>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

Jumat, 22 Maret 2019 20:41

H-7, Kesiapan Keamanan TPS Bakal Dicek

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Seminggu sebelum pemilhan umum (pemilu) serentak 2019 atau H-7, unsur TNI-Polri serta Pemerintah Provinsi Gorontalo akan turun langsng mengecek kesiapan masing-masing TPS yang tersebar di kabupaten dan kota.

Hal itu diungkapkan Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Rachmad Fudail usai pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Mantap Brata Otanaha Tahun 2019” di lapangan Sport Center Limboto, Jumat (22/03/2019).

Kapolda menjelaskan, TNI-Polri selaku institusi yang bertanggung jawab terhadap pengamanan jalannya pemilu serentak tahun 2019, akan diambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku jika menemukan adanya kerawanan dan hambatan.

“Pemilu ini melalui beberapa tahapan, yakni kampanye, pemungutan sampai penghitungan suara. Nanti, kita dari jajaran TNI-Polri bersama seluruh komponen masyarakat siap menjaga keamanan Pemilu,” ujar Kapolda.

Lebih lanjut Rachmad menjelaskan, sebanyak 1600 personel TNI-Polri akan disiapkan menjaga keamanan pada Pemilu nanti. Ini dilakukan agar pelaksanaan pemilu tahun 2019 secara serentak khususnya di Provinsi Gorontalo dapat berjalan sukses, aman dan lancar.

“Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pemilu. Masyarakat bisa ikut serta menjaga keamanan dan terutama tidak termakan hoax yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan serta tidak menyampaikan berita-berita yang tidak benar adanya,” urai Kapolda Gorontalo ini.

Sementara itu, Komandan Resort Militer (Danrem) 133/Nani Wartabone, Kolonel CZI Arnold AP. Ritiauw, juga menambahkan, nantinya akan ada TNI dan Polri yang akan ditugaskan di setiap perbatasan.

“Tiga atau empat hari sebelum hari pencoblosan kami sepakat akan menempatkan TNI dan Polri untuk menjaga perbatasan untuk menjaga kemungkinan masuknya miras ke tempat kita,” ucap Danrem.

Danrempun memberi pesan dalam bahasa Gorontalo “ito nga’amila mohutato” yang artinya kita semua bersaudara, jangan gara-gara beda pilihan kita semua jadi ribut. (Hmsprov - Pewarta : Burhan/Editor : Nova)

 

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Gorontalo siap menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Satpol PP, Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Provinsi Gorontalo, Faizal Lamakaraka, usai upacara peringatan HUT Damkar ke-100, Satpol PP ke-69, dan Linmas ke-57 yang dilaksanakan di lapangan Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Jumat (22/3/2019).

“Kami siap untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif secara serentak pada 17 April 2019 mendatang. Secara intens kami terus melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota, TNI, Polri, dan pihak penyelenggara Pemilu,” jelas Faizal Lamakara kepada sejumlah wartawan yang mewawancarainya.

Sebelumnya, dalam sambutan tertulisnya pada peringatan HUT Damkar, Satpol PP, dan Linmas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengingatkan bahwa seluruh aparatur pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak. Aparatur pemerintahan termasuk Damkar, Satpol PP, dan Linmas, harus menjadi barisan terdepan dalam melawan racun demokrasi, yaitu politik uang, politisasi SARA, serta penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks.

Aparatur Damkar, Satpol PP, dan Linmas juga diminta untuk turut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum selama proses Pemilu, dengan tetap siaga menjaga keamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas umum, dan objek vital masyarakat lainnya melalui kolaborasi dengan aparat keamanan.

“Namun demikian, seluruh aparatur pemerintahan harus menjaga netralitas pada penyelenggaraan Pemilu Serentak. Netralitas aparatur pemerintahan akan turut mempengaruhi berjalannya seluruh proses demokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang bertindak sebagai inspektur upacara saat membacakan sambutan tertulis Mendagri.

Upacara peringatan HUT Damkar, Satpol PP, dan Linmas tingkat Provinsi Gorontalo diikuti oleh peserta dari kabupaten/kota, anggota TNI dan Polri, Basarnas, serta Taruna Siaga Bencana. Hadir pula sejumlah pimpinan Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo, unsur pimpinan satuan TNI dan Polri.

Peringatan HUT Damkar, Satpol PP, dan Linmas tingkat Provinsi Gorontalo turut diramaikan oleh penampilan anggota Satpol PP wanita yang menampilkan tarian Tobelo. Rangkaian upacara diakhiri dengan pemusnahan 543 botol minuman keras hasil sitaan Satpol PP Provinsi Gorontalo. (Hmsprov - Haris)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Sebanyak 543 botol berisi minuman keras (miras) berbagai merek termasuk 136 miras oplosan berupa cap tikus, dimusnahkan usai upacara peringatan hari ulang tahun Pemadam Kebakaran ke-100, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-69, dan Perlindungan Masyarakat ke-57 tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2019.

Pemusnahan miras dilakukan dengan cara memecahkan botol miras dalam drum di lapangan Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Jumat (22/3/2019).

“Miras yang dimusnahkan hari ini merupakan hasil sitaan tahun 2018 oleh Satpol PP Provinsi Gorontalo,” ungkap Kepala Dinas Satpol PP, Linmas, dan Damkar Provinsi Gorontalo, Faizal Lamakaraka.

Faizal menegaskan, pihaknya akan terus menggelar operasi yustisi untuk merazia peredaran miras dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

“Pemusnahan miras hari ini bukan berarti mengakhiri razia miras. Sebaliknya, kami bekerja sama dengan unsur TNI dan Polri akan terus merazia miras untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang turut memecahkan botol miras, mengapresiasi kinerja Satpol PP Provinsi Gorontalo yang berhasil menyita ratusan botol miras. Idris menginstruksikan Satpol PP Provinsi Gorontalo untuk merazia peredaran miras dan menindak tegas setiap oknum yang mengedarkan miras.

“Saya minta razia miras ini terus dilakukan dan tindak tegas setiap pengedar miras sesuai sanksi yang telah diatur di dalam Perda Provinsi Gorontalo,” ujar Idris.

Idris juga mengajak seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk sama-sama memberantas peredaran miras. Khusus untuk para pengguna miras, Wagub mengimbau untuk berhenti mengkonsumsi miras. Menurutnya, selain dapat mengganggu kesehatan, miras juga menjadi pemicu terjadinya tindak kriminalitas.

“Stop konsumsi miras. Selain merusak kesehatan, miras ini juga menjadi biangkeladi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat,” tandasnya. (Hmsprov - Haris)

 

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Sejumlah 1600 personel gabungan TNI Polri Gorontalo disiapkan untuk mendukung pengamanan pelaksanaan Pemilu 2019 di Provinsi Gorontalo. Selain personil gabungan TNI Polri, juga dari stakeholder pemerintah daerah seperti linmas akan disebar di setiap TPS yang ada di kabupaten/kota.

“Secara nasional, jumlah kekuatan TNI Polri dalam pengamanan pemilu serentak sebanyak 453.233 orang, didukung dengan alutsista sesuai dengan potensi kerawanan yang ada,” jelas Kapolda Gorontalo, Brigjen Pol. Rachmad Fudail, saat menjadi inspektur apel pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Mantap Brata Otanaha Tahun 2019” di lapangan Sport Center Limboto, Jumat (22/03/2019).

Rachmad Fudail menjelaskan, pemilu serentak tahun 2019 ini merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak yakni lima jenis pemilihan dalam waktu bersamaan.

“Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung,” kata Rachmad.

Ia menguraikan, dalam tahapan pemilu ini pasti akan muncul banyak kerawanan seperti penyebaran berita bohong atau hoax melalui media sosial sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik, sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian pula halnya dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA (Suku Agama, Ras), telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

“Peran masyarakat sangat dibutuhkan. Kita jangan percaya isu hoax karena ini bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. TNI Polri siap untuk mengawal masyarakat sampai ke TPS. Ini pesta demokrasi, masyarakat harus nyaman, enak untuk datang ke TPS,” terang Rachmad.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, usai mengahadiri apel gelar pasukan mengatakan, pemerintah provinsi siap mendukung pengamanan dalam menghadapi Pemilu.

“Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua, seperti yang dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, proporsional, professional, tertib, terbuka, efektif dan efisien, sehingga Pemilu serentak ini bisa menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah dalam menjalankan tugas,” pungkas Sekdaprov.

Apel kesiapan TNI Polri serta komponen bangsa lainnya ini dilaksanakan secara serentak dan masif di seluruh wilayah Indonesia, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

(Hmsprov Pewarta : Nova/Editor : Asriani)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran (Damkar) ke-100, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-69, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) ke-57. Upacara berlangsung di lapangan Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Jumat (22/3/2019), dengan inspektur upacara Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.

“Peringatan ulang tahun ini tidak hanya dijadikan forum untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, peringatan ini sebagai sarana untuk meneruskan semangat juang, dedikasi dan pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakata,” kata Wagub Idris Rahim saat membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia.

Lebih lanjut dalam sambutannya Mendagri mengatakan, Damkar, Satpol PP, dan Linmas bukan hanya penjaga kota yang bertindak pasif, tetapi lebih dari itu harus berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurutnya, peran penting Damkan, Satpol PP, dan Linmas tercermin dari tugas dan tanggungjawabnya. Tugas Damkar adalah melakukan pencegahan, pengendalian, penyelamatan, dan penanganan kebakaran, melakukan inspeksi dan investigasi kejadian kebakaran, serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Satpol PP bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan Linmas memiliki tugas untuk penanganan bencana, ikut memelihara ketertiban masyarakat, membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraaan pemilu, serta membantu upaya pertahanan negara.

“Pelaksanaan tugas Damkar, Satpol PP, dan Linmas bermuara pada tujuan akhir yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Wagub Idris Rahim.

Peserta upacara terdiri dari Satuan Damkar, Satpol PP, dan Linmas kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo, serta unsur TNI, Polri, Basarnas, dan Taruna Siaga Bencana. Bertindak sebagai perwira upacara, Marten Suleman, selaku Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Dinas Satpol PP, Linmas, dan Damkar Provinsi Gorontalo. Komandan upacara, Mahmud Rizal Daipaha, yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Provinsi Gorontalo.

Upacara peringatan HUT Damkar, Satpol PP, dan Linmas diakhiri dengan pemusnahan 543 botol minuman keras hasil sitaan Dinas Satpol PP, Linmas, dan Damkar Provinsi Gorontalo. (Hmsprov - Haris)

Pohuwato, Dinas Arpus – Guna memperkuat pemahaman tentang kearsipan daerah, Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA), yang dibuka oleh Kepala Dinas Arpus Yosef Koton, Rabu (20/3/2109) di Hotel Irene Kecamatan, Marisa Kabupaten Pohuwato.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Arpus Yosef Koton mengutarakan, Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penataan suatu jenis Arsip.

Dikatakan, JRA akan menjadi pedoman oleh pengelola Arsip pada lembaga pencipta Arsip di OPD dalam penyusutan yang berupa penataan, penyelamatan pemusnahan arsip.

“ Memelihara arsip dan perawatan arsip dimaksudkan untuk melindungi, mengatasi, dan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan arsip dan informasinya serta menjamin kelangsungan hidup arsip dari kemusnahan,” imbuh Yosef.

Lebih jauh Yosef mengungkapkan, arsip mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat besar, karena dengan adanya arsip merupakan bukti bahwa kita sudah pernah melakukan sebuah kegiatan.

Oleh sebab itu, melalui bimtek tersebut Yosef berharap dapat meningkatkan sumber daya manusia di masing-masing perangkat daerah khususnya yang menangani bidang arsip, sehingga arsip menjadi lebih aman.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, diikuti oleh 66 peserta perwakilan dari tiap OPD Provinsi Gorontalo dan 7 peserta dari Dinas Arpus Kab/Kota. (Sumber: Pewarta : PPID Dinas Arpus/Editor: Boerhand-Hmsprov)

KOTA GORONTALO, Humas – Provinsi Gorontalo menargetkan Total Fertility Rate (TFR) berada pada angka 2,1 anak perwanita untuk mencegah adanya ledakan penduduk. Namun, sesuai hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, angka Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total di Provinsi Gorontalo masih berada pada angka 2,5 anak perwanita. Angka ini hanya turun 0,1 poin dari hasil SDKI tahun 2012, yakni 2,6 anak perwanita.

“Tentu ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama, karena target kita adalah menurunkannya lagi menjadi 2,1 anak perwanita. Target tersebut sesuai dengan sasaran dalam RPJMN. Jika TFR tidak bisa diturunkan, maka Gorontalo kedepan akan mengalami ledakan penduduk,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat memberikan arahan pada pembukaan rapat kerja daerah yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi teknis kemitraan program kependudukan, keluarga berencana dan pengembangan keluarga tingkat Provinsi Gorontalo, Kamis (21/3/2019) di Ballroom Hotel Damhil UNG.

Menurutnya, dari sisi luas wilayah, memang Gorontalo tidak memiliki masalah dengan penyebaran penduduk yang ada. Namun, perlu kita mempertimbangkan berbagai aspek yang akan berdampak buruk dan under estimate dengan adanya pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur dan penyediaan lapangan kerja yang membutuhkan keseriusan dari pemerintah daerah beserta stake holder yang ada.

“Jika angka keliharan total ini malah meningkat, maka tidak mustahil dan hampir pasti bahwa program bantuan yang masuk ke Gorontalo tidak begitu dirasakan masyarakat. Pemerintah juga harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan, air bersih, energi dan tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit,” jelas Darda.

Mencegah ledakan penduduk terjadi, sekdapun mengimbau bupati dan walikota melalui dinas terkait agar memperhatikan serta mendukung sepenuhnya program-program kependudukan dan KB.

“Lewat kegiatan dan program kependudukan itulah, tingkatkan pemahaman masyarakat tentang pengaturan jumlah dan waktu yang ideal untuk memiliki anak, sehingga memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi keluarganya,” harap Sekda yang juga tetap berkomitmen untuk menurunkan angka TFR pada angka 2,1 anak perwanita.

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Edi Mu’in, mengungkapkan pembangunan keluarga dilakukan melalui pendekatan siklus Kehidupan serta dengan penerapan 8 fungsi keluarga . Pembangunan keluarga diawali sejak 1000 hari pertama kehidupan, kemudian berlanjut pada anak, remaja sampai berkeluarga, hingga lansia.

Saat ini, BKKBN Gorontalo telah melaksanakan program aksi di setiap tahapan keluarga tersebut dan dilayani melalui aktifitas kelompok kegiatan yang sudah ditetapkan menjadi layanan publik terintegrasi sampai tingkat kecamatan dan desa / kelurahan.

“Dalam mengurangi angka kemiskinan dan penanggulangan gizi buruk, melalui pendekatan keluarga telah membentuk Kampung KB yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Salah satu program bagi generasi Milenial yang digagas BKKBN adalah Program Generasi Berencana (GENRE) yang bermuara pada membangun kesadaran dan perilaku positif remaja, terhadap bahaya napza, nikah pada usia anak, dan seks pra nikah,” tandasnya. Kegiatan ini diikuti 250 peserta yang berasal dari BKKBN se-Provinsi Gorontalo. (Hmsprov : Pewarta : Nova/Editor : Asriani)

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim bulan Mei nanti menginjak usia 7 tahun. Berbagai program sedang, telah dan terus dilaksanakan.

Salah satunya yang kini menjadi primadona yakni pasar murah yang dikemas dalam Bakti Sosial NKRI Peduli. Program pro rakyat ini sudah digelar sejak tahun 2012 lalu dan hingga kini masih berjalan.

Jika di awal pelaksanaannya hanya digelar pada hari hari besar, maka sejak dua tahun terakhir mulai menyasar setiap kecamatan dengan intervensi harga pangan yang terjangkau.

“Kenapa pasar murah lebih masif pak gubernur laksanakan? Karena hasil survei tahun 2018 kemarin bahwa penurunan kemiskinan Provinsi Gorontalo tertinggi secara nasional. Salah satu faktornya pemerintah berhasil memenuhi kebutuhan makan. Sehingga tahun ini kita lebih masif,” jelas Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) M. Nadjamuddin.

Pasar murah dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, dengan menggandeng Baznas. Badan amil zakat itu bertugas mendistribusikan santunan senilai Rp100.000 ke tiap warga. Jumlahnya warga yang hadir bervariasi antara 500 hingga 1.000 orang. Selanjutnya uang santunan bisa dibelanjakan bahan pokok dengan harga murah.

Kedua, dilaksanakan dengan memberikan subsidi harga pangan lebih dari 50 persen dibadingkan harga pasaran. Biasanya setiap bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, rica, bawang merah, bawang putih dan ikan segar hanya dijual Rp5.000 per kilogramnya.

“Kenapa pasar murah sekarang sangat murah? Karena kemarin kita bikin berbarengan dengan Baznas. Masyarakat diberi kemampuan untuk belanja dengan Rp100.000. Sekarang kan agak masif sehingga Baznas agak keteteran. Makanya harga subsidi yang kita perbesar,” imbuh Nadjamuddin.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut kegiatan pasar murah sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Hal itu sejalan dengan perintah Presiden Jokowi yang mewajibkan kepala daerah selalu ada di tengah-tengah masyarakat.

“Pesan Pak Presiden Jokowi agar negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara itu siapa? Ya pemerintah mulai dari presiden, gubernur, bupati, walikota, camat dan kepala desa,” ujar Rusli.

Diskumperindag mencatat selama tahun 2018 kegiatan pasar murah (yang diitegrasikan dengan Baksos NKRI Peduli) sudah dilaksanakan 89 kali. Rinciannya, Kota Gorontalo 13 kali, Kabupaten Gorontalo 28 kali serta Boalemo 14 kali. Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango dan Gorontalo Utara masing-masing 6, 15 dan 13 kali.

Jika dirinci sejak tahun 2012, maka jumlahnya sudah 452 kali! Jika di nilai dengan Rupiah, tahun 2018 Pemprov Gorontalo mengalokasikan Rp2,46 miliar. Tahun 2019 nilainya sebesar Rp1,83 miliar.

Efek Domino Pasar Murah

Gubernur Rusli dan jajarannya sangat yakin jika pasar murah menjadi salah satu solusi menekan angka kemiskinan di daerah. Problem kemiskinan memang begitu kompleks, tapi pemenuhan akses pangan yang murah bagi warga menjadi sangat fundamental.

Komitmen Rusli-Idris sangat kuat soal APBD: alokasi anggaran diberikan sebesar-besarnya untuk dirasakan langsung oleh rakyat. Selain subsidi pangan, berbagai kebijakan populis sudah dihasilkan di antaranya penyediaan benih bidang pertanian secara gratis, jaminan kesehatan semesta (Jamkesta), program prodira untuk subsidi siswa SMA/SMK.

Ada juga intervensi bantuan sektor perikanan. Contohnya, bantuan motor ber cool box bagi penjual ikan keliling, bantuan perahu nelayan bermesin 15 PK, batuan benih, hingga program fish goes to school.

“APBD kita hanya Rp1,9 triliun tahun ini. Kita bukan daerah kaya. Tidak ada pilihan selain menggunakan (APBD) sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Agar apa? Supaya ekonomi kita bergerak. Ekonomi kita yang sebagian besar digerakkan oleh keuangan pemerintah,” lanjut Gubernur Gorontalo dua periode itu.

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo Maret 2018 turun 17,14 persen menjadi 16,81 persen. Turun 0,33 persen dibandingkan kemiskinan pada September 2017 lalu.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPPEDA) Budiyanto Sidiki menilai turunnya angka kemiskinan itu dipengaruhi oleh dua faktor, pertama konsistensi pemerintah menjaga inflasi. Kedua, adanya sinkornisasi program antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota utamanya dalam hal intervensi program rakyat miskin berdasarkan Basis Data Terapdu (BDT) Kemensos RI.

“Inflasi ditekan salah satunya dengan pasar murah. Artinya harga harga kebutuhan pokok di pasaran tetap stabil. Efek psikologisnya pedagang tidak bisa menaikkan harga karena pemerintah terus mengintervensi dengan pasar murah,” jelasnya.

Pelaksanaan pasar murah juga punya andil dalam hal menampung hasil pangan petani. Kadis Diskumperindag M. Nadjamuddin menjamin produk bahan pokok yang dijual berasal dari petani Gorontalo. Sisanya seperti minyak goreng dan gula disuplai dari swasta.

“Kita selalu bekerjasama dengan Dinas Pertanian mana petani yang komoditinya bisa mensuplai ke kita. Beras ini contohnya, memang dia packingan (dibungkus per 5 kg) tapi ini beras asli Gorontalo. Rempah-rempah kita malah kehabisan stok, perlu didatangkan dari Sulteng,” jelas Nadjamuddin.

Pasar murah dengan harga serba 5 Ribu mulai diminati warga. Tak kurang dari 1.000 orang hadir disetiap titik setiap kali digelar. Gubernur Rusli sempat marah besar karena menilai panitia tidak siap.

Warga yang berdesak-desakan kala itu hanya dilayani dengan menggunakan mobil truk. Akibatnya terjadi penumpukan pembeli. Hal itu sudah diantisipasi dengan menyediakan lapak di setiap lokasi acara.

Belakangan “jurus merakyat” ala Gubernur Gorontalo ini mulai disorot. Sebagian menilai program ini ada kaitannya dengan Pemilu 2019. Terlebih status Rusli Habibie sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Gorontalo.

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu tetap bergeming pada pendiriannya. Ia menilai tudingan itu salah alamat, sebab faktanya program ini bukan timbul saat pemilu. Terlebih jika melihat antusiasme warga dan dampak yang mereka rasakan hingga saat ini. (Hmsprov - Isam)

BONE BOLANGO, Humas – Ribuan warga antusias mengikuti pasar murah serba 5 Ribu yang digelar oleh Pemprov Gorontalo di Des Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (21/3/2019). Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih dijual dengan harga Rp5 Ribu per kilogramnya.

Khusus untuk telur ayam, dihargai Rp5 Ribu per 10 butirnya. Ada juga ikan tuna atau cakalang dengan harga yang sama. Acara yang dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan jajaran pimpinan OPD itu pun suasananya berubah seperti pasar harian.

“Saya senang pak (bisa belanja di pasar murah). Biasanya saya beli beras satu kilo Rp8.000 per liter, sekarang Cuma Rp5 Ribu per kilo. Ini sudah sangat murah,” terang Yusuf Abdullah, warga paruh baya asal Desa Huntu Utara, Kecamatan Bulango Selatan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Maspi Ahmad, warga Desa Sejahtera. Perempuan yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual makanan di sekolah itu merasa sangat terbantu. Sembako murah tidak saja dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi juga menekan ongkos produksi dagangannya di sekolah.

“Saya baru beli minyak goreng sama gula. Biasanya minyak goreng Rp12 Ribu sekarang harganya lebih murah. Saya ucapkan terima kasih buat bapak Gubernur Rusli dan jajarannya,” kata Maspi.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjelaskan bahwa pasar murah sudah ada sejak tahun 2016 lalu. Ia menampik tudingan jika agenda tersebut digelar karena ada Pemilu 2019.

“Perlu saya sampaikan, program ini sudah ada sejak tahun 2016, bukan nanti sekarang. Jadi tidak ada hubungannya dengan politik. Bahkan saat puasa nanti pasar murah ini akan kita intensifkan lagi di tiap kecamatan,” ucap mantan Bupati Gorontalo utara itu.

Baksos NKRI Peduli di Bulango Selatan juga diisi dengan penyerahan berbagai bantuan pemerintah. Ada penyerahan bantuan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR), penyerahan benih padi dan bantuan sepeda motor ber cool box bagi penjual ikan keliling.

Kabupaten Bone Bolango mendapatkan jatah benih padi sebanyak 51.300 kg dengan nilai Rp513.000.000 untuk 96 kelompok. Motor ber cool box untuk 9 orang senilai Rp225.000.000 serta Rumah RH-IR sebanyak 71 unit senilai Rp2,3 Miliar se Kabupaten Bone Bolango. (Hmsprov - Isam)

Kota Gorontalo, Dinas Arpus – Sebanyak 60 pengelola perpustakaan sekolah SMA sederajat se Provinsi Gorontalo, mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, di Aula kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Kamis (21/3/19).

Kadis Arpus Provinsi Gorontalo Yosef Koton saat membuka bimtek mengungkapkan, perpustakaan adalah sumber Ilmu pengetahuan manusia yang direkam dan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk media komunikasi baik media tulisan, cetakan, rekaman ataupun elektronik.Kota Gorontalo, Dinas Arpus – Sebanyak 60 pengelola perpustakaan sekolah SMA sederajat se Provinsi Gorontalo, mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, di Aula kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Kamis (21/3/19).

Kadis Arpus Provinsi Gorontalo Yosef Koton saat membuka bimtek mengungkapkan, perpustakaan adalah sumber Ilmu pengetahuan manusia yang direkam dan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk media komunikasi baik media tulisan, cetakan, rekaman ataupun elektronik.

Menurut Yosef Koton, dengan dikeluarkannya UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, menjadi payung hukum bagi segala aktifitas kinerja perpustakaan dan seluruh elemen pendukung kegiatannya meliputi pustakawan, gedung, koleksi buku dan pemustaka.

“ UU Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan tersebut merupakan sebuah tantangan bagi pengelola perpustakaan untuk menciptakan sebuah perpustakaan yang bisa menjadi tempat menggali iImu pengetahuan dan Informasi,” ujar Yosef.

Yosef menambahkan, eksistensi perpustakaan sangat berperan penting dalam pembangunan . Untuk itu perlu adanya peningkatan profesionalisme dan inovasi yang mengarah pada pengembangan sumber daya aparatur, salah satunya melalui penyelenggaraan bimtek pengelola perpustakaan.

“ Saya minta para pengelola perpustakaan yang ada disekolahnya masing masing lebih profesional dalam menyeleksi, mengorganisasikan bahan pustaka yang dibutuhkan siswa dalam proses belajar mengajar,” tegas Yosef.

Melalui bimtek itu pula, Yosef berharap dapat lebih menambah dan meningkatkan pengetahuan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah di Provinsi Gorontalo, sehingga dapat mengelola perpustakaan sekolah sesuai standar nasional perpustakaan sekolah serta mampu meningkatkan minat baca bagi para siswa, pungkas Yosef. (Sumber : Pewarta : Suleman Dinas Arpus - Editor : Boerhand Hmsprov)

Halaman 1 dari 12
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo