>
Senin, 28 Oktober 2019 11:06

Dunia Usaha Harus Akomodir Penyandang Disabilitas

Oleh
Beri rating
(0 suara)
Penyerahan bantuan alat bantu dengar, peralatan salon, alat menjahit secara simbolis oleh kepala dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi gorontalo dan loka rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik rungu wicara meohai kendari Penyerahan bantuan alat bantu dengar, peralatan salon, alat menjahit secara simbolis oleh kepala dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi gorontalo dan loka rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik rungu wicara meohai kendari

GORONTALO - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Gorontalo terus melakukan inovasi dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai UPT Kementerian Kesejahteraan  Sosial yang ada di berbagai daerah.

Salah satunya kerja sama dengan Loka Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (LRSPDSRW) dengan menggelar workshop yang dilaksanakan Sabtu, (26/10/2019). Workshop ini merupakan bentuk dukungan Dinas Sosial provinsi maupun kabupaten/kota dalam memberikan peluang kerja kepada penyandang disabilitas pada dunia usaha di Gorontalo.

Workshop ini dihadiri Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, pelaku usaha, penyandang disabilitas rungu wicara, dan juga Gerakan Untuk Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) yakni organisasi khusus yang menaungi penyandang tuli untuk membantu para penyandang disabilitas tuna rungu wicara menangkap informasi yang disampaikan pada kegiatan workshop ini, dinas sosial juga menghadirkan interpreter atau penerjemah bahasa isyarat.

“Disabilitas adalah sebuah konsep yang menjelaskan hasil interaksi antara individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya,” kata Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo di restoran Saung Telaga.

Risjon Sunge menambahkan peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab pemerintah maupun dunia usaha diperlukan untuk mensejahterakan penyandang disabilitas menjadi tugas penting bersama, sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan yang dimiliki, mampu menikmati hak-hak mereka yang paling hakiki.

Salah satu caranya dengan memberikan kesempatan atau peluang kerja bagi penyandang disabilitas pada setiap instansi pemerintah, BUMN, BUMD, bahkan pada dunia usaha paling tidak 2 persen  dari jumlah pekerja, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 2016.

Menurut Risjon Sunge di Gorontalo cukup banyak masyarakat yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas baik disabilitas fisik, mental maupun sensorik, jumlah total mencapai kurang lebih 6.845 orang yang tersebar di kabupaten/kota.

Untuk penyandang disabilitas sensorik rungu wicara di Gorontalo yang terdata di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sampai dengan saat ini sejumlah kurang lebih 1.610 orang atau 23,52 persen.

“Tidak hanya penyandang disabilitas rungu saja sebagai bentuk perhatian pemerintah, Dinas Sosial juga melaksanakan asistensi sosial pada 133 orang penyandang disabilitas diluar LKS, dan 90 orang di 2 LKS yakni LKS Prima Gorontalo Utara sebanyak 81 dan LKS Madani Pohuwato sebanyak 9 orang.

Selain itu, ada pemberian alat bantu fisik kepada 74 orang dengan ragam disabilitas, bantuan kebutuhan dasar pada 20 orang penyandang disabilitas berat, menjalin kerjasama dengan balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual “Nipotowe” Palu. Untuk menangani penyandang disabilitas grahita melalui pelatihan keterampilan pada 20 orang penyandang disabilitas dari Gorontalo, bersama Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental  “Phala Marta” Sukabumi dengan pembebasan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), penyandang disabilitas mental di Provinsi Dorontalo sekitar 997 jiwa.

“Selain disabilitas, saat ini juga menangani beberapa jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dari 26 jenis PMKS yang ada diantaranya anak terlantar, balita terlantar, gelandangan, pengemis, lansia terlantar, dan fakir miskin,” kata Risjon Sunge.

Dinas Sosial juga melakukan pembebasan lebih dari 15 orang penyandang disabilitas yang mengalami pemasungan dan isolasi, juga membantu korban bencana alam, pembinaan dan pendampingan pada anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, korban penyalahgunaan Napza, anak jalanan, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, dan perempuan rawan sosial ekonomi dan komunitas adat terpencil.

“Ke depan, kami terus berusaha untuk menuntaskan semua 26 jenis PMKS,” ungkap Risjon Sunge

Budi Sucahyono, Kepala LRPSDRW “Meohai” Kendari menyampaikan salah satu penunjang keberhasilan penyandang disabilitas rungu wicara untuk turut serta dalam mengembangan penyandang disabilitas  adalah dengan menempatkan Dinas Sosial kabupaten/kota pada pendampingan.

“Sebenarnya penyandang disabilitas rungu wicara dapat berkembang sangat cepat,” kata Budi Sucahyono.

Workshop penguatan kemitraan dunia usaha bagi penyandang disabilitas rungu wicara ditandai dengan  pemberian bantuan alat bantu dengar bagi 20 penyandang disabilitas rungu wicara, 1 paket alat salon kecantikan, dan 1 paket alat menjahit yang diserahkan oleh Risjon Sunge kepada peserta  penyandang disabiltas rungu wicara .

 

Pewarta : Owan dan Ria - Dinsos PP dan PA

Baca 368 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama