>

MANADO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan 1 unit mobil operasional kepada Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang bertempat di Makodam XIII, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (27/6/2019).

Penyerahan mobil jenis Fortuner 4X2 A/T TRD itu ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan secara simbolis kunci mobil. Mobil pabrikan Toyota tahun 2019 itu diharapkan bisa mendukung operasional jajaran TNI.

 “Mobil ini mungkin nilainya tidak ada apa apanya dengan kendaraan operasional Pak Jenderal yang saya lihat cukup mewah. Tapi inilah kesanggupan kami dan apresiasi kami untuk jajaran TNI,” kata Rusli Habibie.

Rusli Habibie menilai peran TNI sangat baik dalam menjaga keaman dan ketertiban khususnya saat Pemilu 2019 lalu. Semua tidak terlepas dari komunikasi dan sinergitas yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Polri dan unsur Forkopimda lainnya.

“Terima kasih atas kerjasama dan sinergitas selama ini dalam mengawal ketahanan pangan di Gorontalo. Mulai dari percetakan sawah baru, distribusi pupuk dan benih yang melibatkan jajaran Babinsa,” sambung Rusli Habibie.

Sementara itu, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang selama ini terbangun dengan pemerintah daerah. Ia menilai pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Gorontalo banyak membantu tugas fungsi TNI khususnya dalam hal karya bakti, penyediaan lahan, operasional kendaraan bahkan operasional prajurit TNI yang bertugas sebagai Babinsa.

“Ada satu Pak Gubernur yang perlu kita laporkan ke Pak KASAD, ada bantuan operasional para Babinsa yang di Provinsi lain tidak ada. Bukan anggarannya yang besar tapi apresiasi dari pemerintah kepada Babinsa yang patut kami apresiasi,” puji Jenderal Bintang Dua itu.

Selain dihadiri oleh Gubernur Gorontalo dan pimpinan OPD, pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, Bupati Boalemo Darwis Mooridu dan Wakil Bupati Pohuwato Amin Haras.Daerah lain seperti Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo masing-masing mengutus Sekretaris Daerah.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

YOGYAKARTA – Provinsi Gorontalo kembali mengukir prestasi yang membanggakan dengan menjadi daerah yang mendaapt 2 penghargaan dari Pemerintah Pusat.

Dau penghargaan datang dari Badan Kepegawaian Negara Regional XI dengan diraihnya dua kategori, yaitu kategori Pengelolaan Manajemen Aparat Sipil Negara (ASN) dan kategori Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

Dalam kategori Pengelolaan Manajemen ASN, Provinsi Gorontalo berhasil mendapatkan juara 2, dan di kategori Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, Gorontalo juga berada di posisi kedua.

Penghargaan BKN Regional XI Choice Awards diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dari Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN Haryono Dwi Putranto, pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian, Rabu (26/6/2019) yang berlangsung di hotel New Saphir, Yogyakarta.

Darda Daraba mengungkapkan, diraihnya dua kategori penghargaan dari BKN Regional XI sebagai bukti dan pengakuan akan manajemen kepegawaian Provinsi Gorontalo yang sudah sesuai aturan yang berlaku.

” Ini buktinya bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, kita sudah dianggap telah masuk pada tahap manajemen yang sudah sesuai aturan yang berlaku,” jelas Darda.

Dalam BKN Awards ini, untuk tingkat provinsi terdiri dari dua kategori yaitu kategori pengelolaan manajemen ASN dan kategori pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
Sementara untuk tingkat kabupaten/kota ada 4 kategori.

Pewarta : Nova/Asriani- Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Rencana pembangunan Sekolah Calon Bintara (Secaba) yang digagas Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai memasuki tahap yang lebih serius. Dua daerah, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo kabarnya bersedia menghibangkah lahan untuk mendidik calon prajurit TNI AD tersebut.

Hal tersebut terungkap pada jamuan makan malam antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang di RM Angelato, Kota Gorontalo, Selasa (25/6/2019).

“Kita minta waktu ketemu KSAD, beliau punya waktu setelah tanggal 28 (Juni). Kita akan bawa surat dari Bupati Pohuwato dan Bupati Gorontalo yang menyatakan kesiapannya untuk penyediaan lahan,” kata Rusli Habibie.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato rencananya siap menghibahkan lahan seluas 150 hektar, sementara Pemkab Gorontalo lebih kurang 100 hektar. Dua lahan tersebut menunggu persetujuan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Rusli Habibie meyakini ketersediaan lahan bisa menjadi jalan lolosnya usulan pembangunan Secaba di Gorontalo. Terkait dengan pembangunan fisiknya, ia berharap ada kerjsama dan sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pihak swasta untuk bisa mewujudkannya.

“Kayak SPN (Sekolah Polisi Negara) kan begitu (dibangun dengan urunan semua pihak), akhir jadi sekarang. Kalau itu ada kan bayangkan bisa mendidik anak-anak kita jadi bintara lalu mereka kerja di sini, itu kan bagus,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang. Pihaknya yang mengaku sudah meninjau kelayakan calon lahan, tinggal menunggu keputusan dari Markas Besar TNI.

“Kita sudah lihat lahannya, Gubernur juga sangat mendukung. Kita lihat ke depan karena ini kan bertahap. Mungkin sekarang lahan dulu, tahun depan kita ajukan anggarannya,” jelas perwira bintang dua ini.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka, Mayjen TNI Tiopan Aritonang sangat terkesan dengan sinergitas dan kekompakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kekaguman itu diungkapkan dan terlihat pada jamuan makan malam yang digelar di RM Angelato, Kota Gorontalo, Selasa (25/6/2019). Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengundang Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Kapolda Gorontalo Birgjenpol Rachmad Fudail, Kepala BIN Daeng Rosada untuk makan malam.

Di tempat yang sama hadir Direktur Bela Negara Brigjen TNI Tandyo Budi Revita hadir di Gorontalo. Nampak juga Danrem 133/NW Kolonel Czi Arnold Ritiauw dan Dandim, Letkol Inf. Alan Surya Lesmana serta Danlanal Gorontalo Letkol (L) Tonny Sundah.

“Sinergitasnya di sini bagus. Buktinya Pemilu berjalan aman, itu kan salah satu bentuk sinergitas,” kata Mayjen TNI Tiopan Aritonang.

Secara khusus Mayjen TNI Tiopan Aritonang mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota yang telah membantu terwujudnya 2 satuan baru TNI AD yakni Kodim di Pohuwato dan Gorontalo Utara.

“Gubernur sangat proaktif, dulu Kodim hanya satu, sekarang sudah tiga. Pak Rusli Habibie mau minta lagi Kodim Bone Bolango, Boalemo dan Kabupaten Gorontalo. Harapan saya mungkin 6 kabupaten/kota di sini 100 persen punya Kodim,” ujar Mayjen TNI Tiopan Aritonang.

Di tempat yang sama, Gubernur Rusli menyebut sinergitas ini sangat penting untuk daerah. Ia menilai hubungan harmonis tidak saja berdampak pada keamanan dan ketertiban daerah, tapi juga menimbulkan ketentraman di masyarakat.

“Kalau kita kompak dan bersinergi, insyaallah rakyat juga menilai baik dan merasa senang. Oh gubernur dengan Pangdam bagus, dengan Kapolda bagus. Tapi kalau kita di atas nggak kompak, yang di bawah juga akan goyang,” kata Rusli Habibie.

Sejak menjabat sebagai Gubernur Gorontalo tahun 2012 lalu, Gubernur Rusli Habibie dikenal sangat proaktif membangun sinergitas tidak saja dengan TNI dan Polri, tetapi juga kejaksaan, pengadilan tinggi, BIN, serta instansi vertikal di daerah.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki menanggapi dingin kritik yang disampaikan oleh para aktivis LSM dan politisi di sejumlah media.

Mereka mempersoalkan rencana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) yang dinilai menyalahi aturan. Selain itu mekanisme pembiayaan selama 20 tahun dinilai akan membebani APBD.

“Kalau memang ada yang tidak yakin atau meragukan mekanisme ini saya sarankan sebaiknya crosscheck langsung ke kementerian terkait yang ada di kantor sekretariat bersama. Soal pedoman teknis KPBU ada di Bappenas, pembayaran AP itu ada di Kementrian Dalam Negeri, perusahaan mana yang yang akan menjadi badan usaha pelaksana mekanisme pengadaannya itu di LKPP,” kata Budiyanto Sidiki, Selasa (25/6/2019).

Pihaknya merasa tidak perlu membalas setiap kritikan atau penolakan yang disampaikan melalui media.

Menurutnya setiap orang bisa punya persepsi yang berbeda tentang KPBU RS Ainun. Budiyanto Sidiki  hanya memastikan bahwa mekanisme yang selama ini ditempuh oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan semua Kementerian dan Lembaga terkait dengn KPBU RS Ainun.

Aturan yang dimaksud tersebut yakni kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Aturan itu diatur secara lebih teknis dalam Permen PPN/Bappenas nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastuktur.

Ada juga Peraturan Kepala LKPP nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Dalam Penyediaan Infrastruktur, PMK Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Permendagri nomor 96 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur di Daerah.

“Pada prinsipnya pemerintah menghargai setiap pendapat yang ada. Itu sah-sah saja, tapi jika berbicara soal aturan dan bagaimana KPBU ini berproses sebaiknya langsung mengecek ke kementrian terkait. Prosesnya terbuka dan semua bisa mengetahui,” ujar Budiyanto Sidiki.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 12 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Selasa (25/6/2019).

Dua dari pejabat yang dilantik berdasarkan mekanisme lelang jabatan, sementara 10 sisanya digeser dari jabatan lama.

Dua nama yang diakomodir berdasarkan lelang jabatan yakni Sila Botutihe yang sebelumnya menjabat Plt Kadis Pangan dilantik menjadi Kadis Pangan Definitif, serta Zukri Surotinojo dari Karo Umum kini menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Huzairim Roham yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur digeser jadi Kepala Badan Keuangan. Posisinya diganti oleh Iswanta yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum. Asisten Administrasi Umum yang baru dijabat oleh Sukril Gobel yang sebelumnya dipercaya sebagai Kaban Keuangan.

Sutrisno yang sudah 8 tahun duduk sebagai Kadis Perikanan dan Kelautan sekarang dipercaya sebagao Staf Ahli Gubernur. Ia diganti oleh Husen Hasni yang sebelumnya menjabat Kadis PNM, ESDM, Nakertrans. Posisi Husen Hasni digantikan oleh Bambang Trihandoko yang sebelumnya menjabat Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Faizal Lamakaraka yang sebelumnya menjabat sebagai Kakan Satpol PP menduduki jabatan baru sebagai Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nancy Lahay digeser ke Staf Ahli dan posisinya sebagai Kadis Pariwisata digantikan oleh Rifli Katili yang sebelumnya menjabat Kadis Kominfo. Asri Banteng yang sebelumnya duduk sebagai Staf Ahli diberi amanah sebagai Kadis Kominfo.

Gubernur Rusli dalam arahannya menyebut pelantikan pejabat seperti ini adalah hal yang biasa dalam birokrasi. Setiap orang harus siap dilantik dan diberhentikan dari jabatannya sesuai kebutuhan dan dinamika organisasi.

 “Jabatan ini adalah amanah. Tidak usah dikejar-kejar, tidak harus dicari-cari tetapi murni merupakan kebijakan dari pimpinan untuk memberikan tugas dan tanggungjawab kepada kita. Hari ini kalian dilantik hari ini juga kalian melaksanakan tugas. Bersedia juga mungkin besok atau lusa ada mutasi lagi karena ini ada dinamika yang selalu berubah ubah sesuai dengan kebutuhan, jabatan dan keahlian yang kalian miliki,” tegasnya.

Rusli menegaskan kepada para pejabatnya untuk senantiasa berinovasi dan membangun kebersamaan dengan pejabat dan staf lain. Ia berharap setiap OPD kompak, jauh dari saling fitnah dan menjelek-jelekkan antar sesama.

“Tidak ada yang sempurna. Saya hanya mencari yang ideal, menghampiri sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Jadi laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tanggungjawab kita besar, dan hindari perbuatan tercela,” pintanya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terus dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dan Kementarian Pariwisata dalam pengembangan sekotor pariwisata di daerah. Salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan pelatihan dasar kepada para guru SMA/SMK se Provinsi Gorontalo terkait dunia pariwisata.

Kegiatan yang dilaksnakan di gedung Grand Palace Convention Center, Selasa (25/6/2019) tersebut di buka oleh Sekda Provinsi Gorontalo, Darda Daraba dengan menghadirkan narsumber dari Kementerian Pariwisata RI.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Nancy Lahay mengatakan, guru dan sekolah itu tidak bisa dipisahkan. Semua bidang tentu membutuhkan guru sebagai dasar pengembangan, termasuk pariwisata. Melalui perannya sebagai tenaga pendidik, guru diharapkan mampu mencetak SDM yang profesional, yang mampu mengembangkan potensi pariwisata di Gorontalo.

“Multiplier effect dari pariwisata itu sangat luas sekali. jadi semua stakeholder harus terlibat didalamnya termasuk guru-guru,” kata Nancy.

Nancy mengungkapkan, potensi pariwisata Gorontalo tidak kalah dari daerah lain, hanya memang yang harus disadari potensi pariwisata kurang terekspos dan SDM yang ada untuk mengekspos semua potensi yang ada di Gorontalo masih sangat minim, begitu juga belum adanya kesadaran masyarakat akan pariwisata itu sendiri.

“Kami berharap melalui tangan-tangan bapak ibu guru bisa melanjutkan apa yang menjadi program Dinas Pariwisata maupun program Kementerian pariwisata. Sehingga generasi muda kita lebih sadar wisata. Sadar wisata bukan hanya memanfaatkan potensi yang ada tetapi sadar wisata juga untuk menjaga lingkungan ada di tempat wisata, karena prinsip pariwisata itu semakin dilestarikan semakin mensejahterakan,” harap Nancy.

Sementara itu, Sekda Darda Daraba memberikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sangat konsisten.

“Sebelumnya saya buka kegiatan pelatihan dasar goes to school untuk siswa SMA/SMK sekarang gurunya yang dapat pelatihan. Kalau guru dengan siswanya kita bekali dengan pelatihan kepariwisataan ini sangat luar biasa untuk memajukan sektor pariwisata daerah kita,” ungkap Darda

Kita tahu bersama, sampai saat ini sektor pariwisata yang menjadi garda terdepan dalam meningkatkan perekonomian secara nasional maupun daerah. di Gorontalo sendiri sektor pariwisata merupakan salah satu dari delapan program unggulan bapak gubernur dan wakil gubernur . Oleh sebab itulah menurutnya tepat sekali kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan kali ini digelar.

“Jika semuanya ini didukung dengan SDM yang memadai tentunya promosi untuk peningkatan kunjungan wisata di Gorontalo akan semakin baik,” tandasnya.

Pewarta: Nova

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Demi memantapkan profesionalitas pengelolaan kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus tata cara pemberian cuti PNS dillingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Selasa, (25/6/2019) yang berlangsung di Balroom Maqna Hotel, Kota Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut, Syukri Botutihe selaku Asisten I yang juga menjabat sebagai PLT Kepala BKD menyampaikan sosialisasi ini sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) nomor 30 Tahun 2019. Dimana diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pengelola kepegawaian disetiap OPD untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada.

“Utamanya memang diperlukan usaha terus menerus guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap dan perilaku pegawai yang memang harus selalu ditingkatkan, diantaranya melalui kegiatan seperti ini,” kata Syukri

Sementara itu kepala Bidang Pembinaan dan Sekertariat Korpri Gahtan Dokliwan dalam laporan kegiatannya menyampaikan sosialisasi ini dinilai amat penting utamanya terkait pemberian cuti kepada PNS yang sesuai dengan peraturan kepala BKN nomor 24 tahun 2017. Dimana cuti tersebut terdiri dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti diluar tanggungan negara

“Untuknya kenapa sosialisasi ini sangat penting. Agar nantinya bisa menjamin keseragaman dan tertib administrasi dalam tata cara pemberian cuti kepada kita sebagai Pegawai Negeri Sipil,” tuturnya

Hal senada juga diutarakan oleh Wulandari Hasiru Kasubid Kesejahteraan Pegawai, terkait sosilisasi ini pihak BKD sengaja mengundang perwakilan guru-guru yang menurutnya paling penting untuk mengetahui sosialisasi ini, agar terlaksannya pengelolaan kepegawaian yang baik secara optimal khususnya dalam hal pemberian cuti PNS dan penyusunana SKP PNS

“Beberapa hari yang lalu juga kami dari BKD sudah melakukan sosialisasi di sekolah – sekolah guna memberikan arahan terkait PP nomor 30 Tahun 2019 ini dan hari ini sosilisasi kembali digelar dengan menghadirkan langsung Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor BKN regional XI Manado bapak Kahrudin sebagai narasumber,” tutupnya.

Sosialisasi tersebut diikuti kurang lebih 140 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Pengelola Kepegawaian diseluruh OPD/Instansi terkait dan juga perwakilan Kepala Tata Usaha atau Pengelola Kepegawaian se SMA/SMK se Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Echin

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KWANDANG – Komandan Korem 133/Nani Wartabone Kolonel Arnold Ritiauw mengungkapkan rasa terima kasihnya atas hadirnya Korem dan 2 Kodim baru di Provinsi Gorontalo yang merupakan inisiasi Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

“Saya atas nama Komandan Korem dan warga Korem mengucapkan terima kasih karena Gubernur sangat perhatian kepada TNI khususnya Angkatan Darat. Dari beliaulah sudah lahir beberapa satuan baru. Pertama Korem, yang kedua, 2 Kodim ini. Semua ini atas inisiasi beliau,” kata Kol Arnold Ritiauw saat peresmian Markas Kodim 1314/Gorontalo Utara di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (25/6/2019).

Arnold menilai dukungan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sangat berarti hingga berhasil terwujud Korem dan 2 Kodim yang akan segera diikuti pembangunan beberapa koramil.

“Saya melihat Pak Rusli Habibie ingin sekali memajukan Gorontalo, terutama kaum mudanya,” ujar Arnold Ritiauw.

Danrem 133/Nani Wartabone ini juga berharap ada putra-putri Gorontalo yang bisa menjadi Komandan Kodim atau Komandan Korem nantinya.

Hadirnya Kodim 1314/ Gorontalo Utara ini kata Arnold Ritiauw bisa berguna untuk meningkatkan efisiensi rentang kendali, sehingga kesiapsiagaan satuan jajaran TNI Angkatan Darat yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo, semakin cepat dan optimal dan dapat lebih cepat merespon setiap kontijensi yang mungkin terjadi.

Kodim 1314/ Gorontalo Utara yang berada di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang ini melengkapi 2 Kodim sebelumnya yaitu Kodim 1304/Kota Gorontalo dan Kodim 1313/Pohuwato.

Kodim 1314/ Gorontalo Utara membawahi 8 koramil yaitu Koramil Telaga, Koramil Limboto, Koramil Batudaa, Koramil Tibawa, Koramil Boliyohuto, Koramil Kwandang, Koramil Atinggola, dan Koramil Sumalata.

 

Pewarta : Asriani- Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

KWANDANG  – Markas Kodim 1314/Gorontalo Utara diresmikan dengan ditandai pembukaan selubung papan nama dan juga pengguntingan pita oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie yang disaksikan Danrem 133/Nani Wartabone Arnold Ritiauw, Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin dan sejumlah pejabat, di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo, Selasa (25/6/2019).

Dengan diresmikannya Kodim 1314/Gorontalo Utara, Gubernur Rusli Habibie mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya atas keberhasilan pembangunan sarana dan fasilitas hingga beroperasinya secara resmi institusi militer ini.

Menurutn Rusli Habibie, adanya Kodim yang baru ini menggambarkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan TNI Angkatan Darat untuk membangun markas Kodim dan juga mengembangkan markas Koramil di tiap kecamatan.
”Pada prinsipnya kami sangat mendukung demi masyarakat,” jelas Rusli.

Rusli mengutarakan, dengan lahirnya Korem 133/Nani Wartabone langsung melahirkan 2 Kodim.

“Sekarang tinggal bagaimana pemuda Gorontalo ingin masuk tentara. Saya berharap mereka bisa menempati posisi-posisi strategis,” kata Rusli Habibie.

Pada peresmian ini juga dilakukan penandatanganan berita acara pemisahan personil, materiil, dan aset dari Dandim 1304 Gorontalo kepada Plh Kasdim 1314/Gorontalo Utara dan juga dilakukan penyerahan mobil dinas Kasdim dari Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin ke Danrem 133/Nani Wartabone Kol Arnold Ritiauw.

Markas Kodim 1314/ Gorontalo Utara dibangun sejak akhir 2017 dengan luas kurang kawasan lebih dari 3 hektar. Markas ini dilengkapi dengan gedung utama dua lantai, rumah dinas dan juga akan dibangun beberapa fasilitas pendukung.

Kodim 1314/Gorontalo Utara berada di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang ini melengkapi 2 Kodim sebelumnya yaitu Kodim 1304/Kota Gorontalo dan Kodim 1313/Pohuwato.

Kodim 1314/Gorontalo Utara membawahi 8 koramil yaitu Koramil Telaga, Koramil Limboto, Koramil Batudaa, Koramil Tibawa, Koramil Boliyohuto, Koramil Kwandang, Koramil Atinggola, dan Koramil Sumalata.

Pewarta : Asriani - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo