>
Sabtu, 25 Januari 2020 06:26

Biro Pemkesra Gelar Rakor Tim Penyusun LPPD

Oleh
Beri rating
(0 suara)

 

GORONTALO - Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahrteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Dahlan Mantu membuka rapat koordinasi tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di ruang Huyula, Selasa (21/1/2020).

Hadir dalam pertemuan ini Kasubag LPPD dan Singkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Sardiyanto Saidi serta para Kasubag Perencanaan Evaluasi  yang menangani dalam penyusunan LPPD di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi.

Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahrteraan Rakyat mengatakan setiap OPD harus memasukan berkas LPPD ditujukan ke Biro Pemerintahan, pengajuan ini terdapat penambahan item Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2019 .

Saat ini baru ada 6 OPD yang memiliki SPM yaitu Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Satpol PP, Dinas Dikbudpora serta Dinas Sosial dan PPPA.

LPPD harus memuat capaian kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan penerapan standar pelayanan minimum, agar tetap memperhatikan beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi capaian kinerja.

Penyusunan LPPD ini sangat penting karena berhubungan erat dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.

“Kami telah membuat asistensi untuk penyusunan LPPD. Untuk tata cara dalam penyusunan Tim LPPD setiap OPD akan dilakukan bimbingan teknis yang akan menghadirkan  Tim LPPD dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Narasumber,” kata Dahlan Mantu.

Bimtek LPPD seperti tahun- tahun sebelumnya dilaksanakan di DKI Jakarta, untuk tahun 2020 Tim Penyusun LPPD tahun 2019 akan dilaksanakan di Surabaya pada akhir Februari 2020.    

Dengan penetapan waktu tersebut, tim penyusun dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam pemasukan data LPPD pada Biro Pemerintahan dan Kesra dapat selesai sesuai dengan jadwal.

Batas pemasukkan berkas LPPD provinsi dan kabupaten/Kota pada akhir Februari 2020 serta batas akhir penyampaian LPPD 2019 ke Kementerian Dalam Negeri sebelum 31 Maret 2020.

“Kami mengimbau seluruh tim masing-masing OPD segera menyusun dan melaporkan dokumen LPPD dalam bentuk soft copy dan hard copy ke Gubernur Gorontalo melalui Biro Pemerintahan dan Kesra. Dokumen ini akan dilihat kembali oleh Tim Inspektorat sebelum ditandatangani Gubernur,”

 

Pewarta  : Safham - Pemkesra

Baca 71 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama