>

GORONTALO – Industri pangan seharusnya mencantumkan selain informasi nilai gizi juga kandungsn Gula Garam dan Lemak (GGL) dalam kemasan produknya.

Hal ini disampaikan oleh Fransisca Rungkat Zakaria pada lokalatih keamanan pangan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Gorontalo yang digelar di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Selasa-Rabu (6-7/8/2019).

Kegiatan ini merupakan program National Support for Local Investment Climates (NSLIC)/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED) yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo dan Nasi Baskom, sebuah usaha kecil yang peduli pada keamanan pangan.

“Animo peserta sangat tinggi, terbukti dari pendaftaran secara online yang melebihi. Kuota yang disediakan panitia hanay 50 orang hanya dari Kota Gorontalo, namun peserta bahkan berasal dari Bone Bolango, Gorontalo Utara dan bahkan peserta dari Torosiaje Kabupaten Pohuwato,” kata Fransisca Rungkat Zakaria, pemateri yang juga guri besat dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang terlibat dalam Program NSLIC ini.

NSLIC/NSELRED merupakan program kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC) dalam mengembangkan kapasitas para pihak untuk meningkatkan iklim investasi lokal serta mengembangkan ekonomi lokal dan daerah di beberapa kabupaten/kota terpilih di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Gorontalo.

Proyek NSLIC/NSELRED juga mendukung Pemerintah Pusat dalam mengembangkan berbagai inovasi daerah di Indonesia dalam meningkatkan pengembangan ekonomi lokal dan regional yang sejalan dan mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Tuhan sudah sediakan begitu banyak sumber kehidupan pangan bagi kita, seharusnya orang Indonesia paling sehat. Hanya saja kita seringkali berlebihan dalam mengubah bahan makanan.  Kita tambahin gula garam dan lemak yang berlebihan, sehingga jadinya pangan kita tidak sehat,” ujar Fransisca Rungkat Zakaria.

 

Pewata : Dinas Kominfo

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar pelatihan dan sertifikasi kompetensi SKKNI bagi angkatan kerja muda bidang Kominfo.

Pelatihan ini dibuka oleh Plh Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Pemerintahan Sukri Botutihe d Hotel Maqna Kota Gorontalo, yang dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hedi M Idris, Senin (5/8/2019).

Dalam sambutan pembukaannya, Sukri Botutihe menegaskan bahwa serfikasi kompetensi ini merupakan legalitas atas kemampuan di bidang jaringan (networking). Dengan pengakuan negara ini pemegang sertifikasi lebih percaya diri dalam persaingan dunia kerja.

“Sertifikasi kompetensi ini merupakan jaminan untuk mengembangkan wirausaha di bidang IT, jika ada instansi pemerintah atau swasta ingin menggunakan jasa mereka akan lebih yakin dengan adanya sertifikasi,” kata Sukri Botutihe.

Pelatihan dan sertifikasi kompetensi SKKNI bagi angkatan kerja muda bidang Kominfo ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas da pengakuan kompetensi dengan memperkenalkan sertifikasi berbasis SKKNI kepada lulusan S1, D3 dan D4 bidang informatika untuk memperoleh sertifikat keahlian.

Diskotik2

“Sasaran kegiatan ini adalah tercapainya angkatan kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sebaga bukti pengakuan kepemilikan kompetensi standar pada bidang yang ditekuni yang dapat dimanfaatkan sebagi nilai tambah untuk memperoleh pekerjaan,” ujar Sukri Botutihe.

Sukri Botutihe mengapresiasi kerjasama ini dan berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk terus melanjutkan kolaborasi ini.

Pelatihan dan sertifikasi ini diikuti oleh 76 peserta dari seluruh Provinsi Gorontalo dengan kualifikasi minimal lulusan D3/D4 atau S1 bidang informatika dengan usia maksimal 29 tahun.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh – Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik serta dan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menggelar serah terima jabatan (Sertijab) pejabat Eselon 3 dan 4.

Sertijab dilaksanakan di ruang Poboide Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Senin (5/8/2019).

Sertijab disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan merangkap Plt Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, M. Jamal Nganro.

“Di manapun kita bekerja, laksanakan sebaik mungkin, karena bekerja adalah ibadah,” pesan M. Jamal Nganro.

Jabatan yang diserahterimakan pada hari ini di dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo adalah Sekretaris  dinas yang semula diduduki oleh Yahya Dj Ichsan digantikan oleh Yusnan Ahmad, Yulindawaty P Rauf  Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik digantikan oleh Freksi Gani.

Selanjutnya Nurjannah Usman Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian digantikan oleh Maryam Abas kemudian Kepala Seksi Pengelolaan dan Saluran Komunikasi Publik Tizar Abdullah digantikan oleh Leisyawati Ali dan yang terakhir dari Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan yang semula dijabat oleh Dian Abdul Rachman digantikan oleh Nurhayati Paju.

 

Pewarta : Yoan Dunda - Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Sesuai Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendagayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ditugaskan untuk merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik.

Kementerian PANRB melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik sudah mulai memantapkan kebijakan strategis terkait pelayanan publik digital dan terpadu untuk mengakomodir penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, dan pengawasan pelayanan publik.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik, Diah Natalisa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada pendampingan intensif pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Pengelolaan Pengaduan  Pelayanan Publik Nasional (SP4N)–LAPOR!

“Kebijakan strategis terkait pelayanan publik digital yang ingin kita bahas dalam kegiatan pendampingan intensif ini, adalah aplikasi SIPP untuk penyampaian informasi pelayanan publik, dan SP4N-LAPOR! untuk urusan pengelolaan pengaduan masyarakat,” kata Diah Natalisa, Rabu (31/7/2019).

Diah Natalisa menjalaskan implementasi kebijakan pelayanan publik masih belum berjalan secara optimal dan masih ada instansi pemerintah yang memiliki aplikasi digital untuk mengelola pengaduan pelayanan publiknya dan sistem publikasi informasi pelayanan publiknya secara parsial dan belum terkoordinir atau terintegrasi dengan baik.

Aplikasi SIPPN dan SP4N-LAPOR! ini diharapkan mampu menjawab tantangan pemerintah di era digital saat ini untuk bisa mentransformasi ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, efisien dan terintegrasi secara nasional untuk kepentingan pengguna pelayanan publik.

Diah Natalisa  merinci di dalam aplikasi SIPP, Pemerintah diwajibkan untuk mempublikasikan penyelenggaraan pelayanan publik melalui standar pelayanan yang sudah kita susun sebagai salah satu komponen Pelayanan Publik.

Pelayanan publik yang dipublikasi lewat sistem aplikasi SIPP difokuskan terhadap pelayanan langsung yang diterima pengguna layanan dari pemerintah sehingga bisa dirasakan manfaatnya dan dinilai secara langsung oleh pengguna layanan.

Selain penginputan standar pelayanan, aplikasi SIPP juga menyediakan publikasi berita terkait acara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi masing-masing. Ruang ini memberikan masyarakat akses untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik oleh Pemerintah.

“Ke depannya aplikasi SIPP ini diharapkan dapat menjadi big data informasi terkait pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional, atau dengan kata lain dapat mengakomodir informasi seluruh komponen pelayanan publik dari tiap instansi secara nasional, sehingga masyarakat bisa mengukur konsistensi dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan public,” ujar Diah Natalisa.

Penekanan lainnya adalah kegiatan pendampingan intensif, yaitu kebijakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang diimplementasikan Kementerian PANRB yang bersinergi dengan Ombudsman dan Kantor Staf Presiden melalui penggunaan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Aplikasi ini adalah platform yang membantu mewujudkan prinsip “No Wrong Door Policy”, di mana seluruh pengaduan dalam bentuk apapun dan jenis apapun dapat disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang,  dengan asas, mudah, terpadu dan tuntas.

Kebijakan nasional terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional melalui SP4N-LAPOR! diatur dalam Permenpanrb nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaran Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional.

“Dalam kebijakan ini tertuang bagaimana kelembagaan, SDM, pembiayaan, mekanisme pengaduan, integrasi pengaduan serta monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan dalam SP4N melalui platform aplikasi LAPOR,” tutur Diah Natalisa.

Dengan prinsip dan asas tersebut, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui aplikasi LAPOR sudah dikembangkan dengan memberikan fitur kemudahan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

 

Pewarta : Dinas Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO –  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Hamka Arbie bersama Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Idris Rahim mengiringi keberangkatan Jamaah Haji Provinsi Gorontalo yang tergabung dalam Kloter 29 UPG.

Acara pemberangkatan digelar di Aula Asrama Haji Embarkasi Antara Gorontalo, Sabtu (27/7/19) malam.

Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag RI Muhajirin Yanis, Kabid PHU Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo Mahmud Bobihu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Jamal Nganro, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.  

Hamka menjelaskan,  Kloter 29 berjumlah 449 jemaah ditambah 5 orang petugas. Terdiri dari jemaah Kabupaten Gorontalo 373 jemaah, Kabupaten Pohuwato 72 jemaah, dan Kabupaten Bone Bolango 4 jamaah. 

“Semula kloter 29 ini berjumlah 450 orang, tetapi 1 orang tunda berangkat karena sakit. Jemaah itu atas nama Sum Umar, Rombongan 8 Regu 31 asal Kabupaten Gorontalo,” terangnya.  

Di kloter ini juga tambah Hamka, jemaah tertua berusia 85 tahun asal Kabupaten Gorontalo bernama Neni Malabali dan jemaah termuda Indah Putri Lestari Niaty usia 18 tahun asal Kabupaten Gorontalo.

“Di Makkah, Kloter 29 akan menempati Maktab 23, Sektor 2, rumah nomor 219 dan 229 wilayah  Syisyah,” tutur Hamka.

Sementara itu, Wakil Gubernur Idris Rahim meminta kepada para jemaah agar dapat melaksanakan semua rukun dan syarat haji.

“Saya berharap untuk membaca kembali buku manasik haji, agar keseluruhan ibadah dapat dilaksanakan dgn baik. Selain itu,jaga kebersamaan, jaga kesehatan. Selalu minum air untuk menghindari dehidrasi. Insya Allah diberikan keselamatan, kekuatan, dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah,” tuturnya.

“Doakan Gorontalo jadi daerah makmur. Doakan pula Pemerintah Gorontalo, dan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), agar diberikan kekuatan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada bapak ibu para jemaah,” tutup Wagub. 

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO - Jamaah Calon Haji Gorontalo Kelompok Terbang (Kloter) 27 UPG  bertolak ke Jeddah Arab Saudi hari ini. Prosesi pemberangkatan kloter yang keseluruhan jamaahnya berasal dari Kota Gorontalo ini berlangsung di Asrama Haji Provinsi Gorontalo.

Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Hamka Arbie saat pemberangkatan menjelaskan, Kloter 27 UPG yang berjumlah 450 orang ditambah 5 orang petugas ini dijadwalkan akan tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Sabtu (27/7/19) pukul 02.00 waktu setempat.

"Selanjutnya Kloter 27 menuju ke Mekkah, dan akan menempati Maktab 24, rumah nomor 232 dan 233 sektor 2 wilayah Syisyah," kata Hamka Arbie, Jumat (26/7/19).

Hamka menambahkan, selama di Asrama Haji para jamaah telah melalui pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi.

"Masing-masing jamaah juga langsung diberikan gelang tanda pengenal bersama living cost sebesar 1500 riyal," tutur Hamka Arbie.

Untuk Kloter ini, berdasarkan jenis kelamin jamaah laki-laki berjumlah 167 orang dan perempuan 283 orang. Jamaah tertua berusia 85 tahun atas nama Hawa Ismail Hamid dan jamaah termuda Eka Indah Meivy Puti usia 22 tahun.

"Insya Allah para jemaah diberikan kekuatan dan kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah, dan kembali ke tanah air menjadi haji mabrur," ujar Hamka Arbie.

Turut hadir mendampingi keberangkatan jamaah calon haji, Sekreatris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, Asisten 1 Sukri Botutihe, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Mitran Tuna, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Madjid, dan Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Mahmud Bobihu. 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KWANDANG - Tahukah bahwa di Kabupaten Gorontalo Utara ada sebuah danau alami yang terletak di puncak sebuah bukit nan indah? Di ketinggian bukit inilah pesona alam Gorontalo Utara memukau wisatawan, terutama kaum muda yang menyukai petualangan alam yang seru.

Namanya Danau Bidadari, konon menurut masyarakat setempat bahwa danau ini menjadi tempat untuk mandi para bidadari dari kayangan yang turun pada malam purnama. Cerita masyarakat yang diwariskan turun-temurun inilah yang menjadi narasi unik keberadaan danau ini.

“Walau danau ini dianggap menyimpan mistik dan cerita masa lampau, hari ini Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Gorontalo Utara melakujan survey berkunjung ke tempat ini ditemani beberapa penduduk setempat sebagai pemandu lokal, kami menuju lokasi tersebut,” kata Oktaf Sandala, Ketua Genpi Gorontalo Utara, Kamis (25/7/2019).

Dengan perjuangan yang cukup menantang menelusuri perkampungan, melewati sungai hingga mendaki bukit selama 2 jam lebih, mereka akhirnya sampai di puncak bukit yang menawarkan pemandangan indah tiada tara.

“Awalnya sebagian dari kami merasa pesimistis karena lokasi yang cukup menantang adrenalin, namun setelah tiba di spot yang dituju semua terbayarkan saat melihat keindahan danau yang begitu mempesona,” ujar Oktaf Sandala, yang juga Sekretaris Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Provinsi Gorontalo.

Para penjelajah muda Genpi Gorontalo Utara ini pun langsung mengeksplor lokasi dengan membuat foto dan video setelah menyantap bekal. Mereka juga berenang di air jernih yang belum dikotori sampah, permukaan airnya memantulkan pesona langit yang indah dengan awan berarak.

Temuan penting obyek wisata Danau Bidadari yang dilakukan kaum milenial ini disambut antusias Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Rifli Katili.

“Kaum muda yang tergabung dalam Genpi Gorontalo Utara adalah ujung tombak pengembangan pariwisata, di tangan mereka potensi obyek wisata dikenalkan kepada masyarakat,” kata Rifli Katili.

Rifli Katili berharap Genpi Gorontalo Utara terus melakukan eksplorasi dan promosi terhadap obyek wisata yang telah ada. Upaya ini akan memberi keuntungan bagi pelaku usaha wisata secara langsung, maupun kepada masyarakat melalui peningkatan ekonomi.

 

Pewarta : Dinas Kominfo

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO – Dinas Informasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar bimbingan teknis assessment Keamanan Informasi Berbasis Indeks KAMI (Keamana Informasi) Kabupaten/kota seluruh Provinsi Gorontalo.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Amaris Kota Gorontalo ini dibuka Oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, Yulindawaty Rauf, Rabu (24/7/2019).

Tujuan bimbingan teknis ini untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya penerapan keamanan informasi demi menjaga kelancaran dan keberlangsungan layanan publik yang andal dan bertanggung jawab.

Bimbingan teknis assessment keamanan informasi berbasis indeks KAMI diawali dengan sambutan Dinas Informasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo yang diwakili Yulindawaty Rauf, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik yang didampingi narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan  ynagyang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan informasi.

Implementasi indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui bimbingan teknis assesmen dan konsultasi.

“Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka keamanan informasi pada suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting, ini harus menjadi perhatian utama,” kata Yulindawaty Rauf.

Penerapan kegiatan bimtek asessmen ini dilakukan untuk memetakan area kefaktualan pada keamanan system informasi suatu instansi pemerintah. Serta menjamin kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Yulindawaty Rauf berharap para peserta lebih berinteraksi dengan narasumber.

“Manfaatkan waktu sebaik mungkin, berinteraksi dengan narasumber, sehingga setelah kegiatan bisa langsung diimplementasikan,” kata Yulindawaty Rauf.

Bimbingan teknis ini diikuti oleh 50 orang peserta yang berasal dari pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV DinasKominfo kabupaten/kota yang berhubungan dengan Keamanan Informasi (KAMI).

Narasumber kegiatan ini adalah Siti Masmuah dan Julysa Tri Wulandari.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh – Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengenalkan pemanfaatan tanda tangan elektronik pada penandatanganan dokumen dan transaksi elektronik di lingkup pemerintahan provinsi.

Proses pengimplementasian dan pemanfaatan tanda tangan elektronik ini dimulai dengan Panandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN).

Untuk mendukung penerapannya, Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun aplikasi yang di beri nama Pali Lo Ulu’u.

“Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Gorontalo dengan tetap memperhatikan aspek fungsi dan keamanan, sehingga ketika suatu dokumen sudah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pemerintah Provinsi Gorontalo, aspek keamanan, keaslian terjamin dengan pasti,” kata Yulindawaty Rauf, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo di Hotel Damhil, kota Gorontalo, Kamis (18/7/2019).

Yulindawatu Rauf memaparkan aplikasi ini pada seminar pemanfaatan tanda tangan elekronik pada dokumen dan transaksi elektronik yang digelar oleh Direktroat Jenderal APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika di depan puluhan peserta dari berbagai instansi pemerintah daerah dan pusat yang ada di Gorontalo.

Untuk melegalisasikan pemanfaatan sertifikat elektronik ini, Yulindawaty Rauf menjelaskan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 78 tahun 2018 tentang penggunaan sertifikat elektronik.

“Persyaratan menggunakan aplikasi Pali Lo Ulu’u, setiap personil yang menandatangani harus  mempunyai sertifikat eLektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN,” ujar Yulindawaty Rauf.

Untuk pengembangan aplikasi Pali lo Ulu’u ini telah diterbitkan juga sertifikat elektronik kepada masing pejabat mulai dari gunernur, wakil gubernur, pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, adminstrator dan pengawas di Pemerintah Provinsi Gorontalo oleh Balai  Sertifikasi Elektronik.

Dengan adanya aplikasi tanda tangan elektronik ini, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatlkan, lebih mudah dan lebih cepat sehingga tingkat kepuasan masyarakat meningkat.

“Kami berharap Pemerintah di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo dapat mengikuti langkah yang telah dilaksanakan oleh  Pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga fungsi E-Govermnent yaitu meningkatkan mutu pelayanan publik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi inormasi dapat tercapai,” ujar Yulindawaty Rauf .

 

Pewarta : Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO - Seminar pemanfaatan tanda tangan elektronik pada dokumen dan transaksi elektronik yang yang digelar Direktroat Jenderal APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika di Provinsi Gorontalo dibuka oleh Sukri Botutihe, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi mewakili Gubernur Gorontalo.

Dalam sambutan pembukaanya, Sukri Botutihe mengungkapkan era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, dunia telah masuk dalam transformasi digital, Pemerintah Provinsi Gorontalo harus mengimbangi dengan meningkatkan pengetahuan dan kecakapan.

“Kita sedang menuju ke sana, kita mesti berubah mengikuti teknologi,” kata Sukri Botutihe, Kamis (18/7/2019).

Salah satu pemanfaatan teknologi dalam transformasi digital yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah pemanfaatan tanda tangan elektronik. Menurut Undang-Undang, tanda tangan elektronik ini adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya.

Tanda tangan elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi yang diterbitkan oleh Certificate of Authority atau lembaga penyelenggara sertifikat elektronik.

Sukri Botutihe menjelaskan menandatangani berkas dengan menggunakan tanda tangan elektronik juga mempercepat proses layanan masyarakat. Untuk itu Gubenrur Rusli Habibie meminta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik untuk menyiapkan implementasi tanda tangan elektronik dan meminda dukungan dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

Pelibatan BSSN ini karena lembaga ini sesuai tugas dan fungsinya adalah mengamankan informasi strategis, salah satunya adalah penerapan tanda tangan elektronik.

Gayung bersambut, BSSN dengan cepat merespon dengan membuat perjanjian kerjasama penerapan sertifikat elektronik dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Buah dari kerjasama dengan BSSN ini adalah adanya aplikasi Pali lo Ulu’u yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Bahkan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 78 tahun 2018 tentang penggunaan sertifikat elektronik.

"Sejak tahun 2018 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerapkan aplikasi tanda tangan elektronik, dimulai dengan penandatanganan dokumen oleh Gubernur," kata Sukri Botutihe.

Dalam seminar yang dihadiri puluhan Aparat Sipil Negara dari berbagai instansi ini sebagai pembicara adalah Riki Arif Gunawan Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Martha Asima Bunga Sari Simbolon Kepala Sub-Direktorat Tata Kelola Sertifikasi Elektronik dan Yulindawaty Rauf, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo. Sebagai moderator adalah Fatma Biki, Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo