>

Displaying items by tag: PPID Kelautan & Perikanan

 

GORONTALO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN) dan Kementerian Dalam Negeri melakukan kerjasama pemberdayaan masyarakat, sebagai salah satu implementasi program ini adalah sertifikasi hak atas tanah (SeHat) Nelayan.

Untuk itu pemerintah menggelar forum sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi SeHAT Nelayan yang dilaksanakan di Hotel Horizon, Kota Gorontalo, Kamis (12/3/2020).

Pertemuan  ini dihadiri Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Usaha Nelayan KKP, Kasubdit Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang dan PPAT, Direktorat SUPD III Kasubdit Urusan Pemerintahan Wilayah 3 Kemendagri, Bapppeda Provinsi Gorontalo, Kantor Wilayah  (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional , Kanwil BRI Gorontalo, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), BPN dan Bappeda kabupaten dan kota.

“SeHat Nelayan merupakan salah satu fokus program pemerintah yang bertujuan untuk mendorong peningkatan masyarakat nelayan dengan memberikan kepastian hukum (sertifikat) atas kepemilikan/hak atas tanah yang menjadi aset nelayan,” kata Sila Botutihe, Kepala DKP Provinsi Gorontalo saat membuka kegiatan.

SeHAT Nelayan ini adalah program yang sangat direspon Pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya Gubernur, Rusli Habibie karena bentuk nyata kehadiran Pemerintah di tengah-tengah masyarakat nelayan.

“Kami sangat berharap program ini akan terus berlanjut dan masyarakat nelayan bisa mengakses modal dengan menjaminkan sertifikatnya,” papar Sila Botutihe.

Provinsi Gorontalo sejak tahun 2010 hingga 2018 memperoleh alokasi SeHAT Nelayan dari KKP dengan total target 3.700 bidang dan realisasinya sejumlah 3.201 bidang atau 85,61 persen.

Angka ini diangap masih jauh dari harapan, namun diakuinya banyak faktor yang mempengaruhi proses sertifikasi tanah nelayan.

“Allhamdulilah tahun 2020 ini kita diberi alokasi 500 calon penerima dan calon lokasi yang berada di 4 kabupaten, Boalemo 100 bidang, Pohuwato 100 bidang, Gorontalo 100 bidang dan Bone Bolango 200 bidang,” ucap Sila Botutihe

Dalam kegiatan forum SeHAT Nelayan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan dan rumusan yang bisa menjadi alternatif solusi untuk menjawab semua permasalahan rendahnya realisasi SeHAT Nelayan di Gorontalo.

 

Pewarta : Yanto_PPID DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MARISA – Nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan yang hidup di wilayah pesisir harus memiliki kepastian hukum hak atas tanah tempat tinggal, mengubah predikat modal pasif (liquid capital) menjadi modal aktif (active capital).

Kepemilihan tanah dan modal ini dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit lembaga keuangan, baik bank dan nonbank.

Pemahaman ini yang ditekankan dalam sosialisasi fasilitas sertifikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan  di aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato, Kamis (5/3/2020). Sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini dibuka Kepala DKP yang diwakili oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Ikan, Andryanto Rahim. Sebanyak 30 orang menjadi peserta sosialisasi, mereka berasal dari Badan Pertanahan, DKP Kabupaten Pohuwato, penyuluh perikanan, serta nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Dengan program ini parta nelayan dan pelaku usaha perikanan dapat mengakses pinjaman di bank dengan menjaminan sertifikat tanah yang akan diterbitkan nanti,” kata Adryanto.

Program SeHAT nelayan ini sudah ada sejak tahun 2011, dan sampai dengan tahun 2019 tercatat sudah ada 3.201 bidang tanah yang sudah disertifikasi. Pada tahun 2020 ini sudah ada 500 bidang tanah yang akan disertifikasi melalui program SeHAT Nelayan.

Sosialisasi serupa sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Boalemo pada Rabu (4/5/2020) yang dirangkaikan dengan sosialisasi Peraturan Gubernur nomor  65 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Tilamuta.

 

Pewarta : Yanto - PPID DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

PAGUAT - Menjelang dioperasikannya Integrate Cold Storage (ICS) berbagai macam mekanisme dan tahapan persiapan telah dilakukan, salah satunya adalah survei potensi tambak yang ada di Provinsi Gorontalo.

Survei potensi tambak yang dilakukan Kamis (5/3/2020) ini adalah di Kabupaten Pohuwato yang meliputi 3 kecamatan, Paguat, Duhiadaa dan Randangan. Kegiatan ini merupakan survei kedua setelah sebelumnya dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara pada Rabu (4/3/2020).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Seksi Kawasan Budidaya Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Fahrul Amlain, yang mendampingi tim survei ICS menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersedian bahan baku di tingkat pembudidaya dan pengumpul di mana komoditas utama yang disurvei adalah udang.

"Allhamdulilah dalam 2 hari ini kami mendapatkan hasil positif, karena kebutuhan ICS sebanyak 6 ton perhari dapat terpenuhi bahkan hanya dari satu orang penampung saja,”kata Fahrul Amlain.

Fahrul Amlain  menambahkan Tim ICS saat survei sudah melakukan tahap penjajakan peluang usaha bersama pedagang, pengumpul, mereka siap membeli dengan harga pasaran umum secara tunai tanpa penundaan pembayaran.

Terdapat tambak seluas 16.713 ha di 3 kabupaten, Pohuwato, Boalemo dan Gorontalo Utara. Para petani  tambak ini mengaku sudah siap mendukung ketersediaan bahan baku ICS.

ICS segera dioperasikan dalam waktu dekat ini, sebelumnya dilakukan runing test untuk memastikan kesiapan sebelum bahan baku mulai ditampung.

 

Pewarta : Yanto - PPID DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

TILAMUTA – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Tilamuta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo diminta segera melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang UPTD PP Tilamuta.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe saat meninjau UPTD Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Rabu (26/02/2020).

“Segera lakukan sosialiasi Pergub tentang UPTD ini, lebih cepat lebih baik agar nelayan yang sering mendaratkan ikan di sini bisa menikmati kemudahan pelayanan dan informasi. Jangan lupa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo,kata Sila Botutihe.

“Kita harus mengedepankan Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban (K3) di kawasan Pelabuhan Perikanan Tilamuta ini agar nelayan merasa senang dan aman ketika mau mendaratkan ikannya. Dan teruslah menjaga silaturahmi dan kebersamaan dengan pelaku usaha perikanan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Tilamuta,” ujar Sila Botutihe.

Menanggapi permintaan Kepala DKP, Kepala Pelabuhan Perikanan Tilamuta, Abd Karim Mudjarab mengatakan akan terus melakukan pembenahan mulai dari komunikasi, koordinasi hingga administrasi.

“Sesuai arahan Kepala Dinas, Ibu Sila  Botutihe, kami akan segera menindaklanjuti pelaksanaan sosialisasi tersebut dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi ke Pemerintah setempat untuk selanjutnya menentukan waktu pelaksanaan, ucap Abd Karim Mudjarab.

Rencananya sosialisasi Pergub akan dirangkaikan dengan sosialisasi Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

 

Pewarta : Yanto PPID - DKP

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

BULANGO SELATAN - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo menggelar forum data statistik perikanan budidaya di ruang rapat dinas, Rabu (19/02/2020).

Forum yang mempertemukan antara DKP provinsi dan Kabupaten dan Kota ini dilaksanakan dalam rangka mencocokkan data statistik tahun 2019 semester 2 yang akan menjadi data valid Provinsi Gorontalo.

Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe dalam sambutannya menjelaskan kegiatan ini sangat penting karena hasil validasi pada hari ini akan dibawa ke tingkat nasional untuk divalidasi kembali.

“Kami berharap bapak/ibu validator kabupaten dan kota ini menjadi ujung tombak kebenaran dan validnya data khususnya data di sektor kelautan dan perikanan. Hasil dari validasi nasional akan menjadi data statistik perikanan Gorontalo dalam angka,”ujar Sila Botutihe.

Dalam forum yang sama ini, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Jufri Gobel mengakui bahwa kegiatan ini sangat penting mengingat indikator penilaian pembangunan perikanan budidaya, dibutuhkan data dan informasi yang relevan, akurat serta dapat dipercaya kebenarannya dan mencakup ruang lingkup yang menyeluruh serta dapat dibandingkan.

“Masih banyak kekurangan dalam peginputan data, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah memberlakukan program satu data sejak tahun 2017, yang menggabungkan seluruh data sektor kelautan dan perikanan dalam satu aplikasi,”jelas Jufri.

Forum data statistik perikanan budidaya ini dihadiri oleh Kepala DKP, narasumber dari Direktorat Perikanan Budidaya KKP serta validator data statistik perikanan kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Yanto - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Upaya peningkatan kapasitas aparatur di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut serta implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) serta pengelolaan kawasan konservasi perairan menjadi materi utama bimbingan teknis (Bimtek) Geographic Information System (GIS).

Kegiatan ini digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo yang diikuti 15 orang peserta di Hotel Horison, Kota Gorontalo, Rabu (19/2/2020).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe, dalam sambutannya mengatakan ke 15 orang peserta yang diikutkan ini nantinya berperan penting dalam proses penerbitan rekomendasi teknis perizinan pengelolaan ruang laut.

“Berdasarkan UU nomor  4 tahun 2011 tentang Informasi Geografis (IG) salah satu tugas dasar di antaranya adalah mendorong penggunaan IG dalam penyelengaraan pemerintahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat,” kata Sila Botutihe.

Sila Botutihe  menjelaskan, informasi yang berhubungan dengan daerah tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk peta dinamis dan dapat dipantau secara real time oleh masing-masing kepala daerah/dinas melalui layar monitor yang dipasang di ruangan kepala daerah/dinas.

 “Ke depan Sistem IG untuk perikanan harus mampu memberikan gambaran dan tampilan spasial tentang sumber atau spot perikanan di wilayah Indonesia khususnya di Perairan Provinsi Gorontalo yaitu dengan menggabungkan faktor-faktor lingkungan yang mendukung seperti zona khusus perikanan tangkap, perikanan budidaya dan zona pemanfaatan lainnya yang telah sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Gorontalo,” ujar Sila Botutihe.

Ia menambahkan Provinsi Gorontalo memiliki panjang garis pantai 903,7 km dan 123 pulau-pulau kecil yang mengelilinginya. Hal ini menandakan bahwa daerah ini memiliki potensi pulau, pesisir dan laut yang sangat besar jika dikelola dan dimanfaatkan secara kesinambungan.

 “Tak hanya potensi sumberdaya alam yang kita miliki, namun juga program Pemerintah Provinsi Gorontalo yang digalakkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sangat mendukung, yaitu 8 program unggulan yang salah satunya adalah sektor pendidikan melalui peningkatan sumberdaya manusia,”papar Sila Botutihe.

Sila Botutihe mengungkapkan DKP Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan 52 permohonan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari tahun 2017 hingga sekarang dan masih akan terus meningkat.

Pertek yang sudah dikeluarkan berupa permohonan rekomendasi kesesuaian ruang untuk pembangunan terminal khusus, pelabuhan, pekerjaan pengamanan pantai, operasional lokasi wisata, pembangunan tambatan perahu dan kegiatan lainnya yang bersinggungan dari 0-12 mil ke arah laut.

“Melalui Bimtek GIS ini, akan terbentuk SDM yang kompeten dan berkualitas serta memahami penggunaan GIS dan software pendukungnya, dengan mengimplementasikan strategi inovatif yang berlandaskan ilmu pengetahuan termutakhir agar dapat memberikan manfaat tekhnologi, sosial ekonomi secara maksimal untuk masyarakat dan lingkungan,” jelas Sila Botutihe.

Bimtek GIS ini dilaksanakan selama 4 hari dengan pemateri dan narasumber dari Sekolah Tinggi Teknik Kelautan Balik Diwa Makassar dan Dosen Pendidikan Geografi Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo.

 

Pewarta : Yanto - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo menggelar sinkronisasi program sektor kelautan dan perikanan se-Provinsi Gorontalo yang bersumber dari anggaran APBN, APBD dan DAK tahun 2020–2021.

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah, Darda Daraba itu berlangsung di Maqna Hotel, Kota Gorontalo, Senin (17/2/2020).

Dalam sambutannya Darda Darda menjelaskan pembangunan perikanan dan kelautan di Provinsi Gorontalo tidak lepas dari dukungan dan sinergitas pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah kabupaten dan kota.

“Indikator kinerja utama (IKU) kita tahun 2019 sangat tinggi bahkan sampai melampaui target realisasi,  ini merupakan hasil sinergi dan kerja sama yang baik atas program dan kegiatan baik provinsi dan kabupaten/kota,” Kata Darda Daraba.

Program yang didorong Gubernur Rusli Habibie ini dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

“Jadi begitu anggarannya turun dari pusat melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), maka kita wajib melaksanakan program itu dengan sebaik-baiknya,” ujar Darda Daraba.

Darda Daraba menambahkan Provinsi Gorontalo terkenal dengan potensi keragaman lautnya. Hal ini mendorong pemerintah menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu prioritas dalam program ekonomi kerakyatan

 “Saya berpesan untuk menghadapi tantangan dan permasalahan tahun 2020–2021 kita harus memiliki 3 hal yaitu mendorong terwujudnya usaha perikanan yang baru, inovasi baru serta adanya perbaikan di sektor yang sudah ada, meningkatkan daya saing produksi, dan 3 akses atau infrastruktur yang baik,” papar Darda Daraba.

Pertemuan ini merupakan tindaklanjut kegiatan gubernur pada sinkronisasi program dan kegiatan di Kabupaten/Kota beberapa waktu lalu. Selain itu menjadi kesempatan untuk menggali permasalahan yang muncul untuk mencarikan solusi bersama serta tindak lanjutnya.

 

Pewarta : Yanto_PPID DKP

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 11 Februari 2020 11:21

Rakor Pengendalian Dan Pengawasan SDKP

GORONTALO – Tingginya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan  saat ini mengakibatkan tekanan terhadap kelangsungan dan kelestariannya. Untuk menghadapi hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kordinasi pengendalian dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP).

Rakor ini dihadiri oleh Asisten Tindakj Pidana Umum (Aspidium Kejati Gorontalo), Polisi Peraiaran,  TNI Angkatan Laut, Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM, Bea  Cukai, KSOP, Dinas Pergubungan dan Kepala DKP kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo di Hotel Damhil, Selasa (11/2/2020)

Sila Botutihe, Kepala DKP Provinsi Gorontalo saat mmebuka rakor ini menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan harmonisasi hubungan antara aparat penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana perikanan, menyamakan persepsi dan pemahaman, serta terjalinnya komunikasi yang baik antaraparat penegak hukum dengan menghimpun data dan informasi yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efesiensi penanganan dan penyelesaian tindak pidana perikanan.

“Kami berharap rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berfungsi secara efektif dalam rangka menunjang dan mendukung serta mengawal program NKRI,” kata Sila Botutihe.

Program NKRI ini merupakan terobosan Gubernur Rusli Habibie dan  Wakil Gubernur Idris Rahim di sektor kelautan dan perikanan bBidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan koordinasi lebih maksimal dalam penegakan hukum di bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu.

Sila Botutihe menjelaskan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan harus dilakukan secara tertib, bertanggung jawab dan berkelanjutan mengingat Gorontalo yang berada di 2 wilayah strategis biodiversitas, perairan Teluk Tomini di sisi selatan dan Laut Sulawesi di sisi utara.

“Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo, wilayah perairan memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat potensial, sehingga apabila dimanfaatkan secara optimal akan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat nelayan,”urai Sila Botutohe.

Isu penting dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah ini adalah Destruktif Fishing seperti bom, racun dan setrum, Ddokumen perizinan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemanfaatan ruang. Disebutkan juga daerah rawan perusakan berada di 4 kabupaten dan 13 kecamatan.

 

Pewarta : Yanto - PPID DKP

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo menggelar rapat pembahasan pengelolaan Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) atau stasiun pengisian solar untuk nelayan , Senin (20/1/202020).

Dalam pertemuan ini  dihadiri Kepala Dinas Sila Botutihe, Sekretaris Dinas Mudiddin Djailani, UPTD PP Tenda, UPTD PP Gentuma, UPTD PP Tilamuta, KONELI Tilango Deheto, Koperasi Jasa Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mitra Mikro Mina Dulohupa,  Koperasi Serba Usaha Lamahu Jaya,  Koperasi Multi Prima Jaya Inengo dan Koperasi Fisheries Usaha Mina.

“Tujuan pertemuan ini menghasilkan kesepakatan serta penandatanganan perjanjian kerja sama pengelolaan SPDN Tenda, SPDN Inengo, SPDN Kwandang, SPDN Gentuma, serta SPDN Gentuma bersama Koperasi Calon Pengelola,” kata Sila Botutihe.

Sila Botutihe  menjelaskan semua fasilitas pemerintah yang dikelola oleh pihak lain atau pihak ketiga harus dikenakan retribusi yang selama beberapa tahun terakhir belum dapat dilaksanakan.

Dalam pertemuan ini juga didapat masukan dari salah seorang tokoh nelayan, Sarlis Mantu yang yang menyampaikan jika  para nelayan tetap membeli premium meskipun dengan harga Rp10.000 perbotol  pada depot pengecer karena sesuai dengan pengalaman mesin kapal lebih baik menggunakan premium dari pada pertalite yang membuat mesin cepat panas.

“Masih dalam proses pengurusan izin operasional baru dengan pertamina, pihak Koperasi Tilango Deheto akan memfasilitasi operasional berupa kuasa pengelolaan SPDN kepada Koperasi baru agar kuota yang ada dari Pertamina dapat terus dimanfaatkan. Juga SPDN Tenda izinnya masih terus diperpanjang meskipun Koperasi pengelola (Dulohupa) sudah tidak ada lagi,” ujar Sarlis Mantu.

Sejumlah permasalahan muncul dalam pertemuan ini, antara lain perjanjian kerjasama SPDN Inengo dengan Koperasi Tilango Deheto telah berakhir 28 November 2018, sementara izin operasional yang dikeluarkan Pertamina berlaku sampai pada tahun 2022. Untuk itu sesuai penyampaian Pertamina operasional SPDN bisa tetap dilaksanakan melalui kesepakatan antara Koperasi Tilango Deheto dengan koperasi pengelola yang baru.

Demikian juga masalah keamanan SPDN Gentuma tidak layak karena pagar sudah roboh sehingga dikhawatirkan Pertamina akan mencabut izin operasional dalah hal kelayakan keamanan.

 

Pewarta : Yanto - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BULANGO SELATAN – Dalam serah terima jabatan yang diikuti 16 pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, terdapat jabatan baru, yaitu UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Pelabuhan Perikanan Tilamuta ini dikepalai Abdul Karim Mudjarab dengan dibantu Kepala Tata Usaha Yahya Maaruf, Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbadaran Andi J Buhungo dan Kepala Seksi Pelayanan Usaha Herman J Kamumu.

Untuk meningkatkan kinerjanya, sejumlah langkah segera diambil untuk mempercepat layanan kepada masyarakat.

Abdul Karim Mudjarab menuturkan langkah awal yang menjadi prioritas adalah melakukan pengurusan status UPTD PP Tilamuta untuk mendapatkan legalitas pelabuhan perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat KAPI.

"Secepatnya kami akan segera bersurat ke KKP untuk memperoleh status pelabuhan perikanan agar bisa segera membantu para nelayan Boalemo dan bahkan Pohuwato untuk proses perizinan dan segala sesuatu yang berurusan dengan kesyahbandaran,” kata Abdul Karim Mudjarab.

 

Pewarta : Yanto - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 3
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama