>
Jumat, 16 Agustus 2019 15:22

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Penanganan Korban KDRT dan TPPO

Oleh
Beri rating
(0 suara)

GORONTALO  – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menggelar peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan korban Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kegiatan ini berlangsung di hotel Maqna Kota Gorontalo yang berlangsung selama 2 hari, Rabu-Kamis (14-15/8/2019).

Kegiatan ini dilaksanakan dilatarbelakangi korban kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah  di Indonesia jumlahnya terus meningkat. Mereka juga membutuhkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak yang telah diamanatkan dalam Peraturan Perundang–Undangan.

Pelayanan dan hak yang harus diterima antara lain hak untuk mendapatkan informasi, layanan kesehatan, pengaduan, pendampingan di semua tahap proses hukum, pelayanan kesehatan, konseling, perlindungan dalam rumah aman  dan pemberdayaan untuk pemulihan kembali pada keadaan semula.

“Kegitan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat penegak Hukum yang akan menjadi kelompok sasaran agar dapat menjalankan tugas dan perlindungan perempuan  korban KDRT  dan korban TPPO,” kata Nurhayati Olii, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan  Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Jumat (16/8/2019).

Ia juga menjelaskan tujuan kegiatan untuk menyamakan persepsi di kalangana aparat penegak Hukum tentang penanganan kasus kekerasan TPPO terhadap perempuan yang responsif gender dan pemenuhan kebutuhan perempuan korban KDRT dan TPPO.

“Pemenuhan hak atas perempuan dan anak korban tindak kekerasan telah menjadi fenomena yang membutuhkan penanganan secara serius  serta berkelanjutan dan untuk mewujudkan peningkatan peran, perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan,” kata Risjon Sunge, Kepala Dinas PP dan PA Provinsi Gorontalo.

Dari data Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga  setiap tahunnya.

Pada tahun 2016 sejumlah 32 kasus , tahun 2017  sejumlah 57 kasus  dan tahun 2018 sejumlah 88 kasus.

Ini menurut Risjon sunge merupakan keadaan darurat yang harus ditindak lanjuti  karena terjadi peningakatan kasus dari tahun sebelumnya.

“Kami terus memberikan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, agar angka kekerasan perempuan dan anak setiap  menurun,” ujar Risjon Sunge.

Dalam kegiatan ini hadir Hasan Assisten Deputi Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum  dan Stigmatisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak KPPA), AKBP Ramlah Pulumoduyo Kasubdit  IV  Renakta Ditreskrimum Polda Gorontalo, Kepala Seksi Pemenuhan Hak  Perempuan Ferdy Rius Modanggu, Kepala Seksi  Orang dan Harta Benda (OHARDA) Kejaksaan Tinggi Gorontalo Anto Widi Nugroho.

Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang tediri dari aparat  penegak hukum dari Kepolisian, kejaksaan, pendampig hukum, Dinas Pemberdayaan Permpuan Dan Anak  Kabupaten/Kota, P2TP2A Provinsi Kabupaten Kota Se Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas PP dan PA 

Baca 460 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama