>
Selasa, 03 Desember 2019 20:34

Pemprov Konsultasikan Rencana KPBU RS Ainun ke Mabes Polri

Oleh
Beri rating
(0 suara)
 Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (dua kiri) saat menggelar audiensi dengan Wakapolri Komjenpol Ari Dono Sukmanto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Pertemuan tersebut untuk membahas rencana pembangunan RS Ainun dengan skema KPBU. (Foto: Zakir-BPPG). Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (dua kiri) saat menggelar audiensi dengan Wakapolri Komjenpol Ari Dono Sukmanto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Pertemuan tersebut untuk membahas rencana pembangunan RS Ainun dengan skema KPBU. (Foto: Zakir-BPPG).

JAKARTA – Kesungguhan pemerintah agar pembangunan Rumah Sakit dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) mendapat pengawalan dan pengawasan dari penegak hukum benar benar direalisasikan. Setelah mendatangi Kejaksaan Agung pada Senin kemarin, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama tim mendatangi Mabes Polri, Selasa (3/12/2019).

Kedatangan Rusli diterima oleh Wakapolri Komjenpol Ari Dono Sukmanto di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut untuk menyampaikan terkait tahapan dan detail dokumen perencanaan pengembangan RS Ainun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Dalam arti kami dari awal sudah memaparkan rencanannya, terpenting pihak Mabes Polri sudah tau Gorontalo mengadakan proyek ini. Kami memohon dikawal dari awal mulai dari proses lelang dan tender,” ungkap Rusli usai pertemuan.

Konsultasi ini, lanjut kata Rusli untuk menghindari terjadi penyimpangan dalam hal kerjasama yang dilakukan bersama pihak swasta. Jika biasanya evaluasi proyek dilakukan pada akhir pekerjaan, ia mengingkan untuk RS Ainun dilakukan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga selesai dibangun nanti.

“Sehingga tidak ada lagi keraguan dan ketakuatan dari kami maupun investor untuk melaksanakan tugas ini. Tugas pembangunan yang sangat diharapkan oleh rakyat,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada Senin kemarin Gubernur Rusli bersama rombongan juga menyambangi kantor Kejaksaan Agung. Mereka diterima oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin. Beberapa hal yang menjadi poin evaluasi yakni belum pentingnya pembangunan rumah singgah serta perbedaan persepsi penentuan harga satuan barang yang perlu diperbaiki.

 

Pewarta: Isam/Nanda - Humas

Baca 34 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo