>

JAKARTA -  Indonesia mengalami serangan siber pada tahun 2017 sebanyak 205 juta kali, tahun 2018 serangan ini terus meningkat hingga mencapai 232 juta kali. Peningkatan serangan siber ini diperkirakan akan terus meningkatkan dari tahun ke tahun.

Serangan terhadap domain pemerintah yakni dot go dot id (*.go.id) menjadi domain terbanyak diserang. Hal ini sangat merugikan karena berdampak pada menurunnya reputasi pemerintah pusat maupun daerah, serta mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

Mengantisipasi hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah memiliki berbagai program agar stakeholder siap melaksanakan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber sektor pemerintah, di mana Pemerintah Provinsi Gorontalo terpilih dari 3 daerah di Kawasan Timur Indonesia penerima Program Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Siber.

Hal ini disampaikan pada acara Cyber Security Drill Test II Sektor Pemerintah tahun 2019 di Hotel Aston Priority Simatupang Jakarta yang dilaksanakan dari Selasa-Kamis (5-7/11/2019).

Dalam sambutannya Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah, Inu Baskara menyampaikan kegiatan Cyber Security Drill Test II ini mengambil tema kesiapan pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) organisasi di Sektor Pemerintah.

“Tema ini kami ambil sebagai terobosan dalam menjawab tantangan permasalahan keamanan siber yang terjadi di instansi Pemerintah Indonesia,” kata Inu Baskara.

Dalam acara tersebut Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo diwakili oleh Kepala Bidang Penyelenggara E-Government, Fried Dewi Ahmad, dan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, Firto Nento.

“Provinsi Gorontalo terpilih penerima program BSSN tahun 2020 melalui proses penilaian tingkat kesiapan penanganan insiden keamanan siber yang dilaksanakan oleh BSSN,” kata Fried Dewi Ahmad.

Penilaian kesiapan tersebut dilakukan dengan menyusun kebijakan dan prosedur, menyiapkan teknologi dan data yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, menanggulangi, dan memulihkan insiden yang berpotensi merusak aset yang mimiliki oleh Provinsi Gorontalo, dalam menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh GorontaloProv-CSIRT yang dibentuk melalui SK Gubernur nomor 338 tahun 2019.

Pada kesempatan itu pula Inu Baskara menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap proyek perubahan Optimalisasi Penerepan SPBE melalui Strategi Manajemen Tata Kelola Aplikasi Pemerintahan yang digagas oleh Kepala Bidang Penyelenggaran E-Government yang telah membawa Provinsi Gorontalo terpilih penerima program prioritas nasional BSSN tahun 2020.

Program tersebut meliputi kegiatan pelatihan dan sertifikasi internasional EC-Council Certified Ethical Hacker dan Threat Hunting, pelatihan dan sertifikasi EC-Council Certified Incident Handler and Linux Networking and Security serta workshop pengelolaan CSIRT Provinsi Gorontalo.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan koordinasi dalam bentuk entry briefing dan pelaksanaan penilaian kepatuhan pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Provinsi Gorontalo selama 2 hari, Selasa-Rabu (29-30/10/2019).

Koordinasi  ini sebagai upaya mendorong pelaksanaan peningkatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Pelaksanaan SPBE ini diatur dalam Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Perpres ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182 oleh Menkumham, Yasonna Laoly pada 5 Oktober 2018 di Jakarta.

BSSN yang diwakili oleh Agung Nugraha, Sandiman Balai Sertifikat Elektronik menyampaikan pada tahun 2020 BSSN akan melaksanakan kegiatan penilaian tingkat kematangan pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada setiap pemerintah daerah.

“Koordinasi ini kami lakukan untuk penyusunan indikator penilaian tingkat kematangan di mana Provinsi Gorontalo mendapatkan kepercayaan bersama provinsi lainnya seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang telah memanfaatkan Sertifikat Elektrnonik,” kata Agung Nugraha.

Pada entry briefing ini, Kepala Bidang E-Government, Fried Dewi H Ahmad mengatakan Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak 2018 telah memanfaatkan Sertifikat Elektronik untuk penandatangan naskah dinas dan tahun 2019 akan diikuti oleh seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Regulasi dan payung hukum pemanfaatan sertifikat oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah diatur dalam Pergub nomor  78 tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat Elektrnik,” kata Fried Dewi H Ahmad.

Dalam kegiatan ini Fried Dewi H Ahmad  juga menyampaikan Sertifikat Elektronik ini merupakan salah satu indikatator yang akan meningkatkan Indeks SPBE Provinsi Gorontalo, sesuai tujuan Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan III dengan judul Optimalisasi Penerapan SPBE melalui Strategi Mantap (Manajemen Tata Kelola Aplikasi Pemerintahan) Provinsi Gorontalo.

“Penerapan SPBE ditargetkan pada akhir tahun 2019 pada posisi tingkat kematangan di level Baik,” ujar Fried Dewi H Ahmad.

Agung Nugraha menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap Provinsi Gorontalo atas pencapaian inovasi SPBE melalui aplikasi tanda tangan elektronik yang telah diterapkan di daerah ini.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo bersam Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar pemeriksaan dan donor darah massal yang bertempat di halaman gedung kedua dinas ini, Jumat (25/10/2019).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas M Jamal Nganro, seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di kedua dinas ini.

Pemeriksaan dan pengambilan darah dilakukan oleh petugas PMI yang dipimpin oleh Ketua Tim Unit Transfusi Darah, Iswan Abdul.

“Hari ini adalah aksi donor darah massal pertama yang dilakukan instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo, para pendonor berasal dari 2 dinas, Dinas Kominfo dan Statistik serta Dinas Perhubungan,” kata M Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan yang juga plt Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo.

M Jamal Ngnro menjelaskan, pada prinsipnya ASN dan PTT di kedua dinas ini peduli dan berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan dan transfusi darah. Ini merupakan upaya kemanusiaan yang mulia, terutama untuk kebutuhan pasien di rumah sakit yang sangat membutuhkan darah.

“Kami berusaha meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor darah dengan tujuan membantu PMI untuk mendapatkan lebih banyak stok darah dan mendorong gaya hidup sehat, mendonorkan darah secara teratur itu penting karena membuat orang menjadi lebih sehat,” kata M Jamal Nganro.

Ketua Unit Tranfusi Darah Palang merah Indonesia (PMI) Kota Gorontalo, Iswan Abdul mengatakan Seluruh ASN dan PTT Dinas kominfo dan Statistik dan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sangat antusias, ini sangat membantu upaya Unit Transfusi darah (UTD) PMI Kota Gorontalo dalam penyediaan stok darah.

“Kebutuhan darah terus meningkat, kami di UTD PMI melayani semua rumah sakit di Provinsi Goronytalo bahkan sampai luar Gorontalo. Kegiatan donor darah massa di di 2 dinas ini sangat membantu. Kami berterima kasih kepada ASN dan PTT, terutama Bapak M Jamal Nganro yang memelopori kegiatan ini,” kata  iswan Abdul.

Kebutuhan darah di Provinsi Gorontalo dalam 1 bulan sekitar 1500 kantong. Donor darah yang dilakukan 2 dinas ini sangat membantu mencukupi kebutuhan darah di Gorontalo.

Dari kegiatan ini UTD PMI berhasil mendapatkan 26 kantong darah, sementara terdapat orang yang belum bisa dilakukan pengambilan darah karena HB di bawah,  tensi tinggi atau rendah.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh – Dinas Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menggelar rapat persiapan pendaftaran seleksi caloin anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Gorontalo periode 2020-2024, Selasa (22/10/2019).

Rapat yang dihadiri M Jamal Nganro, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi, Wafa Patria Umma  dari Komisi Informasi Pusat, Freksi Gani Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, Leisyawati Ali  Kepala Seksi Saluran Komunikasi Publik, Marini Blongkod Kepala Seksi Pengelolaan Pelayanan Informasi, Sukarman Kamuli Ketua Tim Seleksi (Timsel) yang juga akademisi Universitas Negeri Gorontalo, M Abd Ghalib Lahidjun Sekretaris timsel, Achmad Risa Mediansyah anggota Timsel.

Dalam pertemuan ini sejumlah persiapan dibahas, termasuk kriteria dan proses waktu penerimaan.

“Sesuai dengan Undang-Undang nomor  14 tahun 2008 tenteng keterbukaan informasi publik dan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 318/17/X/2019, kami membuka pendaftaran calon anggota KIP,” kata M Jamal Nganro seusai rapat.

Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, Freksi Gani menegaskan KIP ini berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Dalam pertemuan ini disepakati pendaftaran calon anggota KIP dilaksanakan pada 25 Oktober-27 November 2019. Pendaftar membawa berkas persyaratan ke sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi, jalan Thaib Gobel Komplek Perkantoran Provinsi Gorontalo pada hari dan jam kerja.

“Kami berharap masyarakat Gorontalo turut aktif berperan memajukan informasi dengan mendaftarkan diri sebagai calon KIP,” kata sukarman Kamuli, Ketua Tim Seleksi.

 

Pewarta : Wisnawati saleh – Dinas Kominfo Dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Diskusi terpumpun ekspos hasil kajian kemiskinan petani dibuka oleh Sekreatris Dearah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, di Hotel Damhil Universitas negeri Gorontalo, Selasa (22/10/2019).

Dalam diskusi ini narasumber 5 Kepala Badan Pusat Statistik di Provinsi Gorontalo memaparkan kajiannya dengan mengacu pada tahun dasar Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015, mereka juga memproyeksikan pendapatan petani dan produktifitas serta angka agregat penyebab kemiskinan petani.

“Mayoritas petani yang tercatat di Basis Data Terpadu yang perlu mendapat perhatian khusus,” kata Kepala Bidang Statistik, Fatma Biki.

Perhatian ini terutama pada petani gurem yang hanya memiliki lahan kurang dari 0.5 hektare, yang seharusnya menerima manfaat.

Petugas teknis juga harus menghindari Inclusion error, yaitu kesalahan yang terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat tapi masuk database sebagai penerima manfaat.

Fatma juga menjelaskan intervensi program pertanian yang terbilang contra-multiplier effect dengan kenaikan nilai tukar petani saat ini, daya beli petani seharusnya tinggi namun kesejahteraan mereka tergolong rendah.

 

Pewarta : Bidang Statistik Dinas Kominfo & Statistik Provinsi Gorontalo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 20 September 2019 14:24

Data Penting Untuk Pengambilan Keputusan

GORONTALO – Pengambilan data, pengolahan dan penyajiannya merupakan proses penting untuk mendapatkan data yang berkualitas. Dengan data ini pimpinan dapat mengambil keputusan secara tepat dan cepat.

Pentingnya data ini karena kebutuhan yang terus meningkat dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus siap dan selalu tersedia saat dibutuhkan.

“Data sangat penting untuk mengambil kebijakan dan keputusan, dinas kominfo harus proaltif,” kata M Jamal Nganro, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo saat membuka rapat koordinasi dinas komunikasi informatika statistik dan persandian se-Provinsi Gorontalo, Jumat (20/9/2019).

M Jamal Nganro memberi contoh peran dinas kominfo yang harus mampu mempromosikan potensi daerah, hingga memberikan layanan informasi kegiatan kepariwisataan. Komunikasi ke masyarakat ini penting dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kominfo harus hadir untuk menyampaikan program pembangunan yang sedang dicanangkan masyarakat,” ujar M Jamal Nganro.

Untuk itu dinas kominfo harus mampu mendorong daerah untuk meningkatkan stabilitas keamanan, meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan sikap optomistis masyarakat, sehingga daerah lebih maju dan sejahtera.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri dinas kominfo seluruh kabupaten kota di Provinsi Gorontalo ini dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya yang terkait dengan kepentingan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

“Rakor ini juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian,” kata Yusnan Ahmad, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dalam laporan pembukaan rapat koordinasi.

Dalam pertemuan ini juga dilakukan identifiikasi masalah dan hambatan yang dihadapi dinas kominfo kabupaten dan kota untuk dicarikan solusi jalan keluarnya.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh - Dinas Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Peran Dinas Komunikasi Informatika sangat dibutuhkan dan strategis pada era industri 4.0.  Kecepatan dan konten menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari dalam dinamika bermasyarakat dan bernegara.

Hal ini disampaikan oleh M Jamal Nganro, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo saat membuka rapat koordinasi dinas komunikasi informatika statistik dan persandian se-Provinsi Gorontalo, Jumat (20/9/2019).

M Jamal Nganro memastikan semua kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membutuhkan teknologi informasi untuk kepentingan publikasi, edukasi, dan pelayanan ke masyarakat.

Untuk itu Sumber Daya Manusia (SDM) di dinas ini harus terampil, handal dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika yang terjadi.

“SDM Kominfo harus siap dan mempuni untuk melayani kebutuhan OPD lain untuk melayani informasi,” ujar M Jamal Nganro.

Untuk itu, M Jamal Nganro menegaskan mindset dinas ini harus berubah agar bisa bekerja maksimal dan berdedikasi di bidang ini.

Ia menyontohkan perubahan yang dialami Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo di tahun 2016. Kebutuhan dan tanggung jawab yang besar mmebuat dinas ini harus dipecah menjadi 3 dinas, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

“Perkembangan teknologi sangat cepat, dibutuhkan tanggung jawab yang besar untuk mengikutinya,” kata M Jamal Nganro.

Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antar dinas kominfo kabupaten dan kota dengan Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo.

“Tujuan sama, untuk melayani masyarakat. Makanya dibutuhkan sinergi semuanya,” tutur M Jamal Nganro.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh - Dinas Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo menggelar rapat forum data untuk menuju satu data Indonesia.

Satu Data Indonesia adalmkebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data Induk.

Rapat yang dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati ini dibuka oleh M Jamal Nganro, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provini Gorontalo.

Sebagai narasumber adalah  Herum Fajarwati dan Rudi Cahyono, Kepala Bidang Diseminasi Statistik BPS dengan moderator Fatma Biki, Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.

Herum Fajarwati selaku pembina wali data meminta secara intensif untuk mengaktifkan forum data tingkat provinsi, kabupaten/kota demi terwujudnya Satu data yang valid, transparan , reliabel dan akuntabel sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Prsiden Satu Data Indonesia

“Kami merumuskan beberapa hal termasuk di antaranya komitmen anggota forum data di provinsi, kabupaten/kota dalam mensinergikan data sektor dan interoperabilitasnya ke data statistik dasar melalui aplikasi SIMDASI,” kata Fatma Biki, Selasa (17/9/2019).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Innallilahi Wainna Ilaihi Roji'un

Pemerintah Provinsi Gorontalo Menyampaikan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Presiden Ke III RI Almarhum. H. Bacharuddin Jusuf Habibie.
(83 Tahun)

Lahir : 25 Juni 1936
Wafat : 11 September 2019

Semoga Amal ibadah Almarhum Diterima di Sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan.

Amin Ya Rabbal Alamiin

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 6
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo