>
×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 47

Kamis, 27 September 2012 10:26

Balihristi Seriusi Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup

Oleh
Beri rating
(0 suara)

pohon hijauGorontalo, Seiring dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 65 tahun 2005, maka setiap pemerintah daerah diwajibkan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal itu berlaku terhadap semua urusan wajib pemerintah daerah, termasuk mengenai lingkungan hidup.

Karena itu, Pemprov Gorontalo melalui Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) terus menyeriusi penerapan SPM di bidang lingkungan hidup. Langkah itu dilakukan dengan melakukan pembinaan teknis SPM bidang lingkungan hidup, terhadap instansi yang mengelola lingkungan hidup di kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang bekerjasama Kementerian Lingkungan Hidup itu dilangsungkan kemarin (26/9) di Maqna Hotel, Kota Gorontalo. "SPM bidang lingkungan hidup ini wajib diterapkan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Kepala Balihristi Ir.Nontje Lakadjo. Menurut Nontje Lakadjo, SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. Di mana urusan wajib tersebut berhak diperoleh setiap warga.

Sementara itu Kepala Bidang Fasilitasi SPM Kementerian Lingkungan Hidup RI Gatot Ristanto,SH.,MM menjelaskan, SPM lingkungan hidup merupakan ukuran akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusannya di bidang lingkungan hidup. Apabila SPM lingkungan hidup berjalan baik, maka pemerintah daerah bisa lebih baik dalam melaksanakan pembangunan. "Lingkungan yang tak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan biaya tinggi. Sebab, anggaran untuk memperbaiki kerusakan lingkungan jauh lebih besar daripada mengantisipasi," ujar Gatot Ristanto.

Lebih lanjut Gatot Ristanto menjelaskan, penerapan SPM lingkungan hidup juga bertujuan untuk terjadinya keseimbangan antara pembangunan, lingkungan hidup dan sosial. Sebab, ketiga faktor tersebut sangat berkaitan erat. "SPM merupakan hak konstitusional, sehingga pemerintah daerah wajib menyelenggarakan hak tersebut," tegas Gatot Ristanto. Untuk itu, Gatot Ristanto berharap adanya konsensus serta komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan SPM di bidang lingkungan hidup.

Baca 1756 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo