>

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menangis haru saat melakukan dialog langsung di Radio Suara Rakyat Hulontalo (Suara RH), Senin (18/11/2019).

Dialog itu untuk membahas berbagai persoalan terkini, salah satunya rencana Paripurna DPRD terkait setuju tidaknya kelanjutan pembangunan Rumah Sakit dr Ainun Habibie (RS Ainun).

Ketika menjelaskan tujuan pembangunan RS Ainun, suara Gubernur Rusli jadi terbata-bata, air matanya tidak terbendung. Sesekali ia terdiam seolah tak bisa berkata-kata. Suasana haru menyelimuti ruang siar yang ikut dihadiri Sekretaris Daerah Darda Daraba, Asisten Administrasi Sukril Gobel, Kepala Bappeda Budiyanto Sidiki dan Plt Kadis Kesehatan Misranda Nalole.

“Kenapa harus bangun rumah sakit unggulan? karena banyak pasien kita yang tidak tertolong. Mereka harus dirujuk ke luar daerah bagi yang mampu. Tapi yang tidak mampu, rakyat saya banyak yang pasrah. Biasa ajalnya sudah ditunggu di rumah,” tutur Rusli Habibie.

Bagi Rusli Habibie, persoalan hidup dan mati sudah menjadi takdir ilahi. Namun demikian, tugas pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas rumah sakit yang berkualitas. Selain itu, didukung juga dengan pelayanan yang terbaik.

“Saya sedih karena masih merasakan dan melihat banyak rakyat saya merasakan pelayanan kesehatan yang belum maksimal. Contohnya kalo datang dengan bentor atau angkot para pelayan biasa saja. Ini hal yang tidak boleh terjadi. Orang sakit sudah cukup dengan sakitnya, jangan lagi ditambah dengan pelayanan yang dibeda-bedakan,” imbuhnya.

Sementara itu, sejumlah warga Gorontalo menyampaikan dukungannya terkait rencana mulia Pemprov Gorontalo itu. Haris, seorang penelpon dari jalan Andalas menyebut Gorontalo harus memiliki rumah sakit yang representatif.

Haris menceritakan bagaimana pengalaman menjaga ibunya berobat di RSUP Wahidin, Makassar. Ironisnya, almarhumah meninggal bukan karena sakitnya namun karena kecelakaan akibat sering bolak balik rumah sakit-kosan untuk menunggu proses operasi.

“Mungkin kalau fasilitas kesehatan di Gorontalo sudah bisa menangani ibu saya, mungkin ibu saya masih hidup. Artinya bukan bermaksud menafikan kehendak Allah, tapi yah mungkin ini sekedar sharing ini yang kami rasakan kehilangan orang tua di daerah lain,” ucapnya.

“Kami mendukung rencana Pak Gubernur membangun RS Ainun. Kalo ada yang menolak siapa? Ini rumah sakit kan untuk masyarakat bukan untuk pak gubernur. Kalo ada anggota DPRD yang menolak siapa, kami tidak akan pilih lagi,” ujar John penelpon lain dari Padebuolo menimpali.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengingatkan aparaturnya untuk menseriusi penyerapan anggaran pemerintah di akhir tahun. Hal itu untuk memindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada para kepala daerah dan unsur Forkopimda beberapa hari lalu.

Hingga 12 November 2019, Provinsi Gorontalo menjadi yang terbaik dalam serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Provinsi Gorontalo mencapai angka 77 persen mengalahkan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 72,9 persen. Disusul oleh Provinsi Jawa Timur, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung masing masing 68,9 persen, 67,4 persen dan 65,8 persen.

“Jangan bergembira dan terlena dengan serapan anggaran yang baik. Perlu kita tanyakan administrasinya sudah benar atau tidak? Apa sudah dirasakan oleh masyarakat atau tidak? Sudah diterima tapi manfaat dari itu sudah sejauh mana? Ini salah satu yang menjadi arahan Bapak Presiden,” ujar Rusli saat memimpin Apel Kerja ASN bertempat di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (18/11/2019).

Rusli Habibie berharap agar sisa waktu yang ada hingga 15 Desember agar dimanfaatkan dengan baik. Setiap OPD selaku penanggungjawab teknis program dan kegiatan diminta turun ke lapangan untuk melakukan monitor dan evaluasi kerja.

“Provinsi Gorontalo saja yang realisasi APBD sudah 77 persen atau peringkat satu nasional, masih banyak anggaran yang harus kita belanjakan. Masih ada sekitar Rp20 miliar yang belum terserap. Masih ada sekitar Rp500 juta yang harus kita belanjakan setiap hari hingga 15 Desember,” imbuhnya.

Untuk memaksimalkan anggaran pada tahun 2020 nanti, ia menjelaskan Presiden Jokowi sudah menginstruksikan agar kepala daerah segera mendorong untuk melakukan lelang proyek di akhir tahun. Harapannya awal Januari semua proyek dan program kegiatan sudah bisa berjalan.

Pekerjaan proyek di awal tahun diharapkan bisa mendorong perputaran ekonomi di daerah secara lebih awal. Tidak ada lagi proyek yang menumpuk dan dikerjakan di akhir tahun. Berbagai regulasi yang dapat menghambat pembangunan diminta untuk ditinjau kembali bahkan dihilangkan.

“Jadi saya perintahkan Pak Sekda, dipantau juga oleh Pak Wagub agar lelang sudah tayang 1 Desember. Jika Januari belum lelang, maka dicoret saja untuk program unggulan lain. Berarti mereka tidak Siap dengan program yang disusun TAPD dan disetujui DPRD,” tegasnya.

Salah satu program yang terancam dikerjakan tahun 2020 yakni pembangunan jembatan Molindogupo di Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Proyek senilai Rp36 miliar itu hingga pertengahan November ini belum ada kejelasan soal status pembebasan lahan dari pemkab setempat.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang (PUPR) menyebut rencana pekerjaan Jembatan Molindogupo pada tahun 2020 terancam gagal dilaksanakan. Pasalnya, hingga pertengahan November 2019 kepastian pembebasan lahan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango (Bonebol) belum jelas.

“Kita beri waktu hingga akhir November 2019 ini. Jika kepastian pembebasan lahan tidak tuntas dari Pemkab Bone Bolango, maka anggaran pekerjaan jembatan itu akan kita alihkan ke infrastruktur lain,” jelas Kadis PUPR Handoyo Sugiharto.

Handoyo menjelaskan, Pemprov Gorontalo sebenarnya sudah menganggarkan lebih kurang Rp36 miliar untuk pekerjaan jembatan sepanjang 70 meter itu. Jembatan yang menghubung Suawawa Timur dan Suwawa Selatan menjadi akses vital warga dari dan ke Kota Gorontalo untuk jual beli, sekolah dan kesehatan.

Pemprov Gorontalo membutuhkan lahan baru sepanjang 800 meter dengan lebar 12 meter untuk membuat jembatan baru yang permanen. Jembatan lama dengan konstruksi bailey dinilai sudah tidak layak karena hanya berlantai papan dan sering diterjang banjir.

“Jadi keputusannya sekarang ada di Pemkab Bone Bolango, mau menyelesaikan pembebasan lahan atau tidak. Jangan anggarannya sudah ada, sudah dilelang dan ada pemenangnya, tapi lahan yang tidak siap,” imbuhnya.

Tahun 2019 ini Pemprov Gorontalo menganggarkan perbaikan lantai jembatan senilai lebih kurang Rp200 juta. Pekerjaannya selesai dan sudah dimanfaatkan oleh warga setempat.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Forkopimda Provinsi Gorontalo, bupati/walikota se Provinsi Gorontalo, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan pemuda, mahasiswa dan masyarakat menandatangani deklarasi menolak miras dan kejahatan panah wayer.

Penandatanganan dilakukan dalam acara pencanangan Hari Ulang Tahun ke-19 Provinsi Gorontalo yang dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan lainnya di lapangan Taruna, Kota Gorontalo, Minggu (17/11/2019).

Sebelum penandatanganan, dilakukan pembacaan deklarasi menolak miras (minuman keras) dan kejahatan panah wayer yang dibacakan oleh Ketua KNPI Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun.

Ketua KNPI Provinsi Gorontalo dengan suara lantang mengucapkan 5 butir deklarasi.

Kelima butir deklarasi tersebut yaitu 1. Mengutuk keras pelaku kejahatan panah wayer yang telah mengakibatkan banyak korban; 2. Menyatakan perang melawan miras dan kejahatan panah wayer yang menjadi sumber terjadinya kejahatan; 3. Meminta kepada pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk hadir menjamin keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat.

Butir keempat dalam deklarasi tersebut yaitu meminta semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama pemerintah, TNI,Polri menyatakan perang terhadap miras dan panah wayer; dan butir  kelima, meminta kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan dan mensosialisasikan deklarasi beserta tindakan nyata dalam rangka menyelamatkan anak bangsa dari bahaya miras dan panah wayer.

Pencanangan HUT Provinsi Gorontalo ke 19 dirangkaikan dengan HUT ke-20 Dharma Wanita Persatuan (DWP), Hari Bakti PUPR Ke-74, Pencanangan HUT Korpri, Pencanangan Hari Ibu ke-90, Pencanangan Bulan Literasi Daerah, serta Launching BRT (Bus angkutan antar perkotaan).

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Minggu, 17 November 2019 21:37

HUT Ke-19 Provinsi Gorontalo Dicanangkan Gubernur

GORONTALO – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Provinsi dicanangkan oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Minggu (17/11/2019).

Pencanangan ditandai dengan apel bersama yang dipimpin oleh Gubernur Rusli dan diikuti oleh PNS, PTT, TNI/Polri, Dharma Wanita, Siswa-Siswi, serta masyarakat setempat.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Deklarasi terkait Kejahatan Panah Wayer dan Peredaran Miras di Gorontalo, HUT ke-20 Dharma Wanita Persatuan (DWP), Hari Bakti PUPR Ke-74, Pencanangan HUT Korpri, Pencanangan Hari Ibu ke-90, Pencanangan Bulan Literasi Daerah, serta Launching BRT (Bus angkutan antar perkotaan).

Dalam sambutannya gubernur Rusli menilai, 19 tahun perjalanan Provinsi Gorontalo sudah banyak mengalami kemajuan yang berarti. Hal itu tidak saja dilakukan pada zaman pemerintahannya, namun sejak kepemimpinan Tursandi Alwi selaku penjabat gubernur pertama, Fadel Muhammad, Gusnar Ismail hingga periode pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Idris Rahim.

“Mohon maaf kepada masyarakat Provinsi Gorontalo di usia ke-19 tahun ini sudah banyak yang kami lakukan, tetapi banyak juga yang belum selesai. Insyaallah di akhir masa jabatan kami yang tinggal tiga tahun ini akan menyelesaikan program-program unggulan. Salah satunya pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie,” kata Rusli

Dalam kesempatan itu pula gubernur dua periode inipun terus menegaskan tentang keamanan daerah. Menurutnya, akhir-akhir ini ada banyak isu yang tidak bagus terkait keamanan di Provinsi Goronralo, terlebih mengenai maraknya panah wayer dan peredaran miras.

 “Tentu saja semua yang terjadi di daerah ini, sebagai pimpinan kita harus bertanggung jawab utamanya terkait panah wayer. Sudah saya agendakan bersama pak Kapolda, kita akan buat FGD bersama jajaran Forkopimda khusus membahas permasalahan panah wayer ini. Masyarakat kami harap tenang, saya bersama jajaran TNI/Polri akan terus berusaha memberantas fenomena ini,” tegas Rusli.

Selain kegiatan berupa apel bersama, pencangan HUT juga di isi dengan pelayanan kesehatan gratis dan pasar murah, ada pula berbagai doorprize untuk peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari Gubernur, Wakil Gubernur dan jajaran Forkopimda.

Peringatan HUT Provinsi Gorontalo tahun ini juga akan diisi dengan sejumlah kegiatan. Di antaranya Lomba festival film pendek tingkat siswa SMA/SMK, Lomba Lihuta Lo Rabana, Peluncuran Buku Gorontalo Progresif serta pameran foto dan lain sebagainya.

 

Pewarta : Ecyn - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie meluncurkan pemanfaatannya 5 unit bus Trans NKRI pada pencanangan HUT ke-19 Provinsi Gorontalo, Minggu (17/11/19) bertempat di lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo.

Kelima bus Trans NKRI ini siap melayani masyarakat Gorontalo mulai Senin (18/11/2019) sebagai angkutan aglomerasi.

Untuk pelayanan ini ada 2 rute pulang pergi (PP) yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan. Satu rute dari pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo di Desa Ayula Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Satu rute lainya dimulai dari kampus baru UNG di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

“Bus Trans NKRI diharapkan bisa menjadi alternatif transportasi murah dan berkualitas bagi warga Gorontalo. Rute yang ditempuh juga menyasar tempat tempat strategis perkotaan seperti fasilitas rumah sakit, sekolah, pusat perdagangan dan perkantoran,” terang Gubernur Rusli.

Dengan jarak tempuh keseleruhan lebih kurang 30 km, harga sekali perjalanan terbilang cukup murah. Masyarakat umum hanya membayar Rp5.000,- sekali jalan, sementara mahasiswa dan pelajar dibanderol Rp2.000,- sekali jalan.

Di tempat yang sama, Kadis Perhubungan Provinsi Gorontalo Jamal Nganro menjelaskan, Koridor I Bus Trans TNKRI melewati jalan Thayeb Muhammad Gobel, Rumah Adat Gobel, jalan Rusli Datau, simpang 4 JDS-Andalas belok kanan ke arah jalan John Aryo Katili.

Bus selanjutnya melewati Kampus III UNG, simpang 5 ke jalan HB Yasin, RS Bunda serta belok kiri ke arah Jl. Jenderal Sudirman. Selanjutnya bus mengarah ke kampus Unisan, SMA 3 Kota Gorontalo, Pasar Sentral, Mega Zanur ke arah Bundara HI.

 “Dari bundaran HI masuk ke jalan Pandjaitan, kampus UNG ke jalan HOS Cokro Aminoto ke arah City Mall Gorontalo. Selanjutnya bus mengarah ke jalan Pasar Minggu menuju Danau Perintis, Perkantoran Pemkab Bone Bolango dan berakhir di Kampus Baru UNG,” jelasnya.

Untuk Koridor II, rute dari Perkantoran Pemprov Gorontalo menuju ke jalan Thayeb M. Gobel, Simpang 5, belok kiri ke jalan John Aryo Katili, kampus III UNG, jalan Brigjen Piola Isa terus hingga melewati Rumah Sakit Aloe Saboe. Selanjutnya masuk ke jalab Pasar Minggu, ke arah Danau Perintis, Kompleks Perkantoran Pemkab Bone Bolango dan berakhir di Kampus Baru UNG.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TILONG KABILA – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengharapkan para peserta Diklat PIM tingkat IV angkatan X Provinsi Gorontalo untuk mengimplementasikan proyek perubahan mereka di instansi masing-masing.

“Proyek perubahan yang merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu pencapaian hasil diklat harus dapat diimplementasikan di setiap instansi dari masing-masing alumni diklat”, kata Darda saat menutup Diklat PIM tingkat IV angkatan X Provinsi Gorontalo, di aula Badan Diklat Provinsi Gorontalo, Jumat (15/11/2019).

Menurut Sekda, perlu ada komitmen antara alumni diklat dan pembina kepegawaian untuk menjamin keberlanjutan proyek perubahan. Perlu juga komitmen lembaga penyelenggara dengan pejabat setiap instansi agar proyek perubahan pasca diklat diintegrasikan dalam dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) demi keberhasilan proyek perubahan.

Dalam kesempatan itu juga Darda meminta agar Badan Diklat Provinsi Gorontalo lebih mempersiapkan diri baik sarana dan prasarana untuk kenyamanan para peserta diklat.

“Saya minta Badan Diklat memberikan kemampuan terbaiknya dalam menciptakan kader-kader pemimpin masa depan, karena peserta bukan hanya ASN berasal dari Provinsi Gorontalo tapi juga dari luar Provinsi Gorontalo”, pinta sekda.

Dari peserta diklat PIM tingkat IV angkatan X Provinsi Gorontalo yang berjumlah 40 orang, Badan Diklat mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp809.200.000.

Penutupan diklat menghasilkan lima lulusan terbaik yaitu Noldi Sulu dari TVRI Gorontalo, Evans Tulungen dari KPU Provinsi Sulut, Rendra Sucipto Dilapanga dari Kota Kotamobagu, drg. Zohrawati Djafar dari Kota Gorontalo, dan Serlin Jusuf dari Kota Gorontalo.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA  – Ada yang menarik pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 yang berlangsung di Istana Negara, Kamis (14/11/2019). Usai Presiden menyerahkan DIPA kepada para gubernur, mereka lantas foto bersama di halaman Istana.

Kala itu para gubernur se-Indonesia kompak berseragam batik. Begitu pula dengan Presiden Jokowi dan Mendagri Jenderal (Purn) Tito Carnavian yang ikut mendampingi. Beberapa di antaranya menggunakan songkok nasional berwarna hitam.

Pemandangan menjadi kontras ketika pandangan diarahkan ke Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Dengan kemeja berwarna kuning, Rusli percaya diri menggunakan kain sulaman tangan karawo, kain khas Gorontalo. Lengkap dengan upia karanji (songkok anyaman) yang sudah menjadi ciri khasnya selama ini.

“Karawo dan upia karanji khas daerah. Ini sudah saya gunakan sejak tahun 2017, termasuk mewajibkan kepada pegawai saya untuk dipakai setiap hari. Khusus kain Karawo kita gunakan setiap hari Kamis dan acara-acara resmi,” ucap Rusli Habibie.

Lebih lanjut mantan Bupati Gorontalo Utara itu menjelaskan, upia karanji dan karawo harus terus digemari dan dipromosikan tidak saja skala lokal tapi juga nasional. Selain sebagai ciri khas juga diharapkan semakin diminati oleh daerah lain.

“Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Saya juga bersyukur kemarin Pak Gubernur Bank Indonesia (BI) saat hadir di acara ISEF 2019 menggunakan karawo. Ini menunjukkan kain karawo semakin diperhitungkan,” sambungnya.

Kain karawo merupakan kain tradisional khas Gorontalo. Dulu saat belum pisah dari Provinsi Sulawesi Utara, masyarakat mengenalnya dengan sebutan kain Kerawang dan lebih banyak dipasarkan di Kota Manado. Belakangan kain yang proses penyulamannya butuh ketelitian dan kehati-hatian itu dikembalikan ke nama aslinya yakni karawo atau sulaman.

Sementara itu, sejak diberlakukan aturan penggunaan upia karanji bagi setiap ASN Pemprov Gorontalo maka nilai jual songkok dari ilalang itu semakin meroket. Dulu harga upia karanji dengan kualitas anyaman yang biasa dihargai paling mahal Rp50.000,-.

Saat ini, upia karanji dengan kualitas biasa dijual dengan harga Rp100.000,- hingga Rp150.000,-. Jika kualitas, motif dan kepadatannya yang terbaik maka bisa dijual dengan harga Rp350.000,- hingga Rp500 000,-.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA  – Ada yang menarik pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 yang berlangsung di Istana Negara, Kamis (14/11/2019). Usai Presiden menyerahkan DIPA kepada para gubernur, mereka lantas foto bersama di halaman Istana.

Kala itu para gubernur se-Indonesia kompak berseragam batik. Begitu pula dengan Presiden Jokowi dan Mendagri Jenderal (Purn) Tito Carnavian yang ikut mendampingi. Beberapa di antaranya menggunakan songkok nasional berwarna hitam.

Pemandangan menjadi kontras ketika pandangan diarahkan ke Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Dengan kemeja berwarna kuning, Rusli percaya diri menggunakan kain sulaman tangan karawo, kain khas Gorontalo. Lengkap dengan upia karanji (songkok anyaman) yang sudah menjadi ciri khasnya selama ini.

“Karawo dan upia karanji khas daerah. Ini sudah saya gunakan sejak tahun 2017, termasuk mewajibkan kepada pegawai saya untuk dipakai setiap hari. Khusus kain Karawo kita gunakan setiap hari Kamis dan acara-acara resmi,” ucap Rusli Habibie.

Lebih lanjut mantan Bupati Gorontalo Utara itu menjelaskan, upia karanji dan karawo harus terus digemari dan dipromosikan tidak saja skala lokal tapi juga nasional. Selain sebagai ciri khas juga diharapkan semakin diminati oleh daerah lain.

“Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Saya juga bersyukur kemarin Pak Gubernur Bank Indonesia (BI) saat hadir di acara ISEF 2019 menggunakan karawo. Ini menunjukkan kain karawo semakin diperhitungkan,” sambungnya.

Kain karawo merupakan kain tradisional khas Gorontalo. Dulu saat belum pisah dari Provinsi Sulawesi Utara, masyarakat mengenalnya dengan sebutan kain Kerawang dan lebih banyak dipasarkan di Kota Manado. Belakangan kain yang proses penyulamannya butuh ketelitian dan kehati-hatian itu dikembalikan ke nama aslinya yakni karawo atau sulaman.

Sementara itu, sejak diberlakukan aturan penggunaan upia karanji bagi setiap ASN Pemprov Gorontalo maka nilai jual songkok dari ilalang itu semakin meroket. Dulu harga upia karanji dengan kualitas anyaman yang biasa dihargai paling mahal Rp50.000,-.

Saat ini, upia karanji dengan kualitas biasa dijual dengan harga Rp100.000,- hingga Rp150.000,-. Jika kualitas, motif dan kepadatannya yang terbaik maka bisa dijual dengan harga Rp350.000,- hingga Rp500 000,-.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo