>

BONE BOLANGO – Pekerjaan gedung asrama Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Provinsi Gorontalo terancam molor dari waktu yang ditetapkan. Pasalnya 15 hari jelang tenggat waktu, pekerjaan fisik bangunan baru mencapai 65 persen.

Hal tersebut sebagaimana terungkap saat peninjauan lapangan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bertempat di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, Rabu (20/11/2019). Puluhan pekerja sibuk berburu dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 5 Desember 2019 nanti.

“Hal-hal seperti ini yang selalu saya tekankan ke OPD terutama ULP agar selektif menentukan pemenang. Jangan dilihat dari administratif saja, tapi juga kemampuan neraca keuangan dari perusahaan itu,” ujar Rusli.

Asrama Badan Diklat dikerjakan oleh PT Takabea dengan nilai kontrak lebih kurang Rp5,4 miliar. Gubernur meminta agar dinas teknis serta konsultan pengawas agar bisa mengarahkan kontraktor dan para pekerja untuk menuntaskan pekerjaan tepat waktu.

“Saya sudah perintahkan ambil langkah-langkah untuk percepatan. Kalau memang kesalahannya di kontraktor, ya jadi catatan buat pemprov untuk tidak memenangkan lagi perusahaan-perusahaan seperti ini,” imbuhnya.

Bangunan Asrama Badan Diklat direncanakan berkonstruksi satu lantai. Terdiri dari 24 kamar tidur dan beberapa ruang pelengkap lainnya. Bangunan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pendidikan dan pelatihan aparatur di Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengapresiasi warga pegiat lingkungan di daerah yang selama ini tekun menjaga kelangsungan hutan dan ekosistem yang ada di dalamnya. Apresiasi berupa hadiah umroh diberikan kepada Sartam (69), warga Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato.

Sartam menjadi salah satu pembicara pada Gorontalo Development Forum 2019 yang berlangsung di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Rabu (20/11/2019). Petani kakao itu dinilai berjasa melestarikan hutan dan hewan yaki, si monyet hitam Sulawesi.

“Siap siap pak Sartam, melalui pak Budi (Kepala Bapppeda) tolong uruskan pasport-nya, tanggal 23 Desember saya berangkatkan umroh,” ucap Gubernur Rusli.

Menurut Rusli, upaya pembangunan berkelanjutan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan semua komponen baik itu swasta, mahasiswa, LSM, organisasi nirlaba dan masyarakat. Forum Pembangunan Gorontalo diharapkan lebih banyak melahirkan warga yang bekerja, berusaha sekaligus peduli terhadap kelestarian lingkungan.

“Saya apresiasi forum-forum seperti ini. Tidak cukup hanya berdiskusi, berteori dan lain lain. Terpenting bagi kita bagaimana bisa melahirkan “Sartam-Sartam” lain di semua kabupaten bahkan hingga ke tingkat desa,” imbuh Rusli.

Sartam dipilih karena sosoknya yang dianggap berjasa di bidang lingkungan. Ia adalah petani kakao yang sudah 15 tahun berkebun di lereng hutan yang menjadi wilayah transmigrasi. Pria yang tidak mengenyam pendidikan formal itu awalnya menjadikan yaki sebagai musuhnya karena sering memakan kakao yang ia tanam.

Belakangan Sartam sadar bahwa yaki merupakan endemik hutan yang harus ia ajak berkawan. Ia menghibahkan dua hektar lahannya untuk ditanami buah-buahan sebagai sumber kehidupan satwa liar sekaligus untuk penghijauan.

“Dulu saya bermusuhan dengan yaki karena menjadi hama bagi kakao yang saya tanam. Saya menyadari itu adalah tempatnya dia, makanya saya tanam sirsak sebanyak banyak untuk nanti menjadi tempat makanannya dia,” jelasnya.

Sartam merupakan salah satu potret pembinaan warga pedesaan yang dilakukan oleh organisasi nirlaba yang fokus terhadap masalah lingkungan, di antaranya Burung Indonesia dan Japesda. Mereka aktif memberikan edukasi kepada warga bahwa setiap usaha yang ditekuni seharusnya bisa selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim menyerahkan alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2020 lingkup Provinsi Gorontalo. TKDD, DIPA, dan DPA diserahkan kepada Bupati dan Wali Kota, Kepala Satuan Kerja Kantor Vertikal, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo di Hotel Horizon Nayumi, Kota Gorontalo, Rabu (20/11/2019).

“Penyerahan DIPA ini bukan semata acara seremonial, tetapi menunjukkan kesiapan pemerintah untuk melayani rakyat. Apalagi tahun anggaran 2020 memiliki makna spesial karena merupakan tahun pertama dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya.

Lebih lanjut Idris mengutarakan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada penyerahan DIPA kepada para Menteri, pimpinan Lembaga, dan Gubernur, yang menginstuksikan seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah segera memulai pelaksanaan anggaran kegiatan sebelum tahun anggaran 2020 dimulai.

“Bapak Presiden menginstruksikan setelah DIPA diserahkan segera dilakukan lelang dan pelaksanaan kegiatan di bulan Januari. Presiden Jokowi meminta seluruh pihak harus bergerak cepat dan melakukan perubahan pola pikir, serta harus bekerja kreatif dan inovatif,” ujar Wagub.

Alokasi anggaran belanja Kementerian dan Lembaga dalam APBN tahun anggaran 2020 untuk Provinsi Gorontalo sebesar Rp4,1 triliun. Sementara untuk alokasi dana TKDD untuk seluruh wilayah Provinsi Gorontalo sebesar Rp6,95 triliun. Alokasi dana TKDD tersebut naik sebesar Rp200 miliar atau tiga persen dari alokasi tahun 2019 yang hanya sebesar Rp6,75 triliun.

Rincian alokasi dana TKDD tersebut yaitu untuk Pemprov Gorontalo sebesar Rp1,6 triliun, Kabupaten Boalemo Rp785,36 miliar, Kabupaten Gorontalo Rp1,22 triliun dan Kota Gorontalo sebesar Rp719,14 miliar. Sementara untuk Kabupaten Pohuwato sebesar Rp949,23 miliar, Bone Bolango Rp899,99 miliar, serta Gorontalo Utara Rp761,49 miliar.

“Alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai komitmen untuk membantu percepatan pembangunan di daerah. Saya minta tingkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan layanan dasar publik, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan,” tandas Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Lomba Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Gorontalo dinilai bisa memicu peningkatan pelayanan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi di desa.

“Saya lihat dengan adanya lomba ini trend KP-SPAMS di Provinsi Gorontalo lebih meningkat dari tahun lalu. Tadi saya tanya 1 KP-SPAMS bisa melayani 600 jiwa .Kalau lomba ini juga dilakukan setiap daerah pasti tidak akan ada lagi masyarakat yang kekurangan air bersih,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat membuka lomba KP-SPAMS tingkat Provinsi Gorontalo di Maqna Hotel, Selasa (19/11/2019).

Darda mengatakan pelayanan air minum dan sanitasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sumber daya kehidupan masyarakat adalah air minum. Untuk itu, saya minta yang juara nanti sudah sesuai kriteria dan standar sesuai tujuan dari program Pamsimas (Penyediaan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyrakat),” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU-PR Handoyo Sugiharto mengatakan, lomba KP-SPAMS tingkat Provinsi Gorontalo ini dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan. Tahapannya yaitu mulai dari pembentukan panitia lomba, penentuan KP-SPAMS terbaik, penentuan juara, yang terakhir penyerahan hadiah. Dari beberapa tahapan kegiatan tersebut sudah terlaksana, dan telah menghasilkan 6 besar.

 “Hari ini sudah masuk tahapan presentasi 6 besar KP-SPAMS terbaik sekaligus penentuan juara. Penyerahan hadiah nanti pada pelaksanaan peringatan Hari Bakti PU,” tandasnya.

Handoyo berharap lomba ini bisa memotivasi KP-SPAM yang belum 100 persen pelayanannya. Dari 432 KP-SPAMS yang terbentuk, masih ada 53 desa tidak berfungsi dan 34 desa berfungsi sebagian.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Permasalahan stunting dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi dua isu kesehatan utama yang diangkat dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tahun 2019 dengan tema ‘Generasi Sehat, Indonesia Unggul’, yang digelar di Grand Palace Convention Center (GPCC) Kota Gorontalo, Selasa (19/11/2019).

“Menegaskan arahan Presiden Republik Indonesia, bahwa ada dua isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun SDM yang berkualitas yaitu Stunting dan Jaminan Kesehatan Nasional. Sementara ada dua isu kesehatan lainnya yang juga harus diatasi, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri,” ujar Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim saat membacakan Sambutan Menteri Kesehatan.

Dalam kurun waktu lima tahun, angka stunting telah turun sebesar 5 persen dalam skala nasional. Sementara untuk Provinsi Gorontalo turun 2 persen, dari angka 34 persen ke angka 32 persen.

Lebih lanjut Wagub Idris menyampaikan, JKN telah dilaksanakan sepenuhnya. Walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN ini, peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti bahwa JKN  sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

“Untuk itu, mari kita cari solusi bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi saat ini dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih adil dan merata,” imbuhnya.

Pada puncak peringatan HKN ke-55 tingkat Provinsi Gorontalo ini dirangkaikan juga dengan Pelantikan pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya (Mabisaka), dan Pimpinan Satuan Karya (Pinsaka) Pramuka Bakti Husada Tingkat Daerah Gorontalo masa bakti 2019 – 2024, oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.

Terpilih sebagai Kamabisaka, Misranda Nalole yang juga selaku Plt. Kadis Kesehatan Provinsi Gorontalo, dan yang terpilih sebagai Pinsaka Pramuka Bakti Husada adalah Rosina Kiu.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 19 November 2019 21:43

Rusli Habibie Blusukan Warkop Setiap Rabu

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ingin lebih dekat dengan warganya, khususnya dengan komunitas warung kopi (warkop) yang ada di Gorontalo. Sebagai langkah awal, Rusli mendatangi Warkop Murni di kompleks pertokoan Kota Gorontalo, Selasa, (19/11/2019).

Satu persatu warga disalami Gubernur Rusli. Tidak ada perbincangan yang berlangsung formal. Bermodalkan segelas kopi susu, ia terlibat perbincangan ringan dengan warga. Sebagian lain asyik bermain remi sambil menyeruput kopi.

Selain untuk bersilaturahmi dan menyapa warga, kongko di warkop diharapkan bisa menyerap aspirasi. Komunitas warkop dinilai cukup penting karena berasal dari berbagai latar belakang sosial mulai dari pedagang, pensiunan, swasta, ASN, TNI dan Polri.

“Insyaallah kita agendakan ngumpul di warkop seperti ini setiap hari Rabu. Kalau saya nggak ada, mungkin Pak Wagub, Pak Sekda, Pak Asisten akan gantian menyapa warga,” ungkap Rusli.

Rusli berharap ada pertukaran informasi dua arah dari pemerintah dan masyakarat. Di satu sisi pemerintah menyampaikan program-program yang sedang dan telah di laksanakan, di sisi lain masyarakat memberikan masukan dan pandangannya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo, Idah Syahidah melantik  pengurus  Majelis Pembimbing Satuan Karya  (Mabisaka) dan Pimpinan Satuan Karya (Pinsaka) Pramuka Bakti Husada Gorontalo masa bakti 2019 – 2024.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo nomor 28 tahun 2019.

Pelantikan dilakukan dalam rangkaian puncak acara Hari Kesehatan Nasional tingkat Provinsi Gorontalo, di GPCC Kota Gorontalo, Selasa (19/11/2019). Sebagai  ketua Mabisaka yaitu Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Misranda Nalole dan ketua Pinsaka yaitu Rosina Kiu.

Idah mengatakan pengukuhan pengurus Mabisaka  dan Pinsaka yang akan bekerja lima tahun kedepan ini merupakan  regenerasi karena beberapa anggota sudah selesai masa kepengurusannya dan ada juga yang tidak aktif  lagi.

“ Kami merekrut yang baru lagi. Agar apa? Agar pramuka di bidang kesehatan  ini juga mengambil peran dalam membantu program permerintah khususnya dalam bidang kesehatan” jelas Idah.

Menurutnya, peran dari saka bhakti husada sangat luas hingga ke desa-desa, mereka  bisa menjadi ujung tombak untuk mensosialisasikan gerakan masyarakat hidup sehat.

“ Tiap sekolah kan ada pramukanya, mereka juga bisa mensosialisasikan gerakan masyarakat untuk hidup sehat lewat sekolah-sekolah. Mereka punya peran yang penting dalam mensukseskan progam pemerintah dalam bidang kesehatan,” imbuh Idah yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi VIII.

Ia mengharapkan pengurus yang baru bisa lebih luas lagi mensosialisasikan gerakan masyarakat hidup sehat lewat gerakan pramuka  bhakti husada .

Dalam acara puncak ini, selain pelantikan Mabisaka dan Pinsaka, juga diberikan beberapa penghargaan  dengan kategori seperti  tenaga kesehatan teladan puskesmas, puskesmas berprestasi, tenaga kefarmasian pengelola obat instalasi farmasi berprestasi, pengelola data SDMK terbaik, dan pengelola surveilans imunisasi.

Pada kesempatan itupula diserahkan penghargaan Papa Germas kepada Budiyanto Sidiki yang merupakan Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris A Jusuf meminta pihak eksekutif menjawab tanggapan fraksi-fraksi terkait dengan Persetujuan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie (RS Ainun).

Tanggapan itu diharapkan bisa lebih memperjelas berbagai hal yang masih dipertanyakan dan diragukan oleh sejumlah anggota di parlemen. Sidang Paripurna yang digelar Senin, (18/11/2019) menghasilkan empat fraksi yang menyatakan setuju dengan sejumlah catatan dan tiga fraksi lain menolak rencana tersebut.

“Kami berharap pihak pemerintah provinsi segera menjawab berbagai tanggapan dari fraksi-fraksi baik itu yang setuju maupun menolak,” kata Paris Jusuf.

Beberapa hal yang masih dipertanyakan oleh anggota DPRD di antaranya kondisi fiskal APBD Pemprov Gorontalo yang dinilai belum cukup sehat untuk membayar ketersediaan layanan (avaibility payment) kepada pihak investor. Beberapa anggota DPRD juga menghawatirkan kondisi anggaran sektor lain yang akan terpakai untuk pembayaran AP setiap tahun.

“Tanggapan eksekutif akan melengkapi semua dokumen persetujuan DPRD untuk dilaporkan ke Kementrian Dalam Negeri dan Bappenas selaku instansi teknis pelaksanaan KPBU. Selanjutnya Keputusan DPRD menjadi syarat agar RS Ainun bisa dilelang kepada pihak investor,” sambung politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu di tempat terpisah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang sudah menyetujui rencana KPBU RS Ainun. Berbagai tanggapan fraksi akan segera dijawab oleh pemerintah.

 “Atasnama pemerintah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang sudah menyetujui rencana KPBU RS Ainun. Terima kasih kepada yang sudah menyetujui maupun yang menolak,” ungkap Rusli.

Terkait dengan jawaban atas tanggapan fraksi, mantan Bupati Gorontalo Utara itu menilai penjelasan pemerintah sudah cukup komprehensif. Ia mencontohkan terkait kondisi fiskal. Menurutnya, justru karena APBD Pemprov Gorontalo yang hanya Rp2 triliun setiap tahun maka mekanisme KPBU yang dipilih sesuai dengan rekomendasi pemerintah pusat.

“Rumah sakitnya dibangun sekaligus oleh swasta dan kita sudah bisa memanfaatkan setiap tahun. Jasa dari layanan itu yang kita bayar. Ini semua ada aturannya dan sangat direkomendasi oleh pemerintah pusat bagi daerah yang APBD-nya sangat minim untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Rusli.

Pihaknya juga meminta agar Sekretaris Daerah segera menyurat ke Kejaksanaan, Polri dan KPK untuk mengawal proses KPBU mulai dari awal lelang. Hal itu untuk menghindari berbagai penyimpangan yang dihawatirkan bisa terjadi.

Sebagaimana diketahui, Paripurna DPRD menghasilkan kesepakatan empat fraksi menyatakan menerima dengan sejumlah catatan yakni Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat Nurani Bangsa.

TIga fraksi lainnya menyatakan menolak atau sebutan lain dengan konotasi yang sama. Fraksi Nasdem Amanat menyatakan belum mendapatkan keyakinan yang utuh dengan pola KPDBU atau KPBU. Fraksi PKS memilih menerima tapi menolak sistem KPBU, dan Fraksi PDIP menyatakan belum menerima pola KPBU.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menyerahkan keputusan DPRD tentang Persetujuan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) RS Ainun kepada rakyat. Ia tidak ingin berkomentar banyak soal empat fraksi yang menerima dan tiga fraksi yang menolak keputusan tersebut pada Sidang Paripurna, Senin (18/11/2019).

“Alhamdulillah proses panjang KPBU RS Ainun hari ini mendapatkan hasilnya yang positif. Ini harus disyukuri tidak saja oleh pemerintah tetapi oleh seluruh rakyat Gorontalo,” ungkap Rusli Habibie.

Pada Sidang Paripurna tersebut, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui. Begitu juga dengan Fraksi PPP, fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat Nurani Bangsa yang menerima dengan berbagai catatan. Sementara itu, tiga fraksi lain menyatakan menolak atau sebutan lain yang berkonotasi sama.

Fraksi Nasdem Amanat menyatakan belum mendapatkan keyakinan yang utuh dengan pola KPDBU atau KPBU. Fraksi PKS memilih menerima tapi menolak sistem KPBU, dan Fraksi PDIP menyatakan belum menerima pola KPBU.

Terpenting bagi Rusli, secara mayoritas wakil-wakil rakyat di parlemen menyetujui rencana mulia itu. Begitu juga dengan pemerintah provinsi yang sudah berupaya mengikuti semua prosedur, kajian hukum dan argumentasi dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya.

“Sidang tadi disiarkan secara langsung, masyarakat sudah bisa mendengar dan menilai sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada tujuh fraksi baik yang setuju maupun tidak setuju,” imbuhnya.

Langkah selanjutnya yang akan ditempuh pemprov yaitu membuat laporan tertulis kepada Kemendagri. Termasuk hasil keputusan DPRD yang sudah disepakati. Keputusan ini menjadi bagian terpenting dalam tahapan KPBU RS Ainun sebelum dilelang kepada pihak investor.

 “Saya minta Pak Sekda menyurat kepada Kejaksaan Agung dan Kapolri. Jika dibutuhkan, kami minta proses lelang dikawal oleh aparat hukum dari awal sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Satu hal yang pasti, niat kami hanya satu yaitu menghadirkan rumah sakit yang representatif bagi rakyat Gorontalo,” pungkasnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Empat dari tujuh fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan setuju dengan pembangunan Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie (RS Ainun). Pernyataan itu disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD dalan rangka Pemandangan Umum Fraksi, Senin (18/11/2019).

Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui. Begitu juga dengan Fraksi PPP, fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat Nurani Bangsa yang menerima dengan berbagai catatan. Sementara itu, tiga fraksi lain menyatakan menolak atau sebutan lain yang berkonotasi sama.

Fraksi Nasdem Amanat menyatakan belum mendapatkan keyakinan yang utuh dengan pola KPDBU atau KPBU. Fraksi PKS memilih menerima tapi menolak sistem KPBU, dan Fraksi PDIP menyatakan belum menerima pola KPBU.

Jika dirinci berdasarkan suara perorangan, maka yang mendukung KPBU RS Ainun ada 25 dari 45 anggota. Sisanya 20 anggota menolak rencana tersebut.

Ada empat poin keputusan DPRD yang dibacakan Sekretaris Dewan Sul A. Moito. Pertama, persetujuan rencana perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam rangka pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.

Kedua, rencana perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dengan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan yang dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo setiap tahun selama masa perjanjian.

“Ketiga, pelaksanaan dari persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi ketentuan dan megikuti hasil-hasil kajian yang tercantum dalam semua dokumen yang telah disepakati pada saat pembahasan KPDBU tersebut di atas dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan,” ungkap Sul.

Persetujuan DPRD menjadi bagian paling penting dalam tahapan KPBU RS Ainun. Setelah ini, tahapan berikutnya yakni proses lelang kepada calon investor yang berminat membangun dengan taksiran biaya lebih dari Rp800 miliar. Jika berhasil, maka rumah sakit provinsi tipe C itu akan dibangun sekaligus lengkap dengan alat kesehatan dan standar pelayanan medis rumah sakit rujukan tipe B.

 

Pewarta: Isam/Ecyhin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo