>

Displaying items by tag: PPID Penanaman Modal,ESDM & Transmigrasi

Selasa, 24 Maret 2020 23:38

BLK Produksi Masker Untuk Dibagikan Ke Warga

GORONTALO – Permintaan masker yang tinggi menyebabkan barang ini langka di pasaran, kalau pun ada harganya sangat tinggi sehingga tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat.

Masker sebagai salah satu Alat Pelindung Diri (APD) sangat dibutuhkan masyarakat dalam mengantisiapsi wabah pandemi dunia ini. Alat ini mampu menyaring partikel di udara, seperti debu, bakteri, dan virus.

Penggunaan masker bertujuan untuk menyaring berbagai partikel yang bisa membahayakan kesehatan tubuh. Wabah virus Corona yang sekarang terjadi semakin membuat khawatir masyarakat dunia, termasuk di Provinsi Gorontalo.

Untuk memenuhi permintaan masker yang tinggi, UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di bawah Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo mulai Selasa (24/3/2020) membuat masker yang dapat digunakan oleh masyarakat secara gratis.

“BLK terus berpartisipasi aktif membantu pencegahan Virus Corona atau Covid 19 dengan memberikan bantuan masker,” kata Kepala UPTD BLK, Edwing Hulopi.

Edwing Hulopi menyebut untuk tahap pertama ini BLK akan menargetkan produksi 1000 buah masker yang akan dibagikan kepada masyarakat.

 

Pewarta : Cheni Mahmud -

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal ESDM Transmigrasi dan Tenaga Kerja memperingati puncak Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2020 di Hotel Horison Ultima Nayumi, Kota Gorontalo, Kamis (20/2/2020).

Pada peringatan tersebut Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menyerahkan piagam penghargaan kepada perusahaan yang meraih prestasi dengan nihil kecelakaan kerja yang dibagi dalam kategori perusahaan besar, sedang, dan kecil. Penghargaan juga diserahkan kepada perusahaan yang menerapkan program pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids.

“Bulan K3 ini merupakan momentum bagi kita semua mulai dari pimpinan, manajer, karyawan, dan pekerja agar dapat melaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja sehingga tercapai zeco accident atau nihil kecelakaan kerja,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya.

Sesuai data dari BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, dalam rentang waktu 2016-2019 terdapat 331 kecelakaan kerja di Provinsi Gorontalo. Kecelakaan kerja tersebut menyebabkan 25 orang di antaranya meninggal dunia, serta sebagian menderita cacat total dan cacat fungsi.

“Tentunya ini tidak kita harapkan. Ke depan, norma-norma K3 harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi lagi kecelakaan kerja yang merugikan pekerja itu sendiri maupun perusahaan,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja Amir Hadju dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan peringatan Bulan K3 sebagai upaya preventif edukatif bagi perusahaan dalam menerapkan dan mengutamakan K3. Amir menambahkan, rangkaian peringatan Bulan K3 di Provinsi Gorontalo sebelumnya telah diawali dengan sejumlah kegiatan di antaranya Apel Bulan K3, sosialisasi K3 dan simulasi kebakaran, serta kampanye bebas sampah plastik di tempat kerja.

 “Kami terus berupaya memotivasi perusahaan dan para tenaga kerja untuk menerapkan K3 sehingga angka kecelakaan bisa diminimalisir atau bahkan bisa mencapai nihil kecelakaan kerja,” tandas Amir.

Sebagai bentuk dukungan untuk mencapai nihil kecelakaan kerja, pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim bersama pimpinan perusahaan dan instansi terkait menandatangani komitmen bersama untuk menciptakan Gorontalo Berbudaya K3. Wagub juga menyerahkan secara simbolis santunan jaminan hari tua dan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris tenaga kerja.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 11 Februari 2020 14:04

Pemerintah Apresiasi Peringatan Bulan K3

GORONTALO -  Peringatan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  (K3) yang diperingati setiap 12 Januari sampai 12 Februari selayaknya menjadi perhelatan masyarakat Industri di Gorontalo.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal ESDM Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Amir H Hadju pada pelaksanaan apel bulan K3 yang diselenggarakan oleh PT PIN up3 Gorontalo, Selasa (11/2/2020).

Apel bulan K3 ini diikuti seluruh jajaran PT PlN dan alih daya ini dipimpin oleh manager PLN UP3 Gorontalo. Kegiatan bulan K3 ini diisi dengan berbagai kegiatan menarik diantaranya sosialisasi K3 oleh Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo dan simulasi kebakaran oleh praktisi.

Dalam pemaparannya, Amir Hadju menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT PlN up3 Gorontalo yang sampai dengan saat ini tetap mempertahankan prestasinya dalam menjaga statusnya sebagai perusahaan nihil kecelakaan kerja.

Atas prestasi ini Dinas Penanaman Modal ESDM Transmigrasi Provinsi Gorontalo akan kembali mengusulkan menjadi salah satu perusahaan calon penerima penghargaan baik di provinsi maupun pusat.

“Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki filosofi dasar untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya,” kata Amir Hadju.

Amir HAdju menjelaskan melalui upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerja. Bila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan proses produksi menjadi lancar, yang pada akhirnya akan dapat menekan risiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas perusahaan.

 

Pewarta : Cheni Mahmud – Dinas PM ESDM Transmigrasi

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sejumlah pejabat Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo mengikuti sosialisasi tanda tangan digital yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Penerapan tanda tangan digital ini untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan e-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pemanfaatan tanda tangan digital dipercayai mendorong terciptanya budaya kerja yang berbasis elektronik. Penggunaan tanda tangan ini dalam layanan elektronik juga didorong digitalisasi di Indonesia yang berkembang masif.

tanda tangan digital adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terkait dengan informasi elelktronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Sosialisasi ini dihadiri Sekretaris Dinas Rugaya Biki, serta seluruh pejabat administrator dan pejabat pengawas Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi. Dalam sambutan pengantarnya Rugaya Biki mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pembekalan, pengetahuan maupun teknis mengenai tanda tangan digital/elektronik. Diakuinya ada banyak manfaat dari penerapan tanda tangan ini, salah satunya dapat memangkas proses birokrasi dengan cepat tanpa mengurangi mutunya.

“Sebelumnya banyak pejabat pemerintah yang tidak dapat menanda tangani dokumen karena berada di luar kota, namun sekarang tidak lagi,” kata Rugaya Biki.

Sosialisasi sekaligus demo ini dipandu oleh Narasumber Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo dan Statistik, Firto Nento sekaligus pakar dunia digital.  Untuk lebih meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta, Firto Nento melakukan tanya jawab yang disambut antusias.

Firto Nento mengharapkan tanda tangan elektronik ini akan menjamin keamanan dan kepastian hukum pada dokumen dan transaksi elektronik, sehingga dapat meningkatkan perkembangan digital ekonomi di Indonesia Khususnya lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Cheni Mahmud – Dinas PM ESDM dan Transmigrasi

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi membaiknya iklim investasi diyakini mampu menyedot arus modal. Saat ini pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. Langkah yang diambil antara lain menciptakan stabilitas keamanan dan politik, kepastian hukum serta memberikan kemudahan izin berusaha.

dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Perda OTK tahun 2013 telah membentuk kelembagaan PTSP yaitu Kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Perda no 11 tahun 2016

“Sejak terbentuknya PTSP, saat ini ada 137 jenis perizinan dan non-perzinan yang telah dilimpahkan oleh Gubernur Gorontalo ke Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo,” kata Musanif Niode, Plh Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo saat membuka Workshop LKPM Online, Selasa (10/9/2019).

Menurut Musanif Niode, di era globalisasi merupakan masa persaingan dalam dunia usaha, juga masa perubahan selera konsumen yang sangat cepat dan ketat sehingga menuntut semua pelaku ekonomi bekerja keras untuk menghadapi persaingan.

Keberhasilan para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya di Gorontalo akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat, pendapatan meningkat, lapangan kerja terbuka luas dan berbagai usaha terkait akan berkembang.

“Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo selalu berusaha untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian LKPM yang dilakukan melalui  penyuluhan, monitoring dan asistensi ke perusahaan yang wajib LKPM, ini dilakukan untuk melakukan pendampingan maupun konsultasi permasalahan perusahaan melalui kunjungan langsung maupun melayani melalui kantor,” papar Musanif Niode.

Diharapkan interaksi yang baik ini tetap berlanjut dengan hubungan yang konstruktif dan berkesinambungan dalam rangka pelayanan dan fasilitasi terhadap Perusahaan PMDN maupun PMA. atau sebaliknya.

Mohamad Subehan, Kasubdit Wilayah Sulawesi Deputi Dalak BKPM sebagai narasumber dalam workshop ini mengatakan LKPM sangat penting sebagai barometer perkembangan investasi di Provinsi Gorontalo dan juga sebagai acuan untuk menyusun rencana kerja dan arah kebijakan umum Penanaman Modal yang tepat sasaran, selaras dengan harapan dunia usaha.

“Iklim penanaman modal yang kondusif mempercepat dan menjadi pengungkit pembangunan ekonomi. selain itu, LKPM juga merupakan alat komunikasi rutin antara pelaku usaha dan Pemerintah,” kata Mohamad Subehan.

Selama 2018 di Gorontalo, perusahaan yang patuh dalam membuat LKPM masih berada di kisaran 30 persen sehingga diharapkan untuk tahun 2019  perusahaan yang patuh dalam membuat LKPM minimal lebih dari 50 persen

Mohamad Subehan juga menambahkan saat ini nilai investasi Provinsi Gorontalo sesuai hasil press release BKPM semester 1 2019 untuk Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp1,8 trilyun  dengan jumlah 48 proyek sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp378 miliar dengan jumlah 39 proyek dan PMDN Non-Fasilitas sebesar Rp2,1 trilyun.

Pewarta : Cheni Mahmud - Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dalam rangka percepatan peningkatan rasio elektrifikasi Pemerintah Provinsi Gorontalo –Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan PT PLN Unit Pelaksana Pembangunan Kelistrikan (UPPK) Area Gorontalo melaksanakan rapat pembahasan Pembangunan jaringan Listrik Atas Laut.

Rapat yang digelar di kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Bitung ini dihadiri Rasam Sabaya Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Sekretaris Daerah Gorontalo Utara dan Distrik Navigasi Bitung Kementerian Perhubungan.

“Rapat ini menghasilkan beberapa kesepakatan,” kata Rasam Sabaya, Rabu (11/9/2019). antara lain :

Rasam Sabaya merinci hasil kesepakatan ini antara lain untuk melaksanakan pembangunan jaringan listrik di daerah yang belum berlistrik termasuk pembangunan jaringan listrik atas laut antara Desa Ilangata dan Pulau Dudepo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas percepatan peningkatan rasio elektrifikasi tersebut, Distrik Navigasi Bitung Kementerian Perhubungan mendukung penuh rencana pembangunan jaringan listrik atas laut antara daratan Desa Ilangata dan Pulau Dudepo tersebut.

“Kajian dan analisa teknis kelistrikan yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan UPPK PT PLN Area Gorontalo secara teknis ketenagalistrikan sudah dapat diterima oleh Distrik Navigasi Bitung, namun perlu dilakukan kajian teknis dari sisi kelautan khususnya kajian hidrologi kelautan termasuk lalu lintas kapal di perairan tersebut serta rencana pengembangan pelabuhan Anggrek ke depan,” jelas Rasam Sabaya.

Mempertimbangkan hal tersebut, akan dilakukan survei teknis bersama antara Distrik Navigasi Bitung dan Pemerintah daerah serta PT PLN Area Gorontalo. Survei ini akan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan PT PLN Area Gorontalo.

“Dinas Penaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo meminta kepada pimpinan kantor Distrik Navigasi Bitung untuk memprioritaskan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan survei teknis hidrologi kelautan karena program percepatan elektrifikasi merupakan program nasional dengan target desa berlistrik 100 persen pada  tahun 2020,” jelas Rasam Sabaya.

Atas permintaan Dinas Penaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo ini, Kantor Distrik Navigasi Bitung akan mengubah jadwal kegiatan survei kelautan yang telah direncanakan di berbagai lokasi dan akan memperioritaskan kegiatan survei hidrologi kelautan pada lokasi pembangunan jaringan listrik Gorontalo.

“Survei teknis hidrologi kelautan akan dilakukan setelah surat permohonan pembangunan jaringan listrik atas laut dari PT PLN diterima oleh Distrik Navigasi Bitung,” papar Rasam Sabaya.

 

Pewarta : Cheni Mahmud – Dinas Penaman Modal ESDM dan Transmigrasi

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KWANDANG – Layanan keliling (mobile service) perizinan dan non-perizinan untuk masyarakat, pelaku usaha maupun instansi pemerintah digelar Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

Pelayanan yang langsung mendekatkan diri pada masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara mulai Senin-Sabtu (9-14/9/2010).

Layanan keliling ini laksanakan untuk menguatkan dukungan terhadap misi Pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu pemerintahan yang melayani dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan provinsi,

“Sesuai jadwal yang telah kami buat, untuk tanggal 9-11 September 2019 Pelayanan bertempat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gorontalo Utara mulai Pukul 09.00-15.00 Wita, untuk tanggal 12-14 September 2019 bertempat di UPT PPI Gentuma,” kata Bambang Trihandoko, Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

Layanan keliling ini akan memudahkan masyarakat karena tidak perlu lagi ke Kota Gorontalo, mereka lebih menghemat waktu dan energi. Kemudahan ini akan dirasakan masyarakat secara langsung.

Jenis izin yang akan dilayani adalah Perizinan Bidang Perikanan, meliputi  Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Perizinan Bidang Perhubungan, meliputi Izin Trayek AKDP, Izin Insidentil Trayek angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Izin taksi online, Izin Usaha Bongkar Muat barang di Pelabuhan (SIUPBM), Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT),

Peizinan Bidang Sumber Daya Mineral, meliputi Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah (IPAT).

Perizinan Bidang Energi Ketenagalistrikan, meliputi Izin Operasi Genset (kapasitas di atas 200 KVA), Surat Keterangan (kapasitas 25 sampai dengan 200 KVA), Laporan (kapasitas sampai dengan 25 KVA)

 

Pewarta : Cheni Mahmud - Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara
Selasa, 27 Agustus 2019 19:47

Sertifikasi K3 Operator Forklift Dan Excavator

GORONTALO - Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja mewajibkan pelaku usaha yang mempekerjakan  tenaga kerja untuk menerapkan prinsip pelindungan dan kesejahteraan pekerja.

Upaya meningkatkan efektifitas perlindungan tersebut, maka pelaksanaan norma-norma dimaksud  harus terencana, terstruktur, terukur dan terintregasi.

Ketidakpatuhan terhadap norma dan  aturan yang berlaku membuat orang lalai memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan para pelaku usaha baik itu pengusaha maupun tenaga kerja. Sehingganya banyak korban yang diciptakan dari kelalaian tersebut.

Salah satu bentuk kelalaian yang merugikan pekerja ini adalah kecelakaan kerja. Hal tersebut terjadi akibat tenaga kerja dibekali dengan keahlian dan kompetensi di bidangnya.

Provinsi Gorontalo memiliki perusahaan sebanyak 2.312 perusahaan dengan jumlah  tenaga  kerja  33.887 orang, 1.000 diantaranya adalah operator  alat berat yang bergerak di bidang industri maupun konstruksi.

Dari keseluruhan operator, yang memiliki sertifikasi kompetensi serta lisensi hanya sejumlah  20 orang  yang  tercatat dan  keseluruhannya merupakan operator  yang bekerja di bidang ekspedisi bongkat muat.

“Jumlah ini masih jauh harapan kami, karena seorang operator harus memiliki  keahlian yang sudah teruji sebelumnya sebagai bentuk perlindungan untuk dirinya dari perusahaan tempat bekerja,” kata Plh Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi, Abd Rakhmat Dangkua, Selasa (27/8/2019).

Untuk itu Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi menyelenggarakan pembinaan dan sertifikasi K3 Operator Forklift Dan Excavator

Pebinaan dan sertifikasi ini memiliki manfaat yang tinggi, selain sebagai bentuk proteksi atas keselamatan dan kesehatan pekerja, juga sebagai bentuk motivasi kepada perusahaan agar dapat meningkatkan perlindungannya terhadap tenaga era yang dipekerjakan di perusahaannya.

Kegiatan ini di buka oleh Abd Rakhmat Dangkua di Hotel Damhil Gorontalo.

“saya mengharapkan seluruh pimpinan perusahaan dapat mendukung kegiatan ini karena perusahaan sangat terbantu  dalam  pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di lapangan. Juga kepada pihak pekerja yang telah diberikan mandat oleh perusahaan agar supaya dapat mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ungkap Rakhmat Dangkua.

Dalam sertifikais ini, peserta Sertifikasi Izin Operator (SIO) alat berat mencapai 114 tenaga kerja yang dibagi dalam 2 komponen sertifikasi alat yang berbeda masing-masing, yaitu SIO alat Berat jenis Forklift terdiri dari 64 tenaga kerja yang dibagi dalam 3 kelas, masing-masing berjumlah 20 peserta

SIO alat berat jenis excavator yang terdiri dari 50 orag yang dibagi dalam 2 kelas, masing-massing berjumlah 25 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 minggu dimulai pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 9 September 2019 di Amaris Hotel Gorontalo.

 

Pewarta : Cheni Ahmad – Dinas PM ESDM dan Transmigrasi

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

WONOSARI - Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) mengadakan pelatihan pengolahan minyak kelapa kampung di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Kamis (8/8/2019).

Pelatihan ini di buka oleh kepala BLK Provinsi Gorontalo, Edwin Hulopi. Dalam sambutannya Edwin Hulopi mengatakan pelatihan ini merupakan upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dengan membuat minyak kelapa.

Minyak kelapa ini memiliki manfaat yang tinggi untuk menjaga kesehatan tubuh.  Minyak ini juga dikenal sebagai minyak kampung  yang memiliki kualitas lebih baik dari minyak sawit yang lazim digunakan masyarakat.

“Kami melaksanakan pelatihan pembuatan minyak kelapa kampung kepada 16 peserta yang merupakan warga Desa Bongo II dan Desa Bongo III, kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan selama 7 hari berupa materi analisa usaha dan praktek pembuatan minyak kelapa kampung,” kata Edwin Hulopi.

Dipilihnya  Desa Bongo II sebagai lokasi pelatihan karena potensi tanaman kelapa di desa ini cukup banyak tapi harga jual kelapa sangat rendah, dengan pelaksanaan pelatihan pembuatan minyak kelapa kampung ini diharapkan masyarakat akan mendapatkan  keterampil dalam mengolah kelapa menjadi minyak kelapa kampung yang higienis.

“minyak ini memiliki nilai tambah yang mendorong penguatan ekonomi keluarga,” ujar Edwin Hulopi.

Pada pelatihan ini juga disertai pemberian bantuan peralatan pengolahan minyak kelapa kampung kepada 4 kelompok petani kelapa yang sudah dibentuk.

 

Pewarta Cheni Mahmud – Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

TILAMUTA - Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) mengadakan pelatihan pengolahan minyak kelapa kampung di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo pada Kamis (8/8/2019).

Pelatihan ini di buka oleh kepala BLK Provinsi Gorontalo, Edwin Hulopi.

Dalam sambutannya Edwin Tohopi mengatakan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui BLK beruasaha meningkatkan ekonomi masyarakat.

“BLK melaksanakan pelatihan pembuatan minyak kelapa kampung kepada 16 peserta yang merupakan masyarakat Desa Bongo II dan Desa Bongo III,’ kata Edwin Tohopi.

Pelatihan ini dilaksanakan selama 7 hari berupa materi analisa usaha dan praktek pembuatan minyak kelapa kampung, desa Bongo II ini dipilih sebagai lokus tempat pelatihan karena potensi tanaman kelapa di desa ini ini cukup banyak tapi harga jual kelapa sangat rendah.

“Dengan pelaksanaan pelatihan pembuatan minyak kelapa kampung ini diharapkan masyarakat akan lebih terampil dalam mengolah kelapa menjadi minyak kelapa kampung yang higienis, mampunyai nilai tambah yang nantinya berdampak pada penguatan ekonomi keluarga.

Pada pembukaan pelatihan ini juga disertai dengan pemberian bantuan peralatan pengolahan minyak kelapa kampung kepada 4 kelompok petani kelapa yang sudah dibentuk.

 

Cheni Mahmud - Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo
Halaman 1 dari 3
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama