Print this page
Rabu, 22 Mei 2019 11:10

Persandian Untuk Keamanan Informasi Dan Pola Komunikasi Antarperangkat Daerah

Oleh
Beri rating
(0 suara)
Rapat koordinasi Pemerintah Daerah Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Gorontalo yang dipimpin Kadis Kominfo Statistik Rifli Katili Rapat koordinasi Pemerintah Daerah Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Gorontalo yang dipimpin Kadis Kominfo Statistik Rifli Katili

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menggelar rapat koordinasi Pemerintah Daerah Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Gorontalo.

Rapat yang dilaksanakan pada Selasa (21/5/2019) di ruang Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dipimpin Kepala Dinas Rifli M Katili dan dihadiri Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota serta Kepala Seksi Persandian Provinsi, Kabupaten /Kota.

Pascadisahkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, persandian merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah.

“Setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi serta menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antarperangkat daerah pada lingkup provinsi atau kabupaten/kota masing-masing,” kata Rifli M Katili, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.

Sementara itu Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Yulindawaty P Rauf memaparkan kegiatan audit keamanan informasi yang terdiri dari audit persandian dan audit keamanan informasi menggunakan tools indeks.

“Tujuan kegiatan ini adalah pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola keamanan informasi dan persandian di lingkungan pemerintah daerah,” kata Yulindawaty P Rauf.

Dari rapat ini diketahui

Dari hasil pelaksanaan audit Kominfo ini dikeluarkan rekomendasi berdasarkan temuan, harapannya dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian di daerah.

Hal lain yang dibahas adalah upaya Pemerintah Daerah untuk peningkatan urusan siber dan persandian seperti penerapan sistem manajemen keamanan informasi, pengembangan layanan keamanan informasi, literasi keamanan informasi Pemda dan publik, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah, dan penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi.

“Di rakor ini juga diketahui  kendala yang dihadapi persandian di kabupaten/kota antara lain kurangnya SDM, peralatan penunjang persandian, infrastruktur persandian dan sebagian besar kabupaten/kota belum memiliki tempat kerja sandi,” papar Kepala Seksi Postel dan Persandian, Muksin Malabar.

Dari rapat ini juga diketahui hasil audit keamanan informasi Pemerintah  Daerah di Provinsi Gorontalo. Kota Goronalo memiliki nilai kepatuhan 34,96 (peringkat III), Kabupaten Gorontalo 45,97 (II), Boalemo 20,82 (IV), Kabupaten Pohuwato 49,47 (I), Bone Bolango 16,75 (VI) dan Gorontalo Utara 29,63 (V).

 

Pewarta :  Kominfo

Baca 530 kali