>

Displaying items by tag: PPID Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil

GORONTALO –  Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dan mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) provinsi dan kabupaten di Provinsi Gorontalo dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar pada Selasa (10/3/2020) di Grand Q, Kota Gorontalo.

Rapat ini digelar untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.

“Prinsip dan tujuan pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan prinsip partisipasi, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas,” kata Slamet Bakri, Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo (PMD Admindukcapil ) Provinsi Gorontalo, saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Prioritas pembangunan kawasan perdesaan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pertemuan ini dilaksanakan oleh Dinas PMD Admindukcapil Provinsi Gorontalo dengan menghadirkan 100 orang peserta yang berasal dari TKPKP Provinsi Gorontalo, TKPKP kabupaten, camat, kepala desa kawasan dan penggurus Bumdesma.

Peserta rapat mendapat materi yang dipaparkan sejumlah narasumber, antara lain dari Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas PMD kabupaten yang merupakan Daerah Kawasan Pedesaaan.

 

Pewarta : Nini maku - PMD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SURABAYA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Gorontalo mengusulkan sejumlah program untuk penguatan desa. Program tersebut diusulkan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Regional I yang berlangsung di Surabaya beberapa hari lalu.

Selain kegiatan pembinaan dan pengendalian dana desa dan evaluasi perkembangan desa, PMD Dukcapil mendorong pemanfataan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi para inovator yang sudah mengikuti lomba di tingkat nasional.

“Kami juga mengusulkan pembinaan dan pembangunan tata kelola pemerintah dengan sub kegiatan Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PPTD),” jelas Kadis PMD Dukcapil Slamet Bakri, Sebin (9/3/2020).

Lebih lanjut kata Slamet, pihaknya juga mengusulkan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan perdesaan bekerjasama dengan kabupaten/kota. Sub kegiatan yang diusulkan bagaimana mendorong pengembangan lima desa sebagai destinasi wisata unggulan dengan berbagai produk pendukungnya.

“Berikutnya juga, kita berharap ada program untuk peningkatan pelayanan sosial dasar masyarakat desa untuk mencegah stunting di tiga kabupaten di Gorontalo,” imbuhnya.

Khusus di bidang dukcapil, diusulkan untuk peremajaan alat perekaman KTP elektronik. Ada pula usulan untuk Anjungan Dukcapil Mandiri yang bisa dimanfaatkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan secara cepat dan mudah.

Slamet berharap berbagai program tersebut bisa teralisasi tahun 2021 nanti. Untuk mengkongkritkan berbagai usulan pada Kortekrenbang, maka akan ditindaklanjuti dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 pada bulan April mendatang.

 

Pewarta: Isam - Humas

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 780 orang mengikuti rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di gedung Bele li Mbui, Kota Gorontalo, Kamis (20/2/2020).

Rapat yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba ini merupakan salah satu dari 3 tahap yang dilakukan serentak di 9 provinsi di Indonesia.

Penyelenggaraan di Gorontalo digelar oleh kementerian Dalam Negeri yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.

Para peserta berasal dari Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota, inspektur daerah, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi dan kabupaten, serta camat dan kepala desa se-Provinsi Gorontalo.

“Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pada tahun anggaran 2020 ini, Pemerintah kembali mengalokasikan dan akan menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun kepada 74.953 Desa di seluruh Indonesia,” kata Ketua panitia, Efendi, dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa tersebut, Kementerian Dalam Negeri diberikan amanah untuk mengkoordinasikan  pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara lebih sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

“Rapat ini bertujuan mengoptimalkan sinergitas Kementerian dan Lembaga, serta Pemerintah Daerah dalam percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa guna menciptakan penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia di desa,” jelas Efendi.

Melalui rapat ini diharapkan pemerintah daerah dan pemerintah desa memahami kebijakan pengalokasian dan percepatan penyaluran dana desa, prioritas penggunaan dana desa, serta pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, sehingga terbangun komitmen dan dukungan percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin.

Sejumlah narasumber dihadirkan dalam pertemuan ini. Mereka adalah Robert Simbolon Deputi I Bidang I Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Auditor Madya Tumonggi Siregar dari Inspektorat Jenderal kementerian Dalam Negeri, Supriadi Direktur Pengembagan Usaha Transmigrasi Kementerian Desa, Supriyadi Kepala BPKP Provinsi Gorontalo, dan Kresnadi Prabowo Mukti Kepala DAK Non Fisik kementerian Keuangan.

 

Pewarta : Nini Maku - PMD Admindukcapil

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri nomor 140/7354/BPD tanggal 22 Oktober 2019 tentang kesediaan memfasilitasi sosialisasi  penataan kewenangan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD-Dukcapil) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi penataan kewenangan desa se-Provinsi Gorontalo, Senin (4/11/2019).

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD-Dukcapil) Provinsi Gorontalo, Slamet Bakri di Kantor Dinas PMD Provinsi Gorontalo.

“Dalam Penyelenggaraan penataan tata kelola pemerintahan di desa yang lebih baik sesuai regulasi pemerintah saat ini, kewenangan desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seharusnya sudah diselesaikan dalam penyelenggaraan perencanaan di desa,” kata Slamet Bakri saat membuka rapat koordinasi.

Slamet Bakri memaparkan rangkaian pelaksanaan rapat koordinasi ini sesuai regulasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah nomor 43 dan 47, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, regulasi tentang Peraturan Bupati dan Desa tentang daftar Kewenangan merupakan regulasi yang sangat penting dan harus diperhatikan semua pihak.

“Peraturan Bupati/Desa tentang Kewenangan Inilah seharusnya diselesaikan sejak awal sebagai bagian dari dokumen kelengkapan APBDes tahun berjalan, ini diamanatkan dalam UU Desa, dan peraturan perundang-perundangan lainnya, Baik Peraturan Pemerintah di terbaru adalah Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dengan beberapa surat Menteri Dalam Negeri menunjukkan Kewenangan desa sebagai skala prioritas nasional,” papar Slamet Bakri.

Slamet Bakri mengapresiasi Dinas PMD Kabupaten dan tim Kementerian Dalam Negeri yang berasal dari Direktorat Bina Pemerintahan Desa untuk menghadiri rapat koordinasi kewenangan desa ini.

“Kami mohon arahan dan petunjuk Direktorat Bina Pemdes Kemendagri, sehingga ada output dari rapat koordinasi ini sehingga bisa merampungkan rancangan Perbub/Perdes tentang kewenangan desa dalam akhir tahun 2019,” ujar Slamet Bakri.

Rapat koordinasi ini dihadiri Sahutma Sihombing dari Direktorat Bina Pemdes Kemendagri, Ketua Umum ALPEKSI Ridwan Daali, Kadis PMD Gorontalo Utara dan perwakilan yang membidangi Pemerintahan Desa Dinas PMD dari 5 Kabupaten di Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Nini Maku – Dinas PMD-Dukcapil

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 25 Oktober 2019 20:21

GISA – Dukcapil Go Digital Segera Dikenalkan

GORONTALO – Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) – Dukcapil Go Digital akan segera diluncurkan di Provinsi Gorontalo. Rencananya program ini akan diluncurkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Zudan Arief Fakrulloh di Kabupaten Pohuwato, Selasa (29/10/2019).

“Pencanangan GISA dan peluncuran Dukcapil Go Digital ini sebagai bagian dari terwujudnya kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PNM Dukcapil) Provinsi Gorontalo, Slamet Bakri.

GISA merupakan program yang akan diterapkan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Setiap provinsi wajib memiliki minimal satu kabupaten/kota sadar adminduk. Setiap kabupaten/kota memilik minimal satu kecamatan sadar adminduk, serta tiap kecamatan memiliki minimal satu kelurahan/desa sadar adminduk.

“Targetnya agar terwujud kesadaran pentingnya dokumen, data, pemutakhiran dan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat,” imbuh Slamet.

Sementara itu, untuk program Dukcapil Go Digital salah satu penerapannya yakni dengan memberlakukan tanda tangan elektronik oleh kepala dinas kabupaten/kota. Hal itu sejalan dengan Permendagri No. 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Online.

Saat ini Ditjen Dukcapil tengah mengembangkan teknologi baru face recognition untuk mengenal wajah seseorang dalam hitungan detik. Data tersebut dilengkapi dengan finger print dan irish mata. Semua bermuara pada penyediaan big data kependudukan yang terkoneksi dengan instansi layanan publik berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

GORONTALO – Desa Tolinggula Tengah Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara mendapat hadiah Rp10 juta setelah terpilih menjadi juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi Gorontalo.

Penyerahan hadiah ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada rapat persiapan Temu Karya Nasional, Kamis (1/8/2019).

Desa Tolinggula Tengah yang akan mewakili Provinsi Gorontalo dalam lomba desa tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada 6-9 Agustus 2019. Desa ini  sekarang dipacu mengejar persiapan lomba seeblum tim penilai datang.

“Kami berharap Desa Tolinggula Tengah mampu bersaing di tingkat nasional dan mampu memberikan hasil terbaik untuk Provinsi Gorontalo,” kata Slamet Bakri, Kadis PMD Administrasi Dukcapil Provinsi Gorontalo.

Slamet Bakri didampingi Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Supandi Moerad, juga menyampaikan lomba desa ini tidak semata-mata untuk menjadi juara, tapi lebih dari itu bagaimana menciptakan kebersamaan dan rasa memiliki terhadap kelembagaan, sehingga dapat menjadi stimulus kepedulian serta eksistensi masyarakat terhadap perkembangan informasi, teknologi dan pembangunan di desa.

“Dengan dukungan masyarakat mulai dari ketua RT/RW, Staf Desa, TP-PKK, kader-kader pada masing-masing lingkungan, diharapkan desa Tolinggula Tengah mampu menunjukkan potensi dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa, ujar Slamet Bakri.

Dalam lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi, pemenang 1 mendapat Rp10 juta, terbaik 2 mendapat Rp8 Juta dan terbaik 2 berhak atas hadiah Rp7 Juta..

 

Pewarta: Nini Maku – Dinas PMD-Adm Dukcapil

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Desa Tolinggula Tengah Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara dan Kelurahan Polohungo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berhasil meraih juara I Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2019.

Pengumuman lomba ini Desa dan Kelurahan ini diumumkan Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo kepada bupati/walikota se-Provinsi Gorontalo, senin (15/7/2019).

Pengumuman lomba sudah ditetapkan melalui SK Gubernur Gorontalo Nomor 198/13/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan dan Lomba Desa/Kelurahan tingkat Provinsi Gorontalo.

Dalam pengumuman ini Desa Tolinggula Tengah Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara  mengalahkan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebagai juara II dan Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango sebagai Juara III.

Juara I lomba kelurahan diraih oleh Kelurahan Polohungo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo,   juara II diraih oleh Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo dan posisi juara III disabet oleh Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

“Hasil lomba ini merupakan capaian yang sangat membanggakan. Hal ini mengindikasikan bahwa semangat desa dan kelurahan membangun sudah betul-betul diimplementasikan dengan tata kelola desa yang semakin baik. Selamat kepada pemerintah dan masyarakat desa Tolinggula dan Kelurahan Polohungo atas pencapaian ini,” kata Kadis PMD-Administrasi Dukcapil, Slamet Bakri didampingi Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Drs. Supandi Moerad.

Slamet Bakri menambhkan, Desa Tolinggula dan Kelurahan Polohungo akan mewakili Provinsi Gorontalo pada ajang Lomba Desa Tingkat Nasional

 

Pewarta : Nini Maku - Dinas PMD Adminduk Capil

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Tujuan lomba desa dan kelurahan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo adalah untuk mengevaluasi tingkat perkembangan masyarakat yang dicapai oleh desa dan kelurahan.

Perkembangan ini bisa dilihat pada setiap tahunnya serta memberikan penghargaan kepada masyarakat desa dan kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam proses pemerintahan, pembangunan dan inovasi yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sejak Senin (17/6/2019) kami sudah menyiapkan lomba desa dan kelurahan,” kata Slamet Bakri, Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil), Selasa (25/6/2019).

Slamet Bakri menjelaskan dalam lomba desa dan kelurahan ini memiliki tahapan penilaian yang sudah diatur. Ia memberi contoh ketersediaan profil desa dan kelurahan di provinsi yang menjadi syarat mutlak dalam penilaian. Juga ada pemaparan Kepala Desa dan Lurah calon juara lomba desa dan kelurahan.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Supandi Moerad, menyampaikan sebelum lomba dilaksanakan digelar peretmuan yang dihadiri oleh perwakilan desa dan kelurahan yang akan mengikuti lomba, juga tim penilai lomba.

Dalam rapat ini disampaikan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan tahun 2019, pemerintah kabupaten dan kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap utusan desa dan kelurahan di wilayah masing-masing.

Slamet Bakri mengharapkan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Gorontalo ini dapat terlaksana secara obyektif dan transparan sehingga dapat menghasilkan juara desa dan kelurahan yang berkualitas.

Pemenang lomba ini akan mewakili Provinsi Gorontalo pada lomba desa dan kelurahan tingkat Nasional Tahun 2019 pada Bulan Agustus 2019.

 

Pewarta : Risnawaty Taniu – Dinas PMD Dukcapil

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 5 desa dan 4 kelurahan di Provinsi Gorontalo bersaing memperebutkan penghargaan desa dan kelurahan terbaik tingkat provinsi tahun 2019.

Penilaian lomba desa dan kelurahan ini dilaksanakan pada Kamis (20/6/2019) dengan tim penilai mengawali dari Kabupaten Gorontalo Utara yang diwakili Desa Tolinggula Tengah Kecamatan Tolinggula.

Kelurahan Tomulabutao Kota Gorontalo dinilai pada Jum’at (21/6/2019), Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila dan Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango disambangi penilai pada Sabtu (22/6/2019).

Pada Senin (24/6/2019) tim penilai lomba desa dan kelurahan melakukan evaluasi Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, dan hari Selasa (25/6/2019)  mereka ke Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat dan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

“Rencananya Rabu (26/6/2019) tim penilai akan menuntaskan tugasnya di Kelurahan Polohungo Kecamatan Limboto dan Desa Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo,” kata Slamet Bakri, Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) yang didampingi Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Supandi Moerad.

Slamet Bakri menjelaskan ada 8 indikator penilaian lomba desa dan kelurahan, yaitu pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Dari hasil penilaian ini akan diumumkan juara  masing-masing desa dan kelurahan, tapi yang akan mewakili Provinsi Gorontalo ke tingkat nasional hanya desa dan kelurahan yang terbaik (juara 1),” tutur Slamet Bakri.

 

Pewarta : Risnawaty Taniu – Dinas PMD Dukcapil

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa-Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD-Administrasi Dukcapil) Provinsi Gorontalo menebar kebaikan kepada sesama dengan berbagi takjil di Kelurahan Biawao, Kota Gorontalo.

Sebanyak 100 paket takjil berisi bubur ayam dan kue dibagikan kepada masyarakat yang melintas di sekitar jalan, mereka umumnya pengemudi bentor atau masyarakat umum yang lewat.

“Berbagi takjil ini dilakukan untuk mendekatkan hubungan Dinas PMD-Administrasi Dukcapil dengan masyarakat,” kata Slamet SK Bakri, Kepala Dinas PMD-Administrasi Dukcapil, Senin (27/5/2019).

Sebanyak 100 paket takjil dibagikan ludes diminati warga. Melihat antusiasme masyarakat yang baik, Slamet SK Bakri mengaku akan menambah jumlah takjil yang dibagikan menjelang buka puasa.

Slamet SK Bakri menjelaskan bulan Ramadhan seperti sekarang ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh umat Islam. Karena kesucian dan keberkahannya, selama satu bulan penuh umat Islam melaksanakan puasa dari fajar hingga berkumandangnya adzan magrib.

“Selama lebih dari 12 jam menahan lapar dan dahaga, momen berbuka puasa menjadi hal yang sangat berkesan bagi yang menjalankannya, sehingga di beberapa tempat seringkali ditemui takjil gratis yang disediakan oleh orang yang ingin berbagi di bulan Ramadan,”papar Slamet SK Bakri.

Bagi umat muslim, memberi makanan atau minuman bagi orang lain yang hendak berbuka puasa menjadi kewajiban meskipun hanya seteguk air.

 

Penulis, Risnawaty Taniu

 

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
Halaman 1 dari 2
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama