>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO - Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pangan tingkat wilayah  baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah secara makro dicerminkan dengan skor  pola pangan harapan.

Untuk mencapai target ini Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pangan menggelar workshop analisis konsumsi pangan berbasis pola pangan harapan bertempat di aula Dinas Pangan, Jumat (4/6/2019)

Kepala Seksi Konsumsi, Rena Mosii mengungkapkan workshop ini  untuk menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan skor pola pangan harapan dan menganalisis sasaran konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan data harmonisasi perhitungan skor pola pangan harapan.

“Workshop analisis pangan berbasis PPh di ikuti oleh  30 peserta yang terdiri dari  pejabat yang menangani analisis konsumsi dan staf petugas penginfut PPH (pola pangan harapan) di provinsi dan kabupaten/kota,” kata Rena Mosii.

Pada kegiatan ini, Kepala Dinas Pangan yang diwakili Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dharmawaty Bokings mengatakan pentingnya kegiatan ini karena analisis konsumsi pangan dan pola pangan harapan ini merupakan indikator kinerja utama, menjadi indikator kinerja gubernur/wakil gubernur,” kata Dharmawaty Bokings.

Berapapun hasi analisis akan menjadi acuan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memutakhirkan data, yang hasilnya dimanfaatkan oleh seluruh lintas sektor.

“Melalui workshop ini peserta  dapat mengaplikasikan semua materi yang telah diperoleh untuk menganalisis dan menyusun konsumsi pangan masyarakat dengan tepat dan akurat,” ujar Dharmawaty Bokings.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

GORONTALO – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo menggelar seminar pengawasan penyelenggaraan kearsipan.

Kegiatan yang mulai berlangsung para Rabu (3/7/2019) ini akan menyinggahi beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.  Seminar diawali dari Dinas Kearsipan Kabupaten Boalemo.

Nurgama, staf ANRI dalam roadmap kegiatan ini dalam tugas disertai sejumlah pejabat Bidang Kearsipan Provinsi, pejabat administrator, arsiparis serta pengawas.

“Pengawasan penyelenggaraan kearsipan ini berjenjang mulai ANRI melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah sementara pemerintah daerah provinsi melaksanakan hal yang sama di OPD lingkungan provinsi dan oleh pemerintah kabupaten/kota,” kata Nurgama, Jumat (5/7/2019).

Demikian juga pejabat kearsipan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab pengawasan penyelenggaraan kearsipan terhadap OPD di lingkungannya.

Nurgama mengatakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan ini agar berjalan sesuai kaidah kearsipan yang berlaku, yang merujuk pada Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tentang kearsipan dan peraturan peraturan kepala ANRI.

“Pengawasan penyelenggaraan kearsipan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan akan tetapi mencari penyebab mengapa penyelenggaraan kearsipan tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Nurgama.

 

Pewarta : Suleman – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

GORONTALO – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi teladan Gerakan Menanam di Pekarangan untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga dan menekan inflasi di daerah.

Pendapat ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim saat memimpin Hight Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Kamis (4/7/2019).

“Rakyat akan meneladani jika ASN berada di depan. Apalagi kalau kepala desa dan camat ikut difungsikan. Saat ini camat dan kepala desa pusing dengan proyek, dana desa dan sebagainya,” kata Idris Rahim.

Idris Rahim meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun rencana aksi peningkatan produksi pangan lokal. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan inflasi yang lebih banyak dipengaruhi oleh harga bahan pangan di pasaran.

Semuanya pihak lintas dinas diminta terlibat secara komprehensif untuk menseriusi masalah ketahanan pangan. Termasuk dalam hal penyediaan bibit, penyuluhan, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.

Hal lain yang ia soroti menyangkut rendahnya diversifikasi pangan di tingkat masyarakat. Makanan pokok seperti beras dianggap menjadi pangan pertama dan utama, padahal ada varian lain yang layak dikonsumsi seperti umbi-umbian dan buah-buahan.

“Pola makan kita harus kita ubah. Sekarang ini kalau kita di Gorontalo tidak makan nasi, tidak makan namanya. Padahal ada ubi atau ketela yang bisa kita makan. Penting untuk menggalakkan kembali program one day no rice (sehari tanpa nasi), atau kalau perlu kita puasa senin dan kamis,” imbuhnya.

Pada pertemuan tersebut terungkap bahwa tingkat inflasi di Provinsi Gorontalo pada bulan Juni 2019 sebesar 0,30 persen. Angka itu menurut dibanding inflasi Mei 2019 sebesar 1,64 persen month to month (mtm).

Komoditas utama penyumbang inflasi dari volatile food yakni bawang merah, cabai rawit, dan tomat sayur (Barito). Tomat sayur berkontribusi tertinggi 0,36 persen mtm dengan inflasi 29,12 persen mtm. Bawang merah berkontribusi 0,13% dengan inflasi 12,71 persen, cabai rawit berkontribusi 0,13 persen inflasi 11,32 persen.

 

Pewarta: Isam/Fikri - Humas

GORONTALO

Angka itu menurut dibanding inflasi Mei 2019 sebesar 1,64 persen month to month (mtm). Secara keseluruhan IHK Gorontalo tercatat inflasi sebesar 2,04 persen (ytd), masih di bawah sasaran tahun 2019 sebesar 3,5+1 persen.

Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam rapat Hight Level Meating (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Kamis (4/7/2019).

Tim lintas instansi dihadirkan di antara Kantor Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, Badan Pusat Statistik (BPS) serta instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota.

Komoditas utama penyumbang inflasi dari volatile food yakni bawang merah, cabai rawit, dan tomat sayur (Barito). Tomat sayur berkontribusi tertinggi 0,36 persen mtm dengan inflasi 29,12 persen  mtm. Bawang merah berkontribusi 0,13% dengan inflasi 12,71 persen, cabai rawit berkontribusi 0,13 persen inflasi 11,32 persen.

“Cabe rawit yang sudah menunjukkan tanda-tanda harganya turun, cuma cabai merah ini yang masih trennya naik terus. Ini harus jadi perhatian. Tomat sudah mereda tapi perlu diwaspadai karena bulan Juni masih tinggi. Apalagi tetangga kita di Sulawesi Utara harga tomat yang penyebab tinggi inflasinya,” jelas Gunawan Purbowo, Kepala Tim Advisor dan Pengembangan Ekonomi, BI Perwakilan Gorontalo.

Sementara itu, Wakil Gubernur Idris Rahim meminta agar TPID bekerjasa secara komprehensif. Ia mencontohkan terkait penanganan tingginya harga cabai di pasaran. Dinas Pangan dan Dinas Pertanian tidak cukup dengan mengkapanyekan menanam cabai di pekarangan, tapi perlu disediakan gudang penampungan oleh instansi teknis lainnya.

 “Coba bayangkan kalau semua rakyat kita suruh tanam cabai, kemudian produksinya melimpah? Harganya pasti turun. Maka kita harus simpan cabai itu di gudang dengan suhu tertentu,” jelas Idris.

Beberapa rekomendasi yang lahir dari pertemuan tersebut yakni dengan menjaga stabilitas harga melalui ketersediaan pasokan dan distribusi yang lancar. Di antaranya dengan memperkuat produksi di tingkat petani, pengelolaan cadangan pangan pemerintah serta mendorong kerjasama perdagangan antar daerah.

 

Pewarta: Isam/Fikri - Humas

GORONTALO - Pemerintah Indonesia mulai memberangkatkan jemaah haji 1440H/2019M pada 6 Juli 2019 mendatang.

Jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tanggal tersebut, mulai memasuki asrama haji pada Jumat 5 Juli 2019. Hal ini tercantum dalam Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1440H/2019M yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU).

Menurut Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis, sebanyak 1.800 jemaah akan diterbangkan pada tanggal 6 Juli 2019, yang terbagi dalam 4 kloter.

"Ada 4 kloter yang akan diberangkatkan. 2 kloter berasal dari Embarkasi Surabaya (SUB) dan 2 kloter berasal dari Embarkasi Batam (BTH). Semuanya akan diterbangkan oleh maskapai Saudi Arabia Airline, dengan masing-masing kloter mengangkut 450 orang,” kata Muhajirin Yanis, Rabu (3/7/2019). 
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan melepas jamaah haji asal Embarkasi Surabaya, yang merupakan kloter pertama dari Indonesia.  

"Embarkasi Surabaya akan jadi yang pertama memberangkatkan jemaaah. Direncanakan jemaah Kloter SUB-01 akan diterbangkan pada pukul 03.00 pagi," ujar Muhajirin Yanis. 

Muhajirin Yanis menyampaikan, pada musim haji tahun ini Indonesia memberangkatkan 529  kloter yang akan dibagi dalam dua gelombang penerbangan.

Gelombang I akan diterbangkan pada 6-19 Juli 2019, dan gelombang II akan diberangkatkan pada 20 Juli-5 Agustus 2019. 

"Untuk jemaah haji gelombang pertama direncanakan mendarat di Madinah, dan gelombang kedua mendarat di Jeddah," ujar Muhajirin Yanis. 

Ia menambahkan, sama seperti tahun lalu, jemaah haji Indonesia akan dilayani oleh dua maskapai penerbangan, yaitu Saudi Arabia Airline dan Garuda Indonesia.

"Untuk Saudi Arabia Airline akan mengangkut sebanyak 105.573  jemaah yang berasal dari Embarkasi Batam (BTH), Palembang (PLM), Jakarta Bekasi (JKS), sebagian Jakarta Pondok Gede (JKG), dan  Surabaya (SUB),” paparnya.

 

Pewarta : Rilis Kemenag

Sementara,  Garuda Indonesia akan mengangkut sebanyak 111.072 jamaah haji yang berasal dari  embarkasi Aceh (BTJ), Medan (MES), Padang (PDG), sebagian Jakarta Pondok Gede (JKG), Solo (SOC), Banjarmasin (BDJ), Balikpapan (BPN), Makassar (UPG) dan Lombok (LOP). 

HUNTU SELATAN – Pengalaman dan riset mendalam adalah guru yang terbaik, demikian Sekolah lapang  yang mengajarkan  bimbingan teknis Good Handling Practices (GHP) yang dilakukan oleh Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura, Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.

Sekolah Lapang yang dikelolanya dari pinggir desa meliputi Uji ballot box awal untuk menguji kemampuan petani mengenai GHP, pengamatan agroekosistem di lapangan, diskusi kelompok, dinamika kelompok, materi topik khusus  dan rencana tindak lanjut.

Sekolah Lapang ini menindaklanjuti kegiatan yang sama yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo baru-baru ini di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang kemudian berlanjut ke Desa Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila sampai ke Desa Longalo Kecamatan Bulango Utara.

Dalam bimbingan sekolah lapang ini, Kepala Bidang Hortikultura melalui Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura, Harmolan I Talani,  memberi tips agar buah cabai tetap segar saat dijual, sebaiknya cabai yang telah masak, 80 persen merah, harus segera dipasarkan.

“Penanganan pascapanen merupakan tahapan yang sangat berpengaruh terkait keamanan pangan dan standar mutu produk hortikultura, walaupun petani sudah menghasilkan aneka produk cabe namun seringkali masih terjadi kehilangan hasil yang tinggi dan rendahnya ketersediaan produk hortikultura sesuai standar,” kata Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura, Harmolan I Talani, Kamis (4/7/2019).

Harmolan I Talani menambahkan, banyak petani sering melakukan penanganan pascapanen tanpa memperhatikan karekteristik produk dan sarana pascapanen yang tepat, sehingga Dinas pertanian provinsi  yang difasilitasi Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura melalui dana APBN DK melaksanakan Bimtek GHP cabe rawit  yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan sekolah lapang  Good Handling Practices (GHP) atau penanganan pascapanen yang baik. 

Sekolah lapang ini juga mengajarkan bagaimana cara kelompok tani mengajukan permohonan sertifikasi produk hortikultura sehingga bisa menghasilkan produk bermutu, berdaya saing dan aman dikonsumsi minimal kelompok bisa mengantongi serifikat prima 3 aman konsumsi.

GHP ini meningkatkan pengetahuan penanganan pascapanen yang baik sehingga bisa diterapkan di lahan anggota.

Pengalaman di ladang ini meminimalisir kehilangan hasil dan bisa meningkatkan produksi petani serta hasil produk hortikultura. diharapkan menjadi olahan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan hasil bagi petani.

“Bimtek ini direncanakan sebanyak 7 kali pertemuan dengan waktu yang berbeda,” kata Harmolan I Talani.

 

Pewarta : Dion Crypic – Dinas Pertanian

GORONTALO – Markas Komando TNI Angkatan Laut (Makolanal) Gorontalo menggelar pisah sambut Komandan Lanal Gorontalo dari Letkol Laut (P) Tonny Sundah kepada Letkol Laut (P) Maman Nurachman, Rabu (3/7/2019).

Prosesi militer yang indah terlihat dari kekompakan berbaris, atribut militer dan seragam para prajurit. Kedisplinan yang bertahun-tahun menempa para prajurit ini  melahirkan pesona tersendiri, apalagi bagi warga sipil yang turut menyaksikan.

Sejumlah perwira militer hadir dalam kegiatan ini, juga Ketua dan pengurua Jalasenastri Cabbang 4 Korcab VIII DJA II, Bintara, Tamtama dan PNS Lanal Gorontalo.

Dalam sambutannya, Letkol Laut (P) Tonny Sundah menyampaikan pesan untuk menjalin kekompakan seluruh prajuit TN Angkatan Laut Gorontalo.

“Saya yakin dan percaya Danlanal Gorontalo yang baru, Letkol Laut (P) Maman Nurachman dengan pengalaman beliau bisa membesarkan dan membawa nama baik Lanal Gorontalo ke depan lebih baik dan lebih maju,” kata Letkol Laut (P) Tonny Sundah.

Tonny Sundah selanjutnya akan bertugas sebagai Komandan Sekolah Komunikasi TNI Angkatan Laut (Dansekom) Kodikopsla Surabaya.

Usai prosesi pisah sambut Letkol Laut (P) Tonny Sundah, didampingi Danlanal Gorontalo serta seluruh prajurit menggelar prosesi pemasangan foto pejabat Danlanal Gorontalo Letkol Laut (P) Tonny Sundah, penyerahan kemudi Lanal Gorontalo kepada Danlanal Gorontalo serta tradisi Farewell pengantaran Letkol Laut (P) Tonny Sundah dan Istri sampai ke pintu gerbang Mako Lanal Gorontalo.

GORONTALO – Pemanfaatan teknologi untuk mendukung pekerjaan di lapangan sangat bermanfaat untuk memutus kendala jarak dan waktu, sehingga lebih efisien dan efektif.

Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk pemantuan dan evaluasi secara dalam jaringan (online) yang mendukung kegiatan dan kunjungan lapangan.

Pemanfaatan teknologi ini yang sedang dilakukan oleh Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dengan menggunakan aplikasi e-monev Ketahanan Pangan berbasis sitstem informasi.

Untuk mengenalkan sistem ini, Dinas Pangan menggelar pelatihan aplikasi e-monev bagi pendamping program PUMPM Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUMPM), Toko Tani Indonesia (TTI), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) bertempat di Aula kantor Dinas Pangan, Rabu (3/6/2019).

Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan, Muhamad Nur Azhar menuturkan pelatihan aplikasi e- monev ditujukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan anggaran serta permasalahan yang ada di lapangan, baik teknis maupun administrasi termasuk keuangan.

Pelatihan aplikasi e-monev diikuti  50 orang yang berasal dari para koordinator pendamping dan Tim teknis kegiatan  PUMPM, TTI, KRPL, LPM, PIPL, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta operator komputer dari masing masing kabupaten/kota.

Pada pelatihan ini Kepala  Dinas Pangan yang diwakili Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Zakiya Baserewan berpesan agar memaksimalkan seluruh laporan melalui aplikasi e-monev ini, sehingga tidak ada lagi laporan administrasi yang bersifat manual.

Pemanfaatan aplikasi e-monev Banper (Bantuan Pemerintah) menjadi prasyarat kelompok di kabupaten/kota untuk mengakses anggaran tahun 2020.

“Melalui pelatihan ini pendamping kabupaten/kota bisa menindaklanjuti di daerah masing-masing,” ujar Zakiya Baserewen.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

BONE PANTAI - Cabai segar mempunyai daya simpan yang sangat singkat, karena itu diperlukan penanganan pascapanen yang hati-hati.

Perlakuan usai apnen ini mulai dari pemanenan sampai pengangkutan harus dilakukan secara hati-hati agar cabai tidak mudah rusak dan menyebabkan penyusutan bobotnya.

Rata-rata jumlah kerusakan yang terjadi mulai dari lapangan sampai ke tingkat pengecer sebesar 23 persen. Kerusakan ini terjadi secara mekanis dan fisik.

“Kerusakan mekanis umumnya terjadi selama pengemasan dan pengangkutan dan kerusakan fisik dapat disebabkan oleh lingkungan tempat penyimpanan cabai terlalu lembab hingga  90 persen atau suhu tropis yang tinggi,” kata Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura, Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Harmolan I Talani, Rabu (3/7/2019).

Paparan ini disampaikan pada bimbingan teknis Good Handling Practices (GHP) di Kelompok Tani  Nyiur Indah Desa Tunas Jaya Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango.

Harmolan I Talani  menjalaskan kerusakan fisik ini ditandai dengan membusuknya cabai segar yang disimpan. Kelembaban lingkungan tidak boleh kurang dari 80 persen karena bisa menyebabkan cabai kering, tampak keriput dan terlihat tidak segar lagi.

Akibat dari kerusakan mekanis dan fisik ini sangat merugikan petani. Agar cabai dapat dipertahankan kualitasnya sampai ke tangan pembeli, diperlukan penanganan yang baik dari mulai panen sampai pasca panen.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman penanganan pascapanen cabe rawit, menghasilkan produk cabe rawit yang bermutu,” ujar Harmolan I Talani.

 

Pewarta : Oman Moningka - Dinas Pertanian

GORONTALO –  Pemanfaatan tanda tangan digital dipercaya mendorong terciptanya budaya kerja yang berbasis elektronik yang pada akhirnya bermuara kepada efektiftas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan E-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Tanda tangan digital adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Untuk itu aplikasi tanda tangan digital ini mendesak untuk disosialisasikan kepada seluruh Aparat Sipil Negara (ASN). Untuk itu Dinas Komunikasi Informastika dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar pengenalan program ini di lingkup dinas ini, Rabu (3/7/2019).

Dalam kegiatan ini hadir Sekretaris Dinas Yahya Ichsan, para Kepala Bidang, dan Kepala Seksi di ruang rapat Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo

Dalam pengantar sambutannya, Yahya Ichsan mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pembekalan, pengetahuan maupun teknis mengenai tanda tangan elektronik dan aplikasi Pali Lo Ulu’u di lingkup Internal dinas.

“Sosialisasi ini adalah kompetensi yang harus dimiliki semua staf, bukan hanya dimiliki oleh Bidang E-Government,” kata Yahya Ichsan.

Yahya Ichsan juga berharap semua staf di dalam lingkup Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo bisa menjadi agen yang menginformasikan program ini.

Sosialisasi dan demo tanda tangan digital ini dipandu oleh nara sumber/pemateri Firto Nento, seorang pakar dunia digital.

Dalam demo ini juga dibuka komunikasi antara peserta dan pemateri untuk memperdalam penguasaan peserta kepada aplikasi yang baru ini.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Yulindawaty P Rauf bahkan mengatakan sosialisasi dan demo ini akan lakukan di seluruh OPD.

"Nanti saya buat jadwal sosialisasinya ke OPD untuk sosialisasi dan demo penggunaan tanda tangan digital," kata Yulindawaty P Rauf.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh – Dinas Kominfo & Statistik

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo