>

Displaying items by tag: PPID Humas

GORONTALO – Penasehat Hukum (PH) Pemerintah Provinsi Gorontalo, Suslianto memastikan pemberhentian anggota DPRD Kota Gorontalo berinisial RT tidak perlu adanya usulan partai politik (Parpol).

Hal itu disampaikannya usai sidang lanjutan pemeriksaan saksi ahli terkait gugatan Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo, tentang pemberhentian RT sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (20/2/2020).

“Pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pihak penggugat itu adalah tidak adanya usulan dari partai politik dalam pemberhentian ini. Ahli sudah menjelaskan, terkait dengan pemberhentian yang menjadi objek sengketa itu tidak mutlak, tidak perlu ada usulan dari partai politik,” ujar Suslianto.

Menurut Suslianto, saksi ahli dari pihaknya telah menerangkan dengan jelas tentang prosedur pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ahli secara terang dan jelas menerangkan bahwa pemberhentian ini didasarkan adanya status dari seorang anggota DPRD, RT yang telah berstatus sebagai terpidana, itu jelas. Jadi, semua proses persidangan sudah selesai, tinggal dua minggu agenda sidang mengajukan kesimpulan setelahnya hakim akan memutuskan soal perkara ini,” tambahnya.

Sementara Dr. Sukotjo, pakar Hukum Tata Negara yang dihadirkan sebagai saksi ahli dari Pemerintah Provinsi menyampaikan bahwa usulan partai politik, itu diatur dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun Tahun 2018. Menurutnya, dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa Gubernur bisa memberhentikan anggota DPRD jika tidak ada usulan dari Walikota, Pimpinan Dewan, dan Partai Politik.

 “Idealnya, partai politik itu mengusulkan. Namun, kalau partai politik tidak mengusulkan, Gubernur bisa memberhentikan. Partai politik itu pun hanya punya waktu 7 hari dalam mengusulkan. Kalau dalam waktu 7 hari tidak mengusulkan, bisa ditinggal, itu tidak mutlak,” jelas Dr. Sukotjo.

Dr. Sukotjo menambahkan terkait kesesuasian prosedur pemberhentian RT dan peraturan perundang-undangan itu adalah wewenang majelis hakim. Ia sebagai ahli hanya memberikan kesaksian sesuai dengan kompetensi dan peraturan yang berlaku.

“Hanya saja, usulan partai itu tidak mutlak. Ketika terbukti adanya tindakan pidana, pemberhentian anggota DPRD itu tidak perlu usulan parpol. Namun, Gubernur bisa memberhentikan kalau tidak ada usulan. Kalau Gubernur lagi tidak memberhentikan, maka Menteri Dalam Negeri yang akan memberhentikan,” tandasnya.

Seperti diketahui pemberhentian RT sebagai anggota DPRD berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1174K/PID.SUS/2018. RT terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea. Ia diharuskan menjalani hukuman badan selama enam bulan dan denda Rp1 Miliar.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie minta pemetaan tenaga guru sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disampaikannya pada pembinaan guru-guru SMA sederajat se Provinsi Gorontalo. Sebanyak 65 orang perwakilan guru hadir di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (20/02/2020).

“Tolong di mapping semua. Satu daerah itu berapa kebutuhan gurunya. Jangan terfokus cuma di satu tempat. Disebar penempatannya, agar merata. Supaya tidak ada lagi kejadian Kepala Sekolah merangkap guru merangkap pengelola keuangan merangkap tata usaha. Jangan seperti itu,” ungkap Rusli.

Hal ini juga berkaitan erat dengan mutasi para guru. Rusli menegaskan bagi guru yang akan mutasi harus memperhatikan kebutuhan guru di sekolah tujuan mutasinya.

“Saya tidak mau lagi ada guru yang pindah ke struktural, tidak boleh. Kalau ada yang mau masuk ke Gorontalo dari Gorut, Pohuwato mau masuk kesini boleh. Tapi kalau guru kita mau ke struktural tidak boleh,” tegas Rusli.

Ditempat yang sama Kepala Bidang Mutasi BKD Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni Daeng Matona menyebut ada tiga hal yang menjadi pertimbangan untuk mutasi Guru. Pertama perubahan kurikulum di sekolah lamanya.

“Ada beberapa sekolah yang jurusannya dihapus, otomatis mata pelajarannya hilang sementara dia sudah di sertifikasi. Jadi kita pindahkan dia ke sekolah yang ada mata pelajaran yang diampu tersebut,” kata Sri Wahyuni.

Pertimbangan kedua lanjut Sri Wahyuni adalah penyesuaian jumlah jam mengajar. Ia menambahkan, setiap guru memiliki standar minimal 24 jam mengajar. Jika jumlah itu tidak terpenuhi maka guru tersebut akan dipindahkan ke sekolah yang memenuhi jumlah jam mengajar.

“Pertimbangan selanjutnya adalah guru yang masih dalam masa pembinaan. Guru yang terjerat kasus seperti penyalahgunaan dana sekolah, perselingkuhan ataupun guru yang terdeteksi menyebarkan paham radikal, maka dia harus dipindahkan setelah sebelumnya di bina dulu,” tutup Sri Wahyuni.

Sebanyak 74 guru SMA sederajat se Provinsi Gorontalo yang direncanakan mutasi. Mutasi akan dilakukan setelah SK Mutasi keluar dan ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil langkah pascaperistiwa terbakarnya lahan tebu milik PT Pabrik Gula Gorontalo (PGG) yang diduga sengaja dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Menurut Asisten Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo Sutan Rusdi, Gubernur memberikan arahan agar segera mengambil langkah-langkah terkait pengamanan untuk sisa lahan yang ada.

”Itu akan dibahas nanti dalam rapat bersama Forkopimda,” ujar Sutan Rusdi seusai mendampingi Gubernur Gorontalo saat audiens bersama PT Pabrik Gula Gorontalo di rumah dinas gubernur, Rabu (19/2/2020).

Sutan Rusdi mengutarakan direncanakan Kamis pagi akan dibahas kejadian ini bersama pihak terkait yang ada dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

” Besok pagi kita bahas kemungkinan terjadi inflasi untuk gula,” jelas Sutan.

Sementara itu, Deputi Manager PT Pabrik Gula Gorontalo Suryanto menyatakan, saat ini stok gula hanya tinggal seribuan ton.

“Sisanya tinggal seribuan ton stoknya. Padahal kebutuhan disini saja (Gorontalo), sebulan 1500 sampai 2000 ton. Otomatis itu belum termasuk dari provinsi lain, dari Manado Sulawesi Utara, Sulawesi Barat,” jelas Suryanto.

Menurut Suryanto dengan adanya kebakaran lahan tebu seluas 560 ha, diperkirakan gula yang harus diimpor sebanyak 50 ribu ton.

“(Lahan) yang siap hanya ada beberapa, kalau kita tebang, katakanlah 2 bulan, kita dapat 1500 an (ton),” jelas Suryanto. Untuk memulihkan kondisi pasca kebakaran lahan, ia mengatakan dibutuhkan waktu setahun lagi.

Kejadian terbakarnya lahan tebu ini kata Suryanto, mengakibatkan kerugian sebesar Rp40 miliar. Belum lagi kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat karena tidak mendapatkan upah tebang pohon tebu. Tenaga tebang di PG antara 2500 sampai 4000 orang.

“Kalau tidak dibakar sudah dapat upah tebang Rp3,5 miliar bersama truknya Rp1,6 miliar. Sudah ada 5 miliar lebih kehilangan,” ucap Suryanto.

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie secara resmi diundang Lembaga Adat Kabupaten Pohuwato untuk menghadiri pemberian gelar adat Pulanga kepada Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga. 

Undangan gubernur ini disampaikan secara langsung oleh jajaran lembaga adat Pohuwato, yang datang langsung ke Rumah Jabatan Gubernur, Rabu, (19/2/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Rusli mengaku mengapresiasi cara lembaga adat Pohuwato, yang sudah menjalankan mekanisme pemberian gelar adat kepada Bupati Pohuwato sebagaimana mestinya. Menurutnya, pertemuan seperti ini harusnya yang dilakukan jika itu berkaitan dengan pemberian gelar adat kepada seseorang.

“Saya berterimakasih kepada pemangku adat yang sudah jauh jauh dari Pohuwato, mengundang saya secara langsung dan meminta pendapat saya. Jadi walaupun zaman sudah canggih dengan segala teknologi, ada sms, android WA, undangan kertas, tetap kalau bicara pemberian gelar adat, seharusnya kita saling tatap muka, kita bicarakan,” kata Rusli.

Gubernur selaku pemegang gelar adat Tauwa lo Hunggia (pemimpin yang rela berkorban, demokratis dan familiar) di negeri serambi madina ini, tak lupa memberikan nasehat kepada para lembaga adat Pohuwato, untuk memberikan gelar adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jangan prosesi adat dijadikan sebagai alat politik, komersil dan lain lain. Jangan dikurangi dan ditambah tambah, kembalikan proses adat tersebut sesuai dengan ketentuan adat sebenarnya.Pemberian adat adalah hal yang sakral, saya rasa bapak bapak sebagai dewan adat yang lebih paham,” paparnya.

Pulanga sendiri adalah pemberian Gelar Adat oleh Dewan Lembaga Adat Gorontalo bersama Lembaga Adat 5 Kerajaan kepada seorang Putra Gorontalo yang dianggap terbaik atas jasanya membangun daerah.

 

Pewarta : Ecin/Any - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk mengikuti dan menyukseskan sensus penduduk dalam jaringan atau online.

Hal itu disampaikannya usai mengisi kuisioner mandiri Sensus Penduduk online yang digagas oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, di Rumah Jabatan Sekdaprov, Rabu, (19/02/2020).

“Maknanya supaya dalam waktu dekat seluruh penduduk di Gorontalo ini bisa tercatat dalam sensus penduduk melalui BPS Provinsi Gorontalo,” kata Sekda Darda.

Darda menambahkan sesuai dengan tagline sensus BPS “Mencatat Indonesia”, pencatatan penduduk secara mandiri ini bisa menghasilkan data rill dari seluruh penduduk. Tidak hanya di Provinsi Gorontalo, tapi juga seluruh Indonesia.

“Sekali lagi kami atas nama pemprov, khususnya Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo sangat mendukung ini, dan mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya ASN tentunya kita harus tercatat di dalam sensus penduduk 2020 ini,” tambahnya.

Kepala BPS Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati menambahkan, Sensus Penduduk secara online akan berlangsung dari tanggal 15 Februari 2020 hingga 31 Maret 2020. Bagi masyarakat yang tidak dapat melakukan sensus secara online, ia mengimbau untuk dapat berpartisipasi melalui Sensus Penduduk wawancara yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020.

“Kita bantu nanti. Kita juga ada relawan dari mahasiswa yang peduli terhadap program nasional ini yang siap membantu mendata masyarakat,” imbuhnya.

Untuk pelaksanaan Sensus Penduduk secara online dapat diakses melalui situs sensus.bps.go.id. Adapun dokumen kependudukan yang perlu disiapkan yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Nikah, serta Akta Cerai.

 

Pewarta : Nova/Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO – Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) menyosialisasikan penerimaan calon taruna perguruan tinggi Kementrian Perhubungan. Sosialisasi di Gedung Bele Li Mbui Kota Gorontalo pada Rabu (19/02/2020) ini diikuti oleh siswa SMA/SMK di Provinsi Gorontalo.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dalam sambutannya pada kesempatan tersebut meminta seluruh peserta sosialisasi dapat memanfaatkan kesempatan ini. Hal ini menurutnya untuk meningkatkan kompetensi SDM perhubungan yang ada di Provinsi Gorontalo.

“Hal ini menjadi perlu untuk meningkatkan kompetensi SDM transportasi di darat, laut maupun udara agar dapat setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Sebab untuk menjawab tantangan kedepan keberlangsungan pembangunan di bidang perhubungan sangat ditentukan oleh SDM itu sendiri.

Darda melanjutkan, penerimaan calon taruna ini merupakan upaya kerja keras pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Kementrian Perhubungan melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan sejak tahun 2018. Olehnya, keseriusan dari para calon taruna di Provinsi Gorontalo menjadi hal yang paling menentukan.

“Setiap tahun ajaran dibutuhkan 30 orang. Namun dalam proses seleksinya, formasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh siswa-siswa di Gorontalo disebabkan oleh kurangnya minat dan belum terpenuhinya passing grade yang ditetapkan oleh Kemenhub,” lanjut Darda.

Di tempat yang sama, Kepala Pusat BPSDMP Suharto dalam paparannya menyampaikan ada tiga program studi yang dibuka dalam seleksi penerimaan ini. Rinciannya, Pendidikan Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Pendidikan Transportasi Laut, dan Pendidikan Transportasi Udara.

 “Kriteria umum calon pendaftar diantaranya berbadan sehat, bebas narkoba, tidak bertato, tidak sedang menjalani hukuman atau pidana, dan masih banyak lagi kriteria atau syarat-syarat yang bisa dilihat langsung di website kami,” ungkapnya.

Informasi lebih lanjut bisa mengunjungi website Sipencatar.dephub.go.id.

 

Pewarta : Nova/Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengajak seluruh masyarakat Gorontalo untuk menyukseskan sensus penduduk dalam jaringan (Daring). Hal ini dikatakan Gubernur usai mengisi kuisioner pada Sensus Penduduk secara online melalui situs sensus.bps.go.id yang digagas oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu, (19/2/2020).

“Selain mudah dan cepat, sensus penduduk berbasis online juga sangat efektif untuk menyalurkan informasi yang dibutuhkan dalam pendataan sensus penduduk 2020 ini. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Gorontalo untuk segera mengisi data dan berpartisipasi dalam sensus penduduk secara online di tahun 2020 ini,” kata Rusli

Mantan Bupati Gorontalo Utara ini menambahkan jika seluruh masyarakat Gorontalo berpartisipasi dalam sensus penduduk 2020, maka jumlah penduduk di Gorontalo bisa diketahui secara rill.

“Pastikan anda tercatat pada Sensus Penduduk 2020. Mari bersama mencatat Indonesia,” pesan Rusli

Sementara itu Kepala BPS Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati menambahkan bahwa sensus penduduk secara online ini memudahkan masyarakat termaksud BPS dalam mendata penduduk Indonesia. Bagi yang sudah terdata secara online tidak akan di data oleh BPS. Namun bagi yang belum mendata, maka BPS akan melakukan pendataan secara manual dengan tehnik wawancara.

“Semua penduduk tercatat. Ada yang melalui online, ada juga yang dikunjungi di rumah-rumah untuk di wawancarai. Untuk online pendataannya sampai 31 Maret 2020, sehingga masih ada waktu satu bulan kedepan,”ungkap Herum.

Herum menambahkan bagi masyarakat yang punya kendala saat mendaftan online, bisa melapor ke BPS. Karena BPS siap untuk mendampingi masyarakat yang melakukan pendataan bareng sensus online.

“Kita bantu nanti. Kita juga ada relawan dari mahasiswa yang peduli terhadap program Nasional ini yang siap membantu mendata masyarakat,” tandasnya.

Untuk pelaksanaan Sensus Penduduk secara online dapat diakses melalui situs sensus.bps.go.id. Adapun  dokumen kependudukan yang perlu dipersiapkan yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Nikah, serta Akta Cerai.

 

Pewarta : Ecyn - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengajak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo untuk mengawasi pemanfaatan dana desa di Gorontalo. Hal ini dikatakan Gubernur usai menghadiri Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berlangsung di kantor Kejati Gorontalo, Rabu (19/2/2020).

“Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota sudah melalukan pencanangan zona integritas WBBM.  Saya berharap Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ini,  tidak hanya ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun hingga ke desa-desa,” kata Rusli Habibie.

Rusli Habibie menambahkan,  masing-masing desa di Gorontalo mendapatkan kucuran dana desa yang tidak sedikit. Sehingga butuh pengawalan bersama untuk pemanfaatannya hingga benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat dan desa-desa di Gorontalo.

“Dana desa se-Gorontalo lebih dari Rp 650 miliar, hampir Rp 1 Triliun dan itu langsung ke rekening masing-masing desa. Sehingga mereka butuh pendampingan dan pembinaan untuk mengelola uang sebanyak itu agar pemanfaatannya benar-benar mensejahterakan desa,” ujar Rusli Habibie.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Jaja Subagja. Kejaksaan Tinggi mendukung upaya pemerintah provinsi Gorontalo untuk bersama-sama mengawal penggunaan dana desa. Pihaknya mencegah agar desa tidak salah dalam mengelola keuangan, apalagi sampai melakukan penyimpangan dana desa.

“Kita akan koordinasi dengan desa-desa untuk pemanfaatan dana desa yang baik. Jika ada desa yang ingin berkonsultasi, maka Kejati terbuka untuk melakukan audiens dan pendampingan untuk desa-desa,” ucap Jaja

Jaja melanjutkan pemerintah pusat sudah memberi kepercayaan kepada desa untuk mengelola langsung dana desa tersebut, tanpa melalui pemerintah daerah. Sehingga desa harus dewasa untuk mengelola dana tersebut. Tidak sertamerta dana yang diberikan langsung digunakan tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.

“Jadi dengan penggunaan dana yang baik, maka harus memajukan desa tersebut,” tandasnya.

Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini, diawali dengan penandatanganan oleh Kepala dan jajaran Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang disaksikan oleh Gubernur Gorontalo, unsur Forkopimda serta Bupati/Walikota se Gorontalo. 

 

Pewrta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 18 Februari 2020 23:35

Deysie Darda Tampi Pimpin DWP Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Deysie Darda Tampi, istri Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, terpilih sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Gorontalo periode 2019-2024.

Deysie terpilih melalui Musyawarah Provinsi IV DWP Gorontalo yang digelar di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Selasa (18/2/2020).

“Jabatan ini sangat berat. Namun ini merupakan amanah yang harus saya laksanakan,” buka Deysie dalam sambutannya.

Secara khusus Deysie mengungkapkan terima kasihnya kepada Mantan Ketua DWP Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim. Menurutnya, Nurinda telah banyak membuat kemajuan melalui berbagai program yang digelutinya.

“Banyak kontribusi yang sudah Ibu (Nurinda Rahim) berikan. Baik melalui program kerja di bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Kami DWP Provinsi sangat memerlukan bantuan dan arahan Ibu mengenai program-program DWP kedepan,” tambahnya.

Di tempat yang sama Nurinda Rahim meminta agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas bisa terus dilanjutkan. Ia mengharapkan kerjasama didalam organisasi DWP dapat terus dipertahankan.

Senada dengan Nurinda, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba meminta DWP Provinsi Gorontalo menjadi garda terdepan dalam berbagai program kemasyarakatan. Ia mengatakan akan terus memberikan dukungan penuh dalam program kerja DWP Provinsi Gorontalo kedepannya.

 

Pewarta : Nova/Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba membuka secara resmi Forum Koordinasi Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran se Provinsi Gorontalo, Selasa (18/2/2020) di Maqna Hotel, Kota Gorontalo.

Sekda Darda dalam sambutannya mengatakan, forum koordinsi ini sangat penting dalam rangka menyamakan persepsi Satpol-PP baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagai institusi yang menjalankan fungsi stabilitas dan penegak peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah Satpol PP se Kabupaten/Kota, diharapkan dapat bekerja sama dan saling berkoordinasi dengan baik, khususnya dalam menghadapi masalah yang timbul di masyarakat.

“Saya apresiasi pelaksanaan forum koordinasi sinkronisasi program Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran ini. Hal ini penting khususnya dalam upaya percepatan progam dan kegiatan di 2020 ini,” kata Darda Daraba.

Darda Daraba pun menyarankan agar forum ini mengevaluasi dan mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, termasuk menghindari kegiatan yang tumpang tindih.

“Tolong pahami dan tulis apa apa saja yang menjadi permasalahan di program sebelumnya. Kenapa saya bilang tulis semua ? Karena cikal bakal perencanaan itu dari identifikasi permasalahan,” tegasnya.

Diakhir arahannya, mantan pejabat Kementriann PU pusat ini berharap, agar forum koordinasi ini dijadikan sebagai ajang bertukar pikiran dan tepat untuk mencurahkan pendapat demi perbaikan kualitas program kegiatan.

Forum koordinasi program dan kegiatan Satpol-PP ini dihadiri oleh seluruh kepala Satpol PP serta Kepala Bagian Satpol-PP kabupaten/kota.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama