>
Kamis, 08 Agustus 2019 23:59

Masih Ada Kesenjangan Ekonomi Antara Perempuan Dan laki-laki

Oleh
Beri rating
(0 suara)

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terus melakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA).

Upaya ini juga diikuti peningkatan keterampilan latih dalam melakukan pencegahan dan penanganan isu-isu perempuan dan anak.

Hal ini dilakukan karena kondisi pembangunan gender di di daerah ini khususnya  dari aspek ekonomi masih timpang.

“Beberapa indikator  menunjukkan adanya kesenjangan Laki-laki dan perempuan, dari data Badan Pusat Stastik (BPS) Provinsi Gorontalo menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan laki-laki mencapai Rp13 juta sedangkan perempuan Rp4,6 juta,’kata Kata Risjon Sunge, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo saat membuka Pelatihan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) bagi lembaga profesi dan dunia usaha.

Pelatiahn yang digelar di Hotel Damhil Kota Gorontalo pada Selasa-Rabu (6-7/8/2019) ini dihadiri Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo Risjon Kujiman Sunge, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Nurhayati Olii, Asisten Deputi Partisipasi Masyarakat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sri Prihartini, Kepala Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Data Informasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Titi Kristiany Margono, dan 45 orang peserta dari fasilitator gender, fasilitator anak dan staf di lingkungan Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo.

Risjon sunge mengungkapkan dari sektor lapangan pekerjaan yang mempunyai produktivitas tinggi didominasi oleh laki-laki seperti sektor pertambangan, penggalian, listrik, air, angkutan, pergudangan dan komunikasi. Sedangkan komposis perempuan yang bekerja di sektor tersebut tidak mencapai 10 persen.

“Permasalahan ini tidak bisa di tangani oleh pemerintah saja tetapi butuh peran dari semua pihak baik itu organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga profesi, akademisi, media, dunia usaha, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten kota Se-Provinsi Gorontalo,” papar Risjon Sunge.

Sementara itu Asisten Deputi Partisipasi Masyarakat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Prihartini mengatakan mandat Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan Anak.

“Pada kenyataanya sampai saat ini perempuan dan anak masih mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh hanya satu kementerian, lembaga, SOPD saja, atau lembaga masyarakat saja, namun diperlukan sinergitas semua pihak,”kata Sri Prihartini.

Sinergitas ini menjadi sangat penting untuk memperoleh hasil dan capaian tujuan yang optimal demi terbangunnya kesamaan persepsi tentang pengarustamaan gender dan hak anak, terbangunnya komitmen bersama dalam mendorong terwujudya program dan kegiatan yang lebih responsif gender dan anak.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas PP dan PA

Baca 211 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama