>

GORONTALO – Koperasi Buldozer Marga Tirta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo resmi dikukuhkan oleh Kepala Bidang Koperasi  Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Ismail Bau.

Para pengurus koperasi ini dikukuhkan di hadapan Notaris Femy Nento, yang dilaksanakan di gedung PIP2B Kota Gorontalo, Jumat (19/7/2019).

Pendirian koperasi di lingkungan Dinas PUPR ini telah direncanakan sejak beberapa tahun yang lalu, namun masih terkendala dengan berbagai halangan.

Melihat kondisi ini, Sekertaris Dinas Aisa Ibrahim bergerak cepat meyakinkan para pihak untuk mengaktifkan kembali niat lama ini. Dengan dukungan Kepala Dinas Handoyo Sugihato maka berdirilah koperasi ini.

Koperasi merupakan bentuk badan udaha yang mengedepankan nilai gotong royong, nilai ini adalah jati diri Bangsa Indonesia. Dengan semangat gorong royong, koperasi ini diyakini dapat menyejahterakan seluruh anggotanya, ASN dan PTT di lingkip Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

“Tujuan utama didirikan koperasi Buldozer  ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, karena pada intinya koperasi itu dari dan untuk kita,” kata Aisa Ibrashim.

Ismail Bau, Kepala Bidang Koperasi merasa bersyukur dengan didirikannya Koperasi Boldozer ini, ia mengingatkan kehadiran koperasi itu dapat mempererat kekeluargaan khususnya ASN dan PTT.

“Kami bersyukur Dinas PUPR dapat mendirikan koperasi, semua pegawai perlu diayomi dengan koperasi, karena sesungguhnya koperasi itu dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, mempunyai asas kekeluargaan yang mempererat sesama anggota” ujar Ismail Bau.

Koperasi Buldozer Marga Tirta Karya diketuai Aisa Ibrahim, Wakil Ketua Merlina Laisa, Sekertaris Dahlan Thalib, Wakil Sekertaris Nugraha Oktofelly Dewaputu, Bendahara Rodiah Pratiwi Liputo dan Dewan Pengawas diketuai Kalsum Mosii, Sekertaris Maya Habibie serta Anggota Iwan Lahibi.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SUWAWA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, melalui Provincial Project Management Unit (PPMU) melaksanakan monitoring Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang berada di kabupaten Bone bolango, Jumat (19/7/2019)

“Selama beberapa hari ini kami melakukan monitoring Pamsimas di Kabupaten Bone Bolango melalui kegiatan PPMU,” kata Yuliana Rivai, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Gorontalo yang juga menjabat Ketua PPMU.

Yuliana Rivai menambahkan bahwa PPMU juga akan melakukan evaluasi kinerja serta mencari solusi terhadap permasalahan di lapangan dalam pengelolaan Pamsimas.

“Kami akan lihat sejauh mana capaian pelayanan air minum dan sanitasi, apakah ada peningkatan pelayanan atau justru terdapat permasalahan, sehingga mengurangi cakupan pelayanan. Jika ada kita akan memberikan solusi serta masukan agar pelayanan air dan sanitasi bisa lebih meningkat,” jelas Yuliana Rivai.

Terkait penetapan iuran yang dibebankan pada masyarakat Yuliana Rivai menjelaskan bahwa iuran tersebut, merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat dengan pengurus Kelompok Pengelola Sarana Pengelolaan Air Minum (KP-SPAM) atau Pamsimas yang berada di desa. Hasil iuran tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan peralatan, serta instalasi dari air minum dan sanitasi.

“Masyarakat masih perlu diberi pemahaman, hasil iuran anggota kelompok akan digunakan untuk pemeliharaan jaringan air bersih, semua dikelola langsung oleh KP-SPAM atau Pamsimas” tutur Yuliana Rivai.

Yosep Abdullah, Kordinator Pamsimas Kabupaten Bone Bolango berharap muncul sinergritas antara pengurus, pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan air bersih.

Warga harus paham bahwa menjaga kualitas dan ketersediaan air bersih mutlak dilakukan, air menjadi kebutuhan dasar manusia yang hakiki, karena sejak lahir sampai mati manusia tetap membutuhkan air.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR, Sultan Kalupe mengkonfirmasi jika tahapan proses pengadaan tanah Bendung Bulango Ulu (BBU) tetap berlanjut.

Menurutnya rencana ground breaking atau peletakan batu pertama hanya dilakukan secara simbolis di lahan yang sudah tersedia.

“Jadi tidak benar kalau ground breaking maka semua lahan yang terkena dampak akan dikerjakan. Tidak begitu. Prosesnya tetap berjalan sesuai mekanisme,” ujar Sultan, Kamis (18/7/2019).

Ia menjelaskan bahwa tahapan pembebasan lahan BBU sudah selesai tahap persiapan. Saat ini tim dari lintas instansi sedang memasuki tahap pelaksanaan. Di tahap ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) memita syarat-syarat dilengkapi.

Setelah itu akan dibentuk tim pelaksana Satuan Tugas (Satgas) A dan B yang diketuai oleh pihak BPN. Satgas bertugas untuk menginventarisasi, mengidentifikasi bukti-bukti kepemilikan tanah serta melakukan pengukuran.

“Hasil dari itu nanti diserahkan ke BWS selaku instansi teknis yang membutuhkan tanah untuk di appraisal. Tim apprasial yang turun survei dan menghitung nilai ganti kerugian yang wajar,” bebernnya.

Tahapan akhirnya yakni musyawarah tentang bentuk ganti rugi dengan pemilik tanah berdasarkan nilai appraisal dari BPN. Jika para pihak setuju maka dilakukan pembayaran.

Sultan memastikan bahwa proses ground breaking tidak mengganggu tahapan pengadaan tanah. Warga yang terdampak diminta bersabar menunggu prosesnya hingga selesai.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, akan menjadikan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Tempat Pembuang Akhir (TPA) Talumelito sebagai tempat wisata dan arena olah raga otomotif.

TPA Talumelito ini berada di Desa Talumelito Kabupaten Gorontalo yang melayani pengelolaan sampah kabupaten dan kota.
“TPA Talumelito menjadi lokai pengelolaan sampah dari Kota Gorontalo maupun Kabupaten, indentik dengan berbau busuk. UPT TPA Talumelito berusaha untuk menjadikan tempat ini sebagai lokasi agrowisata yang keren, juga tempat edukasi dan bahkan jika disetujui sebagian lahan TPA ini akan dijadikan tempat arena offroad dan motor cross” kata Kepala UPT TPA Talumelito, M Agus Dama saat. Kamis (18/7/2019)
Untuk wujudkan itu, Agus Dama telah memproduksi sendiri cairan antibau busuk, yang ramah lingkungan dan telah diujicobakan pada mobil-mobil pengangkut sampah dan akan digunakan pada lahan pembuangan sampah.
“Untuk menghilangkan bau busuk kami telah membuat cairan antibau dari campuran tetes tebu, air kelapa, gula batu dan MA-11 dan kami mencobanya pada mobil pengangkut sampah, Alhamdulillah berhasil,” ujar Agus Dama.

Percobaan produksi cairan antibau busuk ini akan diperbesar untuk digunakan pada kawasan TPA Talumelito yang luas.
Selain cairan antibau yang diproduksi, pengelola TPA ini juga memproduksi pupuk kompos dan gas metan yang merupakan hasil olahan sampah atau limbah yang berada di lokasi tersebut.

Agus Dama berharap lahan TPA Talumelito bisa menjadi tempat referensi obyek wisata, edukasi dan arena otomotif. Luas lahan TPA Talumelito sekitar 25 hektar yang layakdigunakan untuk olahraga otomotif.


Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Sejumlah ruas jalan di Provinsi Gorontalo semakin nyaman dimanfaatkan masyarakat pengguna. Ini berkat pembangunan yang diakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.

Untuk memastikan kulitas jalan ini, Kepala Dinas PUPR, Handoyo Sugiharto melakukan peninjauan di sejumlah pekerjaan peningkatan kualitas dan pelebaran jalan provinsi, Senin (15/7/2019)

“Kami melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan jalan di jalan Thaib Gobel, Boidu-Dulamayo, Gorontalo-Tapa-Atinggola dan Alhamdulillah semua pekerjaan sedang dilaksanakan sesuai dengan prosedur” kata Handoyo Sugiharto.

Untuk menghasilkan pekerjaan jalan sesuai dengan kontrak dan kualitas jalan yang mantap, Handoyo Sugiharto  mengungkapkan mereka menggunakan layanan Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan yang ada di Dinas PUPR untuk memonitoring pekerjaan tersebut.

“Kami turunkan tenaga laboratorium milik dinas PUPR untuk memonitor dan mengontrol kualitas pelaksanaan yang ada di beberapa pekerjaan,” ujar Handoyo Sugiharto.

Dari sejumlah pekerjaan peningkatan kualitas dan pelebaran jalan yang saat ini sedang dikerjakan yaitu jalan jalan Thaib Gobel dengan target pekerjaan sepanjang 4,7 kilometer, jalan Gorontalo-Tapa-Atinggola dengan target pekerjaan sepanjang 2 kilometer dan jalan Boidu-Longalo-Dulamayo target sepanjang 1,5 kilometer.

Handoyo juga berharap pekerjaan peningkatan kualitas jalan yang sedang dilaksanakan saat ini, bisa selesai tepat waktu, sesuai spesifikasi dan sesuai kontrak.


Pewarta : Yudi- Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO – Sejumlah Kantor Daerah Pengamatan yang dibawahi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo  akan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

Hal ini disampaikan oleh Sekertaris Dinas Aisa Ibrahim setelah melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pendataan aset dinas. Aisa Ibrahim yang didampingi Kepala Subbagian Umum dan Kepagawaian, melakukan peninjauan di beberapa Kantor Daerah Pengamatan (DP) yang berada di Kabupaten Gorontalo DP-02 dan Kota Gorontalo DP-01.

Aisa Ibrahim mengakui, untuk melakukan pekerjaan pengamatan, pemantauan maupun pemeliharaan saluran irigasi yang berada di kabupaten dan kota, Kantor Daerah Pengamatan (DP) sangat memerlukan sarana penunjang, Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peralatan.

“Setiap Kantor Daerah Pengamatan akan kami lengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menunjang aktifitas di lapangan,’ kata Aisa Ibrahim, Jumat (12/07/2019).

Ia memberi contoh pekerjaan pembagian air sawah masyarakat, saat terjadi kekurangan atau saat kelebihan debit air, maka sarana penunjang hukumnya wajib ada demi kelancaran tugas sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Diakuinya kebutuhan peralatan penunjang operasional ini dibayang-bayangi keterbatasan anggaran, namun begitu ia akan berusaha untuk melengkapi kebutuhan peralatan secara bertahap. Para petugas lapangan ini langsung berhadapan dengan para petani yang dilayaninya, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membersihkan saluran irigasi dari kotoran dan limbah.

“Kami akan berusaha untuk melengkapi peralatan,   teman-teman di daerah aliran sungai bisa bekerja dengan aman dan tenang. Perlengkapan yang disediakan sesuai kebutuhan para penjaga pintu air, termasuk kelengkapan administrasi,” ujar Aisa Ibrahim.

Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawain Dahlan Thalib, mengharapkan ASN dan PTT yang berada di seluruh kantor daerah pengamatan, untuk menjaga kedisiplinan dalam pekerjaan dan berharap menjaga aset milik dari dinas.

 

 
Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO –  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melakukan pendataan ulang sejumlah asset milik dinas.

Pendataan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Dinas PUPR Handoyo Sugiharto.  Sekretaris Dinas PUPR Aisa Ibrahim langsung melakukan peninjauan di sejumlah Kantor Daerah Pengamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo.

Bersama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dalam Thalib, Kepala Seksi Irigasi dan air tanah Erna Hiola, Kepala Seksi Pengelolaan Sungai Pantai dan Rawa Molan Taludio meninjau langsung aset milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Jumat (12/7/2019).
“Sesuai arahan Kadis PUPR, kami melakukan kunjungan ke daerah pengamatan mulai dari DP-01 sampai dengan DP-05 untuk menginventaris aset-aset milik Dinas PUPR atau milik Pemerintah Provinsi Gorontalo,” kata Aisa Ibrahim.

Pendataan  aset yang tersebar di seluruh kantor daerah pengamatan yang ada di Provinsi Gorontalo harus terus dilakukan karena aset tersebut milik pemerintah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi oleh setiap pegawai ASN maupun PTT yang berada di kantor daerah pengamatan. 
“Kami harus mengetahui aset yang ada yang jumlahnya banyak, ada aset yang hingga kini keberadaannya belum jelas, contohnya seperti bangunan kantor DP-02 ini yang dibangun oleh dinas namun lahannya belum bersertifikat” ujar Aisa Ibrahim.

Aisa Ibrahim berharap adanya peninjauan dan pendataan inventaris yang mereka lakukan ini akan memperjelas seluruh aset dinas PUPR yang belum terdata baik itu barang, bangunan dan lahan. 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO -  Masalah dan isu wilayah perbatasan negara, Provinsi Gorontalo dan juga Provinsi Sulawesi Tengah serta peningkatan layanan infrastruktur dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba.

Sejumlah isu terkait tapal batas yang sering memicu konflik antar daerah dibahas bersama oleh sejumlah instansi. Demikian juga layanan pemerintah terutama untuk peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan menjadi topik pembicaraan yang serius.

Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) lintas Organissai Perangkat Daerah (OPD) ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di ruang Dulohupa kantor Gubernur Gorontalo, Rabu (10/7/2019)

“Dalam rapat ini seharusnya tidak ada lagi Gorontalo dan mana Sulteng, yang ada hanyalah kesepahaman bersama,” kata Darda Daraba.

Darda Daraba mengharap adanya sinkronisasi, koordinasi, harmonisasi serta kesepakatan antardaerah. Ini diperlukan untuk menghilangkan ketegangan hingga berujung konflik antarmasyarakat di wilayah perbatasan. Konflik ini biasanya dipicu karena tidak ada kesepahaman dan kesepakatan kedua belah pihak.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Sultan Kalupe menjelaskan ada beberapa isu yang yang menarik seperti kawasan strategi nasional, perbatasan negara, perbatasan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah, koordinasi dan kerjasama peningkatan infrastruktur antarwilayah perbatasan yang perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan akses stabilitas antardaerah pada kawasan perbatasan.

“Pemanfaatan dan pengendalian ruang pada wilayah perbatasan harus harmonis serta mendukung pelestraian lingkungan. Ada juga pelaksanaan pengembangan Teluk Tomini sebagai kawasan andalan Provinsi Gorontalo maupun Sulawesi Tengah, dan 4 isu penting lainnya. Ini yang kita bahas bersama,” ujar Sultan Kalupe.

Rapat Tim Koordinasi yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Buol, serta beberapa perwakilan Kepala Dinas PUPR baik dari Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Dalam rapat ini disepakati draft yang disetujui bersama untuk ditindaklanjuti.\

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo mengadakan sosialisasi bahaya narkotika, Selasa (9/7/2019).

Usai sosialisasi dibentuk relawan antinarkoba di Dinas PUPR sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 dan Instruksi Gubernur nomor 1379 tahun 2018.

“Dalam aturan tersebut setiap OPD dan lembaga pemerintah daerah dan vertikal, untuk melaksanakan 3 hal, penyuluhan, pembentukan relawan antinarkoba dan terakhir melakukan tes urine,” kata Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Untuk itu, Dinas PUPR Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan urine kepada Aparat Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang ada di lingkup dinas.

“Kami sudah jalin kerjasama dengan BNN Provinsi Gorontalo untuk sosialisasi bahaya narkotika dan dilanjutkan dengan tes urine. Ini merupakan Instruksi Presiden dan Instruksi Gubernur Gorontalo. Hasil tes urine kita masih menunggu,” tutur Handoyo Sugiharto.

Kepala Bidang Pencegahaan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provisni Gorontalo Muchars Daud, menyatakan terima kasih kepada Dinas PUPR yang telah melakukan kerja sama pemberantasan narkotika.

“Dinas PUPR sangat tanggap terhadap persoalan narkoba ini dan kegiatan ini memang terlaksana karena inisiatif dari PUPR sendiri, karena meraka ingin memastikan, meyakinkan bahwa dinas ini bersih dari narkoba” ujar Muchars Daud.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo mengadakan sosialisasi pembebasan lahan Korem 133/Nani Wartabone kepada pemilik lahan dan para penggarap lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) di aula serbaguna Korem, Senin (8/7/2019)

Sosialisasi ini dihadiri para pemilik lahan dan para penggarap, juga pejabat Korem 13/Nani Wartabone, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Gorontalo.

“Sosialisasi ini bertujuan mengidentifikasi kembali lahan beserta pemiliknya dan penggarap, memastikan batas yang sudah dibebaskan 5 hekter dan sisa yang nantinya dibebaskan seluas 20 hekter,” kata Sultan Kalupe, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Sultan Kalupe juga mendata dan mengumpulkan informasi dari masyarakat terkait siapa saja pemilik dan penggarap lahan tersebut.

Pembebasan lahan seluas 20 ha ini aka dilakukan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, mereka melakukan langkah-langkah prosedural, mencocokkan data terkait izin dan hal lain dari lahan ex bekas Hak Guna Usaha (HGU) tersebut.

“Kami mencari informasi dari masyarakat apakah izin yang dikeluarkan kepada penggarap, diberikan oleh pemegang HGU ataukah dari pemerintah setempat, dari tahun berapa mereka menggarap dan garapannya itu tanaman apa saja, serta informasi terkait harga lahan dan transaksi yang pernah terjadi disini,” lanjut Sultan Kalupe.

Sultan berharap apa yang mereka lakukan saat ini untuk memudahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
Halaman 1 dari 4
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo