>

Displaying items by tag: PPID Pertanian

GORONTALO -  Direktorat Jenderal Hortikultura menyatakan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo berada di posisi 10 besar ranking teratas pada realisasi anggaran tahun 2019 yang ditargetkan oleh Kementerian Pertanian.

Prestasi ini terus dipacu untuk lebih optimal dalam meningkatkan program pengembangan hortikultura di P

rovinsi Gorontalo. Untuk itu Dinas Pertanian melalui Bidang Hortikultura menggelar rapat sosialisasi dan koordinasi program pengembangan hortikultura yang dilaksanakan di aula dinas, Kamis (27/2/2020).

Pertemuan yang dihadiri kepala bidang serta kepala seksi yang membidangi hortikultura kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo ini membahas tentang 3 prioritas utama pengembangan hortikultura yang meliputi pengembangan cabe rawit dan cabe besar, bawang merah dan bawang putih.

Prioritas berikutnya fokus pada ekstensifikasi jeruk dan kawasan buah lainnya, salah satunya durian, sedangkan prioritas terakhir fokus pada sayuran dataran rendah (bufferstock).

Kepala Bidang Hortikultura,  Mommy Igirisa mengungkapkan untuk mendukung keberhasilan program ini sudah disediakan fasilitas yang bersumber dari anggaran APBD maupun APBN tahun 2020,  untuk itu perlu diadakan sosialisasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan dinas pertanian di kabupaten/kota.

Alokasi bantuan benih dan sarana produksi yang bersumber dari dana APBN untuk Gorontalo berupa ekstensifikasi bawang merah seluas 75 hektar, intensifikasi cabe besar 185 hektar, serta intensifikasi cabe rawit sebanyak 225 hektar.

Untuk lokasi pengembangan durian rencana ke depan akan berlokasi di Kabupaen Gorontalo Utara di Kecamatan Tolinggula dan Kabupaten Pohuwato di Kecamatan Taluditi sebanyak 1500 pohon dengan menggunakan dana APBD.

Untuk pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura berupa lapak sayur dan buah berlokasi di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

“Tim kami sudah melakukan verifikasi sebagai ketentuan syarat penerima bantuan sudah terdaftar di simluhtan (Sistem Informasi Penyuluh Pertanian) dan lokasi kecamatan setiap kab/kota lebih disarankan yang sudah terdaftar sebagai lokasi kostra tani”, ujar Mommy Igirisa.

Mommy menambahkan untuk pengembangan hortikultura ini sudah di lakukan pemberian bantuan di tahun 2019 berupa fasilitas bibit dan saprodi jeruk di Pohuwato, fasilitasi bangsal pascapanen untuk komoditi bawang merah, fasilitasi alsintan pengolahan cabe, fasilitasi alsintan pengolahan pisang.

“Selain itu kita sudah melakukan bimtek kepada petani hortikultura berupa bimtek penerapan Good Handling Practices (GHP) yaitu pedoman umum dalam melaksanakan pasca panen hortikultura secara baik dan benar sehingga kehilangan dan kerusakan hasil dapat ditekan seminimal mungkin untuk menghasilkan produk yang bermutu atau memenuhi standar mutu yang berlaku seperti standar nasional Indonesia (SNI),” kata Mommy Igirisa.

 

Pewarta : Oman - PPID Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

PALU – Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) kerjasama pengawasan lalu lintas benih atau bibit tanaman dan ternak di aula DTPH jalan Kartini Kota Palu Sulawesi Tengah, Senin (24/2/2020).

Dalam penandatanganan ini, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi D Mario mengatakan kerjasama ini merupakan tindak lanjut program tahun sebelumnya yang telah dibahas terkait dengan pengawasan sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sektor unggulan masing-masing daerah. Sehingga sangat dibutuhkan kerjasama antar provinsi dalam upaya pencegahan di tingkat perbatasan wilayah, juga dapat diketahui detail dinamika yang terjadi antara dua daerah ini.

“Benih dan ternak memang menjadi perhatian kedua belah pemerintah, Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Kedua pemerntah ingin mencegah secara dini upaya oknum tertentu yang memiliki potensi merugikan petani dan peternah di kedua daerah. Pemerikasaan di perbatasan akan diketahui detailnya,” Kata Mulyadi Mario.

Mulyadi Mario menjelaskan program sinergi yang bisa dilakukan ke depan akan terus digalakkan karena kedua daerah ini merupakan proyeksi penyangga ibu kota baru di Kalimantan.

“Program strategis terkait komoditas jagung yang jalurnya melalui tol laut, lalu lintasnya juga melalui Sulteng. Permintaan dari Kalimantan itu sangat besar, kita sebagai daerah penyangga harus siap dengan produk unggulan kita. Proyeksinya satu juta orang akan masuk di ibu kota baru, ini peluang,” tutur Mulyadi Mario.

Sekretaris DTPH Provinsi Sulawesi Tengah, Saleh Gunawan mengatakan kerjasama ini merupakan tahap awal sinergi yang baik untuk kedua daerah dalam meningkatkan kinerja, khususnya distribusi sektor pertanian.

“Kita bersama-sama menjadi pelopor pertanian di pulau sulawesi, kerja sama teknis seperti ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sektor pertanian,” kata Saleh Gunawan.

Hal senada diungkapkan Sekdis Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Linda Shirley Rory. Ia menuturkan perlunya peningkatan pengawasan ternak sapi yang menjadi salah satu komoditas yang diandalkan di masing-masing daerah.

Linda Shirley Rory  menegaskan kesiapan dua daerah ini sangat diperlukan untuk mengakomodasi permintaan yang bakal meningkat tajam dari berbagai daerah khususnya calon ibukota di Kalimantan.

“Sulteng telah membangun regulasi kuat terkait pengawasan untuk meningkatkan pengawasan sapi betina produktif untuk dilarang dipotong, ini untuk menggenjot angka kelahiran sapi. Saya pikir sama dengan Gorontalo, kami akan terus berkomunikasi terkait permintaan ternak untuk saling melengkapi,” ujar Linda Shirley Rory.

 

  Pewarta : Oman - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dalam rangka mendukung program Gratieks yang telah dicanangkan Menteri Pertanian serta menindaklanjuti gerakan peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing (Grasida) perkebunan komoditas kelapa, Direktorat Jenderal Perkebunan bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi mengadakan kegiatan diskusi terpumpun akselerasi peningkatan produksi nilai tambah dan daya saing komoditi kelapa.

Diskusi terpumpun Grasida dilaksanakan pada Kamis (19/2/2020) di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo yang bertujuan untuk untuk meningkatkan koordinasi, keterpaduan sinkronisasi dan harmonisasi dalam merencanakan anggaran kinerja pembangunan pertanian, baik antara subsektor maupun antara pusat dan daerah.

Kegiatan ini dihadiri peserta dari pemerintah daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Riau dan Papua serta asosiasi bidang kelapa, perusahaan kelapa, dan tim percepatan GratiEks.  Hadir dalam diskusi ini Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi Mario sebagai Narasumber.

Plt Direktur Jenderal Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian, Agus Wahyudi saat membuka acara pertemuan ini mengatakan untuk mendorong ekspor hasil perkebunan meningkat hingga tiga kali lipat tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri.  Dibutuhkan kerjasama para pemangku kepentingan dan para pengusaha untuk melakukan percepatan

“Hingga saat ini sudah ada komitmen dari eksportir untuk mengakselerasinya. Apabila ada kendala di lapangan, Kementerian Pertanian pun akan membantu para pemangku kepentingan, mulai dari hulu hingga proses ekspornya, kata Agus Wahyudi.

Mulyadi Mario pada paparannya mengungkapkan dalam angka tetap 2018 komoditi kelapa memliki luas areal seluas 68.813ha, produksi sebanyak 56.766 ton dan produktivitas 1.222 kg/hektar. Untuk potensi pengembangan kelapa di Gorontalo yang sementara dalam proses peremajaan seluas 33.131 ha dan yang masih dalam tahap perluasan lahan seluas 58.309 ha.

“Bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengembangan komoditas meliputi pengadaan dan penyediaan pupuk dan benih kelapa, pemberiaan alat dan bahan penanggulangan OPT seperti handsprayer, insektisida, herbisida dan APH untuk kelompok tani kelapa, dan pemberian alat dan bahan pengolahan hasil dan pasca panen dan sudah dianggarkan di tahun ini,” ungkap Mulyadi Mario.

Sejumlah permasalahan petani kelapa yang harus diselesaikan seperti sebagian besar tanaman kelapa berusia antara 50-100 tahun sehingga produksinya semakin rendah, harga pangambilan butiran kelapa tidak stabil, teknologi petani masih sederhana sehingga belum bisa memenuhi permintaan target volume dan waktu, dan petani masih membutuhkan peningkatan keterampilan.

Selain itu Mulyadi Mario juga membeber masalah modal dan teknologi untuk memenuhi target ekspor belu maksimal serta dibutuhkan fasilitas perusahaan yang bergerak di bidang kelapa untuk membantu petani dalam perbaikan tanaman melalui anggaran CSR.

 

Pewarta: Oman - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dalam rangka mempercepat dan menyikronkan pelaksanaan kegiatan tahun 2020, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menggelr rapat koordinasi teknis (Rakortek) dan Forum OPD lingkup pertanian untuk perencanaan tahun 2021 di Hotel Horison Nayumi Gorontalo, Rabu (12/2/2020).

Rakortek yang dibuka Wakil Gubernur Idris Rahim ini bertujuan untuk mengetahui alokasi kegiatan yang didanai APBD setiap kabupaten/kota sesuai hasil refocusing DIPA 2020 dan membahas persiapan teknis pelaksanaan kegiatan tahun 2020 serta menyusun dan memformulasikan usulan kegiatan tahun 2021 sebagai bahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian.

Hadir pada Rakortek ini Bapppeda, BPTP, pejabat dinas pertanian/peternakan provinsi dan kabupaten/kota.

“Sektor pertanian sangat berpegaruh terhadap ekonomi, untuk itu Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat berterima kasih kepada pihak yang bekerja dalam menyukseskan program pertanian di tanah Gorontalo, program pertanian harus berjalan sesuai yang diharapkan dan harus tepat sasaran,” kata Idris Rahim.

Idris Rahim juga mengharapkan adanya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, agar tdak ada program tumpah tindih dan anggaran yang mubazir. Ia mengingatkan tujuan pemerintah adalah meningkatkan jumlah produksi dan produktivitas pertanian.

Beberapa program refocusing yang dibahas dalam Rakortek ini antara pengembangan kostratani dan pembangunan SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, fasilitasi pembiayaan, infrastuktur dan alsintan, peningkatan produksi tanaman pangan berbasis korporasi, pengembangan kawasan hortikultura berdaya saing, gerakan peningkatan produksi nilai tambah dan daya saing perkebunan, peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetik ternak, akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benih/bibit, pengentasan daerah rentan rawan pangan serta distribusi dan pengendalian harga pangan pokok, dan akselerasi ekspor melalui program gerakan tiga kali ekspor (gratieks).

Kadis Pertanian, Mulyadi Mario mengharapkan kabupaten dan kota untuk proaktif menjalankan program pertanian 2020 seperti peningkatan produksi pangan khususnya beras dan sapi, pembiayaan pertanian (KUR) dan kostra tani dengan melalukan percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2020. 

 

Pewarta : Oman - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Dinas Pertanian Mulyadi D Mario optimistis dalam pencapaian target program yang di Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) yaitu  Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN ) akan mencapai target di Provinsi Gorontalo.

Hal ini disampaikan oleh Mulyadi Mario, Kepala Dinas Pertanian dalam rapat koordinasi SIKOMANDAN di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Selasa (11/02/2020).

SIKOMANDAN  merupakan program yang dicetus oleh Menteri Pertanian yang memberi harapan baru bagi Gorontalo dalam percepatan peningkatan populasi Sapi. Di mana daerah ini mendapatkan target Sikomandan sebanyak 20.000 ekor akseptor. Kebuntingan 14.000 ekor, dan target kelahiran 12.600 ekor. Sedangkan untuk target akseptor kawin alam sebanyak 50.000 ekor dan lahir 42.500 ekor.

Rapat koordinasi yang dibuka Mulyadi Mario dihadiri oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Karantina Kls 2, kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/kota, koordinator Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia (ISIKHNAS), recorder dan petugas teknis IB,PKb dan ATR se-Provinsi Gorontalo.

“Target SIKOMANDAN sangat drastis kenaikkannya dibanding Upsus Siwab tahun lalu, tapi kami optimistis dengan tekad dan sarana serta petugas inseminator yang ada di masing-masing kabupaten dan kota, insyaallah dapat mencapainya dengan tekad berkolaborasi bersama baik dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang diberikan oleh pusat” ujar Mulyadi Mario.

Dalam arahannya Mulyadi Mario berharap kabupaten/kota dapat memanfaaatkan pengiriman ternak sapi melalui kapal ternak yang sudah beroperasi di pelabuhan Kwandang, Gorontalo Utara dengan tujuan Kalimantan.

Sementara itu, ada kebutuhan yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut yaitu Kabupaten Gorontalo Utara meminta agar Pemerintah Provinisi Gorontalo melalui dinas pertanian dapat menambah vaksin rabies yang belakangan ini sedang marak terjadi gigitan anjing.

 

Pewarta : Oman - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Peran aktif  Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sangat dibutuhkan karena mereka membantu para penyuluh pertanian serta mendampingi petani dalam memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi dan korporasi di Provinsi Gorontalo.

Peran yang unik dan penting ini membuat para THL-TBPP menjadi garda terdepan peningkatan kesejahteraan para petani melalui sector pertanian yang menjadi andalan daerah ini.

Sebagai ujung tombak di lapangan, peran dan fungsi THL-TBPP juga harus terus dievaluasi seperti yang dilakukan Dinas Pertanian melalui Bidang Penyuluhan melakukan pertemuan sekaligus evaluasi kinerja yang dirangkaikan dengan pembinaan Kadis Pertanian, Mulyadi Mario di aula dinas, Selasa (11/2/2020). Pertemuan ini dihadiri seluruh petugas THL-TBPP se-Provinsi Gorontalo.

Kadis Pertanian mengatakan, petugas THL-TBPP ini harus tetap berperan aktif dalam pendampingan dan membantu tugas tenaga penyuluh pertanian ASN di kecamatan sampai desa di seluruh kabupaten se-Provinsi Gorontalo.

“THL-TBPP yang tersebar di Gorontalo berjumlah 54 orang terdapat di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Pohuwato sebanyak 9 orang, Kabupaten Gorontalo sebanyak 20 orang, Boalemo sebanyak 7 orang, Gorontalo Utara 4 orang, dan Bone Bolango 14 orang,” kata Mulyadi Mario.

Mulyadi Mario  menjelaskan peran THL-TBPP sangat di butuhkan untuk pemenuhan kebutuhan petani di Kecamatan sampai desa, termasuk menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian di wilayah kerjanya dengan cara menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi dan prinsip dari pembangunan pertanian sekaligus dapat membimbing dan memberikan  alternatif pemecahan masalah petani dan kelompok tani dalam pengembangan usaha.

Mulyadi Mario mengharapkan petugas THL-TBPP ini dapat membantu penyuluh pertanian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan program penyuluhan kecamatan dan program penyuluhan desa dalam menyukseskan program pertanian dan aktif dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan.

Tugas dan fungsi THL-TBPP ini sudah di-SK-kan oleh Kementerian Pertanian dalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 72 tahun 2018 tentang THL-TBPP.

 

Pewarta : Oman - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan dan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menggelar pembinaan dan penandatanganan kontrak kinerja dan pakta integritas oleh pejabat esselon.

Kegiatan yang dilaksnakan pada Jumat (17/1/2019) bertempat di aula Balai Pelatihan Teknis Pertanian ini dihadiri Sekretaris Daerah Darda Daraba, Kepala Dinas Pertanian Mulyadi D Mario dan Seluruh pejabat esselon III dan IV, pejabat fungsional, staff dan PTT jajaran Dinas Pertanian.

Dalam laporannya, Mulyadi Mario mengatakan total pejabat struktural di Dinas Pertanian ini ada 48 orang yang terdiri dari 12 pejabat esselon III, 36 pejabat esselon IV, 255 orang staff ASN dan 262 tenaga PTT. Ini merupakan jumlah staff terbanyak ke-3 setelah Dikbudpora dan Dinas PU Provinsi Gorontalo.

“Alhamdulillah pada tahun 2019 ini kami melewati pelaksanaan anggaran yang tidak bermasalah kemudian Dinas Pertanian bisa mencapai realisasi Fisik sebesar 99,82 persen dari anggaran APBN realisasi fisik mecapai 99,9 persen dan relaisasi keuangan sebesar 97 persen, dan merupakan suatau kebanggan terbesar bagi kami yaitu Dinas Pertanian mendapat peringkat realisasi tertinggi di seluruh Indonesia dalam penggunaan dana DAK di tahun 2019,” kata Mulyadi Mario.

Sekeretaris Daerah Darda Daraba dalam sambutannya mengatakan Dinas Pertanian mendapatkan banyak keberhasilan program dan penyerapan terbaik di seluruh wilayah Indoenesia.

“Di dalam penandatanganan kontrak kinerja dan pakta integritas ini, hanya ada dua inti yang harus diperhatikan yaitu bagaimana kita dapat mengapresiasikan dan menjalani tugas serta yang kedua bagaimana cara kita untuk mencatat apa yang kita kerjakan,” kara Darda Daraba.

Darda Daraba berpesan agar dapat mempertahankan semua prestasi yang dicapai di tahun kemarin dan lebih membuat gebrakan baru di tahun 2020.

“Pertahankan kinerja, pertahankan integritas, pertahankan efektif dan efisien sesuai pada koridor dan aturan pada diri sendiri dan semua masyarakat khususnya di Provinsi Gorontalo,” ujar Darda Daraba.

 

Pewarta : Oma - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 17 Januari 2020 23:43

LP2B Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian

GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen meningkatkan produksi pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menekan alih fungsi lahan pertanian, karena bila hal ini terjadi maka akan menyebabkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke nonpertanian yang berimbas pada bertambahnya angka pengangguran.

Sisi lain alih fungsi lahan bisa mengurangi ketersediaan pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk konsumsi. Alih fungsi lahan pertanian juga mengancam kedaulatan pangan dan bahkan berimplikasi pada penurunan nilai ekspor.

Gubernur Gorontalo menyatakan pemerintah telah mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2014 dan menetapkan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang harus dipertahankan dalam revisi RTRW Provinsi sebagai upaya untuk menghentikan laju konversi lahan pertanian.

Sehubungan dengan itu pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan luas LP2B sebesar 29.056 ha yang lokasinya tersebar di 49 kecamatan. Hal ini diharapkan ditindaklanjuti pemerintah daerah kabupaten/kota dengan menerbitkan Perda LP2B dan memasukkan luas LP2B di dalam revisi RTRW.

Adanya Perda LP2B, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan dapat mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian yang beberapa tahun terakhir terindikasi semakin masif.

Menurut Rusli Habibie pemerintah akan terus memperhatikan karena alih fungsi lahan pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan dan kedaulatan pangan.

“Alih fungsi lahan juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian petani, dapat menimbulkan pengangguran,  serta hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi,” kata Rusli Habibie.

Penerapan LP2B di pemda kabupaten/kota membutuhkan komitmen dari semua stake holder terkait. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap peran aktif berbagai pihak karena persoalan lahan pertanian pangan sangat menentukan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Sementara itu Kementerian Pertanian melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) mengapresiasi langkah Pemerintah Propinsi Gorontalo yang telah menetapkan Perda LP2B dan luas LP2B didalam revisi RTRW Provinsi yang saat ini Perdanya dalam proses penetapan

 

Pewarta : Oman Moningka - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BULANGO SELATAN – Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan serta peningkatan kinerja, pejabat struktural dilingkungan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menandatangani perjanjian kontrak kinerja untuk tahun 2020 dan pakta integritas.

Penandatanganan yang berlangsung di aula UPTD Dinas Pertanian ini disaksikan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Jumat (17/1/2020).

“Tadi sudah kita saksikan bersama penandatangan perjanjian kinerja dan pakta integritas. Ini artinya apa yang tertera di atas kertas itu harus segera dilaksanakan. Kita tidak perlu berimprovisasi untuk apa dan lainnya karena sudah ada kinerja yang kita sepakati,” kata Sekda Darda pada kesempatan tersebut.

Mantan Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Kementrian PUPR itu juga mengatakan, penandatanganan dan pembacaan pakta integritas harus menjadi refleksi dalam mengemban tanggung jawab untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

“Kenapa tadi saya minta semua bacakan isi pakta integritas? agar supaya kita semua memahami dan tahu cara memposisikan diri pada posisi yang sudah diberikan. Serta mencatat semua secara akuntabel dan sesuai aturan, ” tuturnya.

Disamping itu pula, sekda tak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada ASN agar melakukan inovasi dan terobosan-terobosan dalam bekerja agar program-program yang telah dicanangkan lewat APBD agar dilaksanakan tepat waktu namun harus sesuai dengan prosedurnya dan tentu saja bermanfaat untuk seluruh masyarakat Gorontalo.

“Saya yakin dan percaya pejabat-pejabat stuktural yang ada di Dinas Pertanian mampu melaksnakan tugas dengan penuh tanggung jawab karena di tahun 2019 kinerja Dinas Pertanian telah dibuktikan dengan serapan APBN tertinggi,” pungkasnya.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pejabat Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dilarang mematikan telefon genggamnya agar koordinasi dan layanan kepada masyarakat berjalan baik.

Hal ini disampaikan oleh Mulyadi Mario, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo pada serah terima jabatan (Sertijab) 7 pejabat administrator yang meliputi Kepala Bidang maupun Kepala UPTD Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo di ruang rapat dinas, Kamis (16/01/2019).

Mulyadi D Mario mengungkapkan ada beberapa hal penting yang menentukan berjalan tidaknya pekerjaan dan program pertanian di Provinsi Gorontalo. Terkait dengan hal tersebut Mulyadi Mario memberikan peringatan keras kepada pejabat esselon III maupun IV untuk tidak mematikan telepon genggam 1x24 jam.

“Saya minta kepada Bapak Ibu pejabat esselon III maupun IV jangan sampai menonaktifkan telepon genggam,” kata Mulyadi Mario.

Permintaan ini diharapkan karena setiap pimpinan tidak mengenal waktu dan tempat bisa meminta informasi, karena dinamika lapangan serta apa yang terjadi di lapangan itu tidak mengenal waktu dan tempat.

“Jangan sampai komunikasi dan koordinasi akan terhambat karena telepon genggam tidak aktif,” tambah Mulyadi Mario.

Mulyadi Mario memaparkan target dan program yang akan dilaksnakan tahun 2020 memiliki tantangan pekerjaan yang akan dihadapi setiap bidang dan UPTD, seperti pada UPTD Balai Perbibitan Ternak pada tahun 2020 ini akan dibangun Pusat Breeding Farm atau pembibitan ayam yang berlokasi di Kecamatan Pulubala dan pembangunan ini diharapkan bisa menggenjot produksi ayam DOC.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki tantangan mendesak terkait pupuk bersubsidi dan membuat penataan kembali khusus Alsintan sekaligus meluncurkan aplikasi khusus Alsintan di awal tahun 2020.

Sementara itu di tahun ini juga diharapkan lebih mendorong penangkaran benih padi ladang dan juga simulasi kesiapan benih. Juga adanya dorongan untuk penangkaran hortikultura dan perkebunan agar proses penyediaan benih dapat mengkuti aturan yang berlaku.

“Diharapakan semua pejabat dapat menciptakan kerjasama tim demi keberhasilan program pertanian, ibarat kendaraan maka tidak ada yang tidak penting di dalam tim kerja ini, baik esselon III, IV, maupun staff dan PTT,” kata Mulyadi Mario.

 

Pewarta : Oman - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2021, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama