>

Displaying items by tag: PPID Lingkungan Hidup & Kehutanan

TILONG KABILA - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi pengelolaan sampah melalui program Reduse Reuse Recycle (3R) bagi masyarakat dan praktisi kebersihan di Desa Butu Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (20/2/2020).

Kegiatan dilaksanakan untuk memperingati Hari Sampah Sedunia dan  memaksimalkan pengelolaan sampah menuju Gorontalo Bebas Sampah, sebagaimana amanat UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Bab I pasal 1 ayat 3 menyebutkan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, berkelanjutan yang terdiri dari kegiatan pengurangan dan penanganan. Pendekatan pengelolaan sampah dilakukan melalui pendekatan berbasis 3R dan berbasis masyarakat, secara terpadu dengan pengelolaan sejak dari sumbernya.

3R adalah upaya yang meliputi kegiatan mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse) dan mendaur ulang sampah (recycle) melalui pengumpulan, pemilahan, pengelolaan sampah oleh masyarakat.

“Kami mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas LHK yang telah melaksanakan sosialisasi pengelolaan dampah melalui program 3R, harapan kami setelah kegiatan ini masyarakat yang dapat mengaplikasikan pengelolaan sampah yang baik di lingkungan sendiri, melalui pengembangan dan inovasi pengelolaan lingkungan,” kata Kepala Desa Butu, Astin Abdulah.

Kadis DLHK, Fayzal Lamakarakan menjelaskan tujuan sosialisasi adalah untuk mendukung program Gubernur Gorontalo dalam pengelolaan sampah yang baik, jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat semakin meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan, hal ini berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan hidup.

"Saya mengharapkan Desa Butu Kecamatan Tilongkabila ini menjadi desa percontohan pengelolaan sampah yang baik dan benar melalui Program 3R Reduce, Reuse dan Recycle, sehingga desa terdekat dapat belajar di desa ini," kata Fayzal Lamakaraka.

Sejumlah pemateri hadir dalam sosialisasi ini, mereka adalah Mohamad Kiyai dari DLH Kabupaten Bone Bolango, Nurain Lapolo dari Japesda, Yusdin Danial dari DLHK Provinsi Gorontalo.

Secara umum materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini menyangkut sumber sampah, jumlah sampah yang dihasilkan, akibat yang akan dirasakan, cara pengelolaannya dan manfaat lain yang akan diperoleh dari program pengelolaan sampah.

Sosialisasi ini dilaksanakan selama 1 hari dan diikuti 60 orang peserta yang terdiri dari para kepala desa se-Kecamatan Tilongkabila, tokoh masyarakat, kelompok wanita tani, masyarakat.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru - DLHK

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Senin, 17 Februari 2020 22:09

DLHK Kembali Gelar Apel Kendaraan Di 2 Lokasi

GORONTALO - Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo kembali menggelar apel kendaraan dinas di 2 lokasi yang berbeda, Jumat (14/2/2020).

Apel kendaraan dinas ini meliputi roda dua dan roda empat yang dilaksanakan di UPTD  KPH  Wilayah VI Gorontalo dan  Wilayah VII Bone Bolango.

Apel ini diikuti oleh 44  unit  kendaraan roda dua  dan 3  unit kenderaan roda empat  yang digunakan oleh aparatur sipil Negara di UPTD KPH wilayah VI  dan Wilayah VII .

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi  Gorontalo, Fayzal Lamakaraka melalui  Sekretris Dinas Syabuddin Buata dalam arahannya mengatakan seluruh aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya di KPH VI Dan KPH VII harus dikelola dengan baik. Syabuddin Buata mengimbau pegawai yang membawa kendaraan roda dinas untuk menjaga dan merawat dengan baik.

Syabuddin Buata berharap kendaraan dinas yang sudah rusak berat agar diusulkan ke Sekretaris Daerah  selaku pengelola barang milik daerah untuk  dipindahtangankan dan kendaraan yang belum tercatat berupa perolehan hibah agar diusulkan untuk dicacat.

Kegiatan ini dilakukan sebagai hibah masuk dengan tujuaan penataan admintrasi pengelolaan barang milik daerah khususnya Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan sesuai dengan Permendagri nomot 19 tahun 2016.

Pada apel di UPTD KPH Wilayah VI  Gorontalo dan UPTD KPH VII Bone-bolango  juga dihadiri Kasubid Penataausahaan Pengendali dan Pelaporan Aset, Bidang Aset badan keuangan provinsi Gorontalo,  Kasubag Umum dan Kepegawaiaan, Yenny Rahmawaty ,  Kepala UPTD  KPH Wilayah VI Gorontalo  dan Kepala UPTD KPH Wilayah VII Bone-Bolango, pejabat pengawas dan seluruh pejabat pelaksana  UPTD KPH  Wilayah VI  Gorontalo dan UPTD  KPH  Wilayah VII Bone-Bolango

“Tujuaan apel kendaraan yaitu mengecek kondisi  meliputi nomor rangka, nomor mesin sesuai dengan  surat tanda motor kenderaan serta inventarisasi kenderaan dicocokkan dengan daftar yang sudah ada," ujar Syabuddin Buata.

Dari jumlah kendaraan roda dua  UPTD KPH VI Gorontalo tercatat ada 21 unit,  3  unit   rusak Berat  sedangkan untuk kendaraan roda empat dengan jumlah 2 unit kondisi baik. Untuk UPTD KPH VII Bone –Bolango kenderaan roda dua  23 unit, rusak berat  3 unit , 2 unit tidak bisa dihadirkan karena dipegang oleh ASN yang bekerja pada  Pemerintah Kabupaten Bone-Bolango, dan kendaraan roda  empat  I unit dalam kondisi baik.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru - DLHK

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KWANDANG - Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah Dinas  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi  Gorontalo melakukan penataan aset  yang dimulai dari  UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) IV Gorontalo utara   dengan  melaksanakan apel  kendaraan dinas roda dua dan roda empat  bertempat  di halaman KPH IV Gorontalo Utara, Senin (10/2/2020).

Apel kendaraan dinas ini menghadirkan kendaraan roda dua sebanyak 29 unit dan roda empat sebanyak 4 unit.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi  Gorontalo yang diwakili oleh Sekretris Dinas, Syabuddin Buata mengatakan apel kendaraan dinas merupakan  bagiaan dari upaya pemeriksaan atas seluruh aset-aset yang ada di Dinas LHK khususnya di KPH IV Gorontalo  Utara dan memastikan siapa pengguna, bagaimana fisik dan kelengkapan surat-suratnya serta seberapa maksimal  dimanfaatkan  untuk menunjang pekerjaan maupun tugas-tugas sebagai Aparatur Sipil Negara untuk melayani masyarakat Provinsi Gorontalo.

“Bilamana kendaraan dinas tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya bahkan berpindah tangan kepada mereka yang tidak berhak atau tiba-tiba hilang maka akan diberika sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada pengguna, pemegangnya maupun penaggung jawab kendaraan tersebut,” kata Syabuddin Buata.

Syabuddin Buata  berharap  kendaraan milik pemerintah itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang dan memperlancar tugas kedinasan.

Apel kendaraan ini dihadiri oleh Kasubbid Penatausahaan, Pengendali dan Pelaporan Aset Area  I  dari  Bidang Aset  Badan Keuangan, Kepala KPH Wilayah IV Gorontalo Utara, pejabat pengawas dan seluruh pelaksana KPH Gorut.

Sriwati Sahi, Kasubbid P3A BKD Provinsi Gorontalo menjelaskan tujuaan apel kendaraan ini adalah untuk mengecek kondisi  kendaraan meliputi nomor rangka, nomor mesin sesuai dengan  Surat Tanda Motor Kenderaan serta inventarisasi kenderaan dicocokkan dengan daftar yang sudah ada.

“Dari jumlah kendaraan roda dua sejumlah 29 unit ditemukan 2 unit   tidak berada di tempat dan masih dipegang  oleh pensiunan ASN,  4 unit rusak berat sedangkan untuk kendaraan roda empat dengan jumlah 4 unit, 2 unit dinyatakan rusak berat  sehingga total keseluruhan kendaraan yaitu  33 unit,” katya Sriwati Sahi.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru - DLHK

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

MANADO - Deklarasi dan penandatangan piagam pencanangan pembangunan zona integritas dilakukan oleh Kepala-kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara bertempat di Aula Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Manado, Jumat (7/2/2020)

Hadir pada kegiatan ini Seluruh Kepala UTP lingkup Kementerian LHK di 3 provinsi, yang disaksikan oleh Inspektur Wilayah IV Irjen Kementerian LHK , perwakilan pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat/LSM dan dunia usaha.  Provinsi Gorontalo diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Fayzal Lamakaraka.

Latar belakang dideklarasikan pembangunan zona integritas ini adalah Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor Ins.1/Menlehk-Setjen/2015 dan Peraturan Menteri PAN RB nomor 10 tahun 2019, seluruh unit kerja melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM).

Inspektur Wilayah IV, Muhammad Yunus dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini merupakan akselerasi pencapaian sasaran utama reformasi birokrasi berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, Satker lingkup Kementerian LHK, maka dirasa perlu melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Zona Integritas ini merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang diberikan kepada jajarannya maupun komitmen menuju WBK/WBBM.

“Substansi pencanangan zona integritas adalah perubahan mekanisme kerja dan pola pikir menuju wilayah bebas KKN dan bersih melayani, peningkatan efesiensi dan efektifitas sistem penyelenggaraan/manajemen, peningkatan disiplin dan profesionalisme serta efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan SDM, peningkatan kinerja dan akuntabilitas, peningkatan kepatuhan dan efektifitas pengelolaan keuangan negara , peningkatan kwalitas dan inovasi pelayanan publik secara cepat, tepat, murah, aman dan mudah dijangkau,” kata Mohamad Yunus.

Penandatangan piagam pencanangan pembangunan zona Integritas ini dilakukan oleh 10 kepala UPT Kementerian LHK dihadapan Inspektur Wilayah IV.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru - DLHK

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 06 Februari 2020 10:40

Pemerintah Bertekad kurangi dan Hapus Merkuri

GORONTALO – Pusat Penelitian Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Yayasan Tambuhak Sinta bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo menggelar Focus Group Discussion peningkatan kapasitas daerah dalam rangka mendukung rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri tahun 2020.

FGD ini dilaksanakan di Grand Q Hotel pada Rabu (5/2/2020)  yang dihadiri Bappelitbang, Badan Keuangan Daerah, BPBD, DLHK, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan, Dinas Kesehatan, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, hadir bersama OPD Kabupaten Gorontalo Utara Bappeda, Badan Keuangan Daerah, BPBD, DLH, Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan.

Kegiatan ini merupakan keseriusan pemerintah dalam pengurangan dan penghapusan merkuri yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2019. Dalam pelaksanaan RAN PPM, peran pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan kualitas lingkungan yang akhirnya daerah diharapkan memiliki kompetensi maksimal dalam melaksanakan fungsi pengelolaan lingkungan termasuk dalam pengawasan dan pemantauan.

Berdasarkan inventarisasi sumber pencemaran merkuri, total emisi merkuri dari berbagai sumber di Indonesia mencapai 339 ribu kg/tahun, polusi terbesar berasal dari pertambangan emas skala kecil (PESK), sedikitnya terdapat 300.000 penambang dan 700 ribu keluarga bergantung pada penghasilan PESK.

“Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri ini terletak pada komitmen, sinergi dan koherensi kementerian/lembaga lintas sektor serta peran dan komitmen dari pemerintah daerah,” kata Kepala P3KLL Kementrian Lingkungan Hidup, Herman Hermawan.

Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, dalam sambutannya saat membuka pelaksanaan FGD menyampaikan apresiasi karena dipilihnya sebagai wilayah sasaran utama pelaksanaan rencana aksi ini. 

“Lingkungan dan manusia adalah 2 hal yang sangat tidak mungkin dipisahkan karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa lingkungan demikian juga jika lingkungan tdk layak/tercemar maka manusia tidak dapat hidup di dalamnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sangat mendukung pelaksanaan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Tahun 2020 dengan harapan ke depan Gorontalo Utara semakin lebih baik, mengingat daerah ini telah banyak kegiatan pertambangan yang dilakukan secara tradisional tanpa izin oleh masyarakat dan sudah mencemari beberapa wilayah dengan konsentrasi pencemaan merkuri mencapai nilai yang sangat menghawatirkan yakni 70 ppm,” kata Indra Yasin.

Nasruddin, Kepala Bidang Penataan dan Pengkajian Lingkungan yang mewakili Kepala Dinas LHK Provinsi Gorontalo mengatakan gambaran kondisi lingkungan Gorontalo secara keseluruhan baik, ini sesuai dengan nilai indeks lingkungan hidup = 70,06 artinya kita masih diatas rata-rata nilai nasional.

Ia berharap ke depan yang perlu dimaksimalkan adalah nilai indeks kwalitas air, karena yang sangat berkonstribusi di dalamnya adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat, mengingat di Gorontalo kegiatan pertambangan telah mulai dilakukan sejak jaman Hidia Belanda yang kegiatannya berada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dan sudah menggunakan merkuri.

"Di Provinsi Gorontalo pernah dilakukan riset bidang pertambangan dan diperoleh data bahwa terdapat kurang lebih ada 7000-an penambang dan 100-an tromol yang beroperasi dengan perkiraan penggunaan merkuri sebanyak 1,8 ton per bulannya, dan jika asumsi merkuri yang terbuang ke alam sebagai akibat dari kegiatan pertambangan adalah sekitar 20 persen, maka nilainya sangat menghawatirkan yakni 0,36 ton setiap bulannya yang akan mencemari lingkungan di wilayah Provinsi Gorontalo", ungkap Nasrudin.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru - DLHK

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo melalui UPTD KPH Wilayah III Pohuwato melakukan penandatanganan kerjasama penguatan dan pemanfaatan kawasan hutan bertempat di RM Mawar Sharon, Kota Gorontalo dengan Perhimpunan Pelestarian Burung  Liar Indonesia, Rabu (5/2/2020).

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Eksekutif Perhimpunan Pelestarian  Burung Liar Indonesia, Kepala Dinas LHK Provinsi Gorontalo, Kepala BKSDA Sulawesi Utara, Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi, Kepala Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan DLHK Provinsi Gorontalo serta Kepala KPH.

Tujuan penandatangan kerjasama ini untuk mendukung pemerintah dalam upaya konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, khususnya dalam upaya pelestarian burung liar dan habitatnya. Selain itu untuk mengoptimalisasikan dan mengefektifkan pengelolaan kawasan dalam rangka penyiapan konsep pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan.

Direktur Eksekutif Perhimpunan Pelestarian  Burung Liar Indonesia, Dian Agista dalam sambutannya menyampaikan keberadaan Burung Indonesia di Gorontalo bukan saja mengurusi habitat burung endemik namun tetap melaksanakan konservasi hutan.

“Sejalan dengan perkembangan waktu dalam pelaksanaan kerja sama ini perlu ketekunan sehingga penguatan kapasitas masyarakat bisa berhasil sehingga ekonomi dan ekologi bisa bersamaan kita kelola yang pada gilirannya masyarakat sejahtera dan hutan lestari,” kata Dian Agista.

Penandatanganan kerjasama ini didasarkan pada 3 prinsip yakni hak/penguatan kelembagaan, kewajiban untuk mengelola kawasan hutan, kewajiban untuk membina usaha dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan kelestarian ekosistem.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka menjelaskan bahwa kunci keberhasilan kerjasama penguatan dan pemanfaatan kawasan hutan antara KPH Wilayah III Pohuwato dengan Burung Indonesia akan berhasil apabila dibangun komunikasi dan keseriusan bersama sehingga pemanfaatan, konservasi hutan yang memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang akhirnya akan meningkatkan perekonomian di masyarakat.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru - DLHK

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan se-Provinsi Gorontalo di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Kamis (30/1/2020).

Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan, sekretaris, kepala bidang, kepala KPH, kepala seksi, kepala sub bagian lingkup DLHK Provinsi Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, serta UPT Kementerian KLHK.

Forum OPD Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini merupakan pertemuan untuk menindaklanjuti temu konsultasi perencanaan pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Gorontalo pada 16 Januari 2020 dan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dalam Laporannya, Kadis DLHK Fayzal Lamakaraka, mengatakan tujuan kegiatan ini adalah terciptanya kesepahaman agenda kerja tahun 2021 serta dukungan dan kerjasama seluruh OPD bidang lingkungan hidup dan kehutanan provinsi dan kabupaten/kota yang akan terwujud dalam tersusunnya dokumen perencanaan Renja OPD yang efisien, efektif, akuntabel dan berkualitas.

“Forum kali ini fokus pada kegiatan perencanaan sehubungan dengan pengendalian dan pengawasan serta identifikasi semua permasalahan guna merampungkan perencanaan Tahun 2021 dan untuk mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan tahun 2020 sekaligus mengevaluasi kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2019 lalu,” Kata Fayzal Lamakaraka.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, yang hadir sekaligus membuka Forum OPD Bidang Lingkungan Hiup dan  Kehutanan ini memberikan apresiasi kepada Dinas LHK karena di awal tahun telah melaksanakan Forum OPD dan membahas Renja 2021 yang dihadiri oleh semua unsur  pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Dalam Forum ini Saya mengharapkan beberapa hal, identifikasi permasalahan yang ada di lapangan, sesuaikan perencanaan dengan permasalahan yang diindentifikasi, siapkan semua SOP pelaksanaan di tahap perencanaan bukan pada saat pelaksanaan dengan mengikuti semua aturan dan standar  yang ada dan terakhir adalah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan agar sesuai SOP yang telah disusun dan disepakati dalam forum ini,” papar Darda Daraba.

Forum ini diisi dengan pemaparan Kepala Bapppeda yang diwakili M Dikky Sidiki, Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan tentang tahapan dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pemaparan oleh Kepala Bidang Penataan Dan Pengkajian Lingkungan tentang isu strategis bidang lingkungan hidup dan pemaparan Kepala UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo tentang isu strategis bidang kehutanan yang akan menjadi informasi dasar dalam penyusunan Renja 2021.

kegitanan ini diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab oleh semua yang hadir dalam forum ini.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru - DLHK

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Sebagai tindak lanjut pelaksanaan serah terima jabatan bagi pejabat administrasi dan pejabat pengawas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Gorontalo menggelar penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas antara Kepala Dinas dengan pejabat administrasi dan pejabat pengawas yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bapak Gubernur Gorontalo beberapa waktu.

Kegiatan didilaksanakan di halaman Kantor Dinas pada Senin (2/1/2020) yang dihadiri pejabat adminitrasi dan pejabat pengawas, pelaksana dan Pegawai Tidak tetap.

Kadis LHK, Fayzal Lamakaraka dalam amanatnya sebelum penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas menghimbau agar menjadikan apel pagi sebagai kebutuhan dan ajang untuk mempererat silatuhrahmi,  juga sebagai sumber informasi akurat bagi seluruh ASN Lingkup Dinas LHK Provinsi Gorontalo.

“Kami meminta kepada seluruh ASN di lingkup DLHK dan seluruh UPTD Wilayah KPH agar menyikapi secara bijak terhadap isu yang beredar saat ini tentang Virus Corona dengan membiasakan cara hidup sehat dan bersih. DLHK sebagai dinas yang menangani Lingkungan Hidup akan menjadi contoh untuk penerapan lingkungan bersih,” kata Fayzal Lamakaraka.

Fayzal Lamakaraka juga berharap seluruh ASN, baik pejabat administrasi, pejabat pengawas, pelaksana dan PTT agar lebih fokus dan giat melaksanakan tugas pokok dan fungsi di tahun 2020 ini. Bekerja lebih efektif dan efesien dalam waktu dan penyerapan anggaran APBD maupun APBN tahun anggaran 2020 tinggal 11 bulan lagi, dengan mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat.

Penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas ini disaksikan oleh Kepala Dinas yang diawali oleh pejabat dari seluruh UPTD Wilayah KPH dan dilanjutkan dengan pejabat di Dinas LHK.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru - DLHK

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 17 Desember 2019 12:41

BPDASHL Bagikan 1,25 Juta Bibit Pohon

GORONTALO – Sebanyak 1,25 juta bibit pohon dibagikan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Bone Bolango kepada masyarakat seluruh Provinsi Gorontalo.

Pembagian jutaan bibit pohon ini dibagikan melalui program Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) Provinsi Gorontalo yang dicanangkan Wakil Gubernur Idris Rahim di halaman Museum Purbakala Provinsi Gorontalo, Selasa (17/12/2019).

Dalam laporannya, M Tahir Kepala BPDAS-HL Bone Bolango menyampaikan GNP-DAS ini merupakan puncak kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Provinsi Gorontalo tahun 2019 dengan target luasan sebesar 12.300 Ha.

GNP-DAS juga sebagai gerakan bersama dengan mengedepankan prinsip keterpaduan pekerjaan penanaman, sipil teknis, dan teknik pembibitan serta melibatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat.

“Adapun tujuan penyelenggaraan GNPDAS adalah untuk memulihkan kondisi DAS, dari rusak yang banyak menimbulkan bencana hydrologis menuju DAS sehat, dimana indikatornya adalah tersedianya air dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk berbagai keperluan serta terjaganya kesuburan tanah dan produktivitas lahan,” kata M Tahir

BPDASHL Bone Bolango menyiapkan bibit kayu dan buah sebanyak 1.250.000 batang, seperti mahoni, nyatoh, jati putih, sengon, jambu biji, sirsak dan lainnya serta bibit produktif hasil okulasi sebanyak 193.000 batang dengan jenis durian, rambutan, manggis, sukun, jambu kristal.

Semua bibit tersebut dibagikan secara gratis kepada masyarakat se-Provinsi Gorontalo melalui KPH/KPHL dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi hutan dan lahan yang rusak sehingga bisa pulih kembali baik kondisi fisik maupun manfaat serta fungsinya yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Pewarta : Nurmulinto Nasaru - DLHK

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Wakil Gubernur Idris Rahim, mencanangkan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) Provinsi Gorontalo di halaman Museum Purbakala Provinsi Gorontalo, Selasa (17/12/2019).

GNPDAS ini merupakan kegiatan Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Bone Bolango bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

“Saya mengapresiasi tinggi kepada jajaran Pemerintah Daerah, para pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat atas komitmen dan kerjasama yang baik dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang memungkinkan acara ini terselenggara dengan baik” kata Wagub Idris Rahim dalam membawakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Idris Rahim mengajak jajaran Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat bersama Kementerian LHK untuk bersama mengembangkan Kebun Bibit Desa (KBD). Pada musim hujan 2019- 2020 ini Kementerian LHK akan membangun 1000 KBD disamping 51 Persemaian Permanen yang sudah ada di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini bertema “Pulihkan Lahan Membangun Masa Depan” dihadiri 2000 orang yang berasal dari pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, TNI/POLRI, Unit PelaksanaanTeknis (UPT) Kementerian LHK BPDASHL Bone Bolango, BPKH Wilayah XV, BTN-BNW, BKSDA, perguruan tinggi dan mahasiswa, guru dan siswa, Forum DAS, LSM, penyedia pelaksana kegiatan  RHL, Kelompok Tani Hutan (KTH) dan tokoh masyarakat.

Pencanangan ini diawali dengan Senam GNPDAS bersama yang dilanjutkan dengan penanaman pohon oleh Wakil Gubernur dan diikuti oleh Forkompinda, LSM, mahasiswa dan Pramuka serta penyerahan bibit secara simbolis kepada Perwakilan sekolah, perguruan tinggi, LSM, dan kelompok masyarakat.

Pada kegiatan ini juga dibagikan berbagai jenis bibit tanaman produktif okulasi kepada maasyarakat berupa, durian, manggis, rambutan, mangga dan bibit tanaman kehutanan lainnya sebanyak 5.000 bibit.

 

Pewarta : Nurmulinto Nasaru - DLHK

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 4
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama