>
Senin, 29 Jun 2020 20:15

HPMIG Keluhkan Asrama dan Mahalnya Rapid Test

Oleh
Beri rating
(0 suara)
 Mahasiswa Gorontalo yang tergabung dalam HMPIG Yogyakarta melakukan pertemun dengan Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo Mahasiswa Gorontalo yang tergabung dalam HMPIG Yogyakarta melakukan pertemun dengan Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pengurus Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo (HPMIG) Cabang Yogyakarta mengeluhkan mahalnya biaya rapid test kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (29/6/2020).

Rapid test ini menjadi syarat pembuatan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Gorontalo padahal banyak mahasiswa yang kondisi ekonomi orang tuanya tengah bermasalah akibat terdampak Covid-19.

“Biaya rapid test untuk mahasiswa sebagai syarat kembali Yogyakarta itu terlalu mahal. Kami meminta ini ada kebijakan dari derah,” kata Noval, Ketua HPMIG Cabang Yogyakarta.

Selain masalah biaya rapid test, Noval dan kawan-kawannya turut meminta perbaikan asrama HPMIG di Yogyakarta. Menurut Noval asrama mereka sudah tidak layar lagi untuk ditempati.

“Kami juga meminta anggaran yang telah 4 tahun tidak diadakan karena salah satu cabang dari HPMIG tidak mengeluarkan lembaran pertanggungjawaban (LPJ),” ucapnya.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf menjelaskan terkait penganggaran untuk asrama, DPRD tidak mendapatkan informasi yang jelas dari mahasiswa.

“Bantuan untuk HPMIG, seandainya ini dari awal 4 tahun kemarin diberitahukan maka kita sudah tindak lanjuti, Karena ini 1 pos anggaran, dan terkait HPMIG Cabang Palu nantinya akan ada pengkajian lagi,” ujar Paris RA Jusuf.

Paris RA Jusuf  juga menjelaskan setiap DPRD mengunjungi mahasiswa tidak ada keluhan yang disampaikan, sehingganya informasi renovasi asrama itu tidak sampai di dewan.

Masalah ini sudah menjadi perhatian DPRD dan segera menindaklanjuti pada rapat tim TAPD nanti. DPRD juga merespon anggaran HPMIG berkisar Rp1 miliar.

Paris RA Jusuf menjelaskan persyaratan rapid test untuk masuk dan keluar daerah itu dilaksanakan oleh pihak ke-3, Pemerintah Provinsi Gorontalo hanya melaksanakan rapid test secara gratis dan diperuntukkan hanya untuk tracking.

“Kebijakan rapid test ini tidak akan berlangsung lama, kemungkinan 14 hari saja sesuai edaran gugus tugas percepatan covid-19, Hal ini dilakukan agar memininalisir hal- hal yang tdak diinginkan bersama,” tutur Paris Jusuf.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD,  Moh Kris Wartabone mengungkapkan asrama mahasiswa Yogyakarta memang perlu diperbaiki.

“Keluhan biaya rapid test yang mahal juga akan kami tindaklanjuti ke Pemerintah Daerah. Semua akan kami sampaikan ke Pemerintah karena Daerah perlu dan wajib membantu mereka karena ini masalah pendidikan.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Baca 112 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama