>

Displaying items by tag: PPID Humas

KABILA BONE  – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah yang juga anggota DPR Komisi VIII, mengajari masyarakat di Desa Olele, Kabupaten Bone Bolango menghasilkan kerajinan tangan khas Olele. Menurut Idah hal ini perlu dilakukan, karena taman laut Olele merupakan salah satu wisata yang sangat terkenal di Gorontalo.

“Olele ini dianggap sebagai “Surga yang tersembunyi” karena keindahan lautnya. Pasir putih dan terumbu karang yang mempesona, hingga keindahan biota lautnya telah menarik banyak wisatawan domestik maupun manca negara. Olehnya, harusnya kita bisa memanfaatkan ini. Misalnya kita harus bisa menjual produk apa yang menjadi khas olele,” Kata Idah disel-sela kunjungannya sebagai anggota DPR RI di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Jumat, (13/3/2020).

Istri Gubernur Gorontalo ini menambahkan, Desa Olele memang mendapat bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan daerahnya sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Namun itu belum cukup, untuk mengcover semua kebutuhan agar Desa Olele, menjadi destinasi wisata yang lebih lengkap.

“Yah disini itu, belum ada aksesoris dan cinderamata unik dan kreatif yang mencirikan wisata Olele. Padahal umumnya banyak daerah wisata lain telah memiliki berbagai produk kreatif, yang dapat digunakan sebagai ole-ole khas wisata mereka. Produk kreatif tersebut biasanya hasil karya masyarakat setempat. Makannya hari ini saya kesini, membawah tim membantu masyarakat Olele belajar membuat produk kreatif kerajinan tangan (handi craft),” ungkapnya.

Tidak sampai disitu, rencananya dua orang instruktur profesional yang didatangkan Idah untuk melatih masyarkat Desa Olele ini, dipastikan akan terus membimbing masyarakat desa olele hingga mereka yang diajari, benar-benar mahir menghasilkan berbagai produk kerajinan tangan berkualitas.

“Ini juga diharapkan bukan saja akan membuat masyarakat Desa Olele bisa membuat berbagai produk unik bernilai komersial, tapi juga akan membangun branding dan memperkuat citra Olele. Juga agar supaya bisa membantu ekonomi kerakyatan masyarakat desa,” tutupnya.

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

BONE BOLANGO, Humas – Terkait kenaikan harga gula di pasaran,  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menginstruksikan untuk melakukan operasi pasar.  Hal ini dikatakan gubernur disela-sela pelaksanaan baksos NKRI Peduli,  di Desa Bendungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Jumat, (13/3/2020).

Dihadapan masyarakat gubernur bertanya, berapa harga gula perkilo? Serentak masyarakat langsung menjawab Rp20 ribu.

“Saya kira naik hanya Rp18 ribu. Nah Pak kadis Kumperindag mana? Kalau boleh hari Senin kita lakukan operasi pasar, hadirkan penyalur gula. Karena untuk menghadapi bulan puasa ini, tidak boleh harga gula naik,” kata Gubernur.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu  lahan tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo (PGG) terbakar yang diduga sengaja dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ini mengakibatkan stok gula hanya tinggal seribuan ton. Padahal kebutuhan di Gorontalo saja dalam sebulan mencapai 1500 sampai 2000 ton.

Jumlah itupun belum termasuk kebutuhan untuk provinsi lain yang disuplai dari Gorontalo, seperti dari Manado Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat.

“Kalaupun naik, pak gubernur akan tetap subsidi untuk masyarakat dengan harga 5.000 per kilo,” tambah Rusli yang disoraki dengan tepuk tangan oleh masyarakat.

Gubernur dua periode ini pun berjanji, pada bulan ramadhan nanti pelaksanaan pasar murah bersubsidi akan tetap berlangsung diseluruh Kabupaten/Kota.

 

Pewarta : Ani/Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

BULANGO UTARA –  Dengan tulus hati dan sabar, Gubernur Gorontalo Rusli habibie dan istrinya, Idah Syahidah melayani  masyarakat yang mengantre pasar murah pada Bakti Sosial dan NKRI peduli yang digelar Pemerintah Provinsi  Gorontalo di Desa Bendungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Jumat, (13/3/2020).

Rusli Habibie bersama Idah Syahidah menebar senyum kepada setiap warga yang mengantre di pasar murah ini dan melayani satu persatu masyarakat yang membeli sembako yang dikemas dalam paket seharga Rp5 ribu.

Antusias masyarakat semakin terlihat ketika gubernur dan istri melayani langsung sampai seluruh sembako itu terjual habis. Ada 1.500 sembako yang disubsidi oleh pemrov melalui Dinas Komperindag, kepada 1.500 KMP yang hadir.

“Masyarakat yang tidak punya kupon, tetapi punya kartu NKRI, silahkan bisa membeli. Tapi antri,  jangan saling dorong. Semua pasti dapat,” kata gubernur di sela-sela aktivitasnya.

Sementara itu Idah yang juga anggota DPR RI komisi VIII mengungkapkan masyarakat yang hadir hari ini rata rata masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimana selain dapat bantuan sembako, mereka juga penerima bantuan kesehatan, bantuan sosial seperti PKH, Rastra, BPNT dan sebagainya.

“Tadi sempat saya tanya ke mereka, terima apa saja bu?  Katanya terima PKH, masuk dalam BPJS, dapat sembako juga.  Berarti mereka masuk dalam DTKS. Tetapi memang ada juga yang tidak,  jadi hanya dapat sembako.  Makannya bersyukur pak gubernur melaksanakan pasar murah ini,” kata Idah

Idah mengungkapkan DTKS merupakan langkah revolusioner, dimana gubernur mengambil  langkah dengan mengerahkan semua aparatur untuk turun verivali di lapangan. Verivali dimulai awal November 2019 dan diharapkan rampung awal Desember 2019.

 “Dan saya bangga ada salah satu warga lupa namanya ibu siapa, ia mengundurkan diri dari DTKS. Katanya, dia sudah mampu. Jadi bisa digantikan dulu dengan yang kurang mampu.  Yang begini yang saya dan pak gubernur inginkan, jika sudah merasa mampu. Tolong kasih ke orang yang lebih membutuhkan,” paparnya.

Seperti pelaksanaan pasar murah sebelum-sebelumnya, kepada 1.500 KPM yang hadir, Pemprov Gorontalo melalui Dinas Kumperindag menjual 7 bahan pokok seperti beras lima kg, gula satu kg, minyak goreng satu liter dan telur 10 butir. Ada juga bawang merah, bawang putih, rica dan ikan tuna segar.  Semuanya dijual paket Rp 55 ribu atau serba lima ribu.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

BULANGO UTARA – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie meminta masyarakat tidak panik menghadapi informasi penyebaran virus Corona yang simpang siur.

Ia menyarakan agar masyarakat lebih fokus menghadapi penyebaran penyakit tersebut dengan selalu menjaga lingkungan dan pola hidup yang sehat.

“Saya mohon jangan panik. Namanya penyakit atau virus bisa kita hindari selama kita menerapkan pola hidup sehat. Jaga lingkungan, apalagi sekarang ini musim hujan, pasti banyak genangan air dan banyak nyamuk, bahaya demam berdarah. Semua kita jaga, jaga keluarga dan jaga diri sendiri,” pinta Rusli di depan ribuan masyarakat pada pelaksanaan NKRI peduli ke 153 di Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (13/3/2020).

Banyaknya masyarakat yang memadati setiap pelaksanaan pasar murah, membuat gubernur dua periode ini berjanji akan tetap melaksanakan kegiatan ini pada bulan Ramadan nanti.

“Pasar murah bersubsidi ini akan terus kami galakkan. Bulan Ramadhan sudah di depan mata, dan pasar murah ini akan hadir membantu masyarakat kurang mampu, untuk memperoleh bahan pokok dengam harga murah,” kata gubernur.

Usai memberikan sambutan, gubernur yang didampingi istri Idah Syahidah, turun langsung melayani masyarakat membeli sembako. Bahkan gubernur dan istri menyarankan masyarakat yang tidak punya kupon, bisa menggunakan kartu NKRI.

Seperti pelaksanaan pasar murah sebelum-sebelumnya, kepada 1.500 KPM yang hadir, Pemprov Gorontalo melalui Dinas Kumperindag menjual 7 bahan pokok seperti beras lima kg, gula satu kg, minyak goreng satu liter dan telur 10 butir. Ada juga bawang merah, bawang putih, rica dan ikan tuna segar. Semuanya dijual paket Rp55.000 atau serba lima ribu.

 

Pewarta : Anie/Ecin – Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Para penyumbang yang akan memberikan sedekah Jumatnya, kini makin mudah untuk menyalurkan dananya. Lewat aplikasi Quick Respon Indonesia Standard (QRIS),  melalui sistem pembayaran transaksi nontunai Bank Indonesia, penyumbang bisa melakukan pembayaran menggunakan metode QR Code yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang menyediakan atau menerima pembayaran dengan QR Code.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat melakukan silaturahim bersama anak-anak yatim piatu, kaum dhuafa/fakir miskin, dan para donatur mengajak masyarakat untuk menggiatkan sedekah Jumat dengan jumlah berapapun yang akan diberikan.
Apalagi saat ini bisa menggunakan QRIS untuk melakukan pembayaran sedekah.

“Saya mengajak kepada kita semua, berapa saja, khususnya para ASN, pejabat, mau 10 ribu, 5 ribu, silahkan disetor ke rekening, (bisa) menggunakan sistem QRIS, berapa saja kami terima,” jelas Rusli saat memberikan sambutan dalam silaturahim bersama anak yatim piatu dan kaum dhuafa dalam rangka sedekah Jumat barokah di halaman Toko Maharani, kota Gorontalo, Jumat (13/3/2020).

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyatakan sedekah jumat ini dilakukan sudah sejak lama, sedikit demi sedikit sesuai kemampuan bersama istrinya, Idah Syahidah.

” Sedekah jumat ini untuk berbagi. Saya ini bukan mopopipi (memamerkan, bahasa Gorontalo), bukan dalam istilahnya untuk riya, tapi wajib kita bersedekah seperti yang disebut ustad mengajak dengan cara cara seperti ini,” kata Rusli.

Mantan Bupati Gorontalo Utara ini berharap program sedekah jumat bisa diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat untuk menyantuni para anak yatim dan kaum dhuafa.

“Saya harapkan sedekah Jumat barokah ini bisa menjalar, bisa viral kemana mana. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk berbagi kepada anak yatim,” ajak Rusli.

Sedekah Jumat kali ini juga disuguhkan soto Solo yang dimasak langsung oleh Ibu Gubernur Idah Syahidah yang merupakan donatur utama dari sedekah Jumat barokah.

Dalam kesempatan itu diberikan santunan baznas untuk LKSA/panti asuhan sebanyak 50 orang dan kaum dhuafa/fakir miskin sebanyak 200 orang.

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan, kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk terus melakukan koordinasi dengan OPD yang ada di Kabupaten/Kota. Menurutnya, keberlangsungan program yang sedang dicanangkan oleh masing-masing OPD harus bersinergi dengan OPD di kabupaten/kota.

Hal ini dikatakan Rusli saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) yang dikemas dengan Coffee Morning, di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Jumat, (13/3/2020).

“Koordinasi daerah kita perbaiki, mungkin belum sempurna, terlebih mengenai program-program yang kita harapkan bisa langsung tepat sasaran pada masyarakat. Di mapping kerjasamanya minta data dari dinas sosial kabupaten/kota dan Sekda, di mana kira-kira daerah di kabupten/kota yang hasil panennya kurang berhasil akibat bencana banjir, karena saya hampir tiap hari menerima WA keluhan-keluhan dari masyarakat,” kata Rusli.

Gubernur dua periode ini menambahkan, melihat kondisi dan cuaca yang akhir-akhir ini tidak menentu, tentu saja berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Gubernur menginginkan seluruh OPD untuk selalu turun lapangan, selain untuk memantau program tahunan juga harus mensosialisasikan program-program yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, agar supaya masyarakat tahu dan mengerti.

“Sehingga saya harapkan semua OPD untuk terus berkoordinasi, (maaf) bukan hanya selalu mengupload foto kegiatan yang dilakukan dan dikirim ke grup WA. Saya minta kepada pak asisten I dan II untuk memimpin koordinasi ke kabupaten/kota. Ini agar supaya kegiatan yang kita laksanakan, bisa terevaluasi dan terintegrasi,” tambahnya.

Selain masalah koordinasi, gubernur juga menginginkan berbagai program harus dievaluasi seperti progres pembebasan lahan waduk Bulango Ulu, penyediaan rumah layak huni RH-IR, termasuk rencana pelelangan proyek-proyek pemerintah. Ia juga mengingatkan
tentang percepatan-percepatan pengadaan barang dan jasa.

“Tadi saya dengar, masih banyak program-program yang belum dilelang, tolong ini disegerakan. Selanjutnya laporkan ke pak sekda ke saya juga, mana-mana yang belum siap lelang. Untuk OPD yang dokumennya belum selesai atau belum lengkap segera di selesaikan,” tutupnya.

Selain Gubernur Rusli, rapim ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Idris Rahim, Sekretaris Daerah Darda Daraba dan seluruh Pimpinan OPD dilingkup Pemprov Gorontalo.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

Suasana rapat persiapan MTQ tingkat Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara nantinha. Rapat ini berlangsung di ruang Tinepo Kantor Bupati Gorontalo Utara, Kamis (12/03/2020). (Foto : Biro Kesra) 

KWANDANG –  Hajat akbar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2020 terus dimatangkan. Berbagai persiapan dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten II Setda Kabupatan Gorontalo Utara, Thamrin Yusuf, di ruang Tinepo Kantor Bupati Gorontalo Utara, Kamis (12/3/2020).

“Pemda Gorontalo Utara benar-benar serius ingin menyukseskan MTQ Provinsi Gorontalo. Seluruh jajaran telah dikerahkan. Mulai dari OPD, kecamatan hingga desa harus berhasil menyukseskan MTQ ini,” kata Thamrin Yusuf.

Thamrin Yusuf menambahkan berbagai macam publikasi juga telah dilakukan, seperti menempel stiker pada mobil operasional di masing-masing OPD, dan publikasi di berbagai stasiun radio. Dilakukan juga pemasangan lampion di sepanjang jalan Kabupaten Gorontalo Utara.

“Di setiap titik kegiatan musabaqah seperti homestay kafilah kabupaten/kota, penginapan dewan hakim akan kami tugaskan petugas kesehatan,” tambahnya.

Di tempat yang sama Ketua LPTQ Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki menuturkan pihaknya  telah menganggarkan dana sebesar Rp581.850.000 untuk kegiatan ini.  Ia berharap kegiatan ini sukses dalam pelaksanaannya.

“Kami mengecek sejauh mana kesiapan panitia daerah dalam mempersiapkan hal-hal penting dalam pelaksanaan MTQ. Seperti kesiapan arena musabaqah, kesiapan home stay untuk kafilah kabupaten/kota, kesiapan penginapan untuk dewan hakim dan panitera dan lainnya,” tutur Budiyanto Sidiki.

Selain dihadiri oleh Asisten II Setda Kabupaten Gorontalo Utara dan Ketua LPTQ Provinsi Gorontalo, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara. Sejumlah panitia daerah yang berasal dari pimpinan OPD di lingkup Kabupaten Gorontalo Utara, Biro Pemerintah dan Kesra serta Pengurus LPTQ Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO – Penguatan data statistik menuju Satu Data Indonesia terus digalakan. Untuk mendukung tujuan tersebut, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar Forum Data dan Diseminasi Publikasi Data Sektor Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Grand Q Kota Gorontalo, Jumat (13/3/2020).

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dalam sambutannya mengatakan forum data dan diseminasi serta publikasi data sektor menjadi kegiatan yang strategis karena data merupakan wadah komunikasi, koordinasi kegiatan statistik. Lebih lanjut ia mengatakan hal ini dapat menumbuhkan sinergitas dalam menyediakan data khususnya data sektoral.

“Manfaat forum satu data Indonesia ini yang pertama dapat rterjadinya koordinasi dan komunikasi antar sektor dalam penyediaan dan pemanfaatan data. Selanjutnya agar tercipta jembatan antara penyedia dengan pengguna data untuk mendiskusikan substansi, metodologi, konsep dan penjelasan teknis yang digunakan untuk masing-masing instansi atau OPD,” ungkap Darda.

Pedoman standar dan metadata baku untuk statistik sektoral ditetapkan oleh kepala instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini merujuk pada metadata baku yang ditetapkan oleh pembina data.

Darda menambahkan setiap OPD wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kominfo dan Statistik.

“Dalam pengelolaan data sebagaimana dimaksud maka Dinas Kominfo dan Statistik berperan sebagai pintu masuk perolehan data atau clearing data,” tambahnya.

Diwawancarai secara terpisah, Fatma Biki selaku Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo menjelaskan ada tiga unsur yang dibahas dalam forum data ini. Ketiga hal tersebut adalah infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

“Ketika mereka (produsen data) sudah duduk bersama maka tidak ada lagi hal-hal yang vakum berkaitan dengan data yang ada di Provinsi Gorontalo. Misalnya data di Provinsi Gorontalo itu data jalan, ketersediaan data itu Cuma data yang jalan yang dibiayai oleh APBD Provinsi. Setelah berkumpulnya mereka ini maka data-data yang akan dikumpul juga di kompilasi adalah juga data yang dibiayai oleh kabupaten/kota, bahkan data yang tersedia juga adalah jalan yang dibiayai oleh APBN seperti balai jalan,” tutur Fatma.

Selain Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, kegiatan ini juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Gina – Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat selama tahun 2017 hingga 2020 ini sudah menerima 2.063 aduan konsumen terkait layanan perumahan. Angka itu menjadi yang tertinggi atau 81,70 persen dari total 2.525 aduan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua BPKN Rolas B. Sitinjak saat memberikan materi pada Workshop Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat yang digelar di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (12/3/2020). Acara yang diinisiasi oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementrian PUPR itu mengundang unsur humas pemerintah daerah dan perbankan.

“Ada kasus tanah perumahan digadaikan di bank A, sedang pembangunan rumahnya di lima bank lain. Begitu orang tinggal di situ, Bank A datang hei penghuni kalian keluar, itu tanah adalah tanah saya,” kisah Rolas.

Menurutnya, kerugian konsumen akibat karut-marut perumahan di Indonesia sangat besar. Selama tahun 2017 hingga 2020 mencapai Rp776,6 miliar. Rata-rata diakibatkan oleh masalah pembiayaan baik oleh pengembang maupun KPR dari perbankan.

“Makanya salah satu tipsnya sebelum membeli perumahan cek dulu status tanahnya. Itu tanah bermasalah atau tidak? Digadaikan di bank atau tidak? Jangan sampai anda sudah melakukan pelunasan di bank tapi sertifikatnya tidak keluar,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dedi S. Budisusetyo menjelaskan, tujuan digelarnya workshop untuk mengedukasi masyarakat tentang perlindungan konsumen. Hal itu sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Ia berharap masyarakat cerdas dan teliti memilih perumahan. Salah satu syarat utama sebelum pengembang perumahan mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), status tanah harus sudah beres khususnya menyangkut sertifikat hak guna bangunan (HGB).

“Misalnya saya direktur PT Angin Ribut, saya beli tanah katakan lima hektare. Tugas utama saya adalah mengubah tanah-tanah yang saya beli menjadi HGB (hak guna bangunan). Tanah saya kapling atau set plan untuk jadi perumahan. Harusnya di situ sudah clear and clan jika pengurusan IMB diverifikasi dengan benar,” jelasnya.

Kementrian PUPR memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengakses perumahan. Diantaranya melalui program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan KPR Subsidi Selisih Marjin (SSM).

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Capaian demokrasi di Provinsi Gorontalo masuk dalam kategori demokrasi-sedang dengan skor 72,59 pada  penilaian tahun 2018.  Dalam dua tahun ini, terdapat penurunan capaian demokrasi. Pada tahun  2017  Provinsi Gorontalo mendapatkan 3,56 poin dan di tahun 2018 poinnya menurun menjadi 1,33 poin.

“ Kita semua berharap kinerja demokrasi dapat terus ditingkatkan hingga mencapai kategori demokrasi-baik  dengan menyentuh skor di atas 80,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia 2019, di hotel Maqna, Kamis ( 12/3/2020).

Darda mengungkapkan suasana kebebasan berekspresi akhir-akhir ini semakin dirasakan oleh masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

“ Ini mengharuskan pemerintah bersikap lebih peka dan lebih terbuka terhadap aspirasi yang berkembang dewasa ini,” kata Darda.

Lebih jauh Darda menjelaskan dewasa ini tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih transparan dalam aspek perencanaan dan penganggaran, terutama perencanaaan yang berpihak pada masyarakat bawah sudah sangat menggejala.

“ Gejala ini merupakan manifestasi dari tumbuhnya kesadaran masyarakat daam berdemokrasi. Kesadaran yang tumbuhbdi tengah-tengah masyarakat juga merupakan wujud nyata dari pembangunan yang berpusat pada manusia,” urai Darda.

Pemerintah Provinsi Gorontalo kata Darda telah mendorong kehidupan berdemokrasi dengan memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat.

Hal ini dibuktikan dengan tingginya capaian aspek kebebasan sipil dengan nilai yang hampir mencapai skor 80 yaitu 79,33. Sementara untuk aspek lembaga demokrasi skornya mengalami peningkatan hingga 7 poin lebih dari 68, 73 pada tahun 2017 menjadi 76,26 di tahun 2018.

Darda berharap dari FGD ini bisa dilaksanakan secara maksimal sehingga dihasilkan data Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Gorontalo tahun 2019 yang komprehensif.

Informasi dalam penghitungan IDI dikumpulkan melalui pengukuran terhadap determinasi, dinamisasi dan harmonisasi demokrasi  dengan melakukan review Koran maupun review dokumen seperti Perda, Pergub, Surat Keputusan, dan APBD menurut fungsi dan lainnya.  Selain Koran, juga dikumpulkan melalui kegiatan seperti FGD, yang nantinya akan dilengkapi dengan wawancara mendalam.

Kegiatan FGD akan berlangsung selama dua hari hingga besok yang diikuti oleh 27 peserta dari berbagai institusi seperti, LSM, organisasi pemuda, OPD pemerintah, dan jurnalis.

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama