>

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo mendapat kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan studi banding e-Siransija atau Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja.

Dalam rombongan ini terdapat pimpinan dan staf dari Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Komunikasi Informatika, Organisasi dan Tata  Laksana Sekretariat Daerah.

Kunjungan ini diterima oleh Yahya Ichsan, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dan Fried Dewi Ahmad, Kepala Bidang e-Government di ruang Data Center, Rabu (11/7/2019).

Kepada tamu dari Kabupaten Banggai Kepulauan ini, Yahya Ichsan dan Fried Dewi Ahmad menjelaskan aplikasi e-Siransija secara detail dan sistem kerjanya.

“Untuk bisa mewujudkan aplikasi ini sebenarnya kita harus meyakinkan BKD dan Kominfo bahwa aplikasi ini untuk kebaikan,” kata Fried Dewi Ahmad.

Fried Dewi Ahmad menjelaskan system ini pertama kali dibangun tahun 2017 tidak memiliki anggaran sama sekali, memasuki tahun kedua ada pengembangan aplikasi smartphone mulai dianggarkan untuk pengembangan aplikasi.

“Aplikasi e-Siransija ini ternyata sangat bermanfaat, ini yang akan kami adopsi di Banggai Kepulauan dengan meminta pendampingan Dinas Kominfo dan BKD Provinsi Gorontalo,” kata Harry Saputra Nursin, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menanggapi permintaan ini, Fried Dewi Ahmad menyarankan tamunya untuk menyurati Gubernur atau Sekretaris Daerah Gorontalo untuk melakukan adopsi aplikasi, berdasar surat ini pihaknya akan membuat perjanjian kerja sama.

“Yang paling penting adalah mempersiapkan SDM yang berkualitas,” kata Fried Dewi Ahmad.

Yahya Ichsan menyarankan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan sosialisasi, termasuk perangkat apa saja yang harus disiapkan oleh OPD agar sistem e-Siransija ini dapat dijalankan.

 

Pewarta : Savira Paudi kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan studi banding Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja (SIRANSIJA) di Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Rabu (10/7/2019) bertempat di Ruangan Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Zainuddin Malotes, dengan membawa rombongan 20 orang. Mereka diterima Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo.

“kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan atas kepercayaannya memilih Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang sudah menerapkan penilaian kinerja melalui aplikasi SIRANSIJA,” kata Zukri Surotinojo.

Dalam pertemuan ini Zukri Surotinojo memaparkan materi aspek-aspek penilaian kinerja yang ada dalam Aplikasi SIRANSIJA dan pengenalan aplikasi SIRANSIJA secara umum. Pertemuan ini  dilanjutkan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Sekretariat Korpri BKD Provinsi Gorontalo, Gahtan Dokliwan dan dari Dinas Kominfo, Firto Nento, yang menjelaskan teknis Aplikasi.

Usai pemaparan dilanjutkan diskusi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Segala aspek terkait dengan aplikasi ini dijadikan bahan diskusi yang menarik untuk diaplikasikan pada system di Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Maksud dan tujuan studi banding Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan ini berharap agar aplikasi SIRANSIJA yang sudah diterapkan di Provinsi Gorontalo juga dapat diterapkan dan diimplementasikan di Kabupaten Banggai Kepulauan,” kata Zainuddin Malotes, Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

 

Pewarta : Bidang E-Gov - Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) Kota Bitung melakukan studi banding penyusunan aturan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan persandian ke Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Kamis (11/7/2019).

Kedatangan tamu dari Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari Narcisca Lalena Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Layanan Inforasi Masyarakat Persandian dan para Kepala Seksi Dinas Kominfo Kota Bitung ini diterima oleh Sekretaris Dinas, Yahya Ichsan di ruang rapat.

Kisah sukses Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo dalam menyusun aturan  PPID dan persandian mendapat perhatian para tamu ini.

“PPD berfungsi sebagai layanan yang menyebarluaskan informasi arah kebijakan hingga program kerja lembaga kepada semua elemen masyarakat,” kata Yahya Ichsan.

Penyebarluasan informasi ini penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

“PPID ini bisa menjadi humas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, merekalah yang menyebarluaskan informasi setiap program kegiatan OPD,” ujar Yahya Ichsan.

Dalam penyusunan aturan,  didahului dengan membuat Surat Keputusan PPID yang ditandatangani Gubernur,  PPID di masing-masing  OPD kemudian dibekali dengan bimbingan teknis tentang fungsi dan tugasnya. Dalam bekerja, PPID ini dibantu oleh tenaga ahli di bidangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Postel dan Persandian Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Muksin Malabar menjelaskan bahwa dalam penerapan tanda tangan elektronik yang perlu disiapkan adalah pelaksanaan tanda tangan, peralatan infrastruktur, SDM dan anggaran serta aplikasinya.

 “Infrastruktur persandian antara lain tempat kerja sandi yang memadai dan peralatan penunjang kamar sandi. Kami sudah melaksnakan self assessment untuk kabupaten/kota di seluruh Provinsi Gorontalo dan tanda tangan digital,” kata Muksin Malabar.

Menyinggung siber dan persandian, Muksin Malabar menambahkan penerapan sistem manajemen keamanan informasi, pengembangan layanan keamanan informasi, leterasi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik, kapasitas sumber daya aparatur pemerintah dan penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi.

Pada akhir kunjungan, Nascisca Lalela mengunjungi kamar sandi serta menyampaikan terima kasih atas informasi penyusunan aturan PPID dan persandian.

“Informasi yang kami terima menjadi pelajaran bagi perbaikan di pelaksanaan PPID dan persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung,” kata Narcisca Lalela.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh – Dinas Kominfo dan Statistik

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Diskusi Terpumpun sektor pemerintah dengan tema kolaborasi instansi pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan siber nasional.

Kegiatan ini berlangsung di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, mulai Selasa – Kamis (9-11/7/2019).

Peserta kegiatan ini sebanyak 330 orang, mereka adalah pejabat struktural eselon II dan 1 pejabat yang bertanggung jawab menangani IT dari 85 instansi Pemerintah Pusat, 32 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi dan 1 pejabat pengelola keamanan informasi dari 34 provinsi, 37 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 1 pejabat pengelola keamanan informasi dari 34 Kabupaten/Kota serta 54 pejabat struktural BSSN.

Dalam diskusi terpumpun ini, sejumlah paparan disajikan dari berbagai sumber, seperti strategi dan kebijakan identifikasi dan deteksi, penanggulangan dan pemulihan serta pembinaan SDM siber dan sandi serta diskusi tentang ketahanan siber, kebijakan keamanan dan dampak penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Dalam kegiatan ini juga diluncurkan Tim Respon Insiden Keamanan Siber Pemerintah atau Government Cyber Security Insiden Response Team (Gov-CSIRT) untuk mengantisipasi dan mengatasi serangan siber di sektor pemerintah,” kata Yulindawaty Rauf, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, yang menjadi peserta dalam kegiatan ini, Kamis (11/7/2019).

Tim Respon Insiden Keamanan Siber ini merupakan salah satu langkah BSSN dalam mewujudkan amanah Presiden Joko Widodo untuk menjadikan BSSN sebagai Badan Siber Kelas Dunia.
Yulindawaty Rauf juga menegaskan bahwa pertemuan ini sebagai sarana untuk membangun fungsi koordinasi, kolaborasi dan sinergi serta sekaligus untuk menyamakan pemahaman dan persepsi stakeholder sektor pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan siber nasional.

“Pertemuan ini sebagai media diseminasi informasi dan sosialisasi kebijakan dan layanan BSSN sektor pemerintah serta sebagai wadah diskusi tentang strategi dan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan keamanan siber pada sektor pemerintah,” tutur Yulindawaty Rauf.

Yulindawaty Rauf berharap semua stakeholder, pemerintah, swasta, perguruan tinggi untuk berpartisipasi, membangun kerjasama dan bersinergi untuk mewujudkan keamanan siber di Indonesia.

 

Pewarta : Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan urine di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.

Pemeriksaan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Gorontalo, Abdul Karim Engahu  sebagai mengimplementasikan  Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di lingkung Pemerintah Provinsi.

Kedatangan tim BNN ini diterima oleh Sekretaris Dinas, Yahya Ichsan di ruang rapat.

“Kami siap untuk diperiksa urine, termasuk seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)  di lingkup dinas ini,” kata Yahya Ichsan, Senin (8/7/2019).

Yahya Ichsan menyadari kedatangan BNN ini bertujuan untuk memastikan ASN dan PTT tidak terlibat penyalahgunaan narkoba.

Diskotik

Sementara itu Abdul Karim Engahu menyatakan pemeriksaan urine ini dilakukan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meskipun ia mengaku tidak semua bisa dilayani secara maksimal.

“Ada 3 hal yang kami lakukan, sosialisasi, membentuk relawan antinarkoba, dan pemeriksaan urine,” kata Abdul Karim Engahu.

Menanggapi kesediaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang langsung seluruh stafnya bersedia diperiksa urinenya, Abdul Karim Engahu menyambut baik karena sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi P4GN,.

“Apabila ASN didapati positif, maka perlu pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan urine dan perlu assesment terhadap ASN yang bersangkutan,” kata Abdul Karim Engahu.

Abdul Karim Engahu menegaskan BNN berharap ASN terhindar dari penyalahgunaan narkoba, OPD harus berwawasan antinarkoba da melaksanakan sosialisasi serta menjadi relawan antinarkoba.

Dalam pemeriksaan urine ini seluruh ASN dan PTT di lingkung Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo tidak ditemukan indikasi penggunaan narkoba.

Pewarta : Wisnawaty saleh – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TILAMUTA – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan penguatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Kegiatan ini diikuti 70 peserta dari KIM Boalemo, Dinas Kominiaksi dan Informatika Boalemo, dan berlangsung di ruang rapat Hotel Citra Ayu Tilamuta, Boalemo.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo diwakili Sekretaris Dinas, Yahya Ichsan, dalam sambutan pembukaannya mengatakan KIM ini merupakan revitalisasi dan reaktualisasi dari Kelompok Capir yang disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintah dewasa ini, dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan good governance.

“KIM berperan dalam memperlancar kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat. Selain itu menjembatani antarmasyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi dan penyerapan aspirasi,” kata Yahya Ichsan, Jumat (5/7/2019).

Selain itu masyarakat membentuk kelompok untuk mengatasi persoalan bersama melalui akses dan pemberdayaan informasi.

Dalam kegiatan yang dikemas menarik ini bertindak sebagai moderator dan sekaligus pemateri adalah Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Yulindawaty P Rauf. Pemateri lainya adalah narasumber ahli, Syahril Moiinti Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Boalemo dengan materi pengembangan KIM berbasis ekonomi lokal.

Disksui yang berkembang akrab ini direspon baik oleh para peserta, yang umumnya kaum muda. Sesi tanya jawab dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh peserta, termasuk membangun dan menguatkan jejaring  antarmereka.

Yulindawaty P Rauf dalam paparannya menjelaskan KIM dibentuk untuk menemukan masalah bersama melalui diskusi dengan anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan dengan kerjasama, mengembangkan jaringan informasi buat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

Lebih lanjut, Yulindawaty P Rauf mengurai tugas pokok dan fungsi KIM untuk mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli peka dan memahami informasi, memberdayakan masyarakat melalui diskusi antaranggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa, mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dan arah antarkelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan dan persatuan.

Yulindawaty P Rauf memepertegas KIM ini adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan.

“Tujuan KIM adalah untuk mendorong berkembangnya motivasi masyarakat, berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. KIM ini juga sebagai mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan,” jelas Yulindawaty P Rauf.

 

Pewarta “ Wisnawaty Saleh – Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

GORONTALO - Pemerintah Indonesia mulai memberangkatkan Jamaah Calon Haji  (JCH) 1440H/2019M pada 6 Juli 2019 mendatang, untuk Provinsi Gorontalo para jamaah calon haji ini akan tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 27, 29 dan 34 UPG. 

Hal ini tercantum dalam jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji embakarsai antara Gorontalo yang dirilis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

JCH asal Gorontalo dijadwalkan akan bergabung dengan Embarkasi Makassar (UPG) dan diterbangkan melalui Bandara Sultan Hasanuddin mulai tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

“Jemaah akan diberangkatkan pada tanggal tersebut. Sebelumnya memasuki asrama haji Embarkasi Antara Gorontalo pada Kamis (25/7/19) untuk Kloter 27. Disusul Kloter 29 pada Sabtu (27/7/19) dan diakhiri Kloter 34 pada Selasa (30/7/19),” kata Kabid PHU Mahmud Bobihu, Kamis (4/7/2019).

“Kloter 27 berjumlah 450 orang, berasal dari JCH asal Kota Gorontalo. Kloter 29 sejumlah 450 dari Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, dan Pohuwato. Dan Kloter 34 akan diisi jemaah asal Kota Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara sebanyak 281 orang. Kloter 34 ini nantinya akan bergabung dengan sebagian jemaah asal Sulawesi Selatan,” tambahnya. 

Kabid PHU mengaku akan segera menggelar rapat koordinasi dengan para instansi terkait, serta mempersiapkan segala keperluan asrama haji dalam melayani persiapan pemberangkatan mendatang.

“Gorontalo merupakan Embarkasi Haji Antara, maka seluruh persiapan pemberangkatan baik administrasi dan teknis sudah dipersiapkan dan diselesaikan sejak masih di Gorontalo. Nantinya, jemaah akan bertolak menuju Makassar melalui Bandara Djalaluddin Gorontalo untuk keperluan transit (ganti pesawat) menuju Jeddah, Arab Saudi,” tutur Mahmud.

 

Pewarta : Rilis Kemenag

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Pemerintah Indonesia mulai memberangkatkan jemaah haji 1440H/2019M pada 6 Juli 2019 mendatang.

Jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tanggal tersebut, mulai memasuki asrama haji pada Jumat 5 Juli 2019. Hal ini tercantum dalam Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1440H/2019M yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU).

Menurut Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis, sebanyak 1.800 jemaah akan diterbangkan pada tanggal 6 Juli 2019, yang terbagi dalam 4 kloter.

"Ada 4 kloter yang akan diberangkatkan. 2 kloter berasal dari Embarkasi Surabaya (SUB) dan 2 kloter berasal dari Embarkasi Batam (BTH). Semuanya akan diterbangkan oleh maskapai Saudi Arabia Airline, dengan masing-masing kloter mengangkut 450 orang,” kata Muhajirin Yanis, Rabu (3/7/2019). 
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan melepas jamaah haji asal Embarkasi Surabaya, yang merupakan kloter pertama dari Indonesia.  

"Embarkasi Surabaya akan jadi yang pertama memberangkatkan jemaaah. Direncanakan jemaah Kloter SUB-01 akan diterbangkan pada pukul 03.00 pagi," ujar Muhajirin Yanis. 

Muhajirin Yanis menyampaikan, pada musim haji tahun ini Indonesia memberangkatkan 529  kloter yang akan dibagi dalam dua gelombang penerbangan.

Gelombang I akan diterbangkan pada 6-19 Juli 2019, dan gelombang II akan diberangkatkan pada 20 Juli-5 Agustus 2019. 

"Untuk jemaah haji gelombang pertama direncanakan mendarat di Madinah, dan gelombang kedua mendarat di Jeddah," ujar Muhajirin Yanis. 

Ia menambahkan, sama seperti tahun lalu, jemaah haji Indonesia akan dilayani oleh dua maskapai penerbangan, yaitu Saudi Arabia Airline dan Garuda Indonesia.

"Untuk Saudi Arabia Airline akan mengangkut sebanyak 105.573  jemaah yang berasal dari Embarkasi Batam (BTH), Palembang (PLM), Jakarta Bekasi (JKS), sebagian Jakarta Pondok Gede (JKG), dan  Surabaya (SUB),” paparnya.

 

Pewarta : Rilis Kemenag

Sementara,  Garuda Indonesia akan mengangkut sebanyak 111.072 jamaah haji yang berasal dari  embarkasi Aceh (BTJ), Medan (MES), Padang (PDG), sebagian Jakarta Pondok Gede (JKG), Solo (SOC), Banjarmasin (BDJ), Balikpapan (BPN), Makassar (UPG) dan Lombok (LOP). 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Markas Komando TNI Angkatan Laut (Makolanal) Gorontalo menggelar pisah sambut Komandan Lanal Gorontalo dari Letkol Laut (P) Tonny Sundah kepada Letkol Laut (P) Maman Nurachman, Rabu (3/7/2019).

Prosesi militer yang indah terlihat dari kekompakan berbaris, atribut militer dan seragam para prajurit. Kedisplinan yang bertahun-tahun menempa para prajurit ini  melahirkan pesona tersendiri, apalagi bagi warga sipil yang turut menyaksikan.

Sejumlah perwira militer hadir dalam kegiatan ini, juga Ketua dan pengurua Jalasenastri Cabbang 4 Korcab VIII DJA II, Bintara, Tamtama dan PNS Lanal Gorontalo.

Dalam sambutannya, Letkol Laut (P) Tonny Sundah menyampaikan pesan untuk menjalin kekompakan seluruh prajuit TN Angkatan Laut Gorontalo.

“Saya yakin dan percaya Danlanal Gorontalo yang baru, Letkol Laut (P) Maman Nurachman dengan pengalaman beliau bisa membesarkan dan membawa nama baik Lanal Gorontalo ke depan lebih baik dan lebih maju,” kata Letkol Laut (P) Tonny Sundah.

Tonny Sundah selanjutnya akan bertugas sebagai Komandan Sekolah Komunikasi TNI Angkatan Laut (Dansekom) Kodikopsla Surabaya.

Usai prosesi pisah sambut Letkol Laut (P) Tonny Sundah, didampingi Danlanal Gorontalo serta seluruh prajurit menggelar prosesi pemasangan foto pejabat Danlanal Gorontalo Letkol Laut (P) Tonny Sundah, penyerahan kemudi Lanal Gorontalo kepada Danlanal Gorontalo serta tradisi Farewell pengantaran Letkol Laut (P) Tonny Sundah dan Istri sampai ke pintu gerbang Mako Lanal Gorontalo.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Bagi masyarakat Gorontalo, Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Gorontalo Letkol Laut (P) Tonny Sundah bukanlah orang asing, termasuk di kalangan pelaku pariwisata.

Pada masa akhir tugasnya di Gorontalo Letkol Laut (P) Tonny Sundah, melaksanakan Exit Briefing kepada prajurit dan keluarga, Jumat (28/6/2019). 

Dalam arahannya Letkol Laut (P) Tonny Sundah menyampaikan Lanal Gorontalo harus siap melaksanakan tugas fungsi dan perannya sesuai dinamika lingkungan yang strategis.

Pembinaan kekuatan dan kemampuan prajurit Lanal Gorontalo diarahkan untuk mewujudkan kesiapan satuan operasional guna mendukung kesiapsiagaan TNI AL dalam melaksanakan operasi keamanan laut (kamla) terbatas melalui peningkatan kesiapan Alutsista yang ada.

Letkol Laut (P) Tonny Sundah juga menjelaskan penggunaan kekuatan dan gelar alutsista yang diimplementasikan dalam bentuk gelar operasi kamla terbatas hendaknya memperhatikan efektivitas dan efisiensi operasi agar tetap memperhatikan keterbatasan daerah dan situasi operasi.

“Prinsip Zero accident selalu diutamakan dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga peningkatan kewaspadaan terhadap keselamatan dan keamanan personil dan material selalu terjaga,” kata Letkol Laut (P) Tonny Sundah.

Sebagai pengawak organisasi TNI AL dibutuhkan prajurit profesional bermoral dan beretika berazaskan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, 11 azas kepemimpinan dan Trisila TNI AL serta Panca Prasetya dalam pelaksanaan tugas bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam tugas barunya, Letkol Laut (P) Tonny Sundah akan menduduki Komandan Sekolah Komunikasi TNI Angkatan Laut.

 

Pewarta : Dinas Kominfo Dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo