>
Senin, 25 November 2019 19:45

Penahan Ombak Pantai Popayato Perlu Penguatan

POPAYATO – Tim reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan VI Kabupaten Boalemo dan Pohuwato melakukan lanjutan jaring aspirasinya dengan mengunjungi proyek penahan ombak pantai di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

Tim ini diketuai oleh Hidayat Bouty, mereka melihat langsung proyek pembuatan penahan ombak di tepi pantai Popayato. Tim ini berusaha menemukan sekaligus menjaring aspirasi masyarakat setempat terkait pembangunan ini.

“Informasi dari masyarakat katanya masih dibutuhkan penambahan dan penguatan penahan ombak. Sebab setiap ada ombak besar yang datang masih kerap melewatinya,” kata Hidayat Bouty, Senin (25/11/2019).

Kepada Hidayat Bouty, masyarakat berharap masih perlu penambahan proyek atau penguatan bangunan penahan abrasi pantai.

Salah seorang anggota tim dapil VI Boalemo-Pohuwato, Suharsi Igirisa, menambahkan setelah melihat kondisi langsung di lapangan menganggap perlu dukungan penguatan pemecah ombak untuk menghindari abrasi pantai Popayato

“Segala temuan dan aspirasi yang kami dapatkan dari masyarakat Popayato ini, termasuk dukungan penambahan abrasi pantainya, akan kami bawa ke DPRD Provinsi, untuk diperjuangkan dukungan penganggaran,” kata Suharsi Igirisa.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

MARISA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumi Panua di Marisa Kabupaten Pohuwato mendapat kunjungan rombongan tim reses DPRD Provinsi Gorontalo yang berasal dari daerah pemilihan 6 Boalemo-Pohuwato.

Kunjungan ini untuk mengidentifikasi masalah, kekurangan dan pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada masyarakat. Ini dilakukan untuk penyempurnaan layanan publik, termasuk layanan klinik penyakit tertentu.

Di RSUD Bumi Panua, kunjungan tim reses di hari keempat ini diketuai oleh Hidayat Bouty dengan komposisi keanggotaan reses terbanyak, berjumlah 11 orang.

Dari keterangan Direksi RSUD  Bumi Panua, layanannya sudah mampu mengoperasikan alat medis berikut tenaga medis yang menanganinya. Salah satu layanan yang sudah dapat dirasakan manfaatnya adalah penanganan spesialis penyakit mata bagi pasien yang membutuhkan.

“Pemanfaatan alat medis berikut kemampuan SDM yang menangani penyakit spesialis mata ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo. Pasien dari daerah lain bisa dirujuk ke RS Bumi Panua ini,“ kata Hidayat Bouty, Minggu (24/11/2019).

Hidayat Bouty juga meminta peralatan medis ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pelayanan kesehatan, termasuk kepada masyarakat peserta BPJS Kesehatan.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

KABILA BONE - Anggota DPRD Provinsi Gorontalo selama 19-28 November 2019, sesuai perundang-undangan melaksanakan kewajiban ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dikenal dengan kegiatan reses.

Hasil jaring aspirasi anggota dewan ini akan dibawa ke dalam sidang paripurna melalui fraksi masing-masing. Hasil ini sebagai laporan yang dijadikan bahan pertimbangan rencana pembangunan dalam RAPBD.

Dalam melaksanakan reses II masa sidang tahun 2019, setiap anggota DPRD Provinsi Gorontalo berkewajiban melakukan kegiatan jaring aspirasi di enam titik pertemuan di daerah pemilihan mereka.

Seperti yang dilakukan oleh tim reses dapil 2 Bone Bolango, yang melakukan kunjungannya ke Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone terkait peninjauan bantuan 5 buah perahu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

Dari hasil serapan aspirasi masyarakat Desa Huangobotu ini diketahui perlu adanya perbaikan penahan abrasi pantai karena bila air pasang dan musim ombak, pemecah ombak yang ada sekarang tidak layak lagi.

Peralatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Inengo berupa timbangan, lampu penerangan, collbox perlu diadakan kembali untuki membantu masyarakat nelayan. Demikian juga dengan akses jalan menuju TPI mendesak untuk diaspal.

Selain itu tim reses perlu adanya mobil pengangkut sampah untuk menjaga kebersihan TPI dan kawasan sekitarnya. Nelayan juga membutuhkan pengadaan perahu fiber ukuran 3GT.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Menyikapi antrean panjang di sejumlah SPBU di Provinsi Gorntalo, tim reses daerah pemilihan Kota Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Terminal BBM Gorontalo, Kamis (21/11/2019).

Kunjungan ini dipimpin AW Thalib yang diterima oleh manajemen Pertamina Terminal BBM Gorontalo.

Dalam pertemuan tersebut, tim reses mempertanyakan penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU, kendala yang dihadapi dan solusinya.

Dari penjelasan pihak manajemen Pertamina Terminal BBM Gorontalo,  bahwa premium di tahun 2019 per bulan Agustus sudah mencapai 45.700 KL, sementara untuk biosolar kuota 33 ribu KL sementara realisasi 22.900 KL, Kuota sudah ditentukan PPH Migas dengan memberikan laporan kepada Pemerintah selain itu, Minimnya kuota bensin,  dan solar akan disiasati dengan penggunakan dexlite.

Erwinsyah Ismail, salah satu tim reses menyampaikan bahwa di dalam antrean sebagian besar adalah masyarakat kecil, namun juga ada pengguna besar yang ikut antre sehingga solusi yang diterapkan dengan menggunakan kartu antran.

“Upaya mengatur antrean ini perlu penerapan kartu, bagaimana dengan mobil ekspedisi?” kata Erwinsyah Ismail.

Erwin Ismail juga menjelaskan mobil ekspedisi kartu antreanya akan diberikan oleh Dinas Kumperidag. Dalam pertemuan ini juga terungkap penyebab Antrean panjang akibat tidak tepatnya jadwal BBM yang didistribusikan ke SPBU.

“Misalnya pukul 07.00 Wita, masyarakat sudah mengantre sejak pukul 06.00 Wita, nah ini perlu diatur, karena keterlambatan Pertamina sangat mempengaruhi peningkatan voleme antrean,” tambah Erwin Ismail.

DPRD berharap pemerintah Provinsi Gorontalo dan manajemen Pertamina lebih proaktif, terutama penambahan kuota di hari-hari besar, termasuk membuat regulasi untuk mengatur jenis kenderaan yang akan antre.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah menjamurnya Pertamini, yaitu depot penjual BBM yang didesain seperti pom bensin, ini yang disesalkan oleh anggota DPRD dapil Kota Gorontalo, bahwa Pertamini ini dari hasil audiensi dengan pihak Pertamina, dinyatakan illegal alias tidak resmi.

AW Thalib, ketua tim yang juga Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo sangat menyesalkan ini terjadi tanpa ada pengawasan sama sekali.

“Bisa jadi antrean panjang diakibatkan hadirnya Pertamini, sehingga premium subsidi dijual kembali dengan harga yang relatif lebih dari SPBU,” kata AW Thalib.

 AW Thalib minta keberadaan Pertamini ini harus ditertibkan, Pemerintah harus menyeriusi apalagi di tahun 2020 Pemerintah pusat akan mengecilkan distribusi penggunaan BBM jenis Premium.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

TOMILITO – Tim reses DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan Gorontalo Utara mengunjungi pembangunan rumah layak huni (mahyani) di Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis (21/11/2019).

Kunjungan ini dipimpin Ketua Tim Reses Dapil Gorontalo Utara, Thomas Mopili. Tim ini melihat langsung proses pekerjaan pembangunan Mahyani di Desa Dambalo, termasuk melakukan dialog dengan masyarakat dan pemerintah desa setempat.

“Khusus pembangunan Mahyani Desa Dambalo pekerjaannya sudah mencapai 90 persen rampung dari total 12 unit rumah mahyani,” kata Thomas Mopili.

Anggaran mahyani per unit sebesar Rp35 juta dan sesuai keputusan Gubernur Gorontalo pembangunan ini dikerjasamakan dengan TNI.

Thomas Mopili menambahkan, pekerjaan yang hampir rampung ini akan terus dimonitor dan evaluasi sampai selesai pengerjaannya dan akan kami tindaklanjuti pada rapat Paripurna reses berikutnya.

 

Pewarta : Hengki – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

BOLIYOHUTO – Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo B melakukan dialog bersama warga masyarakat Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo bertempat di Saung Tani.

Para wakil rakyat ini mendapatkan informasi dan masukan serta mendengarkan keluh kesah warga terkait pelayanan kebutuhan warga setempat.

Warga mengeluhkan akses jalan tani sepanjang 2 km dan irigasi yang sangat dibutuhkan para petani di desa ini. Dua masalah ini diharapkan mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Masalah air sawah yang sudah tidak mengalir lagi juga disampaikan petani kepada anggota DPRD ini. Akibat tidak adanya air ini banyak para petani menanami sawahnya dengan tanaman lain yang kurang membutuhkan air seperti hortikultura.

“Dari data yang disampaikan areal persawahan yang ada di Bandung Rejo kurang lebih berjumlah sekitar 1650 Ha,” kata Sun Biki, anggota DPRD yang juga ketua tim reses saat melakukan dialog dengan para petani Bandung Rejo, Kamis (21/11/2019).

Sun Biki menjelaskan kondisi kemarau ini memang tidak bisa dihindari yang menyebabkan pasokan air berkurang.Ia meminta Kepala Desa Bandung Rejo segera membuat laporan ke DPRD Provinsi Gorontalo tentang permasalahan jalan tani dan pengairan untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait yaitu Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai II Gorontalo,

 

Pewarta : Yani Uno – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

TELAGA BIRU –Tim Reses DPRD Provinsi Gorontalo yang berasal dari Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo A melakukan peninjauan pekerjaan pembangunan jembatan atau underpass TPA Talumelito, Kamis, (21/11/22019).

Jembatan ini merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Balai Jalan Provinsi Gorontalo.

Pagu anggaran proyek ini bersumber dari APBN dengan nilai kontrak Rp4,384 miliar yang saat ini realisasinya sudah mencapai  77  persen dan realisasi keuangan Rp3,8 miliar.

“Pekerjaan saat ini dalam proses penyelesaian dan sejauh ini tidak mengalami kendala,” kata Donny, PPK Balai Jalan.

Ketua Tim Reses, Fadli Hasan, menyampaikan kunjungan ini memiliki harapan agar hasil pekerjaan ini memberi manfaat kepada masyarakat.

“Jangan sampai setelah proyek underpass ini selesai hanya akan menjadi bangunan yang tidak berfungsi,” kata Fadli hasan.

Tim yang dipimpin Fadli Hasan ini merekomendasikan kepada Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo untuk cermat dalam pengawasan ke depan,

 

Pewarta : Hengki – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

PULUBALA – Tim reses angora DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Gorontalo B meninjau pembangunan sumur eksplorasi/produksi dan prasarana air tanah untuk air baku di Desa Tridarma Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

Pembangunan sumur eksplorasi ini menelan anggaran Rp4,514 miliar dengan waktu pelaksanaan 210 hari kalender yang dikerjakan oleh CV Bina Tehnika Nusantara. Dalam pembangunan ini juga dilibatkan instansi penanggung jawab, yaitu Balai Wilayah Sungai Sulawes II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pembangunan sumur eksplorasi untuk air baku ini meliputi 4 lokasi yang masing–masing adalah Desa Tridarma, Bukit Aren Kecamatan Pulubala, Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat dan Desa Iloponu Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut penyampaian pengawas proyek bahwa realisasi fisik sudah mencapai 72 persen. Dan tersisa pada pengerjaan cat, tandon fiber, serta solar sell.

 

Pewarta : Yani Uno – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

SUWAWA TENGAH – Tim Reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari daerah pemilihan II, Kabupaten Bone Bolango yamg dipimpin oleh Wakil ketua I, Mohamad Kris Wartabone dan Loly Yunus selaku Ketua tim reses melakukan penjaringan aspirasi.

Mereka mengawali kunjungan ke Molintogupo lokasi jembatan yang akan dibangun kembali. Jembatan ini menghubungkan Kecamatan Suwawa Tengah dan Kecamatan Suwawa Selatan.

Kris Wartabone mengatakan Jembatan Molintogupo ini akan dibangun dengan menggeser lokasi pembangunan jembatan di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Awalnya Jembatan Molintogupo ini terletak di tikungan sungai. Akibat posisi yang demikian ini, jembatan ini pernah runtuk akibat luapan air.

Letaknya yang berada di belokan sungai ini dinilai sangat berisiko jika terjadi luapan air. Sehingga Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pembangunan kembali jembatan ini melakukan pergeseran.

Titik koordinat pembangunan jembatan baru akan bergeser sekitar 500 meter dari titik jembatan yang lama dan menunggu kajian serta evaluasi teknis.
“Mengapa titik koordinatnya digeser, karena lokasi jembatan lama tergantung pada lengkungan sungai yang mengeluarkan aliran udara di Sungai Bone yang jika terjadi turbulensi air akan membahayakan,” kata Loly Yunus, Rabu (20/11/2019).

Lokasi baru jembatan ini bergeser 500 meter ke arah barat atau hilir, koordinat baru ini  akan dibangun bentangan 2×35 meter atau sekitar 70 meter.  Dalam pembangunan kembali jembatan ini Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang memfasilitasi pengadaan lahan di lokasi baru.

Pewarta : Ferdi Igirisa – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango
Rabu, 20 November 2019 21:45

Pengelola RSUD Aloei Saboe Kekurangan Anggaran

GORONTALO – Tim Reses anggota DPRD daerah pemilihan Kota Gorontalo sangat prihatin kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aloei Saboe, Kota Gorontalo. Pasalnya di rumah sakit ini sangat minim anggaran akibat BPJS belum melunasi tagihannya.

Banyaknya hutang BPJS yang belum dibayarkan ke rumah sakit sebanyak Rp40 miliar, sehingga rumah sakit sangat kesulitan membeli obat-obatan untuk para pasien.

Untuk mengatasi masalah kekurangan obat ini manajemen rumah sakit terpaksa melakukan hutang obat kepada pihak ketiga.

AW Thalib, ketua tim reses, mengatakan Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah membayarkan iuran kewajibannya ke BPJS pertahunnya sebesar Rp65 Miliar untuk pasien yang dibiayai oleh pemerintah, namun ternyata kondisi di lapangan sangat berbeda, mereka menemukan fakta BPJS memiliki hutang kepada rumah sakit yang sangat besar.

” ini akan kami seriusi, kalaupun sebisa mungkin di tahun 2020 nanti alangkah baik anggaran kesehatan langsung saja ke rekening pihak manajemen rumah sakit,” kata AW Thalib.

AW Thalib menambahkan jika kondisi ini dibiarkan berlarut akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan, jasa medis, serta pegawai.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
Halaman 1 dari 8
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo