>

Displaying items by tag: PPID Humas

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan pribadi tahun 2019 melalui e-filing. Hal ini disampaikan gubernur, usai melaporkan pajak pribadinya bersama dengan tim dari Kantor Pajak Pratama Gorontalo, Kamis,(12/3/2020), di Rudis Gubernur.

“Saya tadi sudah melaporkan SPT pajak lewat e-filing. Jadi bagi masyarakat Gorontalo yang sudah memiliki NPWP, maka wajib untuk lapor pajak,” kata Rusli

Rusli menambahkan masih banyak masyarakat Gorontalo yang punya NPWP tetapi belum melaporkan SPT tahunannya. Untuknya sebelum tanggal 31 maret 2020, sesuai batas waktu yang ditentukan, laporan pajak harus sudah selesai.

“Dengan e-filing, lapor dimana saja kapan saja,  semakin murah.  Tidak perlu ke kantor pajak. Jadi segera lapor pajak, karena pajak kuat, Indonesia maju,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Gorontalo Daud Suranto.  Menurutnya tahun ini pemerintah menargetkan nilai kepatuhan terhadap pelaporan SPT masyarakat harus bisa meningkat.  Karena segala macam cara sudah dilakukan oleh direktorat pajak, termasuk menggunakan sistem e-filing.

“Secara statistik, sekitar 60.000yang wajib SPT baru sekitar 40.000yang melaporkan SPT. Jadi masih banyak, masyarakat gorontalo yang belum melaporkan SPT.  Tetapi jika dibandingkan dengan daerah lain, Gorontalo termasuk cukup patuh terhadap pelaporan SPT.  Sehingga tahun ini pemerintah berharap nilai kepatuhan masyarakat bisa meningkat,” paparnya.

E-filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online. Cukup melalui satu situs, www.pajak.go.id, wajib pajak sudah bisa menggunakan layanan yang disediakan DJP.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO BARAT – Sebuah pabrik yang memproduksi beragam bahan bangunan seperti paving block, bata ringan, rangka baja, dan seng beroperasi di Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.

Kehadiran pabrik ini merupakan kemajuan bidang manufaktur Gorontalo yang menjadi bagian penting dinamika perekonomian Provinsi Gorontalo. Sektor industri terus bergeliat dan berkembang memberi peluang masuknya investasi.

“Sejak 2019 kami sudah memproduksi paving block dan bata. Pendirian pabrik ini bertujuan untuk menunjang pembangunan di Provinsi Gorontalo khususnya untuk pengembangan infrastruktur pada kawasan perumahan maupun pemukiman,” kata Komisaris Perusahaan Tulus Group, Arifin Djakani, usai mendampingi Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim meninjau pabrik perusahaan, Kamis (12/3/2020).

Pabrik Tulus Group memproduksi paving block dalam dua jenis ukuran yaitu yang ketebalan 6 dan 8 cm. Kapasitas produksi paving block perharinya mencapai 16.800 buah yang disuplai untuk memenuhi permintaan sejumlah pengembang perumahan maupun masyarakat umum. Selain itu Tulus Group juga memproduksi kusen, pintu, dan jendela, dengan bahan baku kayu.

“Khusus untuk bahan baku kayu ini banyak kita pasok dari wilayah Sulawesi Tengah. Kayu yang kita gunakan semuanya memiliki dokumen, jika tidak ada dokumennya pasti kita tolak,” imbuhnya.

Untuk pengembangan perusahaan ke depan, Arifin menjelaskan, pihaknya juga akan memproduksi rangka baja, bata ringan, dan seng. Hal ini dimaksudkan untuk memperpendek jalur distribusi dari Surabaya, sehingga harga bahan bangunan tersebut akan lebih murah.

Sementara itu Wagub Idris Rahim mengapresiasi berdirinya perusahan yang memproduksi sejumlah bahan bangunan tersebut. Dikatakannya, Pemprov Gorontalo terus mendorong peningkatan investasi sebagai upaya untuk mempercepat kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berupaya menarik investasi masuk ke daerah ini. Investasi merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tandasnya.

Realisasi investasi Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 mencapai Rp8,3 triliun. Capaian itu meningkat sebesar 11,6 persen dibanding nilai investasi pada tahun 2018 sebesar Rp7,4 triliun. Investasi tersebut disumbang oleh lima sektor usaha yaitu sektor jasa sebesar Rp1,9 triliun, air dan gas Rp1,6 triliun, pertambangan Rp1,5 triliun, perdagangan dan reparasi Rp1,2 triliun, serta sektor industri sebesar Rp567 miliar.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
Kamis, 12 Maret 2020 19:35

PTUN Tolak Gugatan RT ke Gubernur Gorontalo

GORONTALO – Gugatan RT terkait SK Gubernur Gorontalo tentang pemberhentian RT sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo ditolak oleh majelis hakim PTUN.

Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Andi Hendra Dwi Bayu Putra pada sidang dengan agenda pembacaan putusan, Kamis (12/3/2020).

Suslianto, kuasa hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo menjelaskan menurut putusan majelis hakim, Gubernur Gorontalo memiliki kewenangan menerbitkan SK pemberhentian RT sebagai anggota DPRD.  Ia menambahkan, penerbitan SK pemberhentian oleh Gubernur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Keputusan ini didasarkan pada banyak pertimbangan seperti yang sudah dibacakan oleh hakim tadi. Tapi intinya seluruh gugatan ditolak oleh majelis hakim,” beber Suslianto usai sidang.

Pertimbangan selanjutnya bahwa penerbitan SK pemberhentian RT tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan.

Menanggapi putusan persidangan tersebut, pihak kuasa hukum penggugat kabarnya akan melayangkan banding. Suslianto mengatakan akan menerima seluruh upaya hukum yang ditempuh oleh pihak penggugat.

“Itu adalah bagian dari hak penggugat. Yang penting seperti sudah dijelaskan oleh majelis hakim bahwa pengajuan banding tidak lebih dari 14 hari setelelah putusan dibacakan,” tutup Sulistianto.

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

ANGGREK –  Warga Pulau Dudepo di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara bergembira dan bahagia karena mereka segera mendapat layanan listrik.

Berita menggembirakan ini disampaikan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie saat pelaksanaan Bakti Sosial NKRI Peduli yang digelar di Desa Tolango Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Rabu (11/3/2020).

Rusli Habibie mengatakan telah meminta Kepala PLN Wilayah Sulutenggo untuk menyelesaikan desain tower jaringan listrik. Tahun ini ia berharap Pulau Dudepo telah mendapat layanan aliran listrik secara merata.

“Tadi saya telepon kepala PLN, sementara didesain pemasangan lampu untuk Pulau Dudepo. Saya usahakan segera, agar masyarakat Dudepo bisa merasakan listrik. Di depan Pulau Dudepo ada PLTU 2X25 Megawatt yang sudah beroperasi sedangkan masyarakat di pulaunya tidak menikmati listrik. Sangat ironis sekali,” ujar Rusli Habibie.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Rasam Sabaya menjelaskan, proses perizinan pemasangan jaringan listrik di Pulau Dudepo telah selesai. Saat ini sedang dilakukan rekayasa tinggi tower, dari yang sebelumnya diperkirakan hanya 40 meter berubah menjadi 60 meter.

“Ketinggian anjungan kabel dari permukaan air itu kemarin kita rancang 15 meter tapi karena itu juga akan jadi bagiannya pangkalan TNI AU maka diminta lebih tinggi lagi. Jadi sekarang sementara di re-desain oleh PLN towernya, Insya Allah selesai tahun ini,” papar Rasam.

Rasam menambahkan Pulau Dudepo memang telah dialiri listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun menurutnya daya listrik yang dihasilkan masih terbatas, sehingga tahun ini dilakukan pemasangan listrik yang terinterkoneksi dengan jaringan PLN.

Sementara itu dalam pelaksanaan Bakti Sosial NKRI Peduli yang di isi dengan pelaksanaan pasar bersubsidi, pemprov Gorontalo kembali menjual berbagai bahan pangan dengan harga murah. Rica, bawang merah, bawang putih, minyak kelapa, gula, dan ikan tuna segar dibanderol dengan harga serba Rp.5000 dengan harga jual perpaket sebesar Rp.55.000.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO – Seluruh kontraktor sebagai perusahaan penyedia jasa dalam mempekerjakan tenaga kerja konstruksi harus yang sudah bersertifikat sesuai amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2017.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba saat membuka rapat koordinasi Jaksa Konstruksi se-Sulawesi sekaligus peluncuran Sistem Informasi Konstruksi (Sijakon), yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Rabu, (11/3/2020), di ballroom Hotel Horizon.

“UU jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017 itu, masih masuk dalam karya saya sewaktu saya masih di Kementrian PUPR. Di mana kita ingin melalui undang-undang tersebut bisa meningkatkan bidang jasa konstruksi lebih kredibel dan akuntabel,” kata Darda

Mantan Direktur Bina Penyelenggaraan Kontruksi, Kementerian PUPR ini menambahkan, dalam UU jasa konstruksi diamanatkan bahwa jasa konstruksi saat ini sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena pentingnya, sudah seharusnya sumber daya manusianya harus profesional dalam menjalankan pembangunan melalui jasa konstruksi tersebut.

“Sangat perlu adanya profesionalisme jasa kontruksi di kedepankan, khususnya di era revolusi 4.0 saat ini. Dimana jasa konstruksi tentunya harus berbenah diri. Salah satunya yah dengan para pekerjanya memiliki sertifikat. Dan di Indonesia sekarang ini, jumlah tenaga kerja yang bersertifikat itu masih sangat minim, kurang lebih baru 8 persen dari 8 juta tenaga kerja konstruksi. Intinya saatnya kita mengedepankan adanya komitmen bersama,” tuturnya.=

Sementara itu Kabid Jasa Kontruksi Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Fri Sumiyati Bilakonga, penanggung jawab kegiatan tersebut menyampaikan, tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini selain menyamakan presepsi antara para pekerja jasa konstruksi yang ada di kabupaten/kota, juga untuk memperkenalkan teknologi yaitu BIM (Buldding Information Model) atau membangun permodelan informasi, yang mampu mensimulasikan seluruh informasi dalam proyek pembangunan kemodel tiga dimensi.

Dalam kesempatan itu pula, Sekda Darda juga menjadi narasumber bersama dengan Kepala Balai Jasa Wilayah IV Makassar Faisal Lukman, serta Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementrian PUPR Cakra Nagara

Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur dinas PUPR se Sulawesi kabupaten/kota, ketua komisi III DPRD kabupaten/kota, dekan fakultas teknik, LPJK dan asosiasi Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim selaku Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Alkhairaat Provinsi Gorontalo, menerima kunjungan pimpinan Radio Alkhairaat (RAL) Manado, Sulawesi Utara, Fachry Mohamad Basalama, di ruang kerja kompleks Gubernuran Gorontalo, Rabu (11/3/2020).

Pada pertemuan itu kedua pihak memperbincangkan pengembangan RAL Gorontalo.

Fachry mengatakan, baik RAL Manado maupun RAL Gorontalo merupakan radio yang menggunakan frekuensi publik, sehingga secara otomatis keduanya adalah radio milik publik. Sebagai radio yang baru seumur jagung, Fachry menyarankan agar RAL Gorontalo harus mampu mengaplikasikan teknologi baru sehingga mudah diakses melalui berbagai perangkat teknologi komunikasi seperti gawai, serta memiliki jangkauan siaran yang luas.

“Berat membawa nama Alkhairaat itu, kita harus bisa membawa misi Alkhairaat untuk pengembangan umat melalui dakwah dan pendidikan. Karena itu manajemennya harus bagus, informasinya harus bermanfaat bagi masyarakat, termasuk program siarannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” kata Fachry Basalama yang didampingi oleh Komisaris RAL Gorontalo MH. Alif Gibran saat diwawancarai usai bersilaturahmi dengan Idris Rahim.

Terkait program siaran, Fachry menitikberatkan pada pentingnya cara dalam menyampaikan atau membawakan siaran yang mampu menarik pendengar. Menurutnya, antara what to say dan how to say atau apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya, menjadi faktor yang sangat menentukan suksesnya satu program siaran.

“Misalnya program siaran agama berupa ceramah, materi dan cara menyampaikannya harus bagus. Biarpun materinya bagus, tetapi cara menyampaikannya tidak menarik, pasti akan ditinggalkan pendengar,” tutur Fachry.

RAL Gorontalo mengudara sejak November 2019 pada Frequency Modulation (FM) 102,6. Beberapa program siaran RAL Gorontalo di antaranya Kajian Keislaman, Syiar dan Syair Guru Tua, Muhasabah Diri, serta Obrolan Santai dan Asyik yang membahas berbagai topik seputar Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim melantik pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerhana Provinsi Gorontalo periode 2020-2025 di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Rabu (11/3/2020).

“Yang terpenting dari pelantikan ini adalah program kerja serta rencana aksi yang akan menjadi acuan dan dasar dalam mencapai tujuan LSM Gerhana,” kata Idris Rahim dalam sambutannya.

Idris menyebutkan tiga komponen yang memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Menurutnya, LSM sebagai perwakilan masyarakat memiliki fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

“Ketiga komponen itu harus bersinergi karena tujuannya sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya, saling mengganggu satu dengan yang lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu Wagub Gorontalo dua periode tersebut berharap, baik LSM Gerhana maupun LSM lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo senantiasa dapat memberikan kritik dan masukan yang konstruktif guna tercapainya visi Pemprov Gorontalo yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju dan sejahtera.

“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Butuh peran masyarakat salah satunya melalui LSM dengan saran dan masukan yang konstruktif untuk kemajuan Gorontalo,” ucap Wagub Idris Rahim.

Sementara itu Ketua LSM Gerhana periode 2020-2025, Djaber Tangoi, dalam sambutannya pada kesempatan itu menegaskan bahwa LSM yang dipimpinnya akan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat Provinsi Gorontalo. Djaber juga mengutarakan tekadnya untuk sepenuhnya mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

 “Saya berjanji untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya, tanpa pamrih untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan,” tandas Ketua LSM Gerhana, Djaber Tangoi.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BOLANGITANG – Sebanyak 2000 kg beras dan ikan segar senilai Rp176 juta diserahklan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Bantuan diserahkan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie di Desa Lipu Bogu, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongodow Utara, Sulawesi Utara pada Rabu (11/3/2020).

Bantuan ini dikhususkan untuk Kecamatan Bolangitang Timur yang terdiri dari lima desa yang dihuni oleh 3.966 jiwa.

“Provinsi Gorontalo mohon maaf Pak Bupati Bolmut kalau bantuan yang kami berikan ini belum cukup untuk membantu dan mengobati masyarakat yang ada di sini. Tapi tadi saya sampaikan ke Pak Risjon (Kadis Sosial) jika dapur umum masih dibutuhkan silahkan di perpanjang. Kalau saya lihat tadi belum memungkinkan untuk masak sendiri, karena masih banyak lumpur,” kata Rusli Habibie.

Bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo, Bolmong Utara bukan tetangga semata yang secara geografis berada di samping Provinsi Gorontalo. Bolmong Utara dan Sulawesi Utara merupakan “saudara kandung” sebelum dipisah oleh pemekaran.

“Sulut dan Gorontalo itu sulit dipisahkan. Secara administrasi kita sudah pisah, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo tetapi persaudaraan kita BOHUSAMI tetap ada. Bolaang Mongondow-Hulondalo-Sangir-Minahasa ini harus kita pertahankan, termasuk NKRI. Torang samua basudara. Baku-baku sayang, baku-baku jaga,” ucap Rusli Habibie yang mendapat perhatian luas dari masyarakat yang hadir.

Di tempat yang sama, Bupati Bolaang Mongondow Utara, Depri Pontoh mengucapkan terima kasih dan apresiasinya untuk bantuan yang diserahkan oleh pemprov Gorontalo. Ia menyebut bantuan yang diterima akan digunakan dengan sebaik-baiknya.

“Kepedulian Pak Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo sangat besar karena di satu sisi beliau juga merasa darah Bolaang Mongondow. Terima kasih banyak, Pak Rusli,” ucap Depri Pontoh.

Sebelumnya bantuan logistik senilai Rp345 juta juga telah disalurkan oleh Kementrian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Seperti diketahui Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diterpa banjir bandang pada Rabu (4/3/2020). Sebanyak empat Kecamatan dan 53 desa terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengajak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo untuk memerangi minuman keras. Sebagai organisasi yang diisi para ulama dengan latar belakang agama yang kuat, MUI diharapkan menjadi garda terdepan untuk pencerahan dan edukasi pada masyarakat.

“Saya titip ke MUI untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya miras khususnya dari perspektif agama. Ini miras tidak butuh sebetulnya perda, undang-undang atau produk hukum lain. Jelas-jelas di agama minuman keras itu haram hukumnya,” terang Gubernur Rusli usai menerima silaturahmi pengurus MUI di kediaman pribadinya di Kelurahan Moodu, Kota Gorontalo, Selasa (10/3/2020).

Sebagai pemimpin di daerah, Rusli merasa malu karena Gorontalo menempati urutan ke empat konsumsi miras terbesar secara nasional. Terlebih Gorontalo dikenal dengan “serambi madinah” dengan falsafah “adat bersendikan sara’ dan sara’ bersendikan kitabullah”.

“Beberapa hari lalu saya juga menghadiri pelantikan pengurusan Asosiasi Pendeta Indonesia. Saya juga titip yang sama. Saya harap para pendeta, ustadz, kiyai dan pemangku agama lainnya menjadi garda terdepan melawan miras,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua MUI Provinsi Gorontalo Ustadz Abdurrahman Abubakar Bachmid siap bersinergi dengan pemerintah untuk melawan miras. Salah satu caranya dengan melibatkan para ustadz dan penceramah turun ke sekolah-sekolah untuk pembinaan rohani.

“Insyaallah dengan peran kami sebagai MUI untuk turun langsung ke masyarakat. Salah satu yang secara real kita sepakati masuk ke sekolah-sekolah. MUI sudah punya program cukup lama yakni MUI goes to school, ini sudah pernah dan akan dilanjutkan lagi,” ujar Ustadz Bacmid.

Anggota DPD RI Dapil Gorontalo itu menyebut Gorontalo memiliki da’i atau penceramah yang cukup banyak. Potensi itu yang akan coba digunakan bekerjasama dengan pemerintah daerah. MUI akan menyurat ke gubernur selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh surat gubernur ke SMA sederajat dan pemerintah kabupaten/kota.

Kehadiran pengurus MUI Provinsi Gorontalo selain silaturahim juga untuk menyampaikan agenda pelaksanaan Musyawarah Daerah MUI. Musda rencananya akan digelar tanggal 15 Maret 2020 nanti.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo mulai menyosialisasikan sistem pembayaran transasksi nontunai menggunakan Quick Respon Indonesia Standard (QRIS). QRIS merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari BI yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang menyediakan atau menerima pembayaran dengan QR Code.

“Minggu ini kita akan melakukan sosialisasi sistem pembayaran dengan QRIS kepada pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan seluruh masyarakat Gorontalo,” ucap Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Budi Widihartanto, usai memperkenalkan QRIS kepada Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di ruang kerja Wagub kompleks Gubernuran Gorontalo, Selasa (10/3/2020).

Budi Widihartanto menjelaskan, QRIS memiliki beberapa keunggulan yang antara lain yaitu bisa digunakan oleh seluruh penyelenggara jasa pembayaran non tunai yang menggunakan metode QR Code, seperti Ovo, Link Aja, Gopay, dan Dana.  Keunggulan lainnya, penggunaan QRIS sangat mudah serta dapat dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja.

“Transaksi menggunakan QRIS gampang dan sangat mudah. Hanya memerlukan waktu beberapa detik langsung bisa bertransaksi, manfaatnya juga langsung dirasakan. Lebih aman karena karena tidak perlu membawa uang banyak dalam dompet, juga menekan penggunaan uang palsu karena basisnya adalah digital non tunai,” jelas Budi.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim melihat langsung praktek penggunaan QRIS yang ditunjukkan oleh petugas dari Perwakilan BI Gorontalo. Wagub mengapresiasi inovasi BI yang dinilainya akan sangat membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pedagang kecil karena penggunaan QRIS yang sangat mudah dan cepat.

 “Ini akan menjadi salah satu alternatif pembayaran nontunai berbasis digital yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Gorontalo. QRIS gampang penggunaannya dan langsung diterima uangnya,” tandas Wagub Idris Rahim.

Dalam rangka Pekan QRIS Nasional, Perwakilan BI Gorontalo akan menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang rencananya akan digelar pada hari Sabut, tanggal 14 Maret 2020. Kegiatan yang akan berlangsung di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo akan diisi dengan jalan sehat, edukasi penggunaan QRIS, serta pembagian doorprize kepada pengguna QRIS.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama