>

GORONTALO -  Masalah dan isu wilayah perbatasan negara, Provinsi Gorontalo dan juga Provinsi Sulawesi Tengah serta peningkatan layanan infrastruktur dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba.

Sejumlah isu terkait tapal batas yang sering memicu konflik antar daerah dibahas bersama oleh sejumlah instansi. Demikian juga layanan pemerintah terutama untuk peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan menjadi topik pembicaraan yang serius.

Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) lintas Organissai Perangkat Daerah (OPD) ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di ruang Dulohupa kantor Gubernur Gorontalo, Rabu (10/7/2019)

“Dalam rapat ini seharusnya tidak ada lagi Gorontalo dan mana Sulteng, yang ada hanyalah kesepahaman bersama,” kata Darda Daraba.

Darda Daraba mengharap adanya sinkronisasi, koordinasi, harmonisasi serta kesepakatan antardaerah. Ini diperlukan untuk menghilangkan ketegangan hingga berujung konflik antarmasyarakat di wilayah perbatasan. Konflik ini biasanya dipicu karena tidak ada kesepahaman dan kesepakatan kedua belah pihak.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Sultan Kalupe menjelaskan ada beberapa isu yang yang menarik seperti kawasan strategi nasional, perbatasan negara, perbatasan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah, koordinasi dan kerjasama peningkatan infrastruktur antarwilayah perbatasan yang perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan akses stabilitas antardaerah pada kawasan perbatasan.

“Pemanfaatan dan pengendalian ruang pada wilayah perbatasan harus harmonis serta mendukung pelestraian lingkungan. Ada juga pelaksanaan pengembangan Teluk Tomini sebagai kawasan andalan Provinsi Gorontalo maupun Sulawesi Tengah, dan 4 isu penting lainnya. Ini yang kita bahas bersama,” ujar Sultan Kalupe.

Rapat Tim Koordinasi yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Buol, serta beberapa perwakilan Kepala Dinas PUPR baik dari Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Dalam rapat ini disepakati draft yang disetujui bersama untuk ditindaklanjuti.\

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo mengadakan sosialisasi bahaya narkotika, Selasa (9/7/2019).

Usai sosialisasi dibentuk relawan antinarkoba di Dinas PUPR sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 dan Instruksi Gubernur nomor 1379 tahun 2018.

“Dalam aturan tersebut setiap OPD dan lembaga pemerintah daerah dan vertikal, untuk melaksanakan 3 hal, penyuluhan, pembentukan relawan antinarkoba dan terakhir melakukan tes urine,” kata Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Untuk itu, Dinas PUPR Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan urine kepada Aparat Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang ada di lingkup dinas.

“Kami sudah jalin kerjasama dengan BNN Provinsi Gorontalo untuk sosialisasi bahaya narkotika dan dilanjutkan dengan tes urine. Ini merupakan Instruksi Presiden dan Instruksi Gubernur Gorontalo. Hasil tes urine kita masih menunggu,” tutur Handoyo Sugiharto.

Kepala Bidang Pencegahaan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provisni Gorontalo Muchars Daud, menyatakan terima kasih kepada Dinas PUPR yang telah melakukan kerja sama pemberantasan narkotika.

“Dinas PUPR sangat tanggap terhadap persoalan narkoba ini dan kegiatan ini memang terlaksana karena inisiatif dari PUPR sendiri, karena meraka ingin memastikan, meyakinkan bahwa dinas ini bersih dari narkoba” ujar Muchars Daud.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo mengadakan sosialisasi pembebasan lahan Korem 133/Nani Wartabone kepada pemilik lahan dan para penggarap lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) di aula serbaguna Korem, Senin (8/7/2019)

Sosialisasi ini dihadiri para pemilik lahan dan para penggarap, juga pejabat Korem 13/Nani Wartabone, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Gorontalo.

“Sosialisasi ini bertujuan mengidentifikasi kembali lahan beserta pemiliknya dan penggarap, memastikan batas yang sudah dibebaskan 5 hekter dan sisa yang nantinya dibebaskan seluas 20 hekter,” kata Sultan Kalupe, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Sultan Kalupe juga mendata dan mengumpulkan informasi dari masyarakat terkait siapa saja pemilik dan penggarap lahan tersebut.

Pembebasan lahan seluas 20 ha ini aka dilakukan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, mereka melakukan langkah-langkah prosedural, mencocokkan data terkait izin dan hal lain dari lahan ex bekas Hak Guna Usaha (HGU) tersebut.

“Kami mencari informasi dari masyarakat apakah izin yang dikeluarkan kepada penggarap, diberikan oleh pemegang HGU ataukah dari pemerintah setempat, dari tahun berapa mereka menggarap dan garapannya itu tanaman apa saja, serta informasi terkait harga lahan dan transaksi yang pernah terjadi disini,” lanjut Sultan Kalupe.

Sultan berharap apa yang mereka lakukan saat ini untuk memudahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

SUWAWA – Penataan Danau Perintis di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango menjadi fokus banyak instansi.

Selain Balai Wilayah Sungai II Sulawesi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo juga terlibat dalam normalisasi danau kebanggaan masyarakat Bone Blango ini.

Salah satu tahap pekerjaan dalam penataan ini adalah pembersihan eceng gondok, gulma dan tanaman air lain yang mulai menyesaki danau.

“Pemerintah Provinsi prihatinan terhadap aset danau perintis yang tidak terawat ini. Gubernur, Sekda serta Pemda Bone Bolango telah bertemu secara khusus yang menghasilkan satu kesepakatan untuk membersikan gulma dan rumput yang berada di atas air,” kata Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR, akhir pekan lalu.

Untuk membersikan danau ini membutuhkan sarana yang memadai agar pekerjaan ini bisa segera tuntas, termasuk penggunaan alat berat untuk mengangkat gulma basah dan memindahkan ke lokasi lain.

Pekerjaan ini dilaksanakan selama 3 minggu dan hasilnya sudah mulai terlihat. Danau ini terlihat lebih luas dan nyaman untuk dijadikan kawasan pariwisata, selain memiliki fungsi hidrologi dan pengembangan perikanan.

Dinas PUPR menyebut sudah 5000 meter kubik eceng gondok, gulma serta tanaman air lainnya yang berhasil dibersihkan dari danau ini.

“Pembersihan sudah 60 persen dan untuk sampah secara perhitungan kita sebanyak 7500 meter kubik dan kita sudah membuang sekitar 5000 meter kubik sampah ke tempat pembuangan” lanjut Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto berharap, danau ini dapat dijadikan tempat untuk parawisata, juga bisa bermanfaat untuk penanggulangan banjir dan membantu pertanian yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

 

Pewarta : Yudi/PUPR – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Dengan diterbitkannya Pergub nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo sudah bisa menyewakan alat berat yang dimiliki untuk untuk kepentingan komersial.

“Kami sudah bisa menyewakan alat berat dengan biaya yang lebih kompetitif, juga menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyewaan alat berat dan SOP bencana atau perintah langsung dari pimpinan yang bersifat penting,” kata Nugraha Oktofelly Dewaputu , Kepala Seksi Uji Material, Kamis (27/06/2019)

Penyewaan alat berat milik Dinas PUPR  sejak beberapa tahun lalu belum begitu ramai oleh masyarakat karena masih terkendala tingginya harga penyewaan karena masih terikat Perda nomor 11 tahun 2011.

Dengan terbitnya Pergub nomor 14  tahun 2019 ini masyarakat umum sudah mulai tertarik untuk menyewa alat berat yang memiliki sewa lebih murah.

“UPTD Balai Pengujian Material Jalan Dan Bangunan (BPMJB) baru saja menyewakan satu unit greader, selama delapan jam atau dalam hitungan satu hari. Ke depannya alat berat yang lain kita sewakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tutur Zulkarnain J Daniel, Kepala UPTD BPMJB, Kamis (27/062019)

Dengan adanya perubahan aturan ini, Zulkarnain berharap seluruh alat berat yang dimiliki peemrintah dapat lebih mudah dikontrol dan bisa menambah nilai PAD.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo akan menjadikan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengujian Material Jalan Dan Bangunan sebagai laboratorium tujuan pengujian material jalan dan bangunan yang ada di kawasan Sulawesi.

Layanan laboratorium ini khususnya untuk proyek pekerjaan yang ada di Provinsi Gorontalo, untuk menghadapi akreditasi ini Dinas PUPR berkoordinasi dengan laboratorium serupa di Palu Sulawesi Tengah yang sudah terakreditasi.

“Laboratorium ini sudah kami siapkan matang, menunggu diakreditasi. Prosesnya sedang disiapkan sambil brkoordinasi dengan laboratorium di Palu” kata Richie Z Abdullah, Kepala Seksi Teknis Bina Marga, Rabu (26/06/2019).

Kepala Dinas PUPR, Handoyo Sugiharto, juga menegaskan akan mendorong dan berupaya laboratorium ini segera terakreditasi dan menjadi salah satu laboratorium acuan atau rujukan dari setiap pemeriksaan material jalan dan bangunan.

“Laboratorium PUPR ini sebagai laboratorium  independen, tempat kolaborasi sesama dinas PU, kontraktor dan konsultan untuk menghasilkan pekerjaan sesuai spesifikasi yang diterima siapapun, mau diperiksa di lab manapun hasilnya akan sama,” ujar Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provisi Gorontalo.

 

Pewarta : Yudi - Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo,  Handoyo Sugiharto saat memimpin rapat koordinasi. Foto Yudi

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi pengawasan paket pekerjaan proyek.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat kepala dinas ini melibatkan pejabat terkait di Dinas PUPR, konsultan pengawas jalan dan kontraktor pelaksana, Rabu (26/6/2019).

“Kami melakukan koordinasi dengan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas untuk pekerjaan di beberapa paket jalan di lingkungan” kata .Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas untuk mencapai kwalitas kerja antara konsultan pengawas, kontraktor pelaksana dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta pengawas lapangan dan untuk menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan.

“Kami membangun sinergitas untuk peningkatan kualitas pekerjaan di tahun ini. Ada kesepakatan yang kami capai” lanjut Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto berharap pihak terkait yang menjalankan pekerjaan proyek tahun ini bisa berjalan sesuai yang ditargetkan, tepat waktu, berkualitas, tepat sasaran dan tepat mutu. Sehingga menghasilkan pembangunan infarstruktur bermutu dan unggul.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – 5 isu atau topik penting dibahas dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) triwulan II yang berlangsung di Ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo.

Topik tersebut antara lain kesesuaian pemanfaatan ruang untuk rencana pembangunan Islamic Center di Kota Gorontalo, pembangunan Pantai Ratu di Kabupaten Balemo, pembangunan pelabuhan Bilato Kabupaten Gorontalo, lahan pertanian berkelanjutan dan perkembangan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) yang telah dilakukan oleh kabupaten serta penyusunan Rencana Penataan Ruang Daerah (RDTR).

Kelima topik hangat yang banyak dibincangkan masyarakat ini menjadi agenda utama dan mendapat perhatian penuh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Perkembangan dan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Kota inilah yang menjadi dasar Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar rapat TKPRD yang dibuka Sekretaris Daerah, Darda Daraba.

“Rapat ini rutin kita laksanakan walaupun dalam undang-undang minimal sekali dalam tiga bulan, guna menghasilkan rekomendasi alternatif yang terkait dengan pemanfaatan ruang” kata Darda Daraba.
Dalam rapat TKPRD ini juga dibahas isu-isu yang berkembang saat ini, serta surat permohonan rekomendasi Gubernur dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Kota dan untuk meninjau perkembangan revisi RTRW yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan kota tersebut.

Darda Daraba berharap dalam rapat ini bisa menghasilkan percepatan keputusan bersama.

Assisten II Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sutan Rusdi yang hadir dalam kegiatan ini juga menjelaskan beberapa isu penting hingga perlunya digelar rapat TKPRD ini.

“Rapat ini membahas 5 isu atau topik penting penyesuaian pemanfaatan ruang untuk beberapa rencana pembangunan seperti Islamic Center, Pantai Ratu, Pelabuhan Bilato, pertanian berkelanjutan dan perkembangan revisi RTRW yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota,” kata Sutan Rusdi.

Rapat TKPRD ini dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo.

Beberapa kesepakatan bersama dicapai diantaranya revisi RTRW serta penyusunan RDTR yang segera akan ditanda tangani persetujuan bersama di Kementrian PUPR, kesesuaian tata ruang Islamic Center masih menunggu proses Perda di Kota Gorontalo, status RTRW Boalemo yang saat ini sedang dibahas secara pararel oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo, rencana pembangunan Sekolah Calon Bintara (Secaba) seluas 100 hektar, pembangunan Korem, Mes Haji, dan pembangunan Pelabuhan Bilato di Kabupaten Gorontalo yang nantinya harus disurvei bersama dengan pemohon dan pemerintah provinsi.

Di Bone Bolango juga terdapat rencana Pemerintah untuk penamaan Danau Perintis menjadi Embung Perintis.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SUWAWA  – Status Danau Perintuis yang berada di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango harus jelas, apakah danau atau embung.

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo sedang melakukan peninjauan kembali dokumen dan mendatangkan tim konsultan untuk melakukan kajian Sistem Informasi Geografis (SIG).

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto saat mendampingi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melakukan peninjauan pekerjaan Revitalisasi Danau Perintis, Jumat (21/06/2019).

“kita akan tinjau lagi apa-apa dokumen perencanaan yang pernah ada disni, kemudian kita akan sesuaikan untuk kebutuhan ke depan, tahun ini kami mendatang konsultan. Setelah status danau ini menjadi embung kemudian kita akan serahkan ini pemerintah pusat melalaui kementerian PUPR,” kata Handoyo Sugiharto.

Revitalisasi Danau Perintis ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di salah satu villa, yang berada di bagian pinggiran danau ini.

Sejumlah alat berat melakukan pengerukan di beberapa titik danau yang mulai mengalami pendangkalan akibat suburnya enceng gondok dan gulma air lainnya.

“Danau Perintis saat ini memiliki dua luasan, yaitu luasan lengkap termasuk kawasan tangkapan air area sekitar 560 hektar dan untuk luasan yang sekarang tergenang air sekitar hanya 23 hektar,” ujar Handoyo Sugiharto.

Untuk memperjelas status danau menjadi embung, Handoyo Sugiharto mengatakln pihaknya akan meninjau kembali, sekaligus memeriksa lagi dokumen-dokumen yang pernah ada.

“Kita tinjau dokumen perencanaan yang pernah ada, disesuaikan kebutuhan di masa depan,” kata Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto berharap pengelolaan Danau Perintis ini bisa didanai oleh APBN.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

LIMBOTO – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, ikut serta dalam pertandingan sepak bola Kapolda Cup yang dilaksanakan di lapangan SPN Polda Gorontalo, Rabu (19/06/2019).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun SPN Polda Gorontalo yang mempertemukan kesebelasan berbagai SKPD dan klub yang ada di Provinsi Gorontalo.

Keikutsertaan Dinas PUPR dalam pertandingan sepak bola ini adalah yang pertama kalinya.

“Ini adalah pertama kalinya kami membentuk satu team sepak bola dan ikut serta dalam pertandingan besar ini” kata Romi Malanua, Pelatih sepak bola Dinas PUPR, Jumat (21/6/2019).

Kesebelasan Dinas PUPR ini yang menggunakan formasi 3-5-2, bermaterikan pemain dari para staf ASN dan PTT. Mereka yang terpilih merupakan yang terbaik setelah melewati tahapan seleski yang dilakukan oleh Romi Malanua.  

Romi Malanua tidak menargetkan juara dalam Kapolda Cup ini.

“Kami main 3-5-2, karena team baru di bentuk, Jadi kita main lepas saja, pemain akan memberikan yanjg terbaik dalam Kapolda Cup ini,” ujar Romi Malanua

Turnamen Kapolda Cup berlangsung selama 15 hari dari tanggal 16-30 Juni 2019 dengan sistem kompetisi penuh atau grup. Turnamen tersebut akan memperebutkan piala Kapolda dan berhadiah jutaan rupiah.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo