>
Selasa, 25 Jun 2019 20:43

Bapppeda Sarankan Pengkritik Cek Mekanisme KPBU RS Ainun Ke Kementerian Terkait

Oleh
Beri rating
(0 suara)
Desain rencana pengembangan RS Ainun oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. (Foto: dok. Humas). Desain rencana pengembangan RS Ainun oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. (Foto: dok. Humas).

GORONTALO – Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki menanggapi dingin kritik yang disampaikan oleh para aktivis LSM dan politisi di sejumlah media.

Mereka mempersoalkan rencana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) yang dinilai menyalahi aturan. Selain itu mekanisme pembiayaan selama 20 tahun dinilai akan membebani APBD.

“Kalau memang ada yang tidak yakin atau meragukan mekanisme ini saya sarankan sebaiknya crosscheck langsung ke kementerian terkait yang ada di kantor sekretariat bersama. Soal pedoman teknis KPBU ada di Bappenas, pembayaran AP itu ada di Kementrian Dalam Negeri, perusahaan mana yang yang akan menjadi badan usaha pelaksana mekanisme pengadaannya itu di LKPP,” kata Budiyanto Sidiki, Selasa (25/6/2019).

Pihaknya merasa tidak perlu membalas setiap kritikan atau penolakan yang disampaikan melalui media.

Menurutnya setiap orang bisa punya persepsi yang berbeda tentang KPBU RS Ainun. Budiyanto Sidiki  hanya memastikan bahwa mekanisme yang selama ini ditempuh oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan semua Kementerian dan Lembaga terkait dengn KPBU RS Ainun.

Aturan yang dimaksud tersebut yakni kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Aturan itu diatur secara lebih teknis dalam Permen PPN/Bappenas nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastuktur.

Ada juga Peraturan Kepala LKPP nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Dalam Penyediaan Infrastruktur, PMK Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Permendagri nomor 96 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur di Daerah.

“Pada prinsipnya pemerintah menghargai setiap pendapat yang ada. Itu sah-sah saja, tapi jika berbicara soal aturan dan bagaimana KPBU ini berproses sebaiknya langsung mengecek ke kementrian terkait. Prosesnya terbuka dan semua bisa mengetahui,” ujar Budiyanto Sidiki.

 

Pewarta: Isam - Humas

Baca 276 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo