>

KOTA GORONTALO, Humas – Usai dilantik oleh Wakil Gubernur Gorontalo 14 Agustus lalu, jabatan Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Gorontalo diserahterimakan. Sertijab yang diawali penandatangan berita acara ini disaksikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Anis Naki dan Kepala Badan Kepegawaian Ridwan Yasin, di Ruang Kerja Sekda, Senin (20/8/2018).
Jabatan asisten Bidang Pemerintahan yang sebelumnya dinahkodai oleh Anis Naki yang juga menjabat sebagai Pj. Sekda kini digantikan oleh Sukri Botutihe. Sedangkan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo sebelumnya dipimpin oleh Sukri Botutihe sekarang dipimpin oleh Rifli Katili.

Pj Sekdaprov Anis Naki mengatakan, pergantian pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Gorontalo itu hal yang biasa dan wajar. Hal itu dibutuhkan untuk penyegaran dan regenerasi aparatur demi untuk peningkatan kinerja. Kepada pejabat yang baru saja dilantik agar memprioritaskan program kegiatan yang mengarah pada penyelesaian masalah pembangunan, yang sedang dihadapi saat ini.

“Prioritas tersebut, termasuk pengurangan angka kemiskinan serta pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022,” terang Anis.
Ia mengatakan, pimpinan OPD harus fous pada penajaman program untuk penurunan angka kemiskinan yg dinilai masih sangat pelan dan masih tinggi. Angka kemiskinan Provinsi Gorontalo yang sebelumnya berada pada angka 17,14 persen sekarang turun pada angka 16,83.

“Penurunannya hanya 0,31 persen itu adalah penurunan yang sangat lambat semntara yang kita tau dan kita akui bahwa pemerintah provinsi sudah melakukan terobosan yang luar biasa. Mulai dari pasar murah, intervensi program kepada kabupaten kota namun penurunan angka kemiskinan masih sangat lambat,” ungkap Anis

Sekda berpesan Kepada pejabat baru segera melakukan konsilidasi kepada pejabat lama. Apa yang sudah dicapai oleh pejabat lama harus mampu dipertahan dan terus ditingkatkan
Selain menggelar sertijab, Anis juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo kepada Rifli Katili sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Protokol.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim melantik pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Selasa (14/8/2018), di gedung Belle li Mbui Kota Gorontalo.

Pejabat yang dilantik terdiri dari Fungsional Ahli Utama sebanyak 2 orang, Pejabat Tinggi Pratama 2 orang, Pengawas 17 orang, serta Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 75 orang.

Dalam sambutannya Wagub Idris Rahim menitipkan tiga pesan yang harus dilakukan oleh para pejabat dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Gorontalo untuk mendukung visi Gorontalo unggul, maju, dan sejahtera. Ketiga pesan itu adalah menguasai tugas dan fungsi, data, serta mampu bersinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
ASN memiliki tugas dan fungsi untuk menarik gerbong pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakat. Sehingga itu setiap aparatur harus menguasai tugas dan fungsi dari jabatan yang diamanahkan kepadanya,” kata Idris.

Selain itu Idris menekankan pentingnya penguasaan terhadap data yang berhubungan dengan tugas dan fungsi. Menurutnya, dengan data yang akurat dan valid, penyusunan perencanaan pembangunan akan lebih terarah, fokus, dan tidak asal-asalan.

Pesan Wagub yang ketiga kepada para pejabat struktural dan fungsional yang baru dilantik adalah mampu berkoordinasi dan bersinergi, baik lintas OPD Pemprov Gorontalo maupun dengan OPD kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya.

“Jika ketiga hal ini kita lakukan dengan baik, maka berbagai keberhasilan dan kemajuan pembangunan di daerah ini dapat kita capai,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Penjabat Sekda Provinsi Gorontalo, Anis Naki, menjadi salah satu pejabat yang dilantik. Anis Naki diangkat pada jabatan Fungsional Ahli Utama berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

“Saya sampaikan terima kasih kepada pak Anis yang dalam beberapa bulan terakhir ini telah menjadi Penjabat Sekda Provinsi Gorontalo,”tandas Idris.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo untuk meniru TNI dalam pengembangan karir PNS. Rusli menilai, TNI sukses melakukan penjenjangan karir berdasarkan rekam jejak prajurit yang tertata rapi.

Hal tersebut disampaikan Rusli saat menutup pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM) III bertempat di Aula Badan Diklat Provinsi Gorontalo, Senin (6/8/2018).
Baca Juga : ASN Harus Berubah untuk Jawab Tantangan Zaman

“Jadi begitu masuk di Akmil mereka sudah terdata. Begitu lulus ada lulusan terbaik. Mereka mengikuti jenjang karir dari danton, danramil, danyon dan seterusnya,” jelas Rusli.

Ia berharap BKD mampu mendata semua pegawai dan pejabat dari berbagai aspek. Selain kualifikasi pendidikan dan keahlian, pendataan juga perlu untuk menilai rekam jejak di setiap satuan tugas. Sejauh mana prestasi dan kekurangan setiap pegawai sebelum ia dipromosikan dalam jabatan tertentu.

Rusli berkisah tentang bagaimana rumitnya memutasi pejabat di pemprov yang hanya berdasarkan keinginan atasan. Ia mencontohkan, banyak pejabat eselon III yang digeser ke dinas lain hanya karena tidak ada kecocokan dengan kepala dinas.

“Pejabat itu hanya dipindah ke sana kemari, yang tadinya di Dinas A pindah ke B, Dinas B ke C. Saya tanya kenapa dia dipindah? Soalnya kepala dinasnya tidak mau dengan dia pak. Digeser lagi ke Dinas A sama juga keluhannya” ujarnya.
Baca Juga : Ketahanan Keluarga Pilar Utama Ketahanan Nasional

Merespon permintaan gubernur, BKD melalui Bidang Mutasi dan Informasi PNS mulai melakukan pemetaan kompetensi PNS. Kompetensi dirangkum dalam Daftar Inventaris Level Individu Terhadap Organisasi (DILITO) yang selanjutnya terekam dalam aplikasi online Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg).

DILITO merupakan proyek perubahan yang dikembangkan oleh Marto A. Biki, salah satu peserta Diklat PIM III. Ada tiga aspek kompetensi yang dinilai yakni kompetensi dasar, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi tersebut akan melengkapi data Simpeg yang memuat rekam jejak PNS secara online.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Senin, 06 Agustus 2018 09:58

Dinas Arsip Provinsi Gorontalo Gelar Sertijab

KOTA GORONTALO, Humas – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah Provinsi Gorontalo menggelar serah terima jabatan untuk jabatan administrator dan pejabat pengawas. Sertijab yang berlangsung di aula dinas arpus, Rabu, (1/8/2018) ini, dihadiri oleh Kepala Dinas Arsip Yosep Koton dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Ridwan Yasin.

Dalam kesempatan tersebut Ridwan mengatakan kepada semua pejabat yang baru untuk senantiasa menjaga amanah yang diberikan. seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Gubernur pada saat pelantikan beberapa hari lalu, jangan sombong dengan jabatan tunjukkan kinerja yang baik guna menjadi pelayan bagi masyarakat.
Baca Juga : Zudan : Kebhinekaan Indonesia Sangat Tercermin di Gorontalo

“Selamat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Bekerjalah dengan baik,” kata Ridwan

Sementara itu Kadis Arpus Yosep Kono mengucapkan terimakasih kepada pejabat yang lama atas didekasinya selama ini telah bekerja dengan baik dan untuk pejabat baru diharapkan agar dapat meneruskan apa yang telah pejabat lama lakukan, dengan penuh tanggung jawab

“Terimakasih untuk bapak dan ibu sekalian. Semoga kedepannya kita akan tetap menjaga amanah ini dengan sebaik baiknya,” tutur Yosep

Adapun pejabat administrator yang baru dilantik adalah Ibu Sony Ladjuma menggantikan Ibu Rosmawati Ishak , Bapak Cahyono menggantikan Ibu Masita Demak dan Ibu Erna Harmain menggantikan bapak Harun Enggowa. Sementara untuk pejabat pengawas yang dilantik ada dua orang yakni Ibu Yusna Dani dan Bapak Saiful Kiayi
Baca Juga : Gubernur Apresiasi Gerakan "SMS" Kota Gorontalo(Hmsprov-Dinas Arpus).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Senin, 06 Agustus 2018 08:40

4 Pejabat Eselon II Lakukan Sertijab

Kota Gorontalo, Humas – 4 orang Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) yang senin lalu dilantik oleh Gubernur Gorontalo melakukan serah terima jabatan di ruang kerja Sekdaprov Gorontalo, Rabu (1/8/2018).

Serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan berita acara, disaksikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Anis Naki dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ridwan Yasin.

Keempat pejabat tersebut yakni Iswanta mengisi jabatan Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten 3) Setda Provinsi Gorontalo, Huzairin Roham sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili Kepala Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo, dan Aris Ardianto Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo.
Baca Juga : Badan Diklat Provinsi Kembali Adakan PIM IV

Anis Naki mengatakan, setiap pelaksanaan mutasi atau pergeseran jabatan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi melalui peran dari pada kepala OPD.

“Kita punya pekerjaan rumah yang sangat besar untuk menekan angka kemiskinan hingga 14 persen oleh karena itu tugas kita harus kita laksanakan secara terpadu,” kata Anis.

Ia mengungkapkan, selama ini kita sudah bekerja secara all out untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi tingkat kemiskinan hanya mengalami penurunan hampir satu digit.

“Para pejabat yang telah menduduki jabatan baru agar senantiasa bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat yang tentunya berimplikasi pada pencapaian kinerja pemerintah. Tahun ini kita masuk pada tahun politik, Gubernur terus mengingatkan bahwa kita benar-benar berhati-hati jangan ada ASN yang terlibat,” tandas Anis
Baca Juga : Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Berbasis Akrual

Selain menggelar sertijab, Anis juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo kepada Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Setda Provinsi Gorontalo, dan Kepala Biro Pengendalian, Pembangunan dan Ekonomi (P2E).

Plt Kaban Keuangan diisi oleh Iswanta yang juga sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo, sementara Plt Biro P2E dipercayakan kepada Wahyudin Katili yang juga sebagai Kepala Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Seleksi calon Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo sudah memasuki babak akhir. Tujuh nama sudah menjalani serangkaian tes ujian penulisan makalah dan wawancara pada Kamis, (19/7/2018).

Selanjutnya akan disaring tiga nama terbaik untuk diusulkan ke Kementrian Dalam Negeri. Usulan Kemendagri diteruskan ke Presiden RI Joko Widodo untuk ditetapkan salah satu di antaranya.

Menarik menyimak profil ketujuh calon Sekda tersebut. Jika dirunut berdasarkan usia, maka Darda Daraba (55), Sekretaris Badan Pengaturan Jalan Tol-Kementrian PUPR menjadi calon tertua pada seleksi kali ini. Sebaliknya, Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki (44) menjadi calon termuda.

Dr. Ir. Darda Daraba, M.Si lahir tanggal 23 Agustus 1962. Darda bukan orang asing di Pemprov Gorontalo sebab ia pernah menjabat sebagai Kadis PU sebelum kembali ke Kementrian PUPR sekitar tahun 2015.

Sementara itu, Budiyanto Sidiki, S.Sos, M.Si lahir di Gorontalo, 11 Maret 1974. Meski memiliki usia yang relatif muda, alumni IPDN tahun 1995 itu sudah malang melintang di Birokrasi Gorontalo yang saat itu masih berada dalam naungan Provinsi Sulawesi Utara.

Data Sistem Kepegawaian (Simpeg) Pemprov Gorontalo menyebutkan, Budi pernah menjadi Lurah Dembe I Kecamatan Kota Barat tahun 1999, Sekretaris Camat (Sekcam) Kota Barat tahun 2000 serta Sekcam Kota Selatan tahun 2001.

Karir Budi mulai menanjak saat dipercaya sebagai Kabag Pemerintahan Pemda Gorontalo Utara (Gorut) tahun 2010. Tak sampai setahun menjabat, ia lantas dipercaya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD-Diklat) Pemda Gorut.

PNS dengan pangkat Pembina Utama Muda / IVc itu pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pengendalian dan Pembangunan Ekonomi (P2E) Pemprov Gorontalo sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Bappeda tahun 2014 hingga sekarang.

Lima nama lainnya memiliki tahun lahir yang relatif sama antara 1964 hingga 1968. Drs. Syukri J. Botutihe, Kadis Kominfo dan Statistik, lahir di Gorontalo 12 Desember 1964. Usianya tidak terpaut jauh dengan Dr. Ir. Ishak Ntoma, Msi. Sekda Kabupaten Bone Bolango itu lahir di Gorontalo, 06 November 1964.

Selanjutnya ada nama Dr. Ir. Yosef P. Koton, M.Si yang saat ini menjabat Kadis Arsip dan Perpustakaan Pemprov Gorontalo. Mantan Widyaiswara Utama itu lahir di Gorontalo, 26 Desember 1965. Sedikit lebih muda dari Yosef ada nama Prof. Dr. Ani Hasan, M.Pd yang lahir 20 Agustus 1966. Mantan Wakil Rektor III UNG juga dipercaya sebagai Ketua PGRI Provinsi Gorontalo.

Terakhir ada nama Dr. Jamal Nganro, ST, M.Si yang lahir di Bone Sulawesi Selatan, 11 Mei 1968. Jamal mengawali karir sebagai staf di Kementrian Perhubungan RI tahun 1998. Karirnya mulai menanjak saat dipercaya sebagai Kasubid Infrastruktur Wilayah dan Perhubungan di Bappeda tahun 2002. Sejak tahun 2015 hingga sekarang Jamal menjabat sebagai Kadis Perhubungan Provinsi Gorontalo.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Sebanyak tujuh orang calon Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo mengikuti seleksi akhir yang berlangsung di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Kamis (19/7/2018). Seleksi selama dua hari itu untuk menilai tulisan makalah dan wawancara peserta.

Dari tujuh calon yang ikut ada empat nama yang berasal dari pimpinan OPD Pemprov yakni Jamal Ngandro sebagai Kadis Perhubungan, Budiyanto Sidiki sebagai Kepala Bappeda, Sukri Botutihe sebagai Kepala Dinas Kominfo dan Statistik serta Yosef P. Koton Kadis Arsip dan Perpustakaan.

Tiga nama lain berasal dari luar pemprov yakni Darda Daraba dari Kementrian PU, Anie Hasan dari unsur akademisi UNG serta Ishak Ntoma Sekda Kabupaten Bone Bolango.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai tujuh kandidat merupakan orang-orang baik yang layak untuk diusulkan. Meski begitu, hanya ada satu calon terbaik yang nanti akan dipilih oleh Presiden berdasarkan tiga nama usulan Gubernur.“Calon Sekda nanti harus mampu bekerjasama, menjaga keutuhan NKRI dan betul-betul mamahami tupoksi (tugas pokok dan fungsi) seorang Sekda. Tupoksi Sekda sangat berat karena harus mampu menjalin komunikasi dan sinergitas dengan DPRD dan pemerintah kabupaten/kota,” kata Rusli.

Rusli juga menekankan agar Sekda terpilih nanti harus mampu mengusai tata kelola administrasi pemerintahan dan aturan yang ada. Terutama menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif dan akuntabel.

“Saya juga berharap Sekda yang terpilih nanti seperti ibu Prof. Winarni (mantan Sekda) yang lebih banyak di tempat daripada di luar daerah. Beliau itu meminta agar acara di luar daerah diwakilkan ketika ada hal yang lebih penting di daerah,” imbuh Gubernur Gorontalo dua periode itu.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Ridwan Yasin menjelaskan, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau Sekda diikuti oleh 11 orang peserta. Tiga di antaranya gugur karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.

“Kemarin dan hari ini ada tujuh orang yang ikut seleksi tahap akhir. Satu orang lagi tidak hadir dan dinyatakan gugur. Setelah diseleksi akan ada tiga nama dikonsultasikan ke Gubernur sebelum diajukan ke Presiden melalui Kemendagri,” jelas Ridwan.

Ridwan memperkirakan proses hingga pelantikan Sekda definitif akan memakan waktu hingga satu bulan ke depan. Pelantikan dilakukan sebelum Anis Naki selaku Penjabat Sekda pensiun pada 1 September 2018 nanti.(Hmsprov-isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-3 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Gorontalo di ruang Maleosang Swiss-Belhotel, Manado, Senin (9/4).

Dalam arahannya Wagub Idris Rahim menekankan pada tantangan yang dihadapi oleh Korpri yang semakin kompleks, utamanya dalam memenuhi ekspektasi atau harapan dan kebutuhan anggotanya. Idris mengutarakan, sebagai organisasi tempat berhimpunnya Aparatur Sipil Negara (ASN), Korpri berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan untuk kemajuan pemerintahan dan masyarakat, serta memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya.

“Oleh karena itu Korpri mandiri, profesional dan solid. Korpri juga harus mampu berdaya saing dan mampu mengembangkan usahanya,” tegas Wagub Idris Rahim yang juga sebagai Dewan Pembina Korpri Provinsi Gorontalo.

Mantan Ketua DP Korpri Provinsi Gorontalo periode 2007-2011 ini menambahkan, pelaksanaan Musda yang merupakan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Korpri, harus dijadikan sebagai wadah untuk mengevaluasi kinerja Korpri dan menentukan kiprah Korpri kedepan.

Kaitannya dengan hal tersebut, Idris mengingatkan agar program kerja Korpri kedepan harus disinergikan dengan program kegiatan Pemprov Gorontalo utamanya dalam mewujudkan visi Gorontalo unggul, maju dan sejahtera.

“Program kerja Korpri harus konkrit dan mampu diimplementasikan,” tegas Idris.

Demikian pula halnya untuk pengurus yang nantinya akan dipilih untuk periode 5 tahun mendatang, Wagub menyebutkan syaratnya adalah orang yang mau, mampu, dan diterima semua kalangan.

“Terpenting pengurus yang akan dipilih itu memiliki motivasi dan visi membangun Korpri, mampu bekerj keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas untuk kemajuan Korpri Gorontalo,” tuturnya.

Musda ke-3 Korpri akan berlangsung selama dua hari, 9 hingga 10 April 2018. Hadir pada pembukaan Musda tersebut Kepala Bidang Organisasi dan Tata Laksana Dewan Pengurus Korpri Nasional, Wartono, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi Gorontalo, serta pengurus Korpri unit kabupaten/kota, instansi vertikal, dan OPD Provinsi Gorontalo.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Winarni Monoarfa secara resmi telah menerima SK Pemberhentian dari jabatannya sebagai Sekda Provinsi Gorontalo, terhitung mulai tanggal 14 Maret 2018. Kepastian itu diperoleh melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Ridwan Yasin, Minggu (18/3).

SK Permberhentian Guru Besar Universitas Hasanuddin itu ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo melalui surat nomor 16/PTA Tahun 2018 tertanggal 6 Februari 2018. Surat tersebut lantas diberi pengantar oleh Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono melalui surat no. 123.75/2271 tanggal 14 Maret 2018.

“Benar bahwa ibu Winarni sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai sekretaris daerah Provinsi Gorontalo,” kata Ridwan Yasin.

Ridwan menjelaskan, proses pemberhentian Winarni Monoarfa adalah hal biasa dalam birokrasi. Hal itu sebagaimana diatur dalam UU. No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 117 ayat 1 dan 2. UU tersebut dijabarkan lagi pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 pasal 133.

Pasal 117 ayat 1 menyebutkan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi dijabat paling lama lima tahun. Di ayat 2 menyebutkan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dapat diperpanjang selama kinerjanya baik.

“Dapat diperpanjang yaah, artinya kalau tidak diperpanjang lagi yaa tidak perlu memperhatikan kinerja kan, kan gitu? Kalau tidak diperpanjang ya cukup lima tahun saja,” jelas Ridwan yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Gorontalo.

Terkait dengan pengisian kekosongan jabatan Sekda, Ridwan mengaku akan membahas Senin besok melalui rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Mekanisme pengisian yakni dengan menetapkan Pelaksana Harian (Plh) selama 15 hari ke depan. Selanjutnya, Pemprov akan mengangkat Penjabat Sekda melalui SK Gubernur atas persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Penjabat Sekda hanya berlaku selama tiga bulan sambil menunggu proses lelang jabatan untuk menentukan Sekda definitif.

“Dalam Perpres No. 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa Penjabat Sekda diusulkan oleh Gubernur kepada Mendagri dalam waktu lima hari. Jika dalam waktu lima hari belum keluar rekomendasi maka Penjabat Sekda sudah bisa ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur. Penjabat Sekda ini waktunya tiga bulan sambil menunggu proses lelang jabatan dan pelantikan Sekda definitif,” imbuhnya.

Ditanya kemana nanti Winarni Monoarfa ditempatkan, Ridwan menjelaskan akan memproses kepindahannya ke instansi induk yakni ke Universitas Hasanuddin. Peraih penghargaan Bintang Seroja itu statusnya hanya sebagai pegawai yang diperbantukan ke provinsi, sejak zaman Fadel Muhammad sebagai Gubernur Gorontalo.

Prof. Winarni, begitu ia biasa disapa, sudah menghabiskan 16 tahun karir birokrasinya di Pemprov Gorontalo. Awalnya ia menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Balitbang Pedalda) tahun 2002-2004. Tahun 2004-2012 ia dipromosi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Tahun 2012 hingga Maret 2018 ia dipercaya sebagai Sekretaris Daerah.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Ridwan Yasin, Melakukan pembinaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Makassar. Kehadiran Ridwan Yasin dan jajaran diterima Plt Kasubag Penghubung Muhammad Agung Sugiarto, Kamis (15/3).

Dalam arahannya, Ridwan Yasin menyampaikan bahwa mutasi dalam birokrasi merupakan hal yang lumrah terjadi. Hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk penyegaraan agar organisasi dapat berjalan lebih dinamis.

“Oleh karena itu, saya berharap pak Agung sebagai Pelaksana Tugas Kasubag Penghubung Makassar mampu mengayomi seluruh staf untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dari organisasi ini,” kata Ridwan.

Sebagai aparatur negara, ASN Penghubung Makassar diminta untuk taat dan patuh pada pada pimpinan di mana ia bekerja. Hal itu sejalan dengan sumpah jabatan saat dilantik menjadi ASN.

“ASN harus taat pada aturan dan pimpinannya. Meskipun anda berada di Makassar, jauh dari pantau kami di Gorontalo tapi tidak berarti pegawai di sini bebas bekerja semaunya. Artinya aturan yang berlaku di Gorontalo sama dengan yang berlaku di Makassar,” imbuh Plt Karo Hukum itu.

Sehari sebelumnya, ASN di Penghubung Makassar juga menerima sosialisasi e-Siransija. Aplikasi elektronik dari BKD itu untuk mengukur presitasi kerja pegawai. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian yakni menyangkut kehadiran yang tepat waktu melalui absensi online maupun realisasi sasaran kinerja pegawai (SKP) harian.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris BKD Husni Jusuf, Kabid Mutasi Sumarto Biki dan Sri Wahyuni Dg. Matona selaku Kabid Pengembangan. Hadir pula Kasubdi Kesejahteraan ASN Fried Dewi A, Kasubid Kasubid P2ASN Rian serta pelaksana BKD Asri Banteng.(Hmsprov-penghubung Makassar)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 6
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo