>

GORONTALO –  Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo sedang menghitung kembali atau Value Engineering (VE) untuk perencanaan pembangunan kembali jembatan Bongomeme.

Pekerjaan ini melibatkan kosultan perencana, pemerintah Provinsi Gorontalo dan konsultan individual ahli.

Hasil hitung kembali ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesesuaian anggaran agar kualitas jembatan sesuai dengan perencanaan yang diinginkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto didampingi Kepala Seksi Teknis Bina Marga Richie Z Abdulah terlibat langsung dalam peninjauan Jembatan Bongomeme, Selasa (11/06/2019)

“Jembatan ini menghubungkan Isimu dengan Bongomeme, pembangunnya sudah direncanakan dari tahun 2015 dengan anggaran Rp7,1 miliar,” kata Handoyo Sugiharto.

Namun adanya keterbatasan anggaran beberapa tahun lalu, pembangunan Jembatan Bongomeme belum bisa dilaksanakan. Jembatan ini merupakan akses transportasi masyarakat dan penghubung beberapa kecamatan yang barada di Kabupaten Gorontalo.

Jembatan ini pernah mengalami kerusakan akibat luapan air atau banjir beberapa waktu lalu, tahun 2019 ini akan dilaksanakan pekerjaan perbaikan.

“Kami menyesuaikan dengan harga satuan sekarang dan didapat kebutuhan anggaran Rp7,8 miliar,” ujar Handoyo Sugiharto.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

LIMBOTO – Sebanyak 20 rumah dan sejumlah sawah diperkirakan akan terkena proyek perluasan pengembangan bandar udara Jalaluddin Tantu Gorontalo.

Lahan tersebut ditinjau langsung oleh Handoyo Sugiharto Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto didampingi oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahaan Sultan Kalupe, Selasa (11/06/2019).

Peninjauan lahan ini  terkait rencana pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.

“Saya dan Pak Sultan kalupe sudah meninjau langsung tanah yang butuhkan pihak bandara untuk keselamatan penerbangan, di sini ada beberapa sawah dan sekitar 20 buah rumah yang harus kita pikirkan untuk dibebaskan” kata Handoyo Sugiharto.

Lahan yang dibutuhkan dan akan dibebaskan sekitar 4,5 hektar, dan lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Precision Approach Lighting System (PALS). Pembangunan PALS tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, dan nantinya akan sangat membantu para pilot pesawat untuk mendaratkan pesawat dengan aman.

“lahan ini nantinya akan dibangun lampu-lampu indikator, untuk jalur keselamatan penerbangan khususnya untuk bandara Jalaludin” lanjut Handoyo Sugiharto.

Handoyo itu juga menjelaskan, tahun 2019 ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo segera membebaskan lahan tersebut dan akan terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan infrastuktur yang bermutu dan berkualitas.

 

Pewarta :  Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar apel perdana setelah libur Hari Raya Idulfitri, Senin (10/06/2019).

Apel yang berlangsung di halaman kantor ini dipimpin Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto, dan dihadiri oleh seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidaak Tetap (PTT).

“Saat ini kita telah kembali ke fitrah, kembali dengan hal yang baru, kini saatnya kita semangat satukan untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya” kata Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto juga mengimbau kepada seluruh ASN dan PTT setelah libur lebaran Idulfitri ini agar kembali fokus terhadap pekerjaan yang tertunda atau tidak tuntas pada waktu sebelumnya.

“Marilah kita kembali melaksanakan tugas kita dengan membangun etos kerja yang baru, untuk mencapai sasaran yang diberikan, untuk membangun infrastruktur yang lebih unggul dan merata” lanjut Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto yang pernah menjabat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Boalemo ini juga berterima kasih kepada seluruh ASN dan PTT yang sudah berusaha hadir di apel perdana.

Ia menegaskan, setelah apel ini tidak ada libur yang dibuat kecuali libur tanggal merah.

 

Pewarta : Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Untuk lebih mempererat tali silaturahim diantara Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, mengadakan kembali Halal Bihalal Idulfitri dengan menghadirkan Ustad Syarifudin Mateka sebagai penceramah, Senin (10/06/2019)

“Bulan lalu ketika menyambut Ramadan, di tempat ini juga kita telah mengadakan halal bihalal, dengan maksud saling memaafkan dan menghalalkan sebelum memasuki bulan Ramadaan. Dan pagi hari ini kita berkumpul lagi setelah setelah Idul Fitri untuk saling memaafkan dan menghalalkan antara satu dengan yang lainnya” kata Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto.

Halal bihalal ini bertujuan untuk menjalin kerja sama antara pimpinan dan staf pegawai sehingga pekerjaan yang nantinya akan dilaksanakan oleh ASN dan PTT bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan.

“Ketika mulai besok kita bekerja dan menjalankan tugas rutin, suasananya sudah tidak ada lagi gap (pemisah) yang pernah terjadi, kita mulai dengansemangat baru,” ujar Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto mengharapkan, setelah Halal bihalal ini, semua pegawai lebih semangat dan menguatkan kembali visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo untuk menjadikan infrastruktur yang unggul dan lebih merata.

 

Pewarta : Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MARISA  – Warga masyarakat tampak sumringah dan berseri-seri saat mencoba ruas jalan baru yang menghubungkan Duhiadaa dan Imbodu, Kabupaten Pohuwato.

Mereka terlihat senang dan bangga saat melintas jalan mulus ini. Ruas jalan Duhiadaa-Imbodu di Kecamatan Duhiadaa ini merupakan jalan provinsi dan salah satu akses antarprovinsi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo berhasil menuntaskan pekerjaan dan pemeliharaannya hingga selesai 100 persen. Kini semua warga yang melintas di jalan ini terlihat senang dan bangga.

“Ada beberapa ruas jalan yang kita tanggani karena ini adalah kewenangan provinsi, termasuk pemeliharaan jalan Duhiadaa-Imbodu,” kata Zulkarnain Habibie, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Senin (3/6/2019).

Sebelumnya, jalan ini sempat mengalami kerusakan yang disebabkan faktor alam, banjir yang sempat meremdam Desa Duhiadaa termasuk ruas jalan ini, Kondisi ini diperparah karena terletak pada tanah dasar yang tidak stabil.

“Jalan sudah beraspal mulus, sudah bisa digunakan masyarakat sebelum lebaran tiba, semoga masyarakat yang melakukan mudik sudah merasa nyaman,” ujar Zulkarnain Habibie.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto merasa bersyukur Jalan Duhiadaa-Imbodu yang panjangnya 18 kilometer lebih itu sudah selesai dikerjakan. Ini adalah komitmen untuk menjadikan jalan provinsi dengan status jalan mantap pada tahun 2021 dan bertekat melakukan pemerataan infrastruktur hingga ke pelosok.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

SUWAWA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo memastikan pengerjaan proyek jalan lingkungan di Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah dan Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango kualitasnya sesuai dengan perencanaan.

Monitoring pekerjaan oleh pihak ketiga ini dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR, Handoyo Sugiharto dan Kepala Bidang Cipta Karya, Yuliana Rivai, Selasa (28/05/2019).

Mereka turun langsung ke beberapa lokasi  pekerjaan yang sementara dilaksanakan oleh pihak kontraktor.

Peninjauan langsung ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan yang berlaku. Proyek jalan lingkungan ini untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di pemandian air alami Lombongo  dan pekerjaan jalan lingkungan yang berada di Padengo. Proyek di Lombongo mengalami keterlambatan penyelesaian.

“Kami meninjau 2 lokasi pekerjaan, di tempat wisata Lombongo dibangun jalan paving block. Juga jalan lingkungan di Padengo,” kata Yuliana Rivai, Kepala Bidang Cipta Karya.

Proyek jalan wisata Lombongo menggunakan anggaran APBD tahun 2019 sebesar Rp192 juta, menggunakan konstrusi paving block sepanjang 234 meter  dengan lebar  2,2 meter, waktu pelaksanaan 120 hari.

Jalan lingkungan di dusun 1 dan 2 Kelurahan Padengo menggunakan anggaran APBD tahun 2019 sebesar Rp67 juta, konstruksi rabat beton sepanjang 132 meter dengan lebar 2,5 meter, waktu pelaksanaan 90 hari.

“Proyek Lombongo memang ada keterlambatan, pekerjaan jalan lingkungan di Padengo sudah selesai 100 persen,” ujar Yuliana Rivai

Yuliana menambahkan Dinas PUPR telah memberikan kesempatan kepada pihak ketiga melalui SCM-1 dan SCM-2 yang saat ini dalam tahap uji coba. Ia berharap setelah lebaran ini pihak ketiga bisa dapat mengejar sisa pekerjaan.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menyatakan siap diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

KAN merupakan satu-satunya komite yang dibentuk untuk memberikan akreditasi atau legal standing bagi instansi yang memeberikan pelayanan jasa.

“Tahun 2019 ini laboratorium PUPR akan semakin maksimal, kita akan tingkatkan menjadi laboratorium yang terakreditasi” kata Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo seusai menggelar rapat evaluasi di ruang rapat Dinas PUPR, Senin (27/05/2019).

Pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan, seluruh mateial yang digunakan harus benar-benar teruji di laboratorium yang sudah diakreditasi agar bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya.

“Laboratorium  ini harus terpercaya dan diakui oleh masyarakat penggunanya, khususnya untuk pelaksanaan pengujian dan kualitas proyek-proyek yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo,” ujar Handoyo Sugiharto.

Sementara itu Kepala Seksi Uji Material Jalan dan Bangunan, Nugraha Oktofelly Dewaputu memaparkan proses akreditasi yang harus dilalui Laboratorium Pengujian Material Jalan dan Bangunan agar lolos dalam akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Diakuinya proses ini tidak seperti membalikan telapak tangan dan membutuhkan proses yang rumit.

“Laboratorium uji material sekarang pada tahap manajemen mutu yang sesuai dengan standard juknis terbaru. Kemudian  ada tahapan audit internal, ini dilakukan pemeriksaan lebih mendalam pada Sumber Daya Manusia (SDM) penguji dan Sumber Daya Alat (SDA) untuk jadwal kalibrasinya” kata Nugraha Oktofelly Dewaputu.

Nugraha juga menambahkan Dinas PUPR mendorong agar UPTD Laboratorium  ini bisa segera meraih akreditasi pada tahun ini, efeknya sangat besar bagi pengawasan penggunaan material pada tiap pekerjaan di Provinsi Gorontalo.

“Setelah audit internal, 1 Juli akan mencoba mendaftarkan di Komite Akreditasi Nasional. Apabila lolos secara administrasi maka KAN akan segera mengirim tim mereka untuk memferivikasi dan memeriksa seluruh kelengkapan apakah sesuai untuk SDM, ada wawancara dan tata laksana pengujian serta pengecekan sesuai dengan yang dilaporkan dan jadwal kalibrasinya ” jelas Nugraha

 

Perwarta : Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KWANDANG – Petani di Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara segera menikmati saluran irigasi yang mengaliri sawah-sawah mereka.

Kepastian ini terungkap pada sosialisasi pembangunan saluran irigasi yang digelar di Desa Ilotunggula, Tolinggula, Sabtu (25/05/2019).

Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.

Pada sosialisasi ini diberitakukan kepada para petani bahwa saluran irigasi ini akan melintasi sawah mereka. Mereka bisa melihat langsung pekerjaan ini.

“Dengan mengadakan sosialisasi petani akan mengetahui pekerjaan kami yang nantinya akan bermanfaat bagi mereka, terutama dalam meningkatkan produksi pertanian. Para petani juga akan memahami ada sistem buka-tutup aliran air selama pekerjaan berlangsung, tapi ini hanya sementara,” kata Romen S Lantu, Kepala Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.

Romen S Lantu yang pernah menjabat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato ini juga menjelaskan, pekerjaan saluran irigasi membutuhkan kerja sama dengan petani, terutama dalam menerapkan sistem buka-tutup saluran air.

“Kami sudah sepakati penerapan sistem 10-7 buka tutup, 10 hari saluran air lama ditutup karena pekerjaan dan 7 hari dibuka untuk dimanfaatkan petani,”papar Romen S Lantu.

Pembangunan saluran irigasi Tolinggula ini bertujuan untuk mengelola air, menghindari bajir saat musim hujan, dan airnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan petani di 3 desa di Kecamatan Tolinggula yang memiliki luas 150 hektare.

Panjang saluran irigasi yang dibangun adalah 1,2 km, lebar 1 meter serta lama waktu pekerjaan 7 bulan. Proyek ini menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar lebih dari Rp2 miliar.

Para petani yang hadir dalam sosialisasi ini menyambut gembira, mereka bersyukur ada pembangunan irigasi di daerahnya. Irigasi ini diharapkan akan meningkatkan produksi pertanian mereka.

Dalam sosialisasi ini juga dihadiri Camat Tolinggula, Kepala Desa, Kontraktor, serta petani.

 

Pewarta : Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

LIMBOTO – Sisa lahan seluas 20 hektare yang belum dibebaskan untuk untuk membangun Markas Komando Resort Militer (Korem) 133 Nani Wartabone segera dituntaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.

Pembebasan sisa lahan ini adalah bagaian dari tahapan yang dilakukan tahun ini akibat keterbatasan anggaran tahun 2018.

Pembahasan pembebasan sisa lahan ini dilakukan bersama dengan Komandan Korem 133 Nani Wartabone, Kamis (23/5/2019).

“Kami sudah membahas dengan Komandan Korem tentang pembebasan lahan sisa dari permintaan 25 hektare. Lahan 5 hektar sudah dibebaskan pada tahun 2016 dan sisanya 20 hektare,” kata Sultan Kalupe, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Sultan Kalupe memaparkan pada tahun 2018 seharusnya sisa lahan 20 hekrae ini seharus sudah dibebaskan,  namun karena terkendala keterbatasan anggaran sehingga pada tahun ini pekerjaan pembebasan lahan baru bisa dimulai.

Sesuai Undang-Undang No 2 tahun 2012, untuk pengadaan lahan di atas 5 hektar harus melalui beberapa tahapan salah satunya penetapan lokasi (penlok) oleh Gubernur Gorontalo dan harus berdasarkan dokumen perencanaan.

“Saat ini tahapan yang akan kita laksanakan ialah penyusunan dokumen perencanaan pengadaan lahan oleh instansi yang membutuhkan tanah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas PUPR. Nah apabilah lahan tersebut sudah dibebaskan, maka akan segera dihibahkan ke pihak Korem,” ujar Sultan Kalupe.

Komandan Korem 133 Nani Wartabone, Kol Czi Arnold AP Ritiauw berharap proses pembebasan lahan pengembangan pembangunan Korem cepat selesai dalam waktu dekat.

 

Pewarta : Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

LIMBOTO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo mendukung pengembangan SMA Muhamadiyah Batudaa, Kabupaten Gorontalo.

Dukungan ini dalam bentuk pemberian tanah yang akan dibebaskan di Desa Ilohungayo, Kecamatan Batudaa.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Sultan Kalupe bahkan sudah mendatangkan tim appraisal dari Jakarta yang sudah ke lokasi lahan yang akan dibebaskan.

“Kami sudah melakukan peninjauan lapangan bersama tim appraisal dari Jakarta, mereka sudah melihat dan mensurvei langsung, kita tunggu saja hasil pengolahan data,” kata Sultan Kalupe, Jumat (24/5/2019).

Sultan Kalupe berharap dalam waktu dekat ini hasil survei sudah bisa diterima dari tim appraisal, sehingga sudah bisa disampaikan kepada sekolah.

Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Batudaa, Titrun T Ase, menyampaikan terima kasih atas kerja cepat yang dilakukan Dinas PUPR dengan melakukan pengukuran dan penilaian lahan tanah.

“Alhamdulillah, semoga proses ini cepat, dan segera ada pembebasan lahan untuk pengembangan SMA Muhamadiyah,” kata Titrun T Ase.

Sekolah SMA Muhammadiyah yang didirikan oleh Yayasan Muhammadiyah ini berdiri sejak tahun 1983, memiliki lahan 7.437 meter persegi dengan jumlah siswa 544 orang.

Dalam perkembangannya, sekolah ini mengalami kemajuan yang pesat sehingga daya tampung dan penegmbangan fasilitas sekolah tidak cukup, sekolah memerlukan lahan yang lebih luas.

Gayung bersambut, kebutuhan lahan ini didengar oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Gubernur Rusli Habibie lalu menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan bersama masyarakat Batudaa dan sekolah yang membahas pengembangan lahan sekolah.  

Hasil peretmuan ini adalah pemberian lahan oleh Pemerintah Provinsi Gorntalo untuk pembangunan dan pengembangan SMA Muhamadiyah.

 

Pewarta : Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo