>
Senin, 20 Agustus 2018 11:09

Pemprov Gorontalo Mulai Bahas RAPBD 2019

KABUPATEN BOALEMO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai melakukan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 bertempat di Vila Bolihutuo, Kecamatan Botumoitu, Kabupaten Boalemo, Sabtu malam (18/8/2018).

Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie itu menghadirkan 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembahasan awal RAPBD 2019 fokus untuk OPD unggulan yang relevan dengan program strategis daerah di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas PU-PR, Dikbudpora dan Dinas Pertanian.
Rusli mengingatkan kepada pimpinan OPD untuk memaksimalkan anggaran belanja daerah yang jumlahnya hanya sekitar 1,8 Trilyun Rupiah. Salah satu caranya dengan fokus pada pencapaian RPJMD hingga tahun 2022 nanti.

“Contohnya di Dinas Pertanian berapa populasi Sapi Bali kita hingga 2022? Selama 2017 dan 2018 sudah berapa? Di tahun 2019 kita butuh berapa hingga akhirnya populasi bisa terwujud hingga akhir RPJMD 2022,” ujar Rusli mencontohkan.

Gubernur juga berpesan kepada dinas teknis untuk menghindari penganggaran yang tumpang tindih antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai institusi perantara antara pusat dan kabupaten/kota, OPD pemprov diminta menjadi pendukung jika program tersebut sudah didanai melalui kementrian/lembaga.
Untuk jagung misalnya, kita setiap tahun punya 400 Ribu Hektar lahan yang harus kita bantu. Jika dua musim panen berarti ada 200 Ribu Hektar setiap musim. Nah dari jumlah itu berapa yang dianggarkan oleh pusat? Jika kurang kita bantu melengkapi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo menjelaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 yang dijabarkan dalam RAPBD 2019 memuat 122 program serta 223 kegiatan dengan taksiran nilai belanja mencapai 867 Milyar Rupiah.

Pembangunan infrastruktur menyedot anggaran terbesar yakni 419 Milyar Rupiah, ekonomi kerakyatan 244 Milyar Rupiah dan pendidikan sebanyak 74 Milyar.

“Proyeksi fiskal Provinsi Gorontalo 2019 sekitar 844 Milyar Rupiah, sedangkan total usulan program kegiatan semua OPD ada 1,069 Trilyun Rupiah. Masih ada defisit anggaran 233 Milyar Rupiah yang perlu ada penyesuaian KUA PPAS dan Renja 2019,” jelas Budi.(Hmsprov-Budi).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bulan Juli tahun anggaran 2018 melampaui target. Untuk target fisik sebesar 49,58 persen, realisasinya mencapai 55,63 persen. Sedangkan untuk target keuangan 43,18 persen, realisasinya sebesar 46,68 persen.

“Atas nama bapak Gubernur, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memperlihatkan kinerja yang cukup baik,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat memimpin rapat evaluasi penyerapan anggaran APBD tahun anggaran 2018 di ruangan Dulohupa kompleks Gubernuran Gorontalo, Kamis (16/8/2018).
Berdasarkan evaluasi program kegiatan, terdapat 158 kegiatan yang progresnya masih berada di bawah 50 persen. Terkait hal itu Wagub Idris Rahim mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk segera mengantisipasi program kegiatan yang masih terkendala, baik yang didanai melalui dan APBD maupun yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Pimpinan OPD harus senantiasa melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala mulai dari awal pelaksanaan kegiatan hingga mengakhiri penyelesaian program kegiatan. Bukan hanya outputnya yang terpenuhi, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat juga harus menjadi perhatian kita semua,” ujar Idris.

Khusus untuk DAK, Gubernur Gorontalo H. Rusli Habibie dalam arahannya pada kesempatan itu mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk menseriusi pengelolaan DAK. Rusli menginstruksikan agar pengelolaan DAK harus bisa terserap sesuai jadwal.
Tahun 2016 DAK yang tidak sesuai jadwal masih bisa dibayarkan, tetapi sejak tahun 2017 tidak ada lagi ampun. Kalau memang tidak terserap, ya distop. Sangat beresiko buat kita sebagai pemberi pekerjaan maupun pihak ketiga sebagai penerima pekerjaan, karena itu persoalan DAK ini harus kita seriusi bersama,” jelas Rusli.

Lebih lanjut Rusli menginstruksikan seluruh OPD untuk menindaklanjuti hasil rapat evaluasi penyerapan anggaran. Gubernur dua periode ini meminta hasil rapat evaluasi dibahas di masing-masing asisten yang membawahi OPD. Ditegaskannya pula, untuk pelaksanaan rapat evaluasi penyerapan anggaran periode selanjutnya wajib dihadiri oleh pimpinan OPD bersama pejabat eselon III dan IV.

“Untuk rapat evaluasi selanjutnya harus dihadirkan pejabat eselon III dan IV, karena mereka yang lebih paham dan tahu kondisi di lapangan,” tandas Rusli.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini disepakati pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat II terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017, Selasa (24/7/2018).

Gubernur Gorontalo dalam pendapat akhir yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengatakan sebulan sebelumnya Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD TA 2017, yang memang dalam aturannya diwajibkan kepala daerah untuk menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Ranperda yang dimaksud berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang semuanya telah diperiksa oleh BPK RI, dan alhamdulillah kita masih mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 kali berturut turut,” kata Idris.

Untuknya Wagub dua periode ini berterimakasih kepada Ketua dan seluruh anggota fraksi DPRD, yang telah menyetujui Ranperda tersebut. Menurutnya dengan berakhirnya pembahasan Ranperda ini maka tahapan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab penting ini, telah berhasil dilewati

“Untuk itu atas semua kerja sama yang telah terjalin dalam penyampaian semua tahapan laporan pertanggung jawaban, saya atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan terimakasih atas kerjasamanya yang dengan penuh keikhlasan dari Ketua dan seluruh anggota fraksi yang bersedia membahas dan menyetujui Ranperda ini. Semoga kedepan kerjasama yang baik ini terus kita jaga,” tandas Wagub.(Hmsprov-Ecin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2018 dalam rapat Paripurna DPRD ke-171 diruang rapat DPRD Provinsi Gorontalo, Senin, (16/7/2018).

Gubernur dalam pengantarnya menyampaikan menurut kajian Bank Indonesia perwakilian Provinsi Gorontalo secara keseluruhan tahun ini kinerja perekonomian gorontalo diperkirakan meningkat yaitu berada dalam kisaran 6,6 % – 7,0 %. Perekonomian gorontalo tahun 2018 diperkirakan ditopang oleh perekonomian domestic dan perbaikan dari sisi sektor eksternal. Dari domestic, perbaikkan didorong oleh peningkatan aktivitas belanja pemerintah seiring dengan pelaksanaan Pilkada 2018.

“Oleh karena itu KUA PPAS APBD perubahan tahun 2018 ini, tetap didasari pada prioritas yang akan termuat dalam belanja daerah dalam rangka pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo,” kata Gubernur

Selebihnya Gubernur dua periode ini menguraikan ada beberapa perubahan asumsi dasar pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada KUA-PPAS perubahan APBD 2018 diantaranya pendapatan daerah yang naik sebesar 7,1 miliyar menjadi 1,82 triliyun dari APBD induk sebesar 1,81 triliyun, belanja daerah naik sebesar 93,59 miliyar menjadi 1,91 triliyun dari APBD induk sebesar 1,81 tiliyun. Selanjutnya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari silpa sebesar 89,08 miliyar yang semula di anggarkan pada APBD induk hanya 2,5 miliyar.

“Dengan data ini anggaran kita memang sudah cukup lumayan, tapi perlu kita ajukan lagi kita juga sudah berkonsultasi secara individual dengan beberapa orang anggota DPRD dan Alhamdulillah kita mendapatkan persetujuan menambah kegiatan kegiatan kemasyarakatan,” jelasnya

Diakhir sambutannya Gubernur menambahkan KUA-PPAS APBD Perubahan Provinsi Gorontalo tahun 2018 ini, akan tetap fokus pada delapan program unggulan Pemprov Gorontalo yang diarahkan untuk pencapaian visi dan misi serta prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022.

“Untuknya harapan saya kepada ketua dan seluruh anggota dewan , rancangan yang diusulkan ini dapat dikritisi dalam kerangka penyempurnaan dan penajaman program yang tentu saja tetap mengacu kepada aturan dan perundang- undangan serta dokumen-dokumen perencanaan yang ada. Juga kepada seluruh SKPD saya minta agar mengikuti pembahasan-pembahasan tersebut,” tandasnya.(Hmsprov-Ecin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Pemprov Gorontalo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) penyerapan anggaran APBD dan APBN triwulan II tahun anggaran 2018. Rakorev yang digelar di ruangan Dulohupa kompleks Gubernuran Gorontalo, Jumat (13/7/2018), dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.

Dari paparan Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, hingga akhir bulan Juni, progres penyerapan anggaran untuk realisasi fisik mencapai 43,38 persen dan realisasi keuangan sebesar 33,65 persen, dari total APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,8 triliun. Sementara untuk penyerapan anggaran dana APBN di Provinsi Gorontalo, berdasarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra, dari pagu sebesar Rp5,7 triliun, hingga akhir semester I 2018 ini realisasinya mencapai 33,5 persen atau sebesar Rp1,91 triliun.

“Kita harus terus memacu kinerja kita untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi khusus APBD menunjukkan untuk realisasi fisik sudah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 38,89 persen. Namun untuk realisasi keuangan masih rendah dibanding target sebesar 34,46 persen,” kata Wagub Idris Rahim menanggapi laporan realisasi penyerapan anggaran tersebut.

Untuk lebih mendorong penyerapan anggaran, Idris menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih bekerja keras memacu kinerja, sehingga secara konkrit masyarakat dapat merasakan manfaat dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

“ Kita harus bekerja lebih keras, bulan Agustus nanti capaian kita harus berada pada posisi 65 persen,” tegasnya.

Khusus untuk pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Wagub menginstruksikan seluruh OPD provinsi dan kabupaten/kota untuk segera mengantisipasi percepatan kontrak dan administrasi tagihan, sehingga paling lambat sebelum tanggal 23 Juli sudah ada proses pencairan awal.

“Jika saat ini DAK masih dalam proses lelang, itu sudah terlambat. Sehingga itu segera lakukan langkah antisipasinya. Bagi OPD yang gagal menyerap DAK dikategorikan tidak mencapai kinerja maksimal,” ungkapnya.

Lebih lanjut Idris meminta OPD provinsi dan kabupaten/kota, serta Satuan Kerja Pemerintah Pusat (SKPP) untuk lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan program kegiatan, termasuk memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. Untuk itu Idris mengutarakan pentingnya untuk memperkuat kerja sama dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D), agar sejak dini dapat diantisipasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Serapan anggaran APBD Provinsi Gorontalo hingga bulan April 2018 melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini terungkap pada rapat pimpinan (rapim) dalam rangka evaluasi penyerapan anggaran bulanan lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo di ruangan Dulohupa Kantor Gubernuran, Rabu (16/5/2018).

Target fisik bulan April 2018 sebesar 17,62 persen, berhasil dilampui dengan capaian realisasi sebesar 24,40 persen. Begitu pula untuk realisasi keuangan untuk bulan April 2018 sebesar 17,68 persen yang melewati target yang telah ditetapkan sebesar 14,42 persen.

“Tentunya kita apresiasi OPD yang telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan,” kata Wagub Idris Rahim yang memimpin rapim tersebut.

Meski demikian Idris mengingatkan pimpinan OPD untuk memperhatikan proses pengadaan sehingga tidak terjadi gagal lelang ataupun kendala-kendala teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan. Ditegaskannya pula, pimpinan OPD harus memperhatikan kelengkapan administrasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Untuk pengawasan jangan kita serahkan ke Inspektorat, pimpinan OPD berkewajiban untuk mengawasi pekerjaan di lapangan,” tegas Wagub.

Sebelumnya Kepala Biro P2E, Wahyudin Katili, dalam laporannya menyampaikan dari 32 OPD lingkup Pemprov Gorontalo, 30 OPD di antaranya telah mencapai atau melampaui target fisik. Tersisa 2 OPD yang belum mencapai target, yaitu Dinas Perumahan dengan deviasi sebesar -2,55 dan Dinas Kelautan dan Perikanan deviasinya sebesar -3,74. Kemudian untuk target keuangan, ada 27 OPD yang berhasil mencapai dan bahkan melampaui target, dan 5 OPD belum mencapai target. Untuk deviasi terkecil target keuangan yaitu Badan Keuangan Daerah sebesar -0,4, dan deviasi terbesar adalah Dinas PMD dan Dukcapil sebesar -3,8 dari target.(Hmsprov-Fikri).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Hingga akhir bulan April 2018 ada 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Gorontalo mencapai realisasi fisik pekerjaan proyek yang dibiayai melalui dana Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Pra Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Penyerapan Anggaran yang berlangsung di ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Senin (30/4). Rapat yang dihadiri oleh para pimpinan OPD tersebut dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Hingga akhir periode April, Pemprov Gorontalo menargetkan target realisasi fisik sebesar 17.62% sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar 14.43%. Secara keseluruhan realisasi fisik mencapai 21.85% sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar 15.37%.

“Meski realisasi fisik sudah terlampaui namun masih ada tiga OPD yang belum mencapai realisasi fisik yakni Dinas PU-PR sebesar 4.53% dari target 6.21%, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat realisasi 8.45% dari 11% serta Dinas Kelautan dan Perikanan 13.24% dari target 18.95%,” terang Kepala Biro Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi (P2E) Wahyudin Katili.

Terkait dengan realisasi keuangan, hingga akhir April tercatat baru ada 21 OPD yang sudah melampaui target realisasi. 11 OPD lain masih belum memenuhi target dengan deviasi berkisar antara -0,04% hingga -5,74%.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam arahannya meminta agar OPD terkait segera memacu realisasi fisik dan anggaran. Salah satunya dengan memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kalau SOP sudah ada di sistem online maka ini termonitor semua. SOP mulai dari pengajuan uji RPP sampai dengan pelelangan berapa hari? dari pengumuman hingga masa sanggah berapa hari?. Permasalahan karena apa semua? Semua akan termonitor di sistem,” tandasnya.

Rusli juga mengingatkan sebelum tanggal 1 Juli nanti semua proses pengadaan barang dan jasa harus sudah selesai dilelang dan sudah ada pemenangnya. Terlebih menyangkut penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN.

“Apabila 1 Juli tidak ada progres maka anggarannya akan ditarik ke pusat. Ada juga kemungkinan DAU ini akan dipotong. Sekarang anggaran itu dinamis, mengertinya masih boleh diutak atik. Tapi harapan kita untuk Gorontalo usahakan tidak terpotong,” imbuhnya.

Bagi mantan Bupati Gorontalo Utara itu, masalah keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa tidak akan terjadi jika setiap OPD melakukan perencanaan secara matang di tahun sebelumnya. Sebab tidak tercapainya realisasi fisik dan keuangan OPD disebabkan oleh proses kaji ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP).(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di ruang kerjanya, Senin (16/4). Selain untuk bersilaturahmi, kehadiran Gubernur Rusli untuk meminta dukungan DPR RI terkait pembangunan di Gorontalo, khususnya dalam hal alokasi anggaran.

“Banyak hal yang saya sampaikan ke beliau, tapi secara umum saya sampaikan untuk tolong memperhatikan dan membantu kami masyarakat Gorontalo,” kata Rusli usai pertemuan.

Permohonan Gubernur tersebut disambut baik oleh Bambang Soesatyo yang tidak lain merupakan koleganya di Partai Golkar. Bambang berupaya agar aspirasi tersebut bisa diteruskan ke komisi-komisi di DPR sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

“Kami di Gorontalo lagi giat-giatnya membangun. Ada pekerjaan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), kelanjutan pembangunan irigasi Randangan untuk percetakan 9000 sawah baru, revitalisasi Danau Limboto, rencana pembangunan Waduk Bone Ulu dan Bulango Hulu serta masih banyak lagi,” imbuh Gubernur Gorontalo dua periode itu.

Selain pembangunan infrastruktur, ada beragam program kerakyatan yang butuh sentuhan pemerintah pusat. Di bidang perikanan bantuan kapal nelayan, bantuan motor berkotak pendingin untuk penjual ikan dan lainnya.

Di bidang pertanian, bantuan benih dan bibit jagung, padi serta alat mesin pertanian (alsintan). Ada pula program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) yang baru saja dikuncurkan untuk 35 Ribu rakyat miskin.

Lobi lobi politik anggaran bagi Rusli Habibie bukan kali ini saja dilakukan. Sejak ia menjabat Bupati Gorontalo Utara hingga menjabat Gubernur Gorontalo, Rusli dikenal sebagai raja lobi di kementiran dan lembaga.

Bagi Rusli, APBD Provinsi Gorontalo yang hanya 1,8 Trilyun Rupiah teramat kecil untuk bisa membiayai semua kebutuhan daerah. Perlu banyak sentuhan pemerintah pusat agar program yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik.(Hmsprov-isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo untuk 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) periode Februari 2018 memberikan hasil yang sangat baik. Hingga 15 Maret 2018, realisasi fisik sudah mencapai 8,07 persen dari target 4,45 persen. Sementara untuk realisasi keuangan berada pada 5,43 persen dari target 2,50 persen.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Setda Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili pada Rapat Pimpinan (Rapim) penyerapan anggaran di ruangan Dulohupa kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (15/3).

“Alhamdulillah atas usaha dan kerja kerasa semua pihak selang bulan februari 2018 ini seluruh OPD lingkup Pemprov Gorontalo semuanya memenuhi target. Ini adalah perjalanan awal tahun yang cukup baik jika dibandingkan pada tahun lalu di periode yang sama,” ungkapnya

Sementara itu Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarini Monoarfa mengapresiasi capaian target belanja fisik dan realiasi keuangan OPD. Ia berharap capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Hal lain yang menjadi perhatian Sekda menyangkut realisasi fisik dan keuangan OPD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat. DAK wajib diserap jika tidak anggaran tersebut akan dikembalikan ke pusat.

“Ini sesuai arahan dari pak Gubernur dan pak Wagub agar 11 OPD yang memiliki kegiatan fisik yang bersumber dari DAK, agar segera membuat isian tabel rencana progres. Daftar itu dievaluasi evaluasi khusus, paling lama bulan April harus sudah terealisasi,” tegasnya.(Hmsprov-Ecyhin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mensosialisasikan menejemen dan audit internal berbasis resiko dalam pengelolaan program dan keuangan negara melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Sosialisasi yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa itu digelar di Kantor Perwakilan BPKP, Selasa (13/3).

Menurut Sekda, sosialsasi ini penting untuk mengurangi risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran setiap program. Perlu adanya pengukuran, pengelolaan dan pemantauan yang sejalan dengan tujuan strategis pemerintah daerah.

“Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui manajemen risiko,” kata Winarni.

Selain pengenalan dan pemahaman ASN terhadap SPIP, perlu ada komitmen aparatur. Sebab jika tidak paham tentang manajemen risiko dalam membuat SPIP maka dapat menghambat upaya pemprov mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang terus diraih beberapa tahun ini.

“Sehingga saya harapkan dengan mengikuti kegiatan ini dapat membuka wawasan kita mengenai pentingnya SPIP manajemen risiko dalam memahami, mengenali dan mengendalikan risiko, sehingga dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan tugas pokok sehari-hari,” tandasnya.

Peserta dalam Sosialisasi Manajemen Risiko terdiri dari seluruh Sekertaris yang ada di semua OPD tingkat Provinsi Gorontalo. Sosialisasi yang digelar oleh Inspektorat bekerjasama dengan BPKP tersebut akan berlangsung selama dua hari kedepan.(Hmsprov-Ecyhin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 5
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo