>

Displaying items by tag: PPID Humas

BOGOR – Memperingati hari ulang tahun ke-14 putranya Zainal Hamzah Habibie, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memilih berbagi dengan anak yatim di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu (8/2/2020). Panti asuhan yang dituju yakni panti asuhan Mahabbatul Yatim tempat puluhan anak yatim piatu itu tinggal.

Rusli menjelaskan kegiatan semacam ini rutin digelar setiap tahun. Ia sengaja datang ke panti asuhan untuk bisa berbagi dengan warga kurang mampu. Ia sejak kecil mengajarkan anak-anaknya untuk tidak lupa bersyukur dengan nikmat yang mereka miliki saat ini.

“setiap ulang tahun kami, baik saya istri dan anak-anak selalu kami laksanakan di panti asuhan. Saya tidak pernah bahkan melaksanakan ulang tahun keluarga secara mewah-mewah, bikin ramai-ramai dan mengundang orang mampu,” jelas Rusli.

Rusli bermohon kepada anak panti untuk mendoakan keluarganya khsususnya Zainal Habibie agar diberi kesehatan, menjadi anak yang bermanfaat dan terhindar dari perilaku yang tidak terpuji.

Acara syukuran diawali dengan salat zuhur berjamaah di panti asuhan dilanjutkan dengan doa dan makan siang bersama. Sebagai tanda syukur, Zainal menyerahkan bingkisan dan uang tunai kepada anak-anak dan pengasuh panti Mahabatul Yatim.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KALSEL – Presiden RI Joko Widodo meminta agar pers Indonesia berperan aktif melawan information disorder atau kekacauan informasi di era industri 4.0 saat ini. Hal itu dikemukakan Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Pers Nasional di Kalimatan Selatan, Sabtu (8/2/2020).

“Kehadiran pers dalam perspektif yang jernih berdiri di depan melawan penyakit kekacauan informasi yang sering dilakukan dengan sengaja. Memerangi hoaks, ujaran kebencian dan semburan fitnah yang juga mengancam kehidupan demokrasi kita,” kata Jokowi.

Pers juga diminta membangun semangat yang positif untuk mendorong optimisme bangsa. Menurutnya, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat.

“Saya ulang, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan infromasi yang sehat dan baik. Informasi yang baik membutuhkan jurnalisme yang baik dan ekosistem yang baik. Oleh karena itu ekosistem media harus dilindungi dan diproteksi,” tambahnya.

Untuk mendorong ekosistem media yang baik, Presiden Jokowi menyebut sedang menyiapkan regulasi khususnya untuk konten digital. Selain untuk memberi perlindungan bagi jurnalisme online, juga untuk mengatur tentang pembayaran pajak dan aturan main yang jelas.

Pada peringatan Hari Pers Nasional tahun 2020 tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Masran Rauf.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menanggapi terkait dengan keberadaan tenaga honorer khususnya di Provinsi Gorontalo. Hal itu usai Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui mantan Kapolri di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Zukri Surotinojo yang hadir dalam pertemuan menjelaskan, pada prinsipnya Mendagri memahami bahwa daerah masih membutuhkan tenaga honorer apalagi guru dan tenaga kesehatan. Hal itu sejalan dengan Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pendoman Penyusunan APBD Tahun 2020. Salah satu isinya membuka ruang bagi daerah untuk menganggarkan honorarium bagi pegawai non PNS.

“Pemberian honorarium tersebut disesuaikan dengan azas kepatutan, kewajaran, rasional dan efektif dalam pencapaian program dan kegiatan sesuai kebutuhan pemerintah daerah,” ujar Zukri.

Lebih lanjut kata Zukri, persoalan tenaga honorer diharapkan Mendagri untuk mempertimbangkan pula aspek sosial ekonomi. Diharapkan tidak terjadi gejolak dan faktor lain yang mempengaruhi stabilitas daerah.

Terkait dengan adanya PP 49 Tahun 2018 yang menekankan tidak ada lagi perekrutaran tenaga honorer, Mendagri menyarankan Gubernur Rusli untuk berkonsultasi ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“PP tersebut mengatur hanya ada dua jenis pegawai di Indonesia yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK),” imbuhnya.

Mendagri berjanji akan membahas persoalan honorer bersama Menpan-RB dan juga Menteri Keuangan. Gubernur Rusli bersama tim juga rencananya akan diterima Menpan-RB hari Selasa pekan depan. Pada konsultasi dengan Mendagri, Gubernur Rusli didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala BKD dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo menjadi zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Hal itu diutarakannya saat membuka kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas pejabat struktural Dinas PRKP Provinsi Gorontalo di Hotel Grand Whiz, Manado, Jumat (7/2/2020).

“Pimpinan dan seluruh aparatur harus berupaya untuk mewujudkan Dinas PRKP ini sebagai zona Wilayah Bebas Korupsi. Kita harus berlomba-lomba dalam memberantas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme,” ujar Wagub Idris Rahim.

Idris menuturkan, untuk mencapai WBK harus didukung oleh aparatur yang mempunyai integritas dan berkarakter. Menurutnya, integritas itu tidak hanya sekedar dituangkan di atas kertas dan ditandangatangani, tetapi yang terpenting harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

“Integritas itu tidak hanya sekedar ditandatangani, tetapi kita harus mampu untuk bersikap jujur, punya tanggungjawab, komitmen, proaktif, serta tidak melakukan KKN,” tegas Idris.

Lebih lanjut Wagub mengutarakan, karakter aparatur juga menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan zona WBK. Menurutnya, sudah bukan zamannya lagi seorang aparatur pemerintah mempersulit masyarakat, tetapi sebaliknya harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat itu merupakan kewajiban kita sebagai aparatur,’ imbuhnya.

Wagub Idris Rahim optimis upaya untuk mencapai zona WBK akan berdampak pada peningkatan kinerja Dinas PRKP dalam pembangunan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR), penyediaan dan rehabilitasi rumah untuk korban bencana alam, serta peningkatan sarana prasarana permukiman.

Dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2019 sejak periode pertama Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim yang dikenal dengan slogan Nyata Karya Rusli-Idris (NKRI), Pemprov Gorontalo sudah membangun sebanyak 16.853 RHIR. Tahun 2020 ini rencana pembangunan RHIR sebanyak 650 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp32,3 miliar.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 07 Februari 2020 20:25

Rusli Habibie Temui Mendagri Bahas Nasib Honorer

JAKARTA – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Carnavian untuk membahas nasib honorer daerah, Jumat (7/2/2020). Konsultasi itu diharapkan bisa memberi angin segar bagi eksistensi 4608 honorer di Pemprov Gorontalo.

“Saya didampingi Pak Sekda dan tim sedang berjuang ke pemerintah pusat agar ada kejelasan nasib honorer di Pemprov Gorontalo. Saya mohon doa dan dukungannya,” buka Rusli Habibie.

Menurut Gubernur dua periode itu, eksistensi honorer di daerah masih sangat dibutuhkan. Utamanya menyangkut tenaga teknis seperti guru dan tenaga kesehatan. Pemprov juga sudah melakukan evaluasi terkait kebutuhan tenaga honorer untuk mengisi pekerjaan yang lowong di setiap OPD.

“Jadi tenaga honorer yang kita rekrut tahun ini benar-benar sudah terseleksi sesuai dengan kebutuhan di OPD. Mereka orang-orang yang mengisi pekerjaan teknis bukan lagi pekerjaan administrasi yang harusnya menjadi tugas PNS,” imbuhnya.

Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyebutkan tahun 2019 kemarin ada 4608 orang tenaga honorer. Sebanyak 1.575 orang berstatus guru tidak tetap (GTT). Sementara untuk PNS berjumlah 5.789 orang.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim membuka kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo di Hotel Grand Whiz, Manado, Jumat (7/2/2020).

“Peningkatan SDM aparatur merupakan satu keharusan dengan tujuan untuk memperoleh aparatur yang berkualitas dan profesional dalam menarik gerbong pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya pada kesempatan itu.

Idris mengatakan, aparatur yang berkualitas dan profesional sangat dibutuhkan untuk mempercepat tercapainya tujuan yang menjadi visi Pemprov Gorontalo yakni terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Wagub Gorontalo dua periode itu mengutarakan empat hal yang harus dilakukan oleh setiap aparatur untuk menjadi aparatur yang profesional yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memahami dan memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi, berintegritas, serta berkarakter.

“Setiap aparatur Dinas PRKP harus mengetahui data jumlah rumah rakyat yang akan dibangun, lokasinya, dan siapa pemiliknya. Sehingga mudah dalam menyusun rencana, baik untuk lima tahun maupun perencanaan setiap tahun,” ujarnya.

Lebih lanjut Idris berpesan kepada aparatur Dinas PRKP untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, aparatur merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat.

“Jangan berbelit-belit dalam melayani masyarakat, apalagi sampai mempersulitnya atau bahkan meminta masyarakat bolak balik untuk satu urusan yang berhubungan dengan pelayanan yang di Dinas PRKP. Tugas aparatur itu untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegas Wagub.

Sementara itu Sekretaris Dinas PRKP Provinsi Gorontalo Agus Sumba dalam laporannya menyampaikan, rapat kerja yang dirangkaikan dengan kegiatan peningkatan SDM aparatur tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, melakukan manajemen kepegawaian dan tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan mental dan spiritual pegawai, serta meningkatkan kemampuan dalam pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo menerima Pertimbangan Teknis (Pertek) Kenaikan Pangkat (Kenpa) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Gorontalo, untuk periode April 2020. Pertek Kenpa tersebut diserahkan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Iswanta di lantai 1 Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (06/02/2020).

“Penyerahan ini dilakukan sekarang agar bisa menerima SK Kenpa sebelum 01 April 2020,” kata Iswanta.

Sementara itu untuk pengurusan Kenpa, Provinsi Gorontalo menjadi proyek percontohan pemrosesan Kenpa berbasis paperless. Berkas yang dibutuhkan tidak lagi dikumpul secara manual.

“Prosesnya kita tidak lagi mengumpulkan berkas dari PNS, karena semua berkas yg dibutuhkan sudah di scan dan disimpan dalam bentuk PDF,” ujar Sri Wahyuni Daeng Matona, Kepala Bidang Mutasi dan Informasi ASN BKD Provinsi Gorontalo.

Untuk periode April 2020, pemrosesan berkas Kenpa masih semi paperless. Direncanakan Oktober mendatang, prosesnya akan full paperless.

Sebanyak 402 PNS akan naik pangkat pada April 2020 nanti.

 

Pewarta : PPID BKD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 06 Februari 2020 22:38

Biro P2E Gelar Finalisasi Penginputan DPA APBD

MAKASSAR – Biro Pengendalian dan Pembangunan Ekonomi (P2E) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menggelar acara finalisasi penginputan Dana Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo ke dalam Aplikasi e-monep TA 2020 yang berlangsung di Hotel Fourpoint Makassar, 5-6 Februari 2020.

Asisten I Setdaprov Gorontalo, Syukri Botutihe dalam arahan pada hari kedua kegiatan meminta Sekretaris dan Kasubag program di masing-masing OPD harus mengontrol setiap anggaran kegiatan yang sudah terserap sesuai dengan rencana kegiatan.

“Kegiatan penginputan ini setiap opd dapat mempercepat realisasi baik fisik dan keuangan agar dalam rapat rapat evaluasi dengan pimpinan tidak ada lagi yang beralasan salah input dan lain halnya berhubungan teknis khususnya dalam penginputan,” ungkap Syukri.

Syukri menambahkan agar PNS tidak lagi berharap kepada PTT untuk melakukan penginputan. Ia menyebut masing-masing telah memiliki anjab sebagai staf entri.

Terdapat 23 OPD yang sudah menyampaikan target minimal penginputan e-monep. Kegiatan ini dilaksanakan hingga Kamis (06/02/2020).

 

Pewarta : PPID Penghubung Makassar

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Memasuki musim tender proyek pemerintah tahun 2020, Gubernur Gorontalo Rusli meningatkan kepada semua pemangku kepentingan di daerah untuk tidak melayani oknum kontraktor yang membawa-bawa nama pejabat. Ia memastikan tidak ada yang boleh menggunakan namanya dengan dalih keluarga, tim sukses atau kerabat dekat.

“Jadi kalau ada kontraktor yang bawa nama saya, nama pak wagub, pak sekda untuk mendapatkan proyek jangan dilayani. Sekali lagi jangan dilayani. Tidak ada namanya keluarga, tim sukses atau apapun itu,” ucap Rusli, Kamis (6/2/2020).

Lebih lanjut Rusli menjelaskan, saat ini semua proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Semua orang berhak untuk ikut tender proyek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Intinya jalankan sesuai prosedur yang ada. Kalau memang memenuhi syarat berarti berhak, kalau enggak yaa enggak. Selebihnya kalau ada yang bawa-bawa nama saya atau siapapun jangan dipercaya,” tegasnya.

Ia berharap kepada Biro Pengadaan untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dlm proses lelang. Tim teknis pengadaan tidak main-main dalam setiap prosesnya. Menurut Rusli, semua pihak punya hak untuk menawar semua paket lelang secara prosedural dan sesuai aturan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengintensifkan lelang dan pekerjaan fisik awal tahun. Tujuannya agar pekerjaan fisik dan realisasi anggaran tidak menumpuk di pertengahan atau akhir tahun.

Pertanggal 31 Januari 2020 kemarin, sudah ada 12 OPD yang melakukan proses lelang dengan total 31 paket. Tujuh paket dalam proses tender, tujuh paket sudah tahap kontrak. 14 paket sedang dalam proses review dan tiga sisanya masih dalam bentuk draft.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Gorontalo mendatangani Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas yang disaksikan langsung oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Masran Rauf, Kamis, (6/2/2020). Penandatanganan ini dirangkaikan pula dengan rapat rutin penguatan program dan kegiatan Biro Humas dan Protokol.

Dalam arahannya Masran mengungkapkan perjanjian kinerja ini sebagai suatu bentuk komitmen bersama mulai dari staf hingga pejabat. Penandatanganan juga sebagai bentuk dari tanggung jawab kinerja yang akan dilaksanakan selama setahun kedepan.

“Saya kemarin juga sudah menandatangani pakta integritas yang disaksikan oleh pak Sekda, jadi hari ini teman-teman pejabat administrator dan pegawas juga harus melakukannya. Artinya apa? Ini merupakan satu momentum untuk memulai kinerja kita dengan penuh tanggung jawab, karena kita sudah sama-sama berkomitmen. Jadi jaga integritas teman-teman karena ini adalah hal mutlak yang harus dipertanggung jawabkan,”kata Masran

Masran menambahkan kinerja Biro Humas dan Protokol merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan, karena pada umumnya berhubungan langsung dengan kegiatan pimpinan. Untuknya hubungan erat antar pejabat dan staf maupun PTT merupakan satu bagian penting dalam mewujudkan keberhasilan kinerja Humas dan Protokol.

“Jadi kita adalah satu bagian, Kabag tanpa Kasubag dan staf tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi saya sebagai Kepala Biro, tanpa bantuan teman-teman saya juga tidak bisa melakukan apa-apa, karena biro humas protokol merupakan satu kesatuan,” tambah Mantan Kabag Protokol ini

Diakhir arahannya Masran berpesan sebagai bagian yang berhubungan langsung dengan pimpinan, handphone teman-teman humas dan protokol untuk terus aktif. Karena menurutnya, perintah yang dilakukan tak melulu bertatap muka, melainkan bisa dimana saja kapan saja melalui komunuikasi seluler.

“HP saya saja aktif 1×24 jam, karena memang intruksi pak gubernur kepada pimpinan OPD harus selalu mengaktifkan HP. Untuknya saya ingin teman-teman juga selalu mengaktifkan HP, karena kinerja kita berkaitan langsung dengan pimpinan, apa-apa pasti yang dihubungi humas dulu. Misalnya berhubungan dengan berita website, berita radio, tentatif pimpinan, semua setiap saat harus kita maksimalkan dan caranya adalah berkomunikasi,” tandasnya.

 

Pewarta : Ecyn - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama