>

Displaying items by tag: PPID Sekretariat DPRD

TOMILITO –  Kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki wilayah yang membentang sepanjang pesisir utara disebut sebagai raja-nya pariwisata bahari di Provinsi Gorontalo.

Selain Pulau Saronde, telah banyak banyak obyek pariwisata di daerah ini yang telah berkembang pesat, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dari swadaya dan kreativitas masyarakat.

Salah satunya adalah obyek wisata Pantai Botu Didingga di Kecamatan Tomilito yang ditinjau tim reses DPRD Provinsi Gorontalo asal daerah pemilihan V Kabupaten Gorontalo.

Tim reses yang diketuai Thomas Mopili ini mendapat masukan dan aspirasi pihak pengelola wisata Botu Didingga. Pengelola memaparkan bahwa tidak sedikit pengembangan yang telah dirintis Pemerintah Desa Dambalo melalui alokasi dana BUMDes.

“Kami mengharapkan bantuan dari pemerintah provinsi, berupa sarana prasarana pendukung dan aneka fasilitas permainan air. Fasilitas ini mendukung pengembangan obyek wisata Botu Didingga,” ujar Kepala Desa Dambalo, Haris Tuina.

Menanggapi hal ini, Thomas Mopili dan lainnya akan memperjuangkan bantuannya dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Apalagi pemerintah telah menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu unggulan pembangunan.

Hal menarik disampaikan oleh Jasin Usman Dilo, salah seorang anggota tim reses, menyatakan Gorontalo Utara dengan letak geografis yang hampir setiap wilayah kecamatannya berada di sepanjang garis pantai, yang menghubungkan timur Atinggola sampai ke barat Tolinggula sangat menunjang pengembangan wisata bahari.

“Insyaallah, dengan letak geografis dari kecamatan yang berada di sepanjang garis pantai itu, kami berharap akan ada minimal 1 destinasi unggulan di setiap kecamatan. Kami mendukung pengembangannya,” jelas Jasin Dilo.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GENTUMA – Tim reses DPRD Provinsi Gorontalo aal daeral pemilihan V Kabupaten Gorontalo Utara meninjau Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Gentuma, Minggu (15/3/2020).

Sejumlah hal menarik didapatkan tim reses yang diketuai Thomas Mopili ini, diantaranya PPI Gentuma pada tahun 2019 menorehkan prestasi menarik, dengan mampu meraih rangking 13 dari 95 PPI yang tersebar di Indonesia, sebagai PPI dengan kepadatan aktivitas lalu lintas dan kegiatannya.

Namun prestasi ini ada kendala yang menjadi aspirasi dari jajaran PPI Gentuma. Mereka belum ditopang keberadaan kesyahbandaran atau pihak yang mempunyai otoritas pengaturan lalu lintas, serta ragam perizinan dalam mendukung aktivitas di PPI tersebut.

“Seperti terkait perizinan untuk melaut, setiap kapal masih harus mengurusi perizinannya di syahbandar Kwandang. Di satu sisi selain efektivitas waktu, juga yang dikeluhkan oleh setiap pemilik kapal adalah adanya penambahan biaya operasional mereka, jika masih harus ke Pelabuhan Kwandang. Mereka mengharapkan PPI Gentuma harus memiliki kesyahbandaran tersendiri,” kata Thomas Mopili yang menirukan manajemen PPI Gentuma.

Menyikapi hal ini, Thomas Mopili dan jajarannya akan menindaklanjuti mengupayakan kesyahbandaran di PPI Gentuma dengan berkoordinasi di lintas instansi hingga ke kementerian.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

ATINGGOLA –  Pembangunan rumah layak huni (mahyani) menjadi salah satu harapan DPRD Provinsi Gorontalo dalam membantru masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

Rumah ini dibangun Pemerintah Provinsi Gorontalo khusus bagi masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan sebagai salah satu upaya menyejahterakan warga.

Meski demikian ada saja temuan pembangunan rumah layak huni yang berbeda fasilitasnya meskipun pagu dananya sama, seperti yang ditemukan tim reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo asal daerah pemilihal V Kabupaten Gorontalo Utara.

Tim yang diketuai Idrus Mopili di hari keempat reses di Desa Bintauna Kecamatan Atinggola, menemukan pembangunan rumah layak huni yang seragam penganggarannya senilai Rp37,5 juta per unit, namun tidak seragam fasilitasnya.

“Ada mahyani yang tidak mempunyai jamban, dan ada yang mempunyai jamban,” kata Idrus Mopili.

Menyikapi hal ini, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi Gorontalo dan Koramil Atinggola yang menyertai tim reses ini menjelaskan, bahwa ketidakseragaman pembangunan setiap mahyani tersebut disesuaikan dengan permintaan masyarakat yang memperoleh bantuan.

“Terkait segala pembangunan mahyani, senantiasa kami upayakan sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku. Termasuk ketersediaan bahan-bahannya. Namun dalam proses pembangunannya ada masyarakat yang meminta untuk tidak dibangunkan jamban. Olehnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami senantiasa memintakan mereka menandatangani surat pernyataan. Agar tidak berdampak hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” kata staf Dinas Perkim Provinsi dan Koramil Atinggola.

Kunjungan reses terkait mahyani ini banyak masyarakat berharap program ini dapat dilakukan dalam bentuk satu paket terpadu. Seperti disertakan kebutuhan air bersih atau air minum, dan penyediaan listrik.

 

Pewarta :  Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

BOLIYOHUTO – Banjir yang terjadi di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo pada beberapa waktu lalu berdampak pada putusnya talang suplesi sepanjang 40 meter di Sungai Diloniyohu yang masuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Paguyaman.

Akibatnya area persawahan daerah irigasi Bulia seluas 300 Hektar terancam gagal panen.

Kondisi tersebut langsung mendapat perhatian dari anggota legislatif daerah pemilihan IV yang diketuai oleh Manaf A Hamzah. Bersama anggota DPRD Provinsi lainnya mereka mengunjungi lokasi banjir Sungai Diloniyohu ini.

Selain anggota dewan, dalam rombongan ini juga disertai pimpinan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo. Dari instansi inilah para tim reses anggota dewan mendapat penjelasan langkah langkah kongkrit yang telah dan akan dilaksanakan dalam penanganan wilayah sungai ini.

Balai Wilayah Sungai Gorontalo mengambil langkah sementara mengganti talang tersebut dengan pipa yang diperkirakan akan memakan waktu 1 minggu.

“Untuk memastikan pekerjaan ini, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo akan melakukan peninjauan kembali setelah masa reses,” kata Usman Tahir Radjak.

 

Pewarta : M Yani Uno – Set DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

MARISA – Usai melakukan kegiatan reses di hari yang keempat di SMK Negeri 1 Marisa, tim reses DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan VI langsung melakukan kunjungan hari kelima untuk mengecek pelebaran ruas jalan yang menghubungkan Marisa, Lemito dan  Molosipat, Jumat (13/3/2020).

Tim ini dipimpin Oktohari Dalango dan beranggotakan Suharsi Igirisa, La Ode Haimudin, Ismail Alulu, I Wayan Sudiartha, Hidayat Bouty, Sintje Kadji, Sri Masri Sumuri selaku sekertaris tim, Nani Mbuinga, Irwan Berahim, serta Dedi Hamzah.

Proyek pelebaran ruas jalan ini  menggunakan anggaran sebesar Rp70.289.629.000.

“Dari hasil kunjungan ini, tim reses menilai pekerjaan sudah layak, namun masih ada beberapa titik yang akan dilanjutkan oleh Satker Balai pelaksanaan jalan Nasional pada tahun anggaran 2020,” kata Suharsi Igirisa, tim reses.

Ditambahkannya, tahun ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk progress pekerjaan ruas jalan trans Sulawesi khusus jalan yang menjadi kewenangan perintah Provinsi Gorontalo.

“Mudah-mudahan APBN dan APBD Provinsi Gorontalo 2020 menganggarkan untuk lanjutan pembangunan jalan.  Jika jalan ini selesai dibangun maka sangat membantu penghematan waktu sampai 30 menit dari poros jalan induk,” ucap Suharsi.

Dengan diperbaiki ketiga ruas jalan tersebut, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil VI Boalemo – Pohuwato secara bertahap telah  memenuhi janjinya kepada masyarakat.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

SUWAWA TENGAH –  Tim reses DPRD Prov8insi Gorontalo daerah pemilihan Bone Bolango meninjau dan mengkomparasi fasilitas obyek wisata pemandian Lombongo di Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (13/3/2020).

Ketua tim reses, Yeyen Sidiki menjelaskan obyek wisata pemandian Lombongo sudah dikembangkan beberapa wahana lainnya, sehingga memiliki daya tarik bagi wisatawan, dari dalam maupun luar Kota Gorontalo. Kedatangan wisatawan ini terutama pada akhir pecan atau hari libur nasional.

Menurut Yeyen Sidiki, pemandian Lombongo memerlukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan ini. Selain itu, Yeyen Sidiki juga mengapresiasi penambahan beberapa infrastruktur yang sudah dilakukan pemerintah.

Tim pendamping  dari Dinas Pariwisata yang menyertai rombongan reses menjelaskan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berupaya membenahi dan mengembangkan Wisata Lombongo, diantaranya dengan melengkapi berbagai fasilitas pendukung, untuk memuaskan pengunjung.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

MOOTILANGO – Tim reses DPRD daerah pemilihan IV Kabupaten  Gorontalo B (Boliyohuto Cs) mengunjungi obyek wisata pemandian aip Panas di Desa Talumopatu Kecamatan Mootilango, Jumat (13/3/2020).

Dalam kunjungan ini anggota dewan menemukan kondisi obyek wisata yang sudah tidak dimanfaatkan, kondisinya tidak terurus dan terbengkalai.

Salah seorang anggota DPRD, Wasito Somawiyono mengatakan obyek wisata ini dibangun 4 tahun lalu dengan menelan dana sekitar Rp1,5 Miliyar yang bersumber dari anggraan PNPM Mandiri Kecamatan.

Pada awal beroperasinya obyek wisata ini ramai dikunjungi masyarakat, dari Kecamatan Boliyohuto maupun dari luar daerah.  Tetapi setelah berjalan 1 tahun obyek wisata ini tidak jelas siapa pengelolanya sehingga berpengaruh kepada kebersihan lokasi.

“Akhirnya sudah tidak beroperasi sama sekali hingga saat ini. Untuk itu pada kunjungan reses kali ini Tim Dapil Boliyihuto mengajak Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo melihat secara langsung kondisi obyek wisata Pemandian Air Panas,” kata Wasito Sumowiyono.

Secara geografis obyek wisata ini sangat ditunjang oleh kondisi alam disekitarnya.  Bentang alam ndi Talumoipatu ini sangat indah dan layak untuk dikunjungi.

Wasito berharap ke depan ada perbaikan pengelolaannya. Ia juga memberi alternatif agar tempat wisata ini diusulkan untuk kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk menjadi salah satu obyek wisata utama.

 

Pewarta : Yani Uno – Set DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

LIMBOTO  – Agenda reses hari kelima pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Gorontalo diisi dengan mengunjungi lokasi penambahan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah di Desa Talumelito Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Kunjungan pada hari Jumat (13/3/2020) ini didampingi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana penambahan lahan TPA ini disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yang juga berada di Desa Talumelito.

“Kami meninjau untuk melihat langsung kondisi lahan yang menggunakan anggaran APBN,” kata Hamid Kuna, salah seorang anggota Dewan.

Dalam kunjungan ini, anggota DPRD asal daerah Kabupaten Gorontalo  mengecek lahan yang sudah tersedia.

“Penambahan  lokasi TPA ini harus dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Hamid Kuna.

 

Pewarta :Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

BILATO  – Dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo asal daerah pemilihan IV Boliyohuto cs mengunjungi kelompok tani penghasil gula aren binaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VI Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Desa Totopo Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo.

Kelompok tani ini sudah memproduksi Brown Sugar yang telah dipasarkan dengan harga jual di tingkat petani Rp30 ribu per kilogram dan di tingkat pengecer seharga Rp50 ribu per kilogram.

Selain brown sugar gula aren ini, juga diproduksi gula – gula Soba yang saat ini sedang booming di daerah Gorontalo dengan harga jual seharga Rp20 ribu per kotak yang berisi 15 buah.

Pangsa pasar produk brown sugar ini adalah Negeri Belanda yang diekspor melalui pelabuhan Bitung dengan jumlah 500 Kg. Gula aren ini sudah memenuhi uji laboratorium PT Unilever Indonesia.

Venny Anwar, anggota legislatif Dapil IV sangat mengapresiasi usaha kelompok tani ini yang mampu berinovasi dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi aren. Selama ini banyak petani yang menggunakan air nira ini sebagai penghasil minuman beralkohol, cap tikus.

“Produksi gula aren ini harus lebih banyak dipasarkan, diperkenalkan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya jual. Kami berharap kepada dinas terkait, DLHK lebih memperbanyak pelatihan kepada kelompok tani untuk menumbuhkembangkan produk gula aren ini,” kata Venny Anwar.

 

Pewarta : Yani Uno – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MARISA – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo asal daerah pemilihan VI, Boalemo – Pohuwato turun lapangan meninjau sarana pendidikan di kabupaten Pohuwato.

Aktifitisa ini terkait laporan masyarakat adanya fasilitas yang terbengkalai tidak dipergunakan oleh pihak SMK Negeri 1 Marisa selama bertahun-tahun.
“Kita temukan ada bantuan mesin produksi di SMK Negeri 1 Marisa hingga saat ini tidak dipergunakan, dengan alasan tidak memiliki Standar Operasional Prosedur penggunaannya,” kata Ketua tim reses dapil VI Boalemo–Pohuwato.
Sementara anggota tim reses lainnya, I Wayan Sudiartha menyatakan, ini menjadi potret dunia pendidikan di Gorontalo.
”Pastinya, kita tindaklanjuti, seperti yang dikatakan ketua tadi. Setelah itu, kita akan rapat dengar pendapat,” ujar I Wayan Sudiarta.
I Wayan Sudiarta menambahkan, untuk SMK Negeri 1 Marisa ini mereka tahu jika sekolah berbasis kejuruan mampu menciptakan lapangan kerja, namun peralatan yang dimiliki oleh sekolah tidak dibarengi dengan sumber daya manusianya.
”Setiap melakukan pengadaan peralatan untuk penunjang sekolah berbasis kejuruan, wajib memiliki SDM yang mampu mengoperasikan,” tambahnya.
Lain hal yang disampaikan oleh Sekertaris Komisi IV, La Ode Haimudin, banyak pengadaan sekolah tidak sesuai perencanaan, bahkan ada peralatan dari tahun 2011 tidak bisa dioperasikan.
”Kami sangat menyayangkan banyak bantuan ke SMK–SMK terbengkalai,” tegas aleg Fraksi PDI – Perjuangan.
Sementara itu Sahrudin, Tenaga Pendidik di SMK Negeri 1 Marisa mengatakan, untuk 2 bua mesin bubut serta alat produksi lainnya yang pengadaannya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo pada tahun anggaran 2019 senilai Rp330 juta, dari bulan agustus 2019 hingga saat ini tidak bisa digunakan dengan kendala yang dihadapi berupa tidak memiliki alat sambungan aliran listrik.
”Kami mengharapkan anggota DPRD Provinsi Gorontalo terutama Daerah Pemilihan Boalemo – Pohuwato untuk mendesak Dinas Dikbudpora bisa menurunkan tim untuk mengoperasikan mesin tersebut,” kata Sahrudin.
Pihak sekolah sangat mengharapkan di tahun mendatang jika melakukan pengadaan barang harus di barengi dengan tim tekhnis, agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.
Dari hasil kunjungan ini, seluruh tim reses DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan Boalemo–Pohuwato akan membahasnya di tingkat parlemen pada Alat Kelengkapan Dewan.

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama