>

Displaying items by tag: PPID Sekretariat DPRD

Rabu, 16 Oktober 2019 01:21

DPRD Provinsi Gorontalo Bentuk 3 Pansus

GORONTALO – DPRD Provinsi Gorontalo membentuk 3 panitia khusus (Pansus) untuk mempercepat proses pembahasan 3 Ranperda yang sebelumnya telah diajukan legislatif dalam rapat paripurna.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf mengatakan pembentukan 3 pansus ini telah dilakukan usai rapat paripurna penyampaian 3 Ranperda tersebut.  

“Pansus ini kami berikan target sebulan untuk bisa mematangkan dan menyelesaikan pembahasan tiga ranperda, agar segera bisa disahkan,” kata Paris Jusuf, Selasa (15/10/2019).

Sesuai hasil rapat internal Dewan telah disepakati struktur kepengurusan Pansus tersebut, yakni Pansus Satu Ranperda penyelenggaraan administrasi kependudukan diketuai AW Thalib, Wakil Ketua M Hidayat Bouty, anggota Fikram Salilama, Yeyen Sidiki, Oktohari Dalanggo, Espin Tulie, Ance Robot, Yuriko Kamaru, Loly Yunus, Fadli Hasan, M Nasir Majid, Irwan Mamesah, dan Arifin Djakani.

Pansus Dua Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Ketua Idrus Mopili, Wakil Ketua Hamid Kuna, anggota Meyke Kamaru, I Wayan Sudiarta, Veny Anwar, Arifin Ali, Irwan Berahim, Fitriani Dunda, Ismail Alulu, Faisal Hulukati, Usman Tahir Razak, Siti Nurain Sompie, Jasin U Dilo, Manaf A Hamzah, dan Sintje Kadji.

Sedangkan Pansus Tiga Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Alquran, Ketua, Adnan Entengo, Wakil Ketua Suharsi Igirisa, anggota Sun Biki, Wasito Somawiyono, La Ode Haimuddin, Dedi Hamzah, Indri Monoarfa, Adhan Dambea, Sri Masri Sumuri, Sulyanto Pateda, Nani Mbuinga, Erwinsah Ismail, dan Guntur M Thalib.

Menindaklanjuti pembentukan 3 Pansus ini, masing-masing pansus merencanakan melakukan konsultasi dan rapat koordinasi dengan OPD terkait.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – DPRD menggelar rapat paripurna pembahasan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), bertempat di ruang rapat, Senin (14/10/2019).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Paris Jusuf, ini diawali dengan penjelasan Komisi IV sebagai pengusul pengajuan 2 Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Alquran yang dibacakan oleh Adnan Entengo.

“Ada banyak kebaikan dan harapan yang diperoleh warga lanjut usia dari Ranperda ini, antara lain harapan terhadap kerabat/keluarganya, pelayanan terhadap lansia harus dilakukan dengan ikhlas dan wajar, harapan lansia terhadap masyarakat, lansia tetap menjadi bagian dari masyarakat dan dilibatkan dalam setiap kegiatan termasuk memberikan pengalaman serta ilmu yang dimilikinya,” kata Paris Jusuf.

Paris Jusuf juga menjelaskan, kebaikan dari Ranperda ini juga adalah harapan lansia terhadap pemerintah agar mengembangkan program ekonomi bagi lanjut usia potensial, memberi jaminan hidup bagi lansia tidak potensial yang berasal dari keluarga tidak mampu, jaminan kesehatan bagi lansia yang murah/gratis.

Juga menyediakan fasilitas umum bagi lansia, membentuk wadah untuk bersosialisasi bagi lansia misalnya posyandu lansia, menyediakan panti yang layak bagi lansia yang terlantar.

Terkait rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan Alquran, nilai tertinggi pendidikan dalam pandangan Islam adalah keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak.

“Gorontalo dikenal dengan falsafahnya yakni ‘adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah, konteks tersebut yang selanjutnya menjadi bingkai dari penciri tradisi Islam  Gorontalo dan merupakan formulasi nilai-nilai local,” papar Paris Jusuf.

Penjelasan Komisi I sebagai pengusul pengajuan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi, AW Thalib menjelaskan penyelenggaraan pelayanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat memerlukan data kependudukan yang akurat dan tepat agar tidak menimbulkan persoalan ketidaktepatan sasaran dari pelayanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Masih banyaknya masyarakat Gorontalo yang belum memiliki NIK sehingga menjadi penghambat pemberian pelayanan dasar, dan diperlukan cara yang strategis dan sinergis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” kata AW Thalib.

Rapat paripurna diakhiri dengan penandatangan 3 buah Ranperda oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo

 

Pewarta : PPID Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – DPRD Provini Gorontalo menggelar dialog interaktif menyapa rakyat yang merupakan ragam kegiatan bulanan yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota dewan, minggu (13/10/2019).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, masukan maupun kritikan terhadap program Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dihadiri jajaran anggota legislatif, staf sekretariat dewan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf mengatakan dialog interaktif merupakan kegiatan rutin anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang telah dilaksanakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2014-2019.

”Dialog interaktif ini sudah dari tahun periode sebelumnya,”kata Paris Jusuf.

Kegiatan perdana anggota dewan periode 2019 – 2024 ini dilakukan untuk silahturahim antara anggota dewan yang baru serta digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“DPRD Provinsi Gorontalo siap mensinergikan program dengan pemerintah Kabupateh Gorontalo Utara agar pelayanan meningkat dan mensejahterakan  masyarakat” kata Paris Jusuf.
Ia juga menambahkan anggota DPRD periode 2019 – 2024 dalam limit waktu seluruh alat kelengkapan dewan telah terbentuk.

Dalam sesi dialog ini, terungkap persoalan yang dihadapi masyarakat, yang sangat krusial adalah tapal batas antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang saat ini telah diblokir sepanjang 1 km.

Hamzah Sidik, salah seorang anggota dewan Gorontalo Utara menyampaikan bahwa masalah tapal batas ini harus diseriusi oleh 2 pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah.

“Kami berharap kedua belak pihak menseriusi permasalahan tapal batas ini,” jelas Hamzah Sidik.
Menanggapi hal ini, Paris Jusuf, menjelaskan bahwa DPRD akan melakukan menggelar rapat Forkopimda bersama dua daerah.

“Kami segera menindaklanjuti permasalahan ini,” jelas Paris Jusuf.

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, mengeritik pemerintah daerah yang terlihat tidak serius mengatasi masalah ini, misalnya sampai dengan sekarang dokumen RT/RW belum rampung.

“Kami Komisi I akan memperjuang tapal batas ini, namun terkendala dengan administrasi wilayah,” ujar Adhan Dambea.

 

Pewarta : PPID Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

LIMBOTO – DPD Gerakan Bela Negara menggelar Dialog Fokus dengan tema peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan kamtibmas, Sabtu (12/10/2019).

Gerakan Bela Negara (GBN) merupakan organisasi Independen yang berasaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta bertujuan menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari gangguan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dialog fokus dengan pembicara Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf  dan Kasubdit Bintibsos Direkrorat Pembinaan Masyarakat, serta para Siswa SMA/SMK se-Kabupaten Gorontalo

Diskusi tersebut dibuka oleh Ketua Gerakan Bela Negara, Paris Jusuf. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo ini berharap dialog ini diikuti dengan baik dan peningkatan wawasan bukan hanya diikuti, tetapi juga harus memahami wawasan kebangsaan.

“Semangat kebangsaan harus terus kita kobarkan dalam dada setiap warga Negara,” kata Paris Jusuf.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Setiap tenaga kerja wajib mendapat pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan karena ini merupakan hak setiap warga Negara untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan. Tenaga kerja juga berhak atas kesejahteraan di masa depannya.

Untuk itu perusahaan atau atasan tempat tenaga kerja bekerja wajib mendaftarkannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo setelah melakukan kunjungan Kerja di kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Perjuangan anggota legislatif ini dilakukan untuk sebagai upaya untuk melindungi tenaga kerja di Gorontalo, terutama yangh berstatus pekerja non-Aparat Sipil Negara (non-ASN).

Dalam kunjungan ke penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan ini, Komisi IV yang dipimpin wakil ketua, Suharsi Igirisa, diterima oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Ahmad Sulintang di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan ini Suharsi Igirisa mengatakan bahwa Jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Negara menjamin kepastian ini dengan membentuk lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya.

”Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan ini warga Negara non-ASN pun wajib mendapatkan pelayanan,” kata kata Suharsi Igirisa.

Para pekerja yang masuk dalam kategori non-ASN wajib didaftarkan perusahan tempatnya bekerja, jika tidak didaftarkan maka perusahan atau instansi tersebut akan dikenakan sanksi,” jelas Suharsi Igirisa.



Pewarta : Ferdi Igirisa – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 10 Oktober 2019 00:52

DPRD Minta Badan Penghubung Memaksimal Tupoksi

JAKARTA -  Sejumlah saran dihasilkan dalam pertemuan antara Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo dan Kepala Badan Penghubung, Sudarman Samad, saat mengunjungi instansi pememrintah ini di Jakarta.

Salah satunya adalah DPRD mengharapkan Badan Penghubung dapat memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya karena instansi ini merupakan fasilitator Pemerintah Provinsi Gorontalo di tingkat pusat.

Kinerja Badan Penghubung yang didukung sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran. Dukungan ini berupa SDM berupa 23 orang Aparat Sipil Negara (ASN), 33 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dari sisi anggaran tahun 2019 ini Badan Penghubung digelontorkan Rp4 miliar.

“Pengelolaan anjungan Provinsi Gorontalo di Taman Mini Indonesia Indah direncanakan akan di serahkan pada Badan Penghubung,” kata Paris Jusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (9/10/2019).

Sementara itu pengelolaan Asrama Salemba dan Lenteng Agung yang sangat semrawut akan dialifungsikan menjadi rumah singgah.

“Untuk anjungan di TMII dan asrama akan ditindaklanjuti pada rapat bersama Sekretaris Daerah dan OPD terkait diantaranya Dinas Pariwisata dan Biro Umum dan Perlengkapan,” ujar Paris Jusuf.

Pewarta : M Yani Uno

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 03 Oktober 2019 07:24

FSPMI Sampaikan Aspirasi Ke DPRD

GORONTALO - Puluhan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Rabu (2/10/2019) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam aksi demo yang dijaga ketat oleh personel kepolisian itu, setidaknya ada 3 tuntutan yang diteriakkan massa FSPMI.

Koordinator Aksi, Meiske Abdullah, seusai diterima oleh Komisi IV mengatakan, kedatangan FSPMI untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menolak revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menolak PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Selain itu FSPMI ingin meminta DPRD untuk membuat surat tertulis ke Presiden dan Pimpinan DPR untuk tidak merevisi UU nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan, meminta Badan Legislasi DPR untuk tidak memasukkan revisi UU nomor 13/2003 ke program legislasi nasional dan meminta rekomendasi tertulis dari Gubernur Gorontalo untuk menolak revisi UU nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan

"Kedatangan kami ke sini dalam rangka menyampaikan aspirasi yang pertama menolak iuran BPJS Kesehatan, menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,  dan menolak PP.78/2015 tentang Pengupahan," kata Meyske Abdullah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi mengatakan, pihaknya terutama Komisi IV akan mendalami aspirasi yang disampaikan FSPMI.

Ditambahkan, aspirasi yang disuarakan oleh FSPMI akan disampaikan secepatnya kepada DPR dan pemerintah pusat.

"Yang pertama kita akan mendalami apa yang disampaikan temen-temen pekerja tadi, atas dasar aspirasi itu kami selaku pimpinan beserta Anggota Komisi IV akan menyampaikan ke senayan atas persoalan yang muncul di daerah," ujar Sofyan Puhi.

Pihaknya juga membuka ruang untuk FSPMI pada rapat-rapat komisi sebagai stackholder terkait permasalahan tenaga kerja dan pengupahan.

 

Pewarta : M YAni Uno – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024  dilaksaakan di ruang rapat paripurna dipimpin oleh Paris Jusuf, Senin (30/9/2019).

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.

Rapat diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo oleh Sekretaris DPRD, Sul A Moito.

Yang dilantik adalah Ketua Dr Paris Jusuf, dengan para Wakil Ketua M Kris Wartabone, Sofyan Puhi, Awaludin Pauweni.

Pengucapan sumpah pimpinan DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD.

“Saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, pengucapan sumpah pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 hari ini  dapat terlaksana dengan  lancar, sukses dan khidmad,” kata Paris Jusuf.

Paris Jusuf  berharap semoga momentum ini bisa menjadi awal yang baik bagi upaya optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam mengawal amanah dan aspirasi  masyarakat.

Ia menjelaskan, peristiwa ini merupakan momentum yang istimewa karena secara formal dan konstitusional telah resmi dan sah menjadi pimpinan di lembaga yang terhormat ini. Ia menganggap pelantikan ini merupakan kepercayaan dan kehormatan memimpin DPRD selama lima tahun ke depan.

“Kami menyadari bahwa momentum  ini sesungguhnya mengandung tantangan dan amanah yang sangat berat, karena peran dan fungsi yang akan kami emban sesungguhnya mengandung resiko conflict interest yang suka atau tidak suka dan mau tidak mau akan kami hadapi,” ujar Paris Jusuf.

Pimpinan maupun anggota DPRD ini dituntut untuk mampu mengelola baik fungsi dan peran sebagai pengemban aspirasi rakyat dan sekaligus sebagai mitra strategis pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.

DPRD saat ini dihadapkan untuk memilih prioritas keputusan yang bisa mewadahi seluruh kepentingan stakeholder, mendahulukan kepentingan masyarakat yang lebih utama atau mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah.

Menyadari kondisi tersebut, yang terpenting bagi DPRD adalah mampu memposisikan diri secara adil, berimbang dan proporsional dalam melaksanakan fungsi dan peran tersebut untuk sebesar-besarnya kepentingan bersama, baik kepentingan rakyat yang kami wakili maupun kepentingan kebijakan pemerintah daerah.

“DPRD harus mendorong pembangunan daerah agar berpihak pada kepentingan rakyat. Doa dan harapan kami semoga Allah SWT meridhoi dan selalu membimbing kami dalam melakukan ikhtiar dan komitmen serta senantiasa mendapatkan dukungan seluruh masyarakat Gorontalo dan juga mendapatkan support dari pemerintah daerah sebagai mitra kerja DPRD,” jelas Paris Jusuf.

 

Pewarta : M Yani Uno – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Grontalo, Paris Yusuf, menandatangani dekrit daulat Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo, Rabu (25/9/2019).

Isi dekrit ini adalah penolakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Apa yang tertuang dalam tuntutan mahasiswa dan pemuda kami tindaklanjuti, sesuai kewenengan yang ada,” kata Paris Yusuf.

Penandatanganan dekrit dilakukan Paris Yusuf, usai menerima perwakilan massa aksi aliansi mahasiswa dan pemuda Gorontalo di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo.

Itu dekrit yang berisi 7 poin adalah mencabut revisi UU KPK dengan menerbitkan Perppu yang mencabut UU KPK dan disetujui oleh DPR, mencabut revisi UU Pemasyarakatan yang memberikan kenikmatan bagi koruptor, membatalkan seluruh calon pimpinan KPK terpilih, menunda pengesahan dan mengeluarkan seluruh ketentuan mengenai korupsi dari RUU KUHP, mencabut draf RKHUP dan melakukan kajian dan partisipasi publik kembali dalam penyusunan draf secara komprehensif sebelum melakukan pembahasan di DPR, mencabut pasal-pasal karet dalam Undang-undang ITE maupun peraturan perundang-undangan lainnya, dan menghapus pasal-pasal pada UU yang mengatakan bahwa tidak memberikan kebebasan untuk mengkritik presiden.

Dekrit ini ditandatangani setelah ribuan mahasiswa melakukan jalan kaki dari bundaran Tugu Saronde menuju gedung DPRD di tengah terik matahari.

 

Pewarta : M Yani Uno - Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA - RSUP Persahabatan di Rawa Mangun, Salemba, Jakarta Timur menerima kunjungan pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Rabu (4/9/2019).

Rombongan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Conny Gobel bersama pimpinan dan anggota Komisi I, II, III dan IV yang berjumlah 18 orang.

Dalam kunjungan ini para wakil rakyat Gorontalo ini melakukan studi komparasi berkaitan dengan strategi yang dilakukan RSUP Persahabatan dalam peningkatan akreditasi.

Mereka diterima oleh Direktur Umum, SDM dan Pendidikan dr Rochman Arif, Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian dr Ika Sartika,  serta Ketua Tim Akreditasi dr Agung Heri Wahyudi,  dan Sekretaris dr Sitti Mardiana.

“Kami melakukan observasi dan referensi terkait dokumen, sarana dan prasarana serta diskusi,” kata Conny Gobel.

Dipilihnya Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan ini karena dinaggap lokasi yang tepat untuk belajar strategi peningkatan akreditasi.

 

Pewarta : M Yani Uno – Sekretariat DPRD

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama