>
Kamis, 21 November 2019 23:46

Sinergitas Antar Daerah Perlu Demi Jaga Inflasi

JAKARTA – Sinergitas antar daerah sangat dibutuhkan untuk saling membantu menjaga stabilitas inflasi masing-masing daerah, tidak terlepas juga Gorontalo yang saat ini juga mengalami inflasi.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pusat Dan Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2019, Kamis (21/11/2019).

Pertemuan yang berlangsung di Hotel Kartika Candra itu digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

“Di Gorontalo harga cabai cukup tinggi kalau tidak segera ditangani akan berpengaruh terhadap inflasi daerah, termasuk harga tiket pesawat ke Gorontalo. Jadi hal inilah yang sedang kita coba untuk mencari solusinya,” kata Darda Daraba.

Menurut Sekda, inflasi di Gorontalo sejauh ini terpantau stabil. Contohnya pada bulan Agustus 2019 tercatat inflasi Gorontalo 0,71 persen (mtm) meningkat dari bulan Juli 2019 sebesar -0,02 persen (mtm). Meski begitu, capaian itu masih di bawah sasaran inflasi nasional 3,5 + 1 persen.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri Muhammad Hudori dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi yang mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi dalam Mendukung Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi Pangan di Daerah”, ini merupakan tindak lanjut dari Rakornas yang dilaksanakan pada (25/07/019) lalu.

“Ini merupakan lanjutan dari pembahasan Rakornas kita Beberapa bulan lalu, maka dari itu harapan pak menteri mudah-mudahan forum ini dapat dijadikan ajang diskusi dan saling memberikan masukan terhadap berbagai hal terkait dengan pengalaman yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah,” ujar Darda Daraba.

Berbagai jabaran kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah yang dapat memberikan jawaban terhadap sinergi dan inovasi, yang harus dilakukan oleh masing-masing daerah dalam upaya pelaksanaan program Peta Jalan atau Road Map diharapkan lahir dari rakor tersebut.

 

Pewarta : Jusni - BPG

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MAKASSAR – Warga Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) Makassar mendukung revisi Peraturan Daerah (Perda) miras yang sedang dibahas oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal tersebut terungkap dalam diskusi Refleksi 19 Tahun Provinsi Gorontalo di Aula Kantor KKIG, Makassar, Selasa, (12/11/2019).

“Dalam rangka Memperingati Hari Pahlawan, warga Gorontalo rantau menggelar diskusi ini. Salah satunya berangkat dari keprihatinan terhadap maraknya penggunaan miras dan kriminilitas yang melibatkan remaja di Gorontalo,” ungkap Arfan S. Jusuf selaku Kabid II Bina Ideologi dan Wasbang Kesbangpol Provinsi Gorontalo usai acara.

Dijelaskan mantan Kepala Badan Penghubung Gorontalo di Jakarta itu, para peserta diskusi juga diikuti oleh unsur mahasiswa seperti HPMIG, HPMIB dan SWAT. Mereka menyampaikan berbagai aspirasi terkait dengan dinamika Gorontalo saat ini.

Peserta diskusi meminta agar proyek jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan rencana pengembangan Rumah Sakit (RS) Hasri Ainun Habibie dapat segera terwujud. Pengembangan RS Ainun dengan Skema KPBU dinilai tepat mengingat kondisi fiskal daerah tidak cukup jika harus menggunakan APBD dalam waktu yang singkat.

“Harapannya jika rumah sakit Ainun terwujud maka tidak ada lagi warga Gorontalo yang dirawat di luar daerah. Cukup dirujuk di RS Ainun yang akan menjadi rumah sakit rujukan tipe B,” sambungnya.

Arfan menyebut rencana pengembangan RS Ainun saat ini tinggal menunggu persetujuan DPRD, sementara untuk jalan GORR terus diupayakan agar penganggarannya tetap berkelanjutan di tahun 2020 nanti.

Terkait dengan masalah miras keras dan aksi kriminalitas remaja, Arfan menjelaskan bahwa pemerintah serius mengatasinya. Salah satunya telah digelar pembinaan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kepada ribuan guru, orang tua dan siswa SMA/SMK pada Senin kemarin.

Pewarta: Kasubid Penghubung Makassar

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Disiplin dan profesionalitas kerja harus dikedepankan dalam diri pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo yang bertugas di kantor Badan Penghubung, Jakarta.

Mereka juga diharapkan memahami dan mengusai bidang tugasnya masing-masing dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

“Profesional kerja yang saya maksud di sini bukan cuma untuk PNS tapi juga untuk PTT khususnya untuk sopir. Jadi saya minta agar profesi sopir ini betul-betul dipertimbangkan harus yang tahu jalan dan harus yang mampu merawat kendaraan,” kata Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo saat memberikan pembinaan kepada pegawai Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (30/10/2019).

Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Badan Kepegawai Daerah, Zukri Surotinojo dan Kepala BPPG, Sudarman Samad.

Masalah disiplin dan profesional ini, lanjut kata Rusli Habibie, erat kaitannya dengan efisiensi anggaran pemerintah. Ia menyebut pada akhir tahun akan melakukan pengurangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) karena dipandang membebani pengeluaran daerah.

“Jumlah PTT di lingkup Pemprov Gorontalo lebih dari 4000 orang dan PNS kita lebih dari 5000 orang. Kebanyakan kerja PNS itu dialihkan ke PTT, sementara mereka tidak mengerjakan apa-apa. Makanya akhir tahun ini ada sekitar dua ribu orang PTT yang akan kita putus kontraknya,” ujar Rusli Habibie.

Hal lainnya menyangkut penggunaan kain karawo dan upia karanji sebagai identitas daerah. Sebagai etalase wajah Gorontalo di ibu kota, Gubernur Rusli meminta agar semua pegawai menjadi promotor budaya dan pariwisata.

“Jangan malu menggunakan bahasa Gorontalo, jangan malu menggunakan pakaian khas kita, jangan malu menggunakan upia karanji karena itu adalah simbol kita. Itu adalah tanda pengenal kita sebagai orang Gorontalo,” pungkasnya.

 

Pewarta: Jusni - BPPG

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA  – Wafatnya Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) pada 11 September 2019 lalu masih meninggalkan duka bagi bangsa Indonesia. Tidak terkecuali bagi masyarakat Gorontalo, tempat nenek moyangnya berasal.

Untuk menghormati jasa Presiden ke-3 RI itu, dewan adat beserta lima lembaga adat Gorontalo menganugerahi BJ Habibie dengan gelar adat “Ta Lopo Lolade Tilango”. Penganugerahan “Gara’i” dilaksanakan pada prosesi “Hileyiya Wopato Pulu Huyi” atau doa arwah hari ke-40 yang berlangsung di kediaman almarhum Patra Kuningan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas sambutan dan dukungannya sehingga upacara adat ini bisa terlaksana, terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan kegiatan ini,” ungkap Gubernur Gorontalo Rusli Habibie selaku “Tauwa lo Lipu” atau pemimpin negeri.

Semasa hidup, BJ Habibie sudah memiliki “Pulanga” atau gelar adat Gorontalo. Mantan Menristek era Soeharto itu dianugerahi gelar adat “Ti Tilango lo Madala” yang bermakna Cahaya Negeri. Pemberiaan Gara’i melengkapi penghargaan orang Gorontalo kepada salah satu putra terbaiknya itu.

Berbeda dengan Pulanga, Gara’i diberikan kepada orang yang telah meninggal atas jasa-jasanya. Gara’i tidak harus pejabat atau mantan pejabat, tapi siapa saja yang punya karya besar yang diharapkan bisa menginspirasi orang yang masih hidup.

Gara’i “Taa Lopo Lolade Tilango” bermakna putra terbaik yang dapat menyebarluaskan perwujudan ilmu dan teknologi serta tokoh yang diakui oleh internasional. Lima negeri adat atau “Ulimo lo Pohalaa” yakni Suwawa, Limboto, Gorontalo, Atinggola, dan Bulango sepakat memberikan gelar adat tersebut pada almarhum.

 “Saya mewakili seluruh masyarakat Gorontalo menyampaikan belasungkawa atas kepergian beliau, dan turut mendoakan semoga seluruh amal ibadah almarhum diterima disisi-Nya,” doa Rusli.

Selain dihadiri oleh keluarga besar almarhum dan pemangku adat, pemberian Gara’i dihadiri oleh Wakil Bupati Boalemo Anas Jusuf dan Wabup Gorut Thariq Modanggo.

Hadir juga tokoh-tokoh Gorontalo di  Jakarta seperti mantan Menpora Adhyaksa Daud dan Henki Uno, ayah dari Sandiaga Uno.

 

Pewarta: Jusni - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MAKASSAR  – Sejumlah 451 jamaah haji Gorontalo Kloter 27, transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, pada pukul 12.20 Wita, Jumat (6/9/2019).

Sebelum jamaah tiba, Kepala Keamanan Bandara Sultan Hasanuddin, Selamat Riyadi dalam briefing bersama staf menyampaikan, bahwa penerimaan jamaah transit akan dilakukan semaksimal mungkin.

“Maksimalkan semua pelayanan penerimaan jamaah. Jika ada kekurangan akan menjadi bahan evaluasi pada penerimaan jamaah  transit berikutnya,” kata Selamat Riyadi.

Kepala Biro Kesra Mitran Tuna juga menyampaikan, bahwa jamaah akan trasnit selama kurang lebih 4 jam dan akan diterbangkan ke Gorontalo dengan pesawat Lion charter yang dibagi dalam 3 penerbangan yaitu pada pukul 14.20 Wita, lebih cepat dari jadwal yang seharusnya yaitu pukul 16.00 Wita. Penerbangan selanjutnya dengan selisih waktu kurang lebih 20 menit

Mitran juga mengharapkan agar pada kloter berikutnya, jamaah mendapat tempat yang lebih akomodatif mengingat jamaah transit cukup lama yaitu kurang lebih 4 jam.

“Pastikan untuk selanjutnya seluruh jamaah mendapatkan akses yang lebih baik, karena para jamaah transitnya cukup lama, kurang lebih 4 jam,” pintanya.

Pada kloter ini terdapat 1 orang jamaah haji dari kloter 34 yang Tanazul yaitu jamaah yang memisahkan diri atau pulang lebih awal.

Rencananya jamaah  akan tiba pada pukul 17.30 Wita dan diterima di Mess Haji Provinsi Gorontalo oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.

Jemaah tiba dengan Pesawat Garuda dan disambut oleh Kepala Dinas Perhubungan, M. Jamal Nganro, Kepala Biro Kesra Mitran Tuna, pihak Angkasa Pura, Kemenag Provinsi Gorontalo, KKP makassar, dan Penghubung Gorontalo subid Makassar.

 

Pewarta : PPID Penghubung Makassar

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MAKASSAR – Gubernur se Sulawesi menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pertamina dan BPH Migas untuk optimalisasi pendapatan daerah bertempat di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (13/8/2019).

Acara yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diharapkan mampu memaksimalkan data penjualan BBM di enam provinsi. Selain itu, kerjasama yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada gilirannya dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

 “Jika pendapatan daerah meningkat maka pembangunan juga dapat ditingkatkan termasuk pembangunan infrastuktur. Salah satunya dengan tersedianya data BBM  dan penyalurannya yang transparan dan bisa diakses secara terbuka,” ujar Alexander.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang turut hadir menyambut baik nota kesepakatan bersama itu. Menurutnya, ini merupakan ihtiar bersama untuk mendapatkan angka pajak migas yang baik dan benar untuk daerah.

“Selama ini dinilai oleh KPK mungkin belum maskimal, masih ada kebocoran. Makanya hari ini kita tandangani MoU untuk meningkatkan PAD,” tutur Rusli.

Selain Gubernur Gorontalo, Hadir juga Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah selaku tuan rumah serta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Hadir juga Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Wagub Sulbar Eny Anggraeni Adnan, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa serta Dirut Pemasaran Ritel Pertamina Masud Khamid.

 

Pewarta: Subbid Penghubung Makassar

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Usai dilantik oleh Gubernur Gorontalo pada tanggal 30 Juli yang lalu, pejabat eselon 3 dan 4 yang ada di lingkup Badan Penghubung Gorontalo – Jakarta, menggelar serah terima jabatan, yang dilaksanakan di Kantor Badan Penghubung, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (6/8/2019).

Sertijab ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo.

Dalam kesempatan tersebut Zukri mengucapkan selamat kepada para pejabat baru dan berterima kasih atas kerja keras dan dedikasi para pejabat lama. Mantan Kepala Biro Umum ini pun berpesan agar pejabat yang baru saja dilantik bisa menjalankan kinerja yang lebih baik untuk jabatan yang baru ini.

 “Saya berharap pejabat eselon III dan IV yang baru saja dilantik agar cepat menyesuaikan, agar setelah sertijab ini bisa lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk menyiapkan program kerja di tahun anggaran 2020, disamping menyelesaikan program kerja yang sudah dianggarkan di tahun 2019 ini,” ungkapnya

Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wasbang pada Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo Arfan Sery Jusuf. Arfan mengucapankan terimakasih kepada segenap pegawai ASN dan PTT di lingkup Badan Penghubung yang telah bekerjasama mensukseskan program kerja yang telah dirancang selama periode kepeminpinannya.

“Terimakasih untuk semua dukungan yang telah rekan rekan berikan selama saya menjabat, dan saya berharap beberapa program yang belum terselesaikan agar dapat dilanjutkan oleh Plt Kepala BPPG yang baru,” tuturnya.

Adapun jabatan yang diserahterimakan yakni Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo yang sebelumnya dijabat oleh Arfan Sery Jusuf digantikan oleh Deswinarta Sidiki sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPG sekaligus menjabat Kasubbid Fasilitasi Informasi dan Promosi. Semantara untuk jabatan Kasubag tata usaha dijabat oleh Lanny Wantongia menggantikan Alfin Usman dan jabatan Kassubid fasilitas hubungan dan kelembagaan dari Lanny Wantongia diserahkan kepada Alfin Usman.

 

Pewarta : BPPG 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 01 Agustus 2019 10:19

Jamaah Haji Kloter 34 Tinggalkan Tanah Air

MAKASSAR – Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Gorontalo memberangkatkan kloter terakhir Jemaah Haji Embarkasi Haji Antara (EHA) yang transit di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Rabu (31/7/2019).

Sekda Provinsi Gorontalo, Darda Daraba dan istri turut bersama tamu Allah lainnya yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Boalemo yang berjumlah 284 jemaah haji.

“Alhamdulillah kami bisa melayani seluruh kloter dari Gorontalo hingga yang terakhir dengan pelayanan yang maksimal. Di kloter terakhir ini ada juga sekda Provinsi bersama istri,” kata Muhamad Agung selaku Plt. Kasubid Penghubung Gorontalo di Makassar.

Jemaah haji menggunakan Pesawat Fedeer Lion Air dengan nomor penerbangan JT.3891 tiba pukul 13:31 Wita dan JT7392/7392 tiba pukul 14:15 Wita. Selanjutnya jemaah haji asal Gorontalo tersebut akan bergabung dengan jamaah asal Makassar.

Selama transit, jemaah haji menggunakan ruang tunggu penumpang internasional di Gate 7, selain untuk beristirahat juga salat berjamaah. Jemaah haji kemudian melanjutkan penerbangan menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA.1133 yang dijadwalkan akan berangkat dari bandara Internasional Hasanuddin Makassar pada pukul 19:00 wita menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah.

Keberangkatan jemaah haji kloter 34 turut di hadiri oleh Kepala Biro dan staf Pemerintahan dan Kesra, Plt. Kasubid Penghubung Makassar bersama staf, Kementrian Agama, Kantor Kesehatan Pelabuhan, PT. Angkasa Pura, Imigrasi, dan Avsec

.

Pewarta : PPID Penghubung Makassar

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2019 di lapangan KArebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/7/2019).

HAN yang bertema “Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak” ini dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise dan gubernur serta kepala daerah seluruh Indonesia. Hadir pula, Kepala Dinas PPPA Provinsi Gorontalo serta tamu undangan dari negara sahabat.

Darda Daraba yang mewakili Gubernur Gorontalo mengunjungi stand pameran hasil keratifitas anak Indonesia, di antaranya stand EDU Game. Darda juga sempat berdiskusi dengan anak-anak tentang aplikasi untuk mengasah otak dan kecerdasan anak melalui game.

“Saya berharap, game-game tersebut dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan yang saat ini sedang digalakkan pemerintah pendidikan yang terintegrasi dengan internet sehingga dapat membuka wawasan anak lebih luas lagi,” kata Darda Daraba.

Selama berlangsungnya acara HAN diisi dengan atraksi kesenian dan kebudayaan oleh anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia

.

Pewarta : Badan Penghubung Makassar

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Makasar, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H.Idris Rahim, MM membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Workshop Tracking Monitoring dan Report Data SDGs Provinsi Gorontalo, yang digelar oleh Badan Perencanaan, Penelitian Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo, di Hotel Melia, Makassar, Selasa, (25/6/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Idris menyampaikan bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi ASN di bidang perencana sekaligus menyamakan persepsi untuk mengetahui arah yang akan menjadi kebijakan, sasaran serta prioritas pembangunan dan juga penguatan sinergi kerangka ekonomi makro antara pusat dgn Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Tujuan utama pelaksanaan bimtek ini agar sinegritas Aparatur Sipil negara (ASN) bisa lebih baik lagi terhadap pembangunan Provinsi gorontalo. Karena memang sinegritas seluruh ASN baik dipusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa mewujudkan percepatan pembangunan Provinsi Gorontalo,” kata Wagub

Idrispun menjelaskan tahun 2020 menjadi tahun ketiga RPMJ periode 2017-2022 dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi. Dimana fokus utamanya adalah menurunkan angka kemiskinan. Disamping itu pula untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2018 sebesar 6,15 persen tetap akan ditunjang oleh infrastruktur yang strategis yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Termasuk pula didalamnya mendorong sektor pariwisata, Industri dan Pertanian utamanya produksi jagung.

“Kedepan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, sehingga sangat dibutuhkan komitmen kita semua untuk tetap fokus pada penganggaran melalui money follow program prioritas,” jelasnya.

Terkait percepatan pencapaian SDGs, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 66 thn 2018 tentang Rencana Aksi Daerah untuk pembangunan berkelanjutan, dimana ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi 5 tujuan utama

“Yang menjadi Kewenangan kita di provinsi sebanyak 152 kewenangan atau 64,68% yang langsung didukung pemerintah Provinsi Gorontalo melalui 8 program unggulan. Tak lupa pula Apresiasi kami sampaikan untuk Bapppeda yang telah berinisiasi melalui dukungan tim ahli yang telah merancang aplikasi E-SDGs bebasis online yang dapat digunakan sebagai penginputan indikator SDGs,” tandasnya.

Pelaksanaan Bimtek dan Workshop ini diikuti oleh kepala Sub Bagian (Subag) Program dan perencanaan baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Gorontalo dan dihadiri pula oleh Kepala Bapppeda, Proviinsi Gorontalo Budianto Sidiki, Direktur Jasa Keuangan BUMN, M. Cholifihani, Kementrian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dari pihak Bank Indonesia, Laode M. Akbar, Manager Fungsi Pengembangan UMKM, sebagai pemateri Bimtek dan Workshop.

Pewarta : Badan Penghubung / Echin

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 2
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo