>

Displaying items by tag: PPID Humas

KUNINGAN – Ground Breaking (peletakan batu pertama) proyek bernilai besar Bendung Bulango Ulu di Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango dipastikan pada Agustus 2019.

Hal ini disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di sela-sela studi banding pengelolaan Waduk Darma di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (13/7/2019).

“Insyaallah bulan depan dilakukan ground breaking oleh Pak Menteri. Pemenangnya sudah ada dari BUMN, anggarannya sekitar Rp2,2 triliun,” jelas Gubernur Rusli.

Rusli berharap agar pembangunan ini bisa didukung oleh masyarakat. Selain untuk sumber air bersih dan pengairan sawah, bendung Bulango Ulu juga bermanfaat untuk mencegah banjir dan destinasi wisata baru.

Terkait dengan studi banding pengelolaan danau di Waduk Darma, Rusli menilai waduk yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung itu sangat baik. Selain menjadi sumber air bersih dan pengairan 8.000 ha di wilayah Kuningan dan Cirebon, kondisi waduk bersih dan bebas dari keramba.

“Kita juga perlu menjaga dan merevitalisasi kembali danau di kita yang sudah ada. Selain danau Limboto, ada Perintis, di Boalemo juga. Ini yang kita ingin kerjasamakan dengan semua pihak,” imbuhnya.

Salah satu yang dipelajari dan ingin diaplikasikan di daerah yakni penerapan Perda Zonasi Danau dan Perda Zero Keramba. Beberapa faktor yang menyebabkan percepatan pendangkalan danau.

 “Kenapa? Karena keramba itu memicu pertumbuhan dan perkembangan eceng gondok. Masyarakat kita carikan pekerjaan lain tidak di danau. Kita ingin kembalikan fungsi danau untuk pengendalian banjir, perikanan air tawar dan pariwisata,” pungkasnya.

 

Pewarta: Isam- Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KUNINGAN – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terus menancapkan kiprahnya di tingkat nasional. Selain dikenal oleh pejabat dan politisi nasional, kehadiran Gubernur Rusli memberi warna baru di daerah yang ia kunjungi.

Hal itu seperti yang terlihat saat Gubernur Rusli bersama unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (13/7/2019). Awalnya kunjungan itu hanya diagendakan untuk studi banding pengelolaan Waduk Darma. Belakangan Rusli diminta oleh Bupati Kuningan Acep Purnama untuk melepas peserta Jelajah Wisata Kuningan (JWK).

 “Merupakan kehormatan Bapak Gubernur bersama rombongan hadir bersama kami. Ini merupakan sebuah kebahagian karena Kuningan dan Gorontalo bersaudara dalam NKRI. Hidup NKRI,” ucap Bupati Kuningan, Acep Purnama.

Even JWK dihadiri oleh 2.000 orang pecinta motocross se Jawa Barat. Petualangan alam itu melintasi 80 persen jalur baru serta 5 destinasi wisata di Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan bersama unsur Forkopimda setempat ikut bersama peserta.

“Mudah-mudahan bapak gubernur berkenan untuk melapas keberangkatan kami. Hidup Gorontalo, hidup Kuningan,” imbuh Acep.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut jika dirinya tidak asing dengan warga Kuningan. Selain pernah kuliah di STKS Bandung, Rusli pernah bekerja di Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) Bandung.

“Mungkin Pak Bupati (Kuningan) baru sekali ke Ciniru, tapi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sudah berkali-kali dan tidur di Ciniru. Ciniru itu Pak Pangdam (XIII Merdeka) itu jauh sekali lokasinya. Saya tahun 1987 sudah mutar-mutar di Kuningan ini,” tutur Rusli.

Secara personal, jejaring Rusli juga terbilang cukup luas. Salah satunya Sekda Kuningan Dian Rahmad Kuningan merupakan adik angkatannya di STKS Bandung.

Rabu beberapa hari sebelumnya, Gubernur Rusli juga bertemu dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk membahas kerjasama pariwisata kedua daerah.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SUBANG - Sekretaris Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat (Yaphara) Nixon Ahmad menyatakan dukungannya terkait dengan proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD dr  Hasri Ainun Habibie (RS Ainun Habibie).

Menurutnya, perlu ada kepastian hukum pembayaran setiap tahun mengingat Avaibility Payment (AP) atau proses pembayaran layanan berlangsung selama 20 tahun. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda).

 “Yaa pada prinsipnya kami memberikan dorongan supaya bisa jalan. Hanya memang kemarin kita memberikan catatan-catatan khusus karena proses (pembayaran) proyek ini kan 20 tahun? melintasi 3 periode gubernur berikutnya termasuk 3 periode DPRD,” buka Nixon saat diwawancarai usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) KPBU RS Ainun di Subang, Jawa Barat, Sabtu (13/7/2019).

Nixon menilai KPBU RS Ainun tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan pembangunan infrastruktur, tapi juga harus dilihat dari prespektif politik khususnya dalam proses penganggaran. Menurutnya tidak cukup hanya diatur melalui Kepres ataupun Peraturan Menteri.

“Nah usulan kita sebenarnya, ada salah satu alternatif melalui Peraturan Daerah untuk memberikan jaminan otoritas penganggaran. Meskipun berganti kepala daerah, berganti anggota DPRD maka pembayaran harus bisa dijalankan setiap tahun,” tandasnya.

Ia menilai pembagunan RS Ainun melalui mekanisme KPBU sudah tepat, meningat kemampuan fiskal Gorontalo sangat terbatas. Harapannya dengan pembangunan oleh pihak ketiga, maka RS Ainun bisa segera berdiri dengan kualitas layanan rumah sakit rujukan tipe B.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris A. Jusuf menyebut bahwa penetap Perda tidak dilakukan sekaligus untuk jangka waktu 20 tahun. Aturan pembayaran AP hanya ditetapkan melalui Perda APBD setiap tahun berjalan.

“Jadi sistemnya seperti pembayaran barang dan jasa, itu kita atur melalui APBD. Wajar ada kehawatiran semacam itu, tapi ini kan untuk kepentingan masyarakat? Masa’ tidak didukung oleh Gubernur atau DPRD periode berikutnya?” jelasnya.

Pembangunan RS Ainun melalui KPBU menggandeng pihak investor. Mereka bertanggungjawab membangun fisik, fasilitas medis dan lainnya untuk mewujudkan RS Ainun sebagai rumah sakit tersier rujukan tipe B. Kewajiban pemprov yakni membayar jasa layanan selama 20 tahun dengan taksiran Rp80-90 miliar per tahun.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SUBANG – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menawarkan inevestasi manajemen Sari Ater selaku pengelola obyek wisata alam di Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk berinvestasi di Gorontalo. Hal tersebut disampaikan saat menggelar studi banding, Jumat (13/7/2019).

Rusli bersama istri dan sejumlah pimpinan OPD berkesempatan menginap dan merasakan langsung konsep pengembangan obyek wisata alam air panas. Sari Ater dinilai pas dengan pemandian air panas di Lombongo di Kabupaten Bone Bolango.

“Sebelum ke sini saya ketemu pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Beliau siap membantu pengembangan pariwisata dengan mendatangkan investor ke Gorontalo. Hari ini kami ke Sari Ater untuk studi banding dan menawarkan investasi,” jelas Rusli.

Sementara itu, Corporate Public Relation Manager Sari Ater, Yuki Azunia menyambut baik kedatangan gubernur bersama rombongan. Pihaknya berkeinginan untuk ke Gorontalo dan melihat dari dekat potensi Lombongo yang bisa dikerjasamakan.

“Kami dari pihak manajemen menyambut baik penawaran ini, dan berharap bisa ke Gorontalo untuk melihat potensi apa yang bisa dikembangkan. Tapi intinya faktor lingkungan menjadi utama. Seni budaya bisa terpadu,” terang Yuki.

Sari Ater memadukan konsep wisata alam terintegrasi. Selain pemandian air panas, banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan. Di antaranya berkuda, out bond, berkemah, bersepeda, offroad mobil dan motor. Sebagian aktivitas usahanya dikelola oleh warga sekitar di 7 desa.

“Selama 45 tahun kiprah kami ini, kami punya warga binaan. Ada hampir 500 pedagang, ada juga pengusaha kuda dan usaha ekonomi kreatif. Itu tidak kami miliki, tapi masyarakat termasuk sepeda air, flying fox, sepeda air dan lainnya,” imbuhnya.
Satu dari 10 obyek wisata unggulan Jawa Barat itu diperkirakan mampu menghidupi 10.000 warga disekitarnya. Konsistensinya sebagai obyek wisata halal tanpa minuman keras tidak saja menarik minat wisatawan lokal tapi juga mancanegara.

Malam sebelumnya, manajemen menjamu Gubernur, unsur Forkopimda dan pimpinan OPD dengan menu kambing guling. Kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk rapat forkopimda membahas situasi keamanan dan ketertiban daerah.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 12 Juli 2019 18:04

DPRD Segera Setujui KPBU RS Ainun Habibie

SUBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo segera menyetujui usulan skema Avaibility Payment (AP) untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pembangunan RSUD Ainun Habibie. Menurut Ketua DPRD Paris Yusuf, dari empat syarat yang diminta oleh anggota, tinggal satu yang belum diselesaikan yakni Legal Opinion (LO).

“Tentang persetujuan, ada empat yang kami minta. Pertama persetujuan layanan AP dari Kemendagri, itu sudah ada. Kedua tentang penjaminan dari PII itu juga sudah ada. Ketiga kajian dari BPKP juga sudah. Terakhir tentang kajian pendapat hukum dari kejaksaan, naah LO ini masih dalam proses,” terang Paris usai menghadiri FGD KPBU RS Ainun yang digelar di Sari Ater Hotel and Resort, Subang, Jawa Barat, Jumat (12/7/2019).

Ia menilai legislatif sudah cukup berupaya agar proses KPBU ini berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Pihak DPRD sudah 12 kali melakukan pembahasan dan pada intinya semua fraksi setuju asalkan semua syarat bisa dipenuhi.

“Persetujuan dewan itu dibutuhkan sebelum tahapan penandatanganan kontrak (dengan pihak ketiga) akhir Agustus. Jadi kami masih ada waktu sekitar satu bulan lebih. Mungkin minggu-minggu depan LO-nya keluar maka kita paripurnakan melalui mekanisme dewan,” imbuh politisi dari Partai Golkar itu.

Pembangunan RS Ainun melalui mekanisme KPBU dilaksanakan oleh investor. Biaya pembangunan fisik, alat kesehatan medis dan fasilitas lain ditaksir mencapai angka Rp800 miliar. Pemprov diwajibkan membayar avaibility payment (AP) layanan jasa rumah sakit selama 20 tahun.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SUBANG - Kementrian Dalam Negeri Melalui Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah M Ardian Noverianto menjelaskan proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur bukanlah hutang.

KPBU sistemnya adalah belanja jasa dalam jangka waktu tertentu saat layanan tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Hal tersebut disampaikannya usai menjadi pembicara pada diskusi terpumpun KPBU Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr Hj Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) yang digelar di Sari Ater Hotel dan Resort, Subang, Jawa Barat, Jumat (12/7/2019).

Menurut Ardian, ada tiga skema pembiayaan pemerintah yakni pinjaman, obligasi dan KPBU. Dua pilihan pertama memiliki risiko bunga atau kupon untuk obligasi, KPBU tidak demikian. Pinjaman waktu angsurnya juga sangat pendek.

“Kan begini kalau pilihannya adalah pinjaman berarti dia ada beban pokok pinjaman atau hutang, angkanya (pinjaman) tidak bisa (dicicil) berpuluh tahun. Nah di Permen 96 pembayar AP (Avaibility Payment) itu bukan belanja hutang, tapi barang dan jasa. AP ini juga bisa hingga 50 tahun dan tidak ada kaitannya dengan masa jabatan kepala daerah,” ujar M Ardian Noverianto  yang alumnus IPDN itu.

Ia mencontohkan pembayaran untuk listrik dan air yang rutin dibayarkan oleh Pemda setiap bulannya. Hal itu termasuk belanja barang dan jasa selama ada manfaat yang diperoleh dari layanan itu.

Kelebihan lain KPBU, Pemda tidak menyediakan APBD untuk membangun infrastruktur. Cukup dengan penyediaan lahan, maka pihak swasta membangun dan menyediakan jasa kesehatan di RS Ainun.

“Tanahnya tanah pemda dibangun pihak ketiga, nah kira kira ada nggak pembukaan lapangan kerja baru di sana? Ada kan? Pajak retribusi naik nggak? Setelah dibangun dikelola oleh mereka, ini rumah sakit setelah masa AP dikasih ke pemerintah. Bayangkan keuntungannya?,” tutur M Ardian Noverianto.

Diskusi terpumpun KPBU RS Ainun menghadirkan sejumlah pembicara dari Kementiran/Lembaga. Selain Ardian, hadir pula Kasubdit Kelembagaan, Informasi dan Regulasi Bappenas RI Reghi Perdana, Kasubdit Pendapatan Wilayah IV I Nyoman Suartawan, perwakilan BKPM RI Ida Sri Agustina serta Konsultan Bappenas untuk KPBU Nita Sarwani bersama tim.

Di pihak Pemprov Gorontalo hadir Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Tim Simpul KPBU, Ketua DPRD Paris Jusuf, unsur Forkopimda dari Kejaksaan Tinggi, Polda Gorontalo, Korem dan Kabinda. Perwakilan LSM dan pemerhati juga diundang untuk mengetahui dan berdiskusi terkait KPBU RS Ainun.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MAKASSAR –  Wujud komitmen untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemberangkatan Jamaah Calon Haji Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Gorontalo 1440H/2019M.

Rakor ini berlangsung di Kantor Otoritas (Otban) Bandara Hasanuddin, Makassar, Kamis, (11/7/2019) dan dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Otban Hasanuddin, Kepala Bandara Manado Sarmanto, Kepala Bandara Jalauddin-Gorontalo Power Sihaloho, serta sejumlah pejabat instansi terkait.

Dalam rakor tersebut Idris Rahim selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji (PPIH) mengungkapkan fokus pembahasan rapat koordinasi kali ini tentang parking pesawat feeder, alur kedatangan jemaah, ruang tunggu, loading bagasi, layanan di ruang tunggu, proses boarding pesawat garuda.

Tujuan pembahasan materi ini adalah untuk memaksimalkan kenyamanan dan memudahkan JCH asal gorontalo khususnya untuk JCH yang sudah berusia lanjut.

“Pelaksanaan pemberangkatan JCH sudah berlangsung selama 12 tahun. Perlu dikoordinasikan dan disinergikan dengan semua pihak. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun masih ada yang perlu kita benahi,” kata Idris Rahim.

Sementara itu dari pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan juga menyampaikan kesiapan mereka untuk melayani JCH, khususnya dengan menyiagakan personil dan fasilitas kesehatan lainnya serta rumah sakit yang akan menjadi rujukan bagi JCH yang mengalani gangguan kesehatan.

“Akhirnya untuk itulah kenapa Rakor ini di gelar. Agar kita semua stakholder dapat menyempurnakan kekurangan yang masih ada dan kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan JCH EHA, agar melaksanakan kegiatanya sesuai dengan SOP yang berlaku,” tuturnya.

Untuk tahun ini JCH dari Gorontalo berjumlah 1.194 orang termasuk kuota tambahan yang di bagi dalam 3 Kelompok terbang (Kloter) yaitu Kloter 27 berjumlah 455 Jemaah, kloter 29 berjumlah 455 jemaah dan kloter 34 berjumlah 284 jemaah.

 

Pewarta : BPPG Makassar

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BANDUNG – National Support for Local Investment Climates (NSLIC) merilis hasil survei tentang daya saing ekonomi Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Salah satu data yang menarik disimak menyangkut ketimpangan antara kepuasan terhadap layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan indeks Pengusaha yang merealisasikan investasinya di daerah.

Hasil riset menyebutkan bahwa indeks kepuasan terhadap pelayanan perizinan di PTSP sebesar 6,04 poin untuk Gorontalo dan 6,01 untuk Sulawesi Tenggara. Di sisi lain, indeks pengusaha yang merealisasikan investasinya hanya 3,09 poin untuk Gorontalo dan 4,14 poin untuk Sultra.

Menurut Peneliti dari NSLIC Mukti Asikin hal tersebut bisa dipengaruhi oleh berberapa aspek, salah satunya belum terintegrasinya segala perizinan ke dalam PTSP. Harusnya menurut dia, PTSP sebagai institusi harus juga melibatkan instansi vertikal lain yang dikuatkan oleh regulasi yang terintegrasi.

“Izin itu kan di kantor PTSP, tapi proses izin kan di luar itu. Ngurus segalanya dari A sampai Z kan di luar kantor PTSP, ketika dokumen sudah lengkap baru datang ke PTSP. Di kantornya mungkin sudah lebih baik tapi ketika menyiapkan dokumen banyak urusan dengan banyak instansi,” terang Asikin usai memaparkan Indeks Daya Saing Ekonomi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara di Hotel Sheraton, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/7/2019).

Hal berbeda disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Menurutnya hal itu disebabkan banyaknya izin yang keluar namun hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk diperjualbelikan kepada pihak lain. Akibatnya, izin usaha tanpa progres meski sudah mengantongi izin.

“Contohnya di Kabupaten Gorontalo Utara ada izin pertambangan yang keluar, tapi nggak ada progresnya. Terkesan izin di keluarkan oleh PT A, namun ditenggarai dicarikan si B,” kata Rusli Habibie.

Ia menyebut saat ini ada hampir 70-an IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang keluar, termasuk beberapa perkebunan tapi tidak jalan. Hal yang sudah diperingatkan oleh KPK agar segera mengevaluasi pemanfaatan izin yang mandek.

“Ini sudah kita evaluasi, kita sudah surati semua. Perusahaan-perusahaan yang belum CRC, tidak ada progres itu kita evaluasi. Kita tawarkan ke perusahaan lain. Itu yang terjadi, pelayanan cepat tapi begitu keluar izinnya tidak jalan,” pungkasnya.

Ke depannya ia akan membatasi izin yang diajukan oleh perusahaan. Harus ada klausul paling lambat 6 bulan atau satu tahun setelah keluar izinnya perusahaan harus segera memiliki progres. Jika tidak maka otomatis izinnya dicabut.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BANDUNG – National Support for Local Investment Climates (NSLIC) merilis hasil survei daya saing ekonomi Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Komparasi dua daerah itu sengaja dipilih karena menjadi lokus proyek pengembangan ekonomi dan investasi yang dibiayai oleh Kanada itu.

Berasan indeks daya saing ini terungkap dalam pemaparan yang dilakukan oleh tim penelitin NSLIC bertempat di Ballroom Hotel Sheraton, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/7/2019).

Dari 7 indikator utama yang diteliti, Gorontalo hanya memiliki satu poin yang lebih rendah.

Indeks daya saing daerah berada pada 5,35 poin jika dibanding dengan Sultra sebesar 4,96.

Kinerja ekonomi Gorontalo 5,40 dibanding Sultra 4,25. Gorontalo hanya kalah dalam hal persepsi iklim bisnis yakni 6,05 dibanding dengan 6,29 milik Sultra.

Selanjutnya ada indeks kinerja investasi yakni 5,02 berbanding 4,68, kinerja pemerintah 5,80 berbanding 4,66, infrastruktur 4,46 berbanding 4,35 serta dinamika bisnis 5,37 berbanding 5,50.

“Meskipun Sulawesi Tenggara daerah yang relatif lebih tua tapi ternyata beberapa poin Gorontalo lebih baik. Misalnya dalam dinamika bisnis, usaha-usaha rintisan baru lebih banyak di Gorontalo,” kata Mukti Asikin, Ketua tim peneliti NSLIC.

Jika diurai berdasarkan kabupaten/kota se Gorontalo, indeks daya saing ekonomi Kabupaten Pohuwato di angka 5,94 hanya kalah dari Kota Gorontalo sebesar 6,04. Padahal kabupaten ini berada di daerah paling Barat Gorontalo.

Pohuwato bahkan jauh meninggalkan Kabupaten Boalemo yang berada di urutan terendah dengan 4, 29. Kabupaten Gorontalo Utara berada pada 5,02, Kabupaten Gorontalo 5,21 dan Bone Bolango 5,59.

“Temuan kami untuk skala bisnis di Gorontalo mayoritasnya kecil, bahkan bukan hanya kecil tapi mikro. Kalau mau kompetitif harus berinovasi. Harus didorong peran dari perguruan tinggi. Ke depan produknya tidak bisa biasa-biasa saja harus berada di atas standar rata-tata,” ujar Mukti Asikin.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik hasil pemaparan yang juga dihadiri oleh para pimpinan OPD tersebut. Ia berharap indikator-indikator yang capaiannya masih rendah bisa diperbaiki setiap tahunnya.

 “Kita bersyukur bisa disandingkan dengan Sulawesi Tenggara. Kita ini kan baru berusia 19 tahun dibandingkan Sultra yang sudah lebih dari 50 tahun berdiri. Kemudian mereka sumber daya alamnya cukup banyak, kita kan nggak ada,” sebut Rusli.

Proyek NSLIC atau NSELRED (National Support for Enhancing Local and Regional Economic) merupakan kerjasama pemerintah Kanada dan Indonesia. Proyek ini diharapkan dapat mendorong penciptaan iklim investasi dan pengembangan ekonomi lokal di Gorontalo dan Sultra.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 7 warga disabilitas penyandang tuna grahita mengikuti pendidikan kemandirian di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/7/2019).

Pendidikan selama 6 bulan itu diikuti oleh satu orang pendamping dan perwakilan orang tua.

Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kementerian Sosial di Palu akan melatih dan mendidik intelektual penyandang tuna grahita agar mampu beraktivitas seperti orang pada umumnya. Mereka dididik dan dilatih dengan beragam keterampilan seperti menjahit, tata boga dan tata rias.

“Diklat semacam ini sudah ada sejak tahun 2000. Tapi belakangan karena pendanaan yang semakin minim maka yang dibiayai hanya peserta, pendamping tidak dibiayai. Jumlah yang ikut juga tidak banyak,” kata pendamping disabilitas Provinsi Gorontalo, Risna Karim.

Risna menyebut para penyandang disabilitas Gorontalo terbilang cukup banyak. Ia mencatat ada 5.816 penyandang disabilitas yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota. Rinciannya 647 orang di Kota Gorontalo, 2.003 orang di Kabupaten Gorontalo, 639 di Gorontalo Utara, serta Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo masing masing 1.150, 981 dan 396 orang.

Angka itu belum termasuk kategori Anak Dengan Kecacatan (ADK). Di Kota Gorontalo ada 184 orang, Kabupaten Gorontalo 305 orang, Gorut 14 orang, Pohuwato 124 orang serta Bone Bolango dan Boalemo masing-masing 232 dan 169 orang.

 “Di sisi lain perhatian bagi mereka sangat minim. Kami sudah keliling ke semua Dinas Sosial tapi jawabannya sama ya tidak ada anggarannya. Beruntung ibu Idah Syahidah selaku Bunda Asuh Disabilitas memberi banyak perhatian kepada mereka. Untuk pelatihan ini kami mendapat dana transportasi dan akomodasi,” ujar Risna Karim.

Idah Syahidah  adalah istri Gubernur Gorontalo, ia  dinilai sangat peduli terhadap penyandang disabilitas. Selain mendorong untuk pengembangan keterampilan di luar daerah, Idah aktif membantu pendampingan warga berkebutuhan khusus ini.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama