>

JAKARTA –Gorontalo Karnaval Karawo 2019, salah satu dari 100 kalendar pariwisata tahunan  Kementerian Pariwisata yang akan digelar pada 2-6 Oktober terus dikomunikasikan dengan berbagai pihak.

Salah satunya dengan Tenaga Ahli Menteri Pariwisata Bidang Management Calendar of Events (CoE), Esthy Reko Astuty.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Rifli Katili bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Ivonela Reane Larekeng menemui Esthy Reko Astuty di Jakarta yang secara khusus melaporkan persiapan dan perubahan kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kami bertemu Ketemu Tenaga Ahli Menteri Pariwisata Bidang Management Calendar of Events (CoE), Esthy Reko Astuty untuk menyampaikan jadwal acara  GKK, alhamdulillah beliau merespon baik,” kata Rifli Katili, Rabu (21/8/2019).

Rifli Katili juga menjelaskan rangkaian kegiatan GKK yang semakin baik dari tahun ke tahun, juga melibatkan kelompok masyarakat serta respon mereka terhadap kegiatan akbar ini.

“Ibu Esthy Reko Astuty sangat mendukung, apalagi diketahui ada Forum Pariwisata Sulawesi yang akan mengundang Menteri Pariwisata, yang digagas Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di berbagai daerah di Pulau Sulawesi,” ujar Rifli Katili.

Sementara itu Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Ivonela Reane Larekeng menambahkan tema GKK 2019 ini adalah Wonderful Celebes yang mengangkat budaya daerah-daerah di Pulau Sulawesi. Tema ini akan memperkaya budaya yang hadir dalam GKK.

Selain itu juga GKK akan menjadi sarana untuk mengeksplorasi kekayaan budaya tiap daerah, menampilkan dalam ajang yang dihadiri oleh ribuan masyarakat dan disiarkan oleh banyak media.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MAKKAH – Bertempat di Mushallah Hotel 229 Almarrasi, Jamaah Haji Kloter 29 asal Kabupaten Gorontalo mendapatkan visitasi (kunjungan) dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi daerah kerja (Daker) Makkah. 

Dikonfirmasi melalui akun media sosialnya, PPIH Arab Saudi, Sabara Karim Ngou, menjelaskan setelah puncak ibadah haji usai, PPIH melakukan visitasi ke masing-masing kloter untuk kembali memberikan penyuluhan. 

“Visitasi pascapuncak ibadah haji ini lebih pada penyuluhan kepada jamaah, dengan tujuan para jamaah mengetahui dan menjaga kemabruran ibadah haji mereka sepanjang hayat,” kata Sabara Karim Ngou, Selasa (20/8/2019)

Sabara Karim Ngou  menjelaskan untuk memperoleh predikat haji mabrur yang menjadi impian bagi setiap orang yang berangkat haji. Maka ketika jamaah sudah mendapatkan haji mabrur, diharapkan untuk menjaga predikat tersebut,” tambahnya. 

Sabara Karim Ngou yang juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo tersebut menyampaikan para jamaah selain dipastikan sudah melaksanakan rangkaian ibadah sesuai tuntunan syariat, juga diberikan edukasi terkait bawaan barang jamaah.

“Tugas utama kami selain untuk memastikan agar kegiatan ibadah haji berjalan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan syariat, juga memberikan edukasi kepada para jamaah seperti aturan bawaan barang jamaah, barang apa-apa saja yang bisa dibawa dan barang yang dilarang diisi dalam tas bawaan jamaah,” ujar Sabara Karim Ngou.

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menggelar rapat persiapan penyusunan profil Provinsi Gorontalo.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (15/8/2019) ini berlangsung di Ruang Karawo Hotel New Rahmat, Kota Gorontalo.

“Sebagai mitra Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo juga menangani statistik. Melalui Bidang Statistik yang mempunyai tanggung jawab menyusun dan mempublikasikan profil daerah,” kata M Jamal Nganro, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo saat membuka pertemuan.

Tanggung jawab ini  merupakan amanat dari Peraturan Gubernur nomor 18 tahun 2016 tentang  kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas.

Dalam aturannya, Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi  yang terdapat pada pasal 34 g berupa pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan sinkronisasi Data dengan instansi terkait untuk keperluan validasi data, pada pasal 34 h pelaksanaan pengolahan, analisis  dan pemutahiran data serta  pasal 34 a melaksanakanan penyiapan, perumusan data dan informasi statistik sektoral lingkup Provinsi Gorontalo.

Rapat ini diikuti oleh wali data dari 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pembicara Fatma Biki, Kepala Bidang Statistik.

Diskotik2

“Kami berharap segara melakukan penyusunan buku profil daerah, rapat ini merupakan sarana untuk memperoleh masukan dan saran dari OPD yang terkait program unggulan daerah, juga berkaitan dengan progress data sektoral serta visualisasi profil daerah dengan indicator yang ada,” ujar Fatma Biki.

Hal lain yang juga dibahas adalah perkembangan potensi yang perlu ada pemutakhiran data, kegiatan wali data dalam melakukan penginputan kondisi eksisting dan penambahan konten penunjang di profil daerah.

 

Pewarta : Jabarin Koni – Bidang Statistik Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pesona sulaman karawo Gorontalo ternyata dapat diaplikasikan pada busana khas maupun baju keseharian yang dikenakan masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi.

Sulaman karawo merupakan kerajinan tradisional masyarakat Gorontalo yang menggunakan media kain sebagai sarana untuk menyulam setelah serat benang diiris membentuk pola strimin.

Pengirisan serat kain, mengikat dan menyulam dengan aneka warna benang dapat diaplikasikan di busana tradisional khas daerah di Pulau Sulawesi. Hadirnya sulaman ini menjadi sumbangan kreasi perajin sulam karawo Gorontalo untuk memperindah busana daerah.

Tawaran ini menjadi pesan dalam pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karawo 2019 yang akan digelar 2-6 Oktober 2019.

“Tahun ini kami mengambil tema Wonderful of Celebes, pada puncak karnaval nanti aplikasi sulaman karawo akan diterapkan pada busana tradisional dari masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi,” kata Rifli Katili, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo saat memaparkan konsep Gorontalo Karnaval Karawo kepada calon peserta karnaval di Kota Gorontalo, Rabu (14/8/2019).

Dalam karnaval karawo, peserta akan disodorkan pilihan subtema 5 provinsi di Pulau Sulawesi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Peserta yang ikut diminta memilih salah satu baju tradisional atau baju khas provinsi tersebut, pada baju inilah sulaman karawo akan diterapkan. Sehingga pada karnaval nanti semua baju khas provinsi di Sulawesi akan dihiasi sulaman khas Gorontalo ini.

“Minimal 1 busana tradisional provinsi dikreasikan sulaman karawo oleh 5 kelompok peserta, ini akan memperkaya khazanah kebudayaan Sulawesi. Di sinilah pesona Sulawesi akan muncul melalui sulaman hasil kerajinan kaum wanita Gorontalo,” tutur Ivonela Reane Larekeng, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Analis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, La Ode M Arief Akbar yang hadir dalam pertemuan ini memaparkan aplikasi sulaman karawo pada baju dari 5 provinsi di Sulawesi ini akan meningkatkan permintaan sulaman karawo di pasar. Naiknya permintaan ini akan mendorong produksi dan harga sulaman yang rumit ini.

“Para perajin  karawo yang akan diuntungkan dengan makin banyaknya orang menyukai sulaman ini, bukan hanya orang Gorontalo, namun juga masyarakat di seluruh Pulau Sulawesi,” ujar La Ode M Arief Akbar.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Konsep penyelenggaraan Gorontalo Karnaval Karawo 2019 dipaparkan kepada organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, desainer busana, dan sejumlah sanggar seni di Provinsi Gorontalo.

Paparan konsep Gorontalo Karnaval Karawo gelar untuk memberi pemahaman yang baik tentang penyelenggaraan kegiatan tahunan kjepariwisataan nasional ini. Gorontalo Karnaval Karawo merupakan salah satu dari 100 kegiatan yang masuk dalam Calendar of Event (CoE) nasional yang ditetapkan Kementerian Pariwisata.

“Tahun ini penyelenggaraannya berbeda, tidak tunggal, akan ada banyak kegiatan dan melibatkan banyak orang dalam rangkaian Gorontalo Karnaval Karawo,” kata Rifli katili, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo yang memimpin pertemuan, Selasa (13/8/2019).

Rangkaian kegiataan kepariwisataan terbesar di Provinsi Gorontalo ini antara lain lomba mokarawo, Karawo Fashion Contest, Mokarawo handmade, Gorontalo Culinary Expo, Celebes Tourism Meeting dan karnaval yang aka dihadiri ribuan orang dan wisatawan.

“OPD yang ikut dalam Gorontalo Karnaval Karawo ini pendaftaran paling lambat 15 september 2019,” ujar Rifli Katili.

Sementara itu analis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, La Ode M Arief Akbar memaparkan kegiatan karnaval yang akan dimulai dari Lapangan Taruna Remaja melewati jalan Nani Wartabone dan finish di gedung lama Bank Indonesia.

“Jaraknya sekitar 2 km, ini lebih pendek dari pada karnaval lainnya seperti di Jember Fashion Carnival yang jaraknya 3,7 km,” kata La Ode M Arief Akbar.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Ivonela Reane Larekeng menjelaskan Gorontalo Karnaval karawo kali ini mengambil tema Wonderful of Celebes. Digunakannya tema ini karema sulaman karawo dapat dapat diaplikasikan pada produk kain yang digunakan pada kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pulau Sulawesi.

“Sulaman karawo dapat menghiasi semua busana daerah di Sulawesi. Daerah-daerah lain bisa mengaplikasikan sulaman ini untuk mempercantik dan memperkaya budaya daerah,” papar ivonela Larekeng.

Yang menarik pada kegiatan ini adalah pesta kuliner tradisional yang akan melibatkan pelaku usaha makanan tradisional. Mereka akan menggelar produknya yang khas. Kuliner merupakan salah satu dari 16 unsur ekonomi kreatif yang juga dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

Selain itu ada Celebes Tourism Meeting yang akah dihadiri para gubernur di Pulau Sulawesi. Rencananya pertemuan ini akn dibuka oleh Menteri Pariwisata.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Alur pergerakan (migrasi) hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) mendapat perhatian khusus pada pada Focus Discussion Group (FGD) atau diskusi terpumpun pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Hiu Paus 2021-2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) yang bekerjasama dengan Conservation International (CI) Indonesia di aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

“Ada 7 poin hasil rumusan Rencana Aksi Nasional hiu paus yang dilaksanakan di Gorontalo,” kata Muhidin Jailani, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Selasa (13/8/2019).

Rumusan RAN ini merupakan hasil dari dinamika selama diskusi dengan pesereta para pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah dan perguruan tinggi.

Hiu paus adalah raksasa pengelana samudera yang secara periodik menyinggahi peraiaran Desa Botubarani. Keberadaan ikan ini menjadi daya tarik wisata paling tinggi dan mampu mendatangkan wisatawan mancanegara dan nusantara secara signifikan. Sejak diketahui adanya hiu paus ini jumlah kunjungan wisatawan ke Goronatlo terus meningkat.

Upaya pelestarian satwa ini menjadi penting karena hiu paus adalah hewan yang dilindungi, juga memberi manfaat kepada pengembangan pariwisata Gorontalo. Banyak nelayan dan masyarakat sekitar yang mendapat penghasilan dari menyewakan perahu, membuat kantin makanan, menyewakan peralatan selam atau snorkling atau menjadi pemandu wisata.

Diskusi yang dimoderatori Subhan Watihelu, Kepala Seksi Pelestarian Jenis Ikan Dilindungi Direktorat Konservasi Keanekaragaman Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya menyepakati 7 poin yang akan dibawa ke kementerian.

Selain alur pergerakan atau migrasi hiu paus, dalam forum konsultasi publik ini juga menyepakai 6 hal lainnya yang menjadi pokok pikiran para peserta.

Keenam hal tersebut adalah hiu paus merupakan merupakan ikan yang terancam punah dengan karakteristik yang khas sehingga perlu penanganan khusus untuk menjaga kelestariannya, pelibatan masyarakat yang kuat untuk menjaga kelestarian hiu paus termasuk meningkatkan kapasitas dan pengaturan wisata berbasis masyarakat.

Kawasan konservasi hiu paus di Gorontalo perlu didorong percepatan pengelolaannnya  terutama melalui penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi  untuk memitigasi ancaman antropogenik, RAN hiu paus ini perlu disusun dalam rangka pengelolaan hiu paus secara lestarik dan berkelanjutan. Forum konsultasi public siap mendukung kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam implementasi aksi yang tertuang dalam RAN hiu paus. Mendorong dokumen RAN hiu paus untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

“Rusmusan RAN hiu paus ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan 6 negara, Indonesia, Malaysia, Philipina, Papua Nugini, Timur Leste dan Soloman Aline pada 16-18 September 2019 di Gorontalo,” ujar Sofyan Puloo, Kepala Bidang pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Gorontalo.

Rumusan RAN hiu paus ini ditandatangani oleh perwakilan konsultasi publik Syaiful Umar, Kepala Dinas Perikanan Bone Bolango dan Abraham Sianipar perwakilan Conservation International (CI) Indonesia.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Menjelang puncak pelaksanaan rangkaian Ibadah Haji tahun 1440H/2019M, salah satu jamaah haji asal Kota Gorontalo atas nama Abu Une Bin Une usia 76 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit King Abdullah, Mekkah Arab Saudi, Kamis (8/8/19). 

Berita meninggalnya Abu Une ini dirilis oleh situs Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo pada Kamis lalu.

 Almarhum yang beralamat di Kelurahan Limba U2 Kota Selatan Kota Gorontalo itu tergabung dalam Kelompok terbang (kloter) 34 Ujung pandang (UPG) dan menempati maktab nomor 13, sektor 2 wilayah Syisyah.

Menurut Ketua Kloter 34 H. Arfan Tilome, Almarhum sempat dirawat di Rumah Sakit An Nur, Mekkah. Kemudian dirujuk di Rumah Sakit King Abdullah sebagai Rumah Sakit khusus jantung. 

“Memang almarhum ini dirujuk oleh dokter kloter di Rumah Sakit An Nur dengan diagnosa awal sesak napas,” terang Arfan saat dikonfirmasi melalui telepon genggam.

Setelah dilakukan diagnosa lanjut Arfan, pihak Rumah Sakit An Nur kemudian merujuk yang bersangkutan ke Rumah Sakit King Abdullah. 

“Kami diberitahu oleh pihak Rumah Sakit King Abdullah bahwa almarhum harus dipasang cincin. Sesuai prosedur, kami kesana bersama pihak yang mengatasnamakan keluarga atau pihak yang bisa mendampingi untuk menandatangani persetujuan pemasangan cincin,” jelasnya.

Arfan mengakui baik petugas Kloter maupun pihak Rumah Sakit sudah melakukan ikhtiar untuk menolong almarhum. Namun pada pukul 10.05 WAS, dokter menyatakan yang bersangkutan tidak tahan lagi dan meninggal dunia.

“Jadi riwayatnya memang almarhum ini sebelumnya sudah dirawat di Rumah Sakit Gorontalo karena sudah dalam keadaan sakit sebelum berangkat,” imbuhnya. 

Saat ini petugas kloter tengah menyelesaikan administrasi kemudian jenazah almarhum akan segera dimakamkan. 

Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo H. Hamka Arbie menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta mendoakan seluruh amal baik almarhum diterima Allah SWT.

“Semoga keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin,” ucapnya. 

 

Pewarta : Situs Kemenag Gorontalo

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO - Bertempat di ruang rapat Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, berlangsung Video Conference antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dengan Tim Evaluasi APBD Kementerian Dalam Negeri.

Dalam video conference tersebut Tim  Pemerintah Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Plh Sekreatris Daerah Provinsi Gorontalo, Syukri Botutihe, Kepala Badan Keuangan Huzairin Roham, Assisten II Setda Sutan Rusdi, Assisten III Setda Sukril Gobel, Kepala Bidang Anggaran Danial Ibrahim dan Kepala Bidang Perencanaan Dicky Sidiki serta Tim TAPD lainnya, sementara di ruang rapat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah hadir Direktur Perencanaan dan Penganggaran Arsan Latif, Kepala Sub-direktorat wilayah III Zainal Ahmad,  Kepala Subdit Wilayah II Valindra, Kepala Subdit Wilaya IV Ihsan Dirgahayu, Kepala Seksi Wilayah Sulawesi Yanuar Andriyana Putra dan Tim Evaluator Anggaran Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Pada komunikasi melalui video conference telah dievaluasi konsistensi, struktur APBD, dan Mandatory spending.

“Hasil evaluasi yang dilakukan tim Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bahwa Tim Evaluator Kemendagri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo karena ini merupakan urutan pertama yang mengirimkan dokumen Ranperda perubahan anggaran ke Kemendagri, dan yang pertama mengadakan video conference untul evaluasi dengan tim evaluator anggaran  Ditjen Bina Keuangan Daerah,” kata Sekreatris Daerah Provinsi Gorontalo, Syukri Botutihe.

Syukri Botutihe menambahkan selain hal di atas juga dokumen perencanaan dan penganggaran sudah konsisten antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Ranperda konsisten.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo naik sebesar Rp8,57 M, kemendagri mengingatkan agar target yang dinaikan harus tercapai pada akhir tahun.

Dana Bagi hasil dari cukai hasil tembakau turun karena mekanismenya sudah ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah di masing-masing kabupaten/kota.

Pendapatan hibah dari Read Si harus diperjelas status dan dasar hukum yang melandasinya.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

“Alhamdulilah, Tim Evaluator Kemendagri memberikan apresiasi kepada Provinsi Gorontalo yang sudah memperhatikan hal demikian,” ujar Sukri Botutihe.

Hal lain yang menjadi prestasi Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah untuk fungsi pendidikan sudah menganggarkan 34,13 persen, fungsi kesehatan sudah menganggarkan 10,75 persen, Dana Infrastruktur sudah menganggarkan  32,69 persen, serta dana bagi hasil sudah dianggarkan berdasarkan target pendapatan.

“Akhirnya Tim berharap kegiatan evaluasi yang dilaksanakan melalui video Conference dapat diikuti oleh provinsi lainnya,” kata Sukri Botutihe.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Komitmen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekali lagi dibuktikan dengan meluncurkan Gorontalo Modern Broadband Province.

Program yang diharapkan mampu memajukan perekonomian Gorontalo tersebut diresmikan oleh Direktur Network & IT Solution Telkom Zulhelfi Abidin  disaksikan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Idris Rahim di Gorontalo, Kamis (8/8/2019).

“Modern Broadband Province adalah program modernisasi jaringan tembaga ke jaringan fiber optik. Program ini bertujuan agar pelanggan dapat menikmati layanan yang lebih baik karena kualitas layanan berbasis fiber optik dapat menghadirkan performa yang jauh lebih mumpuni, bahkan hingga ke tahapan Internet of Things seperti Home Security, Home Security dan lainnya,” ujar Zulhelfi Abidin.

Zulhelfi menerangkan, proses pendirian modern Province ini memakan waktu sekitar empat tahun, sejak 2015.

Peresmian Gorontalo Modern Broadband Province yang menggunakan berbagai pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) tersebut menjadikan Gorontalo sebagai Modern Broadband Province pertama di Kawasan Timur Indonesia.

“Telkom mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan Pemerintah Provinsi sehingga Gorontalo  menjadi provinsi pertama  di KTI yang diwujudkan sebagai Modern Province,” kata Zulhelfi Abidin.

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengapresiasi Gorontalo yang sudah terhubung dengan jaringan 100 persen fiber optik.

Idris Rahim mengharapkan kehadiran konektivitas fiber optik ini dapat mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan visi Gorontalo, yakni mewujudkan masyarakat Gorontalo yang unggul, maju dan sejahtera.

Keberadaan Modern Broadband Province tentunya memungkinkan digital life style dapat langsung dinikmati oleh masyarakat bahkan dari rumah sendiri. Demam IOT (Internet Of Things) mendorong Telkom untuk memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat sehingga dari dalam rumah pun produktivitas dan kreativitas tetap dapat dimaksimalkan.

Implementasi Modern Broadband Province tentunya akan semakin nyata dengan kualitas layanan yang semakin baik, Sektor UKM ataupun industri lain di Gorontalo dapat pula menikmati layanan digital ini untuk menggenjot produktivitas karena teknologi berbasis fiber optik mampu memberikan bandwidth lebih besar dan resiko gangguan lebih kecil.

Lebih jauh, keberadaan infrastruktur yang lebih mumpuni ini diharapkan mampu dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk memajukan perekonomian Gorontalo. Modern Broadband Province ini menjadi bukti bahwa Gorontalo siap menjadi kawasan modern dan siap bersaing dengan provinsi lain termasuk dengan kawasan lain di Pulau Jawa.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar rapat penerbitan sertifikat elektronik.

Rapat yang dilaksanakan pada Rabu (7/8/2019) ini dihadiri Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Kepala Bidang E-Government, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, Kepala Seksi Postel dan Persandian.

Rapat yang dipimpin Plt Kepala Dinas, M Jamal Nganro ini menghasilkan penerbitan sertifikat elektronik berupa file P12.

Penerbitan sertifikat tersebut dilaksanakan secara daring (online) dengan Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan sandi Negara (BSSN) yang dipandu oleh Sandiman dan Kepala Seksi Postel dan Persandian disaksikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kepala Penyelenggaraan E-Government Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini dalam rangka pengamanan informasi pemerintah yang strategis melalui pemanfatan sertifikat elektronik pada penandatanganan dokumen dan persuratan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Diskotik2

Sebelumnya telah ada Perjanjian Kerja Sama  (PKS) pemanfaatan sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi pemerintah daerah antara Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Buah PKS ini adalah diluncurkannya aplikasi penandatanganan elektronik “Pali lo Uluu” sebagai sarana untuk menandatangani dokumen elektronik, untuk itu diperlukan penerbitan sertifikat elektronik (File P12) kepada masing-masing pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Usai penerbitan sertifikat elektronik, M Jamal Nganro mengharapkan untuk segera memacu penerbitan sertifikat elektronik masing-masing pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas agar segera menggunakan aplikais Pali lo Uluu pada penandatanganan dokumen secara elektronik.

“Penerapan aplikasi Pali lo Uluu ini akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, efektif dan efisien,” kata M Jamal Nganro.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh – Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo