>
Minggu, 20 September 2020 07:16

Mendagri Apresiasi Gorontalo Lakukan Evaluasi Rakorsus Pilkada Featured

Oleh
Beri rating
(0 suara)
 Suasana Rakor yang diikuti Sekdaprov Gorontalo dan jajaran Forkopimda terkait penegakan hukum dalam Pilkada Serentak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 melalui video conference (Vidcon) dari aula rudis gubernur, Jumat (18/9/2020). (Dok. Humas) Suasana Rakor yang diikuti Sekdaprov Gorontalo dan jajaran Forkopimda terkait penegakan hukum dalam Pilkada Serentak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 melalui video conference (Vidcon) dari aula rudis gubernur, Jumat (18/9/2020). (Dok. Humas)

GORONTALO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengevaluasi rapat koordinasi khusus pelaksanaan pilkada saat Pandemi yang dilaksanakan oleh setiap provinsi di Indonesia. Evaluasi ini berlangsung, Jumat (18/9/2020) melalui video conference yang diiikuti oleh Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPU, Kepala BIN dan Kepla BNPB.

Salah satu poin penting dari video conference itu mendorong agar semua provinsi dan kabupaten/kota menggelar Rakorsus pelaksanaan pilkada saat pandemi dengan menghadirkan semua pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan selain memberikan sosialisasi pentingnya protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada, juga untuk melahirkan komitmen bersama mematuhi semua aturan yang ada.

“Pak Mendagri mengapresiasi Gorontalo Karena dari 3 kabupaten yang menggelar pilkada semuanya sudah melaksanakan rakorsus. Bahkan, Pak Gubernur juga mengusulkan agar ada penandatangan komitmen bersama baik pasangan calon, partai politik pendukung dan pengusul untuk taat protokol kesehatan selama tahapan pilkada,” kata Kepala Badan Kesbangpol, Imran Bali.

Apresiasi Kemendagri bukan isap jempol belaka. Banyak daerah yang terkesan kurang serius untuk berkomitmen sacara bersama-sama untuk mencegah penularan virus corona di masa pilkada. Di pulau Sulawesi contohnya, tujuh kabupaten/kota di Provinsi Sulut belum satupun yang melaksanakan rakorsus. Sulsel dari 12 kabupaten/kota baru 2 daerah yang melaksanakannya.

“Sulbar dari 4 kabupaten baru 1 kabupaten yang melaksanakan rakorsus. Sulteng dari 8 baru 1 yang sudah. Sultra dari 7 baru 3 yang selesai,” imbuhnya.

Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota diberi batas waktu hingga 23 September 2020 untuk menggelar rakorsus. Hasil rapat harus dilaporkan ke Kemendagri, KPU dan Bawaslu.

 

Pewarta : isam - Humas

Baca 64 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama