>
Selasa, 15 Oktober 2019 09:24

Komisi I Jelaskan Ranperda Kesejahteraan Lansia Dan Pendidikan Alquran

Oleh
Beri rating
(0 suara)

GORONTALO – DPRD menggelar rapat paripurna pembahasan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), bertempat di ruang rapat, Senin (14/10/2019).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Paris Jusuf, ini diawali dengan penjelasan Komisi IV sebagai pengusul pengajuan 2 Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Alquran yang dibacakan oleh Adnan Entengo.

“Ada banyak kebaikan dan harapan yang diperoleh warga lanjut usia dari Ranperda ini, antara lain harapan terhadap kerabat/keluarganya, pelayanan terhadap lansia harus dilakukan dengan ikhlas dan wajar, harapan lansia terhadap masyarakat, lansia tetap menjadi bagian dari masyarakat dan dilibatkan dalam setiap kegiatan termasuk memberikan pengalaman serta ilmu yang dimilikinya,” kata Paris Jusuf.

Paris Jusuf juga menjelaskan, kebaikan dari Ranperda ini juga adalah harapan lansia terhadap pemerintah agar mengembangkan program ekonomi bagi lanjut usia potensial, memberi jaminan hidup bagi lansia tidak potensial yang berasal dari keluarga tidak mampu, jaminan kesehatan bagi lansia yang murah/gratis.

Juga menyediakan fasilitas umum bagi lansia, membentuk wadah untuk bersosialisasi bagi lansia misalnya posyandu lansia, menyediakan panti yang layak bagi lansia yang terlantar.

Terkait rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan Alquran, nilai tertinggi pendidikan dalam pandangan Islam adalah keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak.

“Gorontalo dikenal dengan falsafahnya yakni ‘adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah, konteks tersebut yang selanjutnya menjadi bingkai dari penciri tradisi Islam  Gorontalo dan merupakan formulasi nilai-nilai local,” papar Paris Jusuf.

Penjelasan Komisi I sebagai pengusul pengajuan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi, AW Thalib menjelaskan penyelenggaraan pelayanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat memerlukan data kependudukan yang akurat dan tepat agar tidak menimbulkan persoalan ketidaktepatan sasaran dari pelayanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Masih banyaknya masyarakat Gorontalo yang belum memiliki NIK sehingga menjadi penghambat pemberian pelayanan dasar, dan diperlukan cara yang strategis dan sinergis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” kata AW Thalib.

Rapat paripurna diakhiri dengan penandatangan 3 buah Ranperda oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo

 

Pewarta : PPID Sekretariat DPRD

Baca 320 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama