>
Kamis, 17 Oktober 2019 17:20

DKP Segera Bangun Gerai Nelayan Pas Kecil Gorontalo

Oleh
Beri rating
(0 suara)

BONE BOLANGO – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gorontalo mengelar rapat perencanaan pembangunan Gerai Nelayan Pas Kecil untuk kapal di bawah 7 GT (Gross Ton) di kabupaten/kota.

Rapat koordinasi yang dihadiri KSOP Gorontalo, Dinas Perikanan dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan penyuluh perikanan di Ruang perteman DKP, Kamis (17/10/2019).

Pas Kecil adalah surat tanda kebangsaan kapal bagi kapal di bawah GT 7 yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera kebangsaan kapal, termasuk kapal penangkap ikan, penjelasan ini ada pada Pasal 163 ayat (2) undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

Sekretaris DKP, Muhiddin Djailani mengatakan pihaknya terus berkomitmen membantu nelayan dalam pengurusan kelengkapan dokumen kapal termasuk pas kecil sebagai Tanda Surat Keterangan Ukur Kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo Kementrian Perhubungan.

“Kegiatan ini sangat penting mengingat kurangnya pengetahuan nelayan tentang pentingnya Pas Kecil sebagai prasyarat untuk melaut, olehnya kami berusaha untuk membantu nelayan dengan sosialisasi secara langsung ke lapangan sekaligus untuk penerbitan sertifikat pas kecil tersebut,” kata Muhiddin Djailani.

Lebih jauh Muhiddin Djailani memaparkan rencana kegiatan ini akan digelar di 3 titik, di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.

Pengurusan ini digratiskan dan tidak dipungut biaya agar semua nelayan yang kapalnya kurang dari 7 GT bisa memiliki sertifikat Pas Kecil, mengingat ke depan akan diperketat dan akan dilakukan penindakan atas peryaratan administrasi tersebut, Tandasnya.

Secara umum untuk memperoleh pas kecil, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di pelabuhan di mana kapal berada dengan dilampiri bukti kepemilikan dan identitas pemilik, selain itu juga persyaratan administrasi yang harus dipenuhi antara lain bukti hak milik kapal, identitas pemilik dan surat keterangan ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar.

 

Pewarta : Yanto – PPID DKP

Baca 377 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama