>

Displaying items by tag: PPID Utama KominfoST

GORONTALO – Sebanyak 70 orang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi di aula Dinas Perhubungan, Jumat (20/12/2019).

Rapat ini dipimpin Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, M Jamal Nganro yang didampingi Sekretais Yusnan Ahmad dan Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Feksi Gani.

Dalam pertemuan ini M Jamal Nganro mengingatkan peserta bahwa dalam dunia informasi yang berkembang pesat sata ini, dituntut peningkatan keterampilan dan keahlian pelaksanaa PPID yang tangguh, peka dan mampu memahami isu yang berkembang di tengah masyarakat dan pemerintahan.

Peran PPID sangat penting dalam melayani informasi publik, terutama menyampaikan program-progran pembangunan yang dilakukan di semua sektor. Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah juga ditentukan oleh hasil kerja PPID.

“Di era teknologi saat ini, kebutuhan informasi berjalan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Sehingga dibutuhkan kesiapan PPID dalam menghadapi derasnya permintana informasi oleh masyarakat. Kinerja pemerintah harus diketahui oleh publik sehingga tercapai keselarasan antara pemerintah dan masyarakat,” kata M Jamal Nganro.

A1

M Jamal Nganro meminta PPID meningkatkan pemahaman dan wawasan serta pengetahuan tentang penyediaan dan pengelolaan informasi sehingga dapat memberikan akses pelayanan informasi yang baik dan berkualitas kepada masyarakat setiap saat.

“Rapat koordinasi dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran aktif PPID Pembantu dalam penyebarluasan informasi kegiatan yang ada di setiap OPD dalam bentuk berita di website,” jelas M Jamal Nganro.

Selain itu dalam pertemuan ini M Jamal Nganro juga mengurai permasalahan yang dihadapi PPID Pembantu yang belum aktif. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas PPID agar dapat menjalankan kewajiban sebagai pengelola informasi publik secara optimal.

Untuk meningkatkan uantitas dan kualitas pemberitaan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo telah melakukan bimbingan teknis PPID di Manado, Sulawesi Utara pada 7-8 Februari 2019 dan rapat evaluasi triwulan 1 di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara pada 3 Mei 2019.

“Kami mengharapkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi PPID ini mampu memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat, membawa tata kelola Pemerintah yang semakin baik, dan masyarakat semakin mudah mengakses  informasi yang dibutuhkan.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh - Diskominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Keluarga besar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mengeglar friendship gathering di halaman kantor dinas, Jumat (20/12/2019).

Kegiatan ini diikuti oleh 70 orang peserta yang berasal dari pegawai dan pegawai tidak tetap. Mereka terlibat dalam berbagai lomba dan permainan seperti lomba makan kerupuk, bangun sedotan, goyang balon, salin air, hingga memasukkan paku yang digantung benang panjang ke dalam mulut botol.

Plt Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, M Jamal Nganro dalam sambutan pembukaan friendship gathering ini berharap kegiatan ini bisa menjadi sarana untuk memperkokoh ikatan persaudaraan para pegawai dan keluarga besar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

“Melalui friendship gathering ini kami ingin menjadikan Dinas Kominfo dan Statistik tidak hanya sebagai tempat bekerja saja, namun juga tempat untuk saling peduli dan saling mendukung terhadap kelangsungan hidup kantor ini,” kata M Jamal Nganro.

Sebagai keluarga besar, pegawai dan PTT di dinas ini diharapkan saling menguatkan, menutupi kelemahan untuk mencapai sinergitas dalam kerja.

Friendship gathering ini sangat diminati peserta, mereka riuh dalam permainan dan adu ketangkasan, kegembiraan tercermin dari gelak tawa yang lepas. Para peserta friendship gathering ini menunjukkan kekompakan dan saling bekerjasama membangun tim.

“Alhamdulillah gathering friendship dilakukan dengan gembira penuh persaudaraan, ini akan membangun kebersamaan dan meningkatkan kinerja,” kata Yusnan Ahmad, Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh – Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 28 November 2019 19:45

Ketua Komisi I Dukung Penerapan SPBE

GORONTALO - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib dan Anggota Komisi mendukung penerapan Sistem Pemerintah Berbasis  Elektronik (SPBE).
Dukungan ini disampaikan pada sosialisasi Peraturan Gubernur nomor 57 tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektrnonik (SPBE) dan Sistem Layanan Koordinasi dan Konsultasi SPBE secara dalam jaringan yang bertempat di Bapppeda Provinsi Gorontalo, Rabu (27/11/2019).
Selain AW Thalib juga hadir anggota Komisi I lainnya, Hidayat Bouty.
"Kita semua berusaha mengejar apa yang semestinya kita lakukan sejak  2016 pada saat Perda nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi disahkan. Kedepanya kami akan terus mengawal peraturan daerah ini dan mimpi kita segera terwujud," ujar AW Thalib, Rabu (27/11/2019).
AW Thalib yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan ini membawakan materi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris dan Kasub Perencanaan, Keuangan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
M Jamal Nganro, Plt Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo dalam sambutan pembukaannya mengatakan  perkembangan peradaban revolusi industri 4.0 dengan fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain. 
"Perkembangan peradaban revolusi industri 4.0, dengan fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi 
dalam berhubungan satu sama lain," kata M Jamal Nganro.
Ia menjelaskan fenomena kemajuan teknologi serta dampaknya tersebut, menjadi urgensi transformasi organisasi pemerintah untuk
menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin tinggi sehingga beliau berharap pada tahun 2020 semua organiasi perangkat daerah benar-benar serius dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini.
Pewarta : PPID Kominfo
Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 28 November 2019 19:23

Dinas Kominfo Gelar Sosialisasi SPBE

GORONTALO - Hadirnya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal 
dengan E-government. Untuk menindaklanjuti Perpres ini dan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan 
Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Kominfo dan Statistik 
Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur nomor 57 tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektrnonik (SPBE) dan Sistem Layanan Koordinasi dan Konsultasi SPBE secara dalam jaringan yang bertempat di Bapppeda Provinsi Gorontalo, Rabu (27/11/2019).
Sosialiasi ini dihadiri Sekretaris dan Kasub Perencanaan, Keuangan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan dibuka oleh M Jamal Nganro, Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik. Dalam sambutannya M Jamal Nganro mengatakan  perkembangan peradaban revolusi industri 4.0 
dengan fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi 
dalam berhubungan satu sama lain. 
"Fenomena kemajuan teknologi serta dampaknya tersebut, menjadi urgensi transformasi organisasi pemerintah untuk
menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin tinggi.Kami berharap tahun 2020 semua organiasi perangkat daerah 
benar-benar serius dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan 
terpercaya dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini," kata M Jamal Nganro.
Sementara itu Kepala Bidang Penyelenggara E-Government, Fried Dewi 
Ahmad, dalam laporannya menyampaikan tujuan sosialisasi ini untuk menyamakan persepsi  penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis 
elektronik Pemerintah Provinsi Gorontalo dan mensinergikan program Pemerintah Berbasis Elektronik lintas OPD.
Pewarta : PPID Kominfo
Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 28 November 2019 11:06

Calon Anggota KIP Gorontalo Ikuti Tes Potensi

GORONTALO – Panitia seleksi (Pansel) menggelar tes potensi seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo periode  2020-2024 di aula Bapppeda Provinsi Gorontalo, Rabu (27/11/2019).\

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statitik Provinsi Gorontalo, M Jamal Nganro, yang juga anggota tim seleksi mengatakan, tes potensi ini diikuti oleh 41 dari 42 orang peserta yang dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi.

“Tes potensi ini berisi materi keterbukaan informasi publik dan wawasan kebangsaan,” kata M Jamal Nganro.

Peserta seleksi mengikuti ujian dengan durasi waktu 180 menit yang terbagi atas 120 menit soal pilihan ganda dan 80 menit soal essay.

Puluhan peserta ujian ini merupakan hasil seleksi yang dilakukan tim seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo yang diketuai oleh Sukarman Kamuli.

Mereka bersaing untuk menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi, yang nantinya memiliki fungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh – Dinas Kominfo Dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 07 November 2019 09:18

Gorontalo Masuk Program Prioritas Nasional BSSN

JAKARTA -  Indonesia mengalami serangan siber pada tahun 2017 sebanyak 205 juta kali, tahun 2018 serangan ini terus meningkat hingga mencapai 232 juta kali. Peningkatan serangan siber ini diperkirakan akan terus meningkatkan dari tahun ke tahun.

Serangan terhadap domain pemerintah yakni dot go dot id (*.go.id) menjadi domain terbanyak diserang. Hal ini sangat merugikan karena berdampak pada menurunnya reputasi pemerintah pusat maupun daerah, serta mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

Mengantisipasi hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah memiliki berbagai program agar stakeholder siap melaksanakan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber sektor pemerintah, di mana Pemerintah Provinsi Gorontalo terpilih dari 3 daerah di Kawasan Timur Indonesia penerima Program Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Siber.

Hal ini disampaikan pada acara Cyber Security Drill Test II Sektor Pemerintah tahun 2019 di Hotel Aston Priority Simatupang Jakarta yang dilaksanakan dari Selasa-Kamis (5-7/11/2019).

Dalam sambutannya Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah, Inu Baskara menyampaikan kegiatan Cyber Security Drill Test II ini mengambil tema kesiapan pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) organisasi di Sektor Pemerintah.

“Tema ini kami ambil sebagai terobosan dalam menjawab tantangan permasalahan keamanan siber yang terjadi di instansi Pemerintah Indonesia,” kata Inu Baskara.

Dalam acara tersebut Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo diwakili oleh Kepala Bidang Penyelenggara E-Government, Fried Dewi Ahmad, dan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, Firto Nento.

“Provinsi Gorontalo terpilih penerima program BSSN tahun 2020 melalui proses penilaian tingkat kesiapan penanganan insiden keamanan siber yang dilaksanakan oleh BSSN,” kata Fried Dewi Ahmad.

Penilaian kesiapan tersebut dilakukan dengan menyusun kebijakan dan prosedur, menyiapkan teknologi dan data yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, menanggulangi, dan memulihkan insiden yang berpotensi merusak aset yang mimiliki oleh Provinsi Gorontalo, dalam menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh GorontaloProv-CSIRT yang dibentuk melalui SK Gubernur nomor 338 tahun 2019.

Pada kesempatan itu pula Inu Baskara menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap proyek perubahan Optimalisasi Penerepan SPBE melalui Strategi Manajemen Tata Kelola Aplikasi Pemerintahan yang digagas oleh Kepala Bidang Penyelenggaran E-Government yang telah membawa Provinsi Gorontalo terpilih penerima program prioritas nasional BSSN tahun 2020.

Program tersebut meliputi kegiatan pelatihan dan sertifikasi internasional EC-Council Certified Ethical Hacker dan Threat Hunting, pelatihan dan sertifikasi EC-Council Certified Incident Handler and Linux Networking and Security serta workshop pengelolaan CSIRT Provinsi Gorontalo.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan koordinasi dalam bentuk entry briefing dan pelaksanaan penilaian kepatuhan pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Provinsi Gorontalo selama 2 hari, Selasa-Rabu (29-30/10/2019).

Koordinasi  ini sebagai upaya mendorong pelaksanaan peningkatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Pelaksanaan SPBE ini diatur dalam Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Perpres ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182 oleh Menkumham, Yasonna Laoly pada 5 Oktober 2018 di Jakarta.

BSSN yang diwakili oleh Agung Nugraha, Sandiman Balai Sertifikat Elektronik menyampaikan pada tahun 2020 BSSN akan melaksanakan kegiatan penilaian tingkat kematangan pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada setiap pemerintah daerah.

“Koordinasi ini kami lakukan untuk penyusunan indikator penilaian tingkat kematangan di mana Provinsi Gorontalo mendapatkan kepercayaan bersama provinsi lainnya seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang telah memanfaatkan Sertifikat Elektrnonik,” kata Agung Nugraha.

Pada entry briefing ini, Kepala Bidang E-Government, Fried Dewi H Ahmad mengatakan Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak 2018 telah memanfaatkan Sertifikat Elektronik untuk penandatangan naskah dinas dan tahun 2019 akan diikuti oleh seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Regulasi dan payung hukum pemanfaatan sertifikat oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah diatur dalam Pergub nomor  78 tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat Elektrnik,” kata Fried Dewi H Ahmad.

Dalam kegiatan ini Fried Dewi H Ahmad  juga menyampaikan Sertifikat Elektronik ini merupakan salah satu indikatator yang akan meningkatkan Indeks SPBE Provinsi Gorontalo, sesuai tujuan Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan III dengan judul Optimalisasi Penerapan SPBE melalui Strategi Mantap (Manajemen Tata Kelola Aplikasi Pemerintahan) Provinsi Gorontalo.

“Penerapan SPBE ditargetkan pada akhir tahun 2019 pada posisi tingkat kematangan di level Baik,” ujar Fried Dewi H Ahmad.

Agung Nugraha menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap Provinsi Gorontalo atas pencapaian inovasi SPBE melalui aplikasi tanda tangan elektronik yang telah diterapkan di daerah ini.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo bersam Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar pemeriksaan dan donor darah massal yang bertempat di halaman gedung kedua dinas ini, Jumat (25/10/2019).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas M Jamal Nganro, seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di kedua dinas ini.

Pemeriksaan dan pengambilan darah dilakukan oleh petugas PMI yang dipimpin oleh Ketua Tim Unit Transfusi Darah, Iswan Abdul.

“Hari ini adalah aksi donor darah massal pertama yang dilakukan instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo, para pendonor berasal dari 2 dinas, Dinas Kominfo dan Statistik serta Dinas Perhubungan,” kata M Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan yang juga plt Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo.

M Jamal Ngnro menjelaskan, pada prinsipnya ASN dan PTT di kedua dinas ini peduli dan berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan dan transfusi darah. Ini merupakan upaya kemanusiaan yang mulia, terutama untuk kebutuhan pasien di rumah sakit yang sangat membutuhkan darah.

“Kami berusaha meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor darah dengan tujuan membantu PMI untuk mendapatkan lebih banyak stok darah dan mendorong gaya hidup sehat, mendonorkan darah secara teratur itu penting karena membuat orang menjadi lebih sehat,” kata M Jamal Nganro.

Ketua Unit Tranfusi Darah Palang merah Indonesia (PMI) Kota Gorontalo, Iswan Abdul mengatakan Seluruh ASN dan PTT Dinas kominfo dan Statistik dan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sangat antusias, ini sangat membantu upaya Unit Transfusi darah (UTD) PMI Kota Gorontalo dalam penyediaan stok darah.

“Kebutuhan darah terus meningkat, kami di UTD PMI melayani semua rumah sakit di Provinsi Goronytalo bahkan sampai luar Gorontalo. Kegiatan donor darah massa di di 2 dinas ini sangat membantu. Kami berterima kasih kepada ASN dan PTT, terutama Bapak M Jamal Nganro yang memelopori kegiatan ini,” kata  iswan Abdul.

Kebutuhan darah di Provinsi Gorontalo dalam 1 bulan sekitar 1500 kantong. Donor darah yang dilakukan 2 dinas ini sangat membantu mencukupi kebutuhan darah di Gorontalo.

Dari kegiatan ini UTD PMI berhasil mendapatkan 26 kantong darah, sementara terdapat orang yang belum bisa dilakukan pengambilan darah karena HB di bawah,  tensi tinggi atau rendah.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh – Dinas Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menggelar rapat persiapan pendaftaran seleksi caloin anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Gorontalo periode 2020-2024, Selasa (22/10/2019).

Rapat yang dihadiri M Jamal Nganro, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi, Wafa Patria Umma  dari Komisi Informasi Pusat, Freksi Gani Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, Leisyawati Ali  Kepala Seksi Saluran Komunikasi Publik, Marini Blongkod Kepala Seksi Pengelolaan Pelayanan Informasi, Sukarman Kamuli Ketua Tim Seleksi (Timsel) yang juga akademisi Universitas Negeri Gorontalo, M Abd Ghalib Lahidjun Sekretaris timsel, Achmad Risa Mediansyah anggota Timsel.

Dalam pertemuan ini sejumlah persiapan dibahas, termasuk kriteria dan proses waktu penerimaan.

“Sesuai dengan Undang-Undang nomor  14 tahun 2008 tenteng keterbukaan informasi publik dan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 318/17/X/2019, kami membuka pendaftaran calon anggota KIP,” kata M Jamal Nganro seusai rapat.

Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, Freksi Gani menegaskan KIP ini berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Dalam pertemuan ini disepakati pendaftaran calon anggota KIP dilaksanakan pada 25 Oktober-27 November 2019. Pendaftar membawa berkas persyaratan ke sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi, jalan Thaib Gobel Komplek Perkantoran Provinsi Gorontalo pada hari dan jam kerja.

“Kami berharap masyarakat Gorontalo turut aktif berperan memajukan informasi dengan mendaftarkan diri sebagai calon KIP,” kata sukarman Kamuli, Ketua Tim Seleksi.

 

Pewarta : Wisnawati saleh – Dinas Kominfo Dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama