Tindak Kekerasan( KTK) saat ini.

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai leading sektor penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  berupaya melaksanakan amanat UU berupa pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Korban Tindak Kekerasan(KTK).

Bantuan UEP bagi KTK  dikembangkan secara Individu dengan sistem pendampingan, sehingga korban dapat mengembangkan diri, baik secara emosional maupun sosial, serta memperoleh  kemandirian di tengah keluarga dan masyarakat.

“Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi,bentuk bentuk  kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan funsi sosialnya terganggu,” Risjon Sunge menjelaskan.

Tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan disertai dengan tindak kekerasan  secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan pengunaaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman  atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri dan orang lain.

Urain tersebut disampaikan Risjon Sunge saat membuka bimbingan teknis kewirausahaan dan motivasi sosial bagi korban tindak kekerasan. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (2/7/2019).

Dalam kegiatan ini hadir Sekretaris Dinas Sosial PP da PA Iskandar Misilu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Didi Wahyudi Bagoe, Sekretaris Dinas Sosial Gorontalo Utara Sefry Bobihoe, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalagunaan Nafza dan peserta Korban Tindak Kekerasan sebanyak 25 orang.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas Sosial PP dan PA

GORONTALO - Tim monitoring dan evaluasi Kearsipan menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Gorontalo.

Tim ini diketuai Arsiparis Madya, Rosnawaty Ishak, dengan anggota Masita K Demak dan Feri Hulukati didampingi Nurgama Arsiparis Madya dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah selesai.

Selama melakukan monitoring dan evaluasi yang dimulai Selasa hingga Jumat (2-5/72019) memperoleh respon yang baik dari Dinas Kearsipan Kabupaten dan Kota, hal ini disebabkan penyelenggaraan kearsipan terutama pada pemerintah daerah masih banyak membutuhkan bimbingan.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Yosep Koton menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kearsipan Kabupaten dan Kota yang telah menerima tim pengawasan kearsipan dalam memberikan masukan dan tata cara penyelenggaraan kearsipan.

“Tata cara penyelenggaraan kearsipan harus sesuai kaidah perundang-undangan yang berlaku,” kata Yosep Koton, Sabtu (6/7/2019).

Yosep  Koton juga menyampaikan terima kasih kepada Arsiparis Madya dari ANRI, Nurgama yang telah melakukan pendampingan monitoring dan evaluasi selama di daerah-daerah untuk menyempurakan tata cara kearsiapn.

 

Pewarta : Suleman – Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

GORONTALO - Sosialisasi dan penjelasan implementasi program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) tahun 2019 digelar Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo.

Kegiatan yang berlangsung Jumat (5/7/2019) di aula Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo ii dibuka oleh Kepala Dinas Aries Ardianto dan diikuti oleh 50 orang ASN di lingkup Sekreatriat Daerah Provinsi Gorontalo.

Sebagai narasumber adalah Iskandar Matiti, Tenaga Pendamping Penyalur program BP2BT dan Meyliani Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan dengan moderator Sekretaris Dinas, Agus Sumba.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi proses dan implementasi bantuan program BP2BT dari kementerian PUPR di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo,” kata Aries Ardianto.

Aries Ardianto menambahkan latar belakang program ini adalah satu bentuk bantuan Pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai tabungan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit atau pembiayaan dari bank pelaksana. Bank Pelaksana yang telah melakukan kerjasama dengan Kementerian PUPR di Provinsi Gorontalo adalah Bank BTN dan Bank BRI.

“Gorontalo adalah provinsi yang dipilih sebagai pilot project Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) tahun 2019 dari kementerian PUPR dan dan program ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2018,” tutur  Aries Ardianto.

Warga Gorontalo yang sudah memiliki pekerjaan walaupun  penghasilan yang tidak tetap dan belum mampu memiliki rumah sebaiknya mengikuti program bantuan subsidi ini, inilah kesempatan yang diberikan pemerintah untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat memiliki perumahan yang layak.

dengan melakukan pendataan MBR yang belum mempunyai rumah melalui aplikasi RUMI. masih banyak masyarakat khususnya yang tergolong MBR belum mempunyai rumah, contohnya ASN dan PTT dan masyarakat informal yang mempunyai penghasilan tidak tetap.

Tahun 2019 Program BP2BT terealisasi dengan fasilitas dan dukungan Pemerintah Provinsi  Gorontalo.

Kebjakan yang telah ditempuh pemerintah untuk mewujudkam program ini adalah penyebarluasan informasi program BP2BT, kepastian dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, identifikasi dan pendataan calon penerima manfaat, rekomendasi tenaga fasilitator, dan pemantauan penyaluran program.

 

Pewarta : Moh Jen Thaib - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

TILAMUTA – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan penguatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Kegiatan ini diikuti 70 peserta dari KIM Boalemo, Dinas Kominiaksi dan Informatika Boalemo, dan berlangsung di ruang rapat Hotel Citra Ayu Tilamuta, Boalemo.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo diwakili Sekretaris Dinas, Yahya Ichsan, dalam sambutan pembukaannya mengatakan KIM ini merupakan revitalisasi dan reaktualisasi dari Kelompok Capir yang disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintah dewasa ini, dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan good governance.

“KIM berperan dalam memperlancar kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat. Selain itu menjembatani antarmasyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi dan penyerapan aspirasi,” kata Yahya Ichsan, Jumat (5/7/2019).

Selain itu masyarakat membentuk kelompok untuk mengatasi persoalan bersama melalui akses dan pemberdayaan informasi.

Dalam kegiatan yang dikemas menarik ini bertindak sebagai moderator dan sekaligus pemateri adalah Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Yulindawaty P Rauf. Pemateri lainya adalah narasumber ahli, Syahril Moiinti Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Boalemo dengan materi pengembangan KIM berbasis ekonomi lokal.

Disksui yang berkembang akrab ini direspon baik oleh para peserta, yang umumnya kaum muda. Sesi tanya jawab dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh peserta, termasuk membangun dan menguatkan jejaring  antarmereka.

Yulindawaty P Rauf dalam paparannya menjelaskan KIM dibentuk untuk menemukan masalah bersama melalui diskusi dengan anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan dengan kerjasama, mengembangkan jaringan informasi buat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

Lebih lanjut, Yulindawaty P Rauf mengurai tugas pokok dan fungsi KIM untuk mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli peka dan memahami informasi, memberdayakan masyarakat melalui diskusi antaranggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa, mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dan arah antarkelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan dan persatuan.

Yulindawaty P Rauf memepertegas KIM ini adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan.

“Tujuan KIM adalah untuk mendorong berkembangnya motivasi masyarakat, berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. KIM ini juga sebagai mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan,” jelas Yulindawaty P Rauf.

 

Pewarta “ Wisnawaty Saleh – Dinas Kominfo dan Statistik

GORONTALO - Pemerintah Indonesia mulai memberangkatkan Jamaah Calon Haji  (JCH) 1440H/2019M pada 6 Juli 2019 mendatang, untuk Provinsi Gorontalo para jamaah calon haji ini akan tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 27, 29 dan 34 UPG. 

Hal ini tercantum dalam jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji embakarsai antara Gorontalo yang dirilis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

JCH asal Gorontalo dijadwalkan akan bergabung dengan Embarkasi Makassar (UPG) dan diterbangkan melalui Bandara Sultan Hasanuddin mulai tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

“Jemaah akan diberangkatkan pada tanggal tersebut. Sebelumnya memasuki asrama haji Embarkasi Antara Gorontalo pada Kamis (25/7/19) untuk Kloter 27. Disusul Kloter 29 pada Sabtu (27/7/19) dan diakhiri Kloter 34 pada Selasa (30/7/19),” kata Kabid PHU Mahmud Bobihu, Kamis (4/7/2019).

“Kloter 27 berjumlah 450 orang, berasal dari JCH asal Kota Gorontalo. Kloter 29 sejumlah 450 dari Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, dan Pohuwato. Dan Kloter 34 akan diisi jemaah asal Kota Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara sebanyak 281 orang. Kloter 34 ini nantinya akan bergabung dengan sebagian jemaah asal Sulawesi Selatan,” tambahnya. 

Kabid PHU mengaku akan segera menggelar rapat koordinasi dengan para instansi terkait, serta mempersiapkan segala keperluan asrama haji dalam melayani persiapan pemberangkatan mendatang.

“Gorontalo merupakan Embarkasi Haji Antara, maka seluruh persiapan pemberangkatan baik administrasi dan teknis sudah dipersiapkan dan diselesaikan sejak masih di Gorontalo. Nantinya, jemaah akan bertolak menuju Makassar melalui Bandara Djalaluddin Gorontalo untuk keperluan transit (ganti pesawat) menuju Jeddah, Arab Saudi,” tutur Mahmud.

 

Pewarta : Rilis Kemenag

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo