>

JAKARTA – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menghadiri Musyawarah Nasional ke VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2019 yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Dalam sambutannya Wapres meminta seluruh Gubernur bekerja keras untuk mensukseskan visi misi Presiden Joko Widodo. Ma’ruf mengutarakan lima program kerja prioritas pemerintahan selama lima tahun ke depan, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pemangkasan kendala regulasi, transforasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta penyederhanaan birokrasi.

“Saya meminta para Gubernur selaku kepala daerah dapat menjalankan lima program prioritas tersebut dan memastikan agar dipahami dan didukung oleh seluruh jajaran pemda dan masyarakat di wilayah masing-masing,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Salah satu poin yang diangkat oleh Wapres adalah menyangkut angka stunting yang masih tinggi. Wapres menargetkan angka stunting turun hingga 20 persen pada tahun 2024.

“Angka prefelensi stunting masih tinggi karena ada satu dari tiga balita mengalami stunting,” tutur Wapres.

Sejalan dengan arahan Wapres Ma’ruf Amin tersebut Wagub Idris Rahim menjelaskan bahwa upaya untuk menurunkan angka stunting di Gorontalo menjadi perhatian Pemprov Gorontalo saat ini. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Daerah tahun 2013, prefelensi stunting di Gorontalo sebesar 38,8 persen. Angka tersebut menurun pada tahun 2018 menjadi 32,5 persen.

“Untuk menurunkan stunting ini berbagai program lintas sektor dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga melibatkan dinas terkait lainnya. Seperti program pemberian bantuan ikan segar bagi ibu hamil dan balita kurang mampu yang ditunjang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan,” jelas Wagub Idris Rahim saat dihubungan usai menghadiri pembukaan Munas ke VI APPSI.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Anggota Komisi VIII DPR RI Idah Syahidah mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal itu menurutnya sangat penting untuk kejelasan data penerima setiap bantuan dari pemerintah pusat.

“DTKS menjadi kunci awal kita di parlemen untuk memperjuangkan anggaran dan bantuan sosial di daerah. Kalau datanya tidak valid tentu susah bagi pemerintah untuk mengalokasi bantuan ke sini, oleh karena itu kami mendukung langkah Pemprov Gorontalo untuk melakukan verifikasi dan validasi data hingga ke tingkat desa,” ungkap Idah Syahidah saat menghadiri Evaluasi Progres Verifikasi dan Validasi PBI Jamkesta di Belle li Mbui, Kota Gorontalo, Selasa (26/11/2019).

Istri Gubernur Gorontalo itu menjelaskan, data kemiskinan Gorontalo di DTKS masih sangat minim yakni berkisar di angka 55.000 jiwa. Jumlah itu tidak sebanding dengan rencana Kementrian Sosial RI yang mengalokasikan bantuan untuk 30 juta jiwa warga se Indonesia tahun 2020.

Ia mencontohkan, untuk penerima iuran BPJS yang ditanggung Pemprov Gorontalo ada lebih kurang 170.000 jiwa. 120.000 di antaranya belum masuk DTKS. Ia berharap proses verivali bisa segera rampung untuk diusulkan ke pemerintah pusat.

“Keuntungan bagi Gorontalo sangat banyak jika verivali data ini tuntas. Tidak saja hanya bantuan kesehatan, tapi juga bantuan sosial seperti PKH, Rastra, BPNT dan sebagainya. Jika datanya sudah ada, saya akan berjuang agar alokasi Gorontalo bisa bertambah,” imbuhnya.

Pemerintah pusat saat ini memberlakukan satu pusat data untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Jika sebelumnya data kemiskinan dikelola dalam Basis Data Terpadu (BDT) oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), maka saat ini berubah nama menjadi DTKS yang dikelola oleh Kementrian Sosial RI.

Setiap bantuan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota diarahkan mengacu pada data tersebut. Hal itu sejalan dengan amanah UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Sayangnya, sejak tahun 2015 DTKS Gorontalo belum pernah diperbaharui. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengambil langkah revolusioner dengan mengerahkan semua aparatur untuk turun verivali di lapangan. Verivali dimulai awal November 2019 dan diharapkan rampung awal Desember 2019.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Aparat desa diminta bersikap kooperatif untuk mensukseskan verifikasi dan validasi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal itu dimaksudkan agar proses pendataan bisa berjalan lancar dan sesuai tahapan.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapppeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki menjelaskan, dari hasil evaluasi ada sejumlah desa yang bersikap tidak kooperatif. Ia mencontohkan Desa Hutadaa, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo.

“Ada laporan teman teman terkesan dipersulit. Misalnya sulit untuk dihubungi tidak mau melaksanakan musyawarah desa hingga tanda tangan berita acara. Ini tentu saja sangat disayangkan karena ada 176 jiwa di desa itu yang terancam tidak terakomodir dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ungkap Budi usai Rapat Evaluasi Progrem Verifikasi dan Validasi PBI Jamkesta, Selasa (26/11/2019).

Sikap tidak kooperatif aparat desa menurutnya akan berpengaruh singnifikan kepada warganya. Petugas akan kesulitan mencari rumah yang diverifikasi, memastikan warga yang meninggal dunia, pindah domisi atau indikator lainnya.

“Tahapannya ini kan pendataan, musdes dan penandatanganan berita acara, terakhir penginputan data ke SIKS NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation). Kalau satu tahapan saja tidak mendapat dukungan, maka dampaknya akan sangat besar,” imbuhnya.

Peristiwa serupa juga terjadi di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Aparat desa setempat diduga tidak kooperatif karena merasa tidak diperintah oleh atasannya. Akibatnya proses pencacahan data hingga musyawarah desa tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

 “Saya kira ini persoalan komunikasi. Secara administratif, kami sudah menyurat ke semua Bupati dan Wali Kota. Harusnya suratnya sudah sampai dan diteruskan hingga ke tingkat desa,” imbuhnya.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mewanti-wanti proses pendataan harus sudah rampung awal Desember 2019. Jika ada data desa yang tidak selesai di tahap musdes dan penandatanganan berita acara, maka secara otomotis tidak akan diakomodir di sistem DTKS SIKS NG.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 26 November 2019 19:41

HUT Ke-346 Kabupaten Gorontalo Bertabur Prestasi

LIMBOTO  – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba menilai Kabupaten Gorontalo (Kabgor) sebagai Kabupaten tertua di Provinsi Gorontalo dengan usia ke-346 sudah melampaui target dengan prestasi-prestasi yang gemilang.

Hal ini disampaikan Darda saat mewakili Gubernur Gorontalo dalam memberikan sambutannya pada Rapat Paripurna istimewa dalam rangka HUT Kabupaten Gorontalo yang ke-346 tahun, Selasa, (26/11/2019), bertempat di GOR David Tony, Limboto.

“Kemajuan serta prestasi yang dicapai oleh Kabupaten Gorontalo adalah juga merupakan prestasi Provinsi Gorontalo. Untuknya atas nama Gubernur Gorontalo sudah sepatutnya mendukung hal ini. Namun dukungan saja tidak akan berarti tanpa kinerja dari seluruh komponen di Kabupaten Gorontalo,” ungkap Darda

Lebih lanjut Darda menambahkan apresiasi atas ide Bupati Nelson Pomalingo, yang mengemas pelaksanaan peringatan HUT Kabgor ini dengan nuansa tradisional dan mengedepankan kebersihan lingkungan. Tentunya ide ini bisa dicontoh oleh Kabupaten lain bahkan oleh Provinsi Gorontalo yang sedikit lagi juga akan berulangtahun.

Tak lupa Sekdapun mengingatkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2020 nanti, Kabupaten Gorontalo termasuk salah satu daerah dari tiga daerah di Provinsi Gorontalo yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Untuknya masyarakat diharapkan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi pesta rakyat tersebut.

“Alhamdulillah selama ini Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan Pilkada serentak selalu aman dan sukses, untuknya diharapkan masyarakat Kabgor juga bisa menjamin pelaksanaan Pilkada nanti dapat berlangsung secara aman, tertib dan lancar,” tuturnya.

Peringatan HUT Kabupaten Gorontalo kali ini diisi dengan berbagai macam lomba. Seperti lomba kebersihan, lomba olahraga tradisional dan lomba desa terang.

 

Pewarta : Nova/Echin - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah kabupaten dan kota harus menyeriusi data kemiskinan di daerah masing-masing. Hal ini diminta oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie saat memberikan pengarahan pada Evaluasi Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesta bertempat di Belle li Mbui, Kota Gorontalo, Selasa (26/11/2019).

Rusli Habibie memaparkan salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Provinsi Gorontalo yakni dengan melaksanakan verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang dibiayai melalui APBD.

 “Tolong buatkan surat ke bupati dan wali kota dengan deadline waktu kapan mereka harus memberikan data yang akurat tentang BPJS, PKH dan lain-lain. Jika ada yang tidak memberikan data (penerima bantuan yang berhak), maka bantuan dari provinsi kita stop,” kata Rusli Habibie.

Menurut Rusli Habibie, kasus data yang tidak akurat sudah terjadi lama di Gorontalo. Data tidak pernah diverifikasi dan divalidasi lapangan. Akibatnya warga yang sudah meninggal, pindah domisili dan atau tidak layak menerima bantuan tetap dibiayai daerah selama bertahun-tahun.

“Tolong buatkan surat kepada Bapak Presiden, mohon waktu untuk memaparkan temuan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh nasional. Ini yang bikin Bapak Presiden pusing. Data (penerima bantuan) ditambah-ditambah terus ternyata salah satu contoh dari Provinsi Gorontalo saja tidak akurat,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Budiyanto Sidiki menjelaskan, urgensi verifikasi dan validasi data PBI Jamkesta dilakukan untuk mencocokkan data di lapangan. Hal itu sejalan dengan amanah UU No. 13 Tahun 2011.

Pada Pasal 8 disebutkan, verifikasi dan validasi data kemiskinan paling sedikit dilakukan dua tahun sekali. Di sisi lain, data yang digunakan pemerintah daerah merupakan data tahun 2015 mengacu pada data Basis Data Terpadu (BDT) sebelum berubah nama menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jadi hampir bisa dipastikan, DTKS ini mewarisi BDT yang hampir lima tahun. Bayangkan kita tidak pernah tau siapa yang sudah meninggal, pindah dan lain sebagainya,” paparnya.

“Kemudian di pasal 8 ayat 9, bupati walikota harusnya menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri. Jadi ini belum dilakukan sampai dengan saat ini,” tandasnya.

Pemprov Gorontalo sejak sebulan terakhir mengerahkan seluruh aparatur untuk turun ke kecamatan, desa dan dusun untuk melakukan verifikasi dan validasi. Sasaran awalnya untuk PBI Jamkesta yang dibiayai oleh APBD.

Data di Dinas Kesehatan menyebutkan, dari 177.593 orang penerima Jamkesta, hanya 55.114 orang yang sudah masuk ke dalam DTKS pemerintah pusat. Sisanya 120.265 orang yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum terdata di DTKS. Sisanya 2.214 tidak memiliki NIK.

120.265 orang ini yang dilakukan verivali apakah masih hidup, belum pindah domisili, berstatus kaya atau miskin serta indikator lainnya. Ke depan, berbagai bantuan sosial baik pemerintah pusat dan provinsi akan diarahkan kepada warga yang benar benar telah terverifikasi dan validasi dengan baik di DTKS melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS NG).

Data yang terkumpul diharapkan bisa rampung awal Desember sebelum diusulkan masuk ke DTKS Pemerintah Pusat. Data tersebut juga penting untuk mengetahui berapa orang yang ditanggung pemprov untuk pembiayaan Jamkesta bekerjasama dengan BPJS tahun 2020 nanti.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TELAGA BIRU – SMA Negeri 1 Telaga Biru yang mempunyai jargon “Sekolah Ramah Anak”, diharapkan siswa-siswanya bersih dari catatan aksi kenakalan remaja yang akhir-akhir ini marak terjadi di Provinsi Gorontalo.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat hadir dan memberikan sambutan pada peringatan Milad SMAN 1 Telaga Biru yang ke-12 tahun, Selasa (26/11/2019), di halaman sekolah SMAN 1 Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.

“Sebagaimana yang pak gubernur sampaikan diberbagai kesempatan, beliau mengaku sangat prihatin dengan berbagai aksi kenakalan dan kriminal yang melibatkan siswa sekolah. Nah untuknya hari ini, saya di undang kesini untuk mengingatkan kembali kepada anak-anakku, khususnya di SMA 1 Telaga Biru ini hindari hal-hal yang merusak masa depan, jangan pernah membuat catatan hitam,” kata Sekda.

Darda menambahkan melihat dari jargonya yakni sekolah ramah anak, sudah seharusnya SMA 1 Telaga Biru, mampu menciptakan SDM unggul yang memiliki moral yang baik, bemental baja, serta berkarakter kuat. Untuk mewujudkan semua itu, tentu saja dibutuhkan kerja keras dari semua pihak terutama guru-guru dan orang tua murid.

“Tadi saya lihat peringatan Milad ini dilaksanakan berbagai lomba. Ada lomba MTQ, lomba makanan sehat serta lomba pemilihan putra-putri berkarakter. Saya nilai ini adalah sebuah contoh yang baik, sebuah implementasi yang nyata, karena ada pendidikan karakternya juga ada pendidikan keagamaan di lomba itu,” tambahnya.

Diakhir sambutannya Darda berpesan kepada guru-guru agar terus memonitoring murid-muridnya. Maraknya panah wayer dan aksi minum-minuman keras yang terjadi akhir-akhir ini dikalangan remaja harus menjadi perhatian semua pihak tidak hanya pemerintah dan TNI/Polri tetapi juga guru dan orang tua.

Saat ini SMK 1 Telaga Biru dihuni 516 siswa dengan 17 ruang kelas, tiga lab prakter computer dan satu perpustakaan.

 

Pewarta : Ecin/Nova - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

LIMBOTO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Hasri Ainun Habibie menjalani survey verifikasi akreditasi SNARS edisi 1 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Senin (25/11/2019).

Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, dr. Yana Yanti Suleman mengatakan, survey ini merupakan tindak lanjut Akreditasi Program Khusus di tahun 2018 dalam menjaga dan mempertahankan mutu layanan yang berkualitas dan terstandardisasi.

“Di tahun 2018 kami sudah mendapatkan Akreditasi Program Khusus. Jadi step selanjutnya adalah survey verifikasi akreditasi edisi 1. Tahap ini juga dilaksanakan untuk menuju akreditasi paripurna,” ujar dr. Yana.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menaruh harapan dengan dilaksanakannya survei akreditasi SNARS edisi 1 ini memberikan dampak besar bagi RS. Ainun dalam hal peningkatan mutu layanan.

“Jadikan momen ini sebagai ajang penyemangat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus menjadikan RS. Ainun menuju terakreditasi paripurna,” imbuhnya.

Kegiatan survei tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari. Dimulai dengan presentasi dr. Yana sebagai Direktur RS. Ainun tentang visi misi, gambaran umum rumah sakit serta pencapaian yang telah dilakukan. Dilanjutkan dengan telusur dokumen oleh para Surveior.

Setelah itu, dilanjutkan dengan telusur lapangan oleh surveior untuk mengetahui secara langsung kondisi tiap ruangan dan pelayanan di rumah sakit.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

KABILA BONE - Tim reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang beranggotakan Wakil Ketua, M Kris Wartabone, Irwan Mamesah, Yuriko Kamaru, Yeyen Sidiki, Faisal Hulukati, Loli Yunus, dan Yeyen Sidiki melakukan kunjungan ke Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Boe Bolango.

Kegiatan ini dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan mereka, juga melakukan pemantauan sejumlah bantuan pemerintah yang telah dianggarkan tahun 2019 dan usulan tahun 2020.

Dalam kunjungan ini tim reses melakukan monitoring bantuan perahu fiberglass 3 GT bermesin tempel 15 PK serta bantuan perahu fiberglass untuk kelompok pengawas masyarakat illegal fishing.

Dari kunjungan ini tim reses mendapatkan informasi dari masyarakat terkait 2 unit perahu bantuan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo yang pemanfaatannya belum maksimal.

“Kami mendapat informasi ada 17 unit coolbox yang telah terealisasi belum diserahkan ke masyarakat,” kata M Kris Wartabone, senin (25/11/2019).

M Kris Wartabone menjelaskan aspirasi maupun temuan fakta di lapangan akan dikonsultasikan dengan instansi teknis yang membidangi.

”Kami segera melakukan konsultasi terkait program bantuan untuk para nelayan yang belum dijalankan secara maksimal ini,” ujar M Kris Wartabone.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango
Senin, 25 November 2019 18:53

Ilham Habibie Meresmikan Patung Ayahnya

PULUBALA – Patung dan taman Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo diresmikan oleh putranya Ilham Akbar Habibie, Senin (25/11/2019).

Peresmian ditandai dengan pemasangan prasasti yang telah ditandatangani dua putra BJ Habibie yakni Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie.

Selain dihadiri Ilham, peresmian patung juga dihadiri oleh dua saudari kandung BJ Habibie yakni Alweni Kalsum Habibie dan Yayu Modar Habibie serta kakak iparnya Sri Sudarsono. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama istri Idah Syahidah turut mendampingi.

“Sebelum beliau meninggal, beliau sangat setuju dan senang. Saya akan ke Gorontalo untuk meresmikan patung. Allah berkehendak lain, Allah lebih sayang beliau dan beliau menghembuskan nafas terakhir di RSPAD. Oleh karena itu, putra tertua beliau, Pak Ilham Habibie yang akan meresmikan,” tutur Gubernur Rusli.

Lebih lanjut Rusli menjelaskan, pembuatan patung berlokasi di pintu masuk Bandara Djalaluddin untuk memberikan penghormatan kepada Presiden ke-3 Indonesia itu. Sebagai orang berdarah Gorontalo, BJ Habibie diharapkan menjadi panutan bagi generasi yang akan datang.

“Beliau selalu mengatakan saya orang Gorontalo, tetapi belum ada satu monumen yang bisa kita ingat bahwa Presiden ke-3 yang diakui oleh dunia ilmunya berasal dari Gorontalo. Akhirnya saya, bupati, wali kota dan tokoh tokoh adat membuat patung ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Ilham Habibie atasnama keluarga besar mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah dan masyarakat Gorontalo yang sudah mengabadikan sosok ayahnya dalam bentuk patung.

Ilham mengisahkan bagaimana ayahnya merintis industri pesawat terbang di tahun 1970-an. Ketika itu, masyarakat Indonesia masih awam dan meragukan industri itu bisa berhasil. Masyarakat Indonesia masih fokus dalam hal pembangunan dan pertanian.

“Tapi kalau kita lihat saat ini, maka kita mengerti tanpa ada pesawat terbang Indonesia ini akan sulit kita kembangkan. Pesawat menjadi infrastruktur dasar dengan kondisi 5.100 KM luasnya dan lebih dari 17.000 pulau,” ucapnya Ilham.

Patung yang terbuat dari perunggu itu sebetulnya sudah selesai dibangun awal tahun 2019 lalu dengan banderol Rp1,9 miliar dan tamannya senilai Rp1,7 miliar. Desain patung dirancang warga Gorontalo M. Angga Restu Dinata dan dibuat oleh dua seniman Yogyakarta, Soewardi dan Lutse Morin.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba menyampaikan pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim untuk para guru.

Pesan tersebut dibacakan Darda dalam sambutan resmi Mendikbud saat memperingati Hari Guru Nasional tingkat Provinsi Gorontalo, di lapangan Museum Purbakala Popa Eyato, Kota Gorontalo, Senin (25/11/2019).

Darda Daraba menyampaikan, agar para guru melakukan perubahan kecil tepat di hari guru.

“Dimana pun anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas anda. “, kata Darda Daraba.

Perubahan kecil yang dimaksud yaitu mengajak kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar; memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas; mencetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas; menemukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri; dan menawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan.

“Apa pun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak”, jelas Darda.

Dalam kesempatan tersebut, Darda Daraba menyerahkan voucer puluhan milyar rupiah dalam rangka peningkatan kesejahteraan para guru untuk tahun 2020.

Diantaranya voucer tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan, dan tunjangan khusus guru Provinsi Gorontalo sebesar RP 74.775.272.000.

Voucer lainnya yang diserahkan yaitu untuk Guru dan Tenaga Pendidik berprestasi senilai Rp12 Juta yang diberikan kepada 4 orang guru yang berprestasi di tingkat nasional.

Tepat di hari guru ini juga, dilakukan launching buku yang berjudul “Pelangi Dimata Guruku” karya Hamzah Utina, guru SMAN 4 Kota Gorontalo, dan antologi cerpen dan puisi dengan judul ” Kegelisahan Cici dan Kisah-kisah lainnya” karya Ikatan Guru Indonesia Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Nova - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo