>

Kota Gorontalo, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menghimbau seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo khususnya yang sudah menggunakan Simda keuangan, agar segera mengimplementasikan Simda perencanaan dalam pengelolaan keuangan di daerah masing-masing. Himbauan ini disampaikan saat membuka launching Aplikasi SIMDA Perencanaan di Provinsi Gorontalo, Selasa (14/8/18) di ruang rapat Duluhupa Kantor Gubernur Gorontalo.

Wagub menjelaskan, untuk mendukung terwujudnya Good Governance dan Clean Governance dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan secara professional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan.
Menurut Idris, BPKP sebagai Badan Pemeriksa Keuangan diberi mandat melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional dalam rangka mendorong akuntabilitas serta mewujudkan kesejahteraan dan komitment semua pihak.

“ BPKP telah berperan aktif melakukan pendampingan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta penyediaan aplikasi simda keuangan berbasis akuntansi akrual,”tutur wagub.

Lebih lanjut Idris mengungkapkan, kehadiran SIMDA keuangan sangat membantu mempercepat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan juga mengurangi kesalahan aritmatika pada semua laporan yang terkait dengan produk SIMDA keuangan.

“ Kami bisa WTP 100 % juga salah satunya adalah karena bantuan dari teman-teman BPKP dengan Simda keuangannya,” terang Idris.
Idris berharap BPKP dapat terus membantu Provinsi Gorontalo dalam mengembangkan sistem perencanaan yang terintegrasi dengan SIMDA keuangan, dengan tetap menggunakan aplikasi lokal yang sudah dimanfaatkan selama ini, sebagai aplikasi kerja sebelum masuk ke Simda perencanaan dan Simda keuangan.

Launching aplikasi Simda Perencanaan ini, turut dihadiri pula oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot, Darmasto bersama Tim SIMDA Perencanaan BPKP Pusat, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo Supriaydi, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki, bupati dan walikota se-Provinsi Gorontalo, kepala bappeda kabupaten/kota, kepala badan keuangan provinsi/kabupaten/kota serta kepala inspektorat provinsi/kabupaten/kota.(Hmsprov-Burhan).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MAKASSAR, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggelar workshop akuntansi persediaan berbasis akrual. Workshop yang diikuti oleh seluruh aparatur pengelolaa persediaan utusan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di Karebosi Condotel, Kota Makassar, Kamis (9/8/2018).

Dalam sambutannya Wagub Idris Rahim mengutarakan komitmen Pemprov Gorontalo untuk terus melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk mendukung hal tersebut, Idris mengemukakan pentingnya dukungan sumber daya aparatur yang terampil dan profesional.
Oleh karena itu secara terus menerus kita berupaya untuk meningkatkan kapasitas pengelola keuangan melalui berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur pengelola keuangan,” ucap Idris.

Lanjut kata Idris, dalam Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2015, terjadi banyak perubahan yang cukup signifikan dalam komponen laporan keuangan. Jika sebelumnya laporan keuangan hanya terdiri dari empat komponen, pada SAP Berbasis Akrual menjadi tujuh komponen. Ketujuh komponen tersebut yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).“Implementasi SAP Berbasis Akrual ini memang lebih rumit, namun demikian kita harus siap, dan itulah tujuan dari pelaksanaan wokshop ini untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sekaligus sebagai upaya kita untuk mempertahankan opini WTP yang telah kita raih,” tutur Wagub.

Workshop akuntansi persediaan berbasis akrual berlangsung selama dua hari, 9 – 10 Agustus 2018. Hadir pada pembukaan workshop, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Eko Wahyu Budi Utomo, Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, Iswanta, serta Kasubid Penghubungan Makassar, Moh. Agung Sugiarto.(Hmsprov-haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Supriyadi terkesan dengan komitmen akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal itu tidak terlepas dari komitmen yang tinggi dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang merespon hasil pengawasan BPKP terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga : Wagub Lepas JCH Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta agar BPKP menggelar pertemuan dengan menghadirkan staf, bendahara dan pimpinan OPD untuk menindaklanjuti hasil pengawasan BPKP. Acara diramu dalam Pemaparan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Gorontalo Semester I tahun 2018 bertempat di gedung Bele li Mbui, Selasa (7/8/2018).

“Kami dari BPKP sangat mengapresiasi sikap bapak gubernur, yang dalam istilah kami itu Cepat, Tepat, Akurat. Saya sudah bertugas di Riau, Jakarta, Jawa Barat terus ke Gorontalo. Belum pernah ada hasil pengawasan diserahkan ke kepala daerah langsung direspon dengan pertemuan seperti ini seperti yang dilakukan oleh bapak Gubernur Gorontalo,” puji Supriyadi.

Laporan hasil pengawasan tersebut berisi tentang beberapa hal di antaranya progres program pembangunan nasional, peningkatan governance system, peningkatan ruang fiskal dan pengawasan aset. Laporan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah di Provinsi Gorontalo.
Baca Juga : Inilah Enam Poin Kerjasama Regional Sulawesi

“Hasil pengawasan ini mencakup bidang ketahanan pangan, energi, maritim, infrastruktur, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan kontribusi peningkatan ruang fiskal,” imbuh Supriyadi.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai laporan hasil pengawasan tidak cukup jika hanya disampaikan ke dirinya. Setiap OPD harus tau dan harus memperbaiki setiap temuan dan koreksi yang dihasilkan oleh BPKP.

“Masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, khususnya menyangkut urusan administrasi. Saya contohkan pembuatan kontrak. Kadang-kadang kontrak dibuat masih asal asalan. Judul kontraknya lain, isi kontraknya juga lain. Ini yang harus kita perbaiki,” tegas Rusli.

Gubernur dua periode itu meminta BPKP untuk intens mengawal setiap program pemerintah khususnya menyangkut proses pengadaan barang dan jasa. Ia berharap BPKP intens melakukan pendampingan kepada OPD minimal tiga bulan sekali. Pengawalan dilakukan dari proses perencanaan, pelelangan hingga evaluasi program agar pengelolaan keuangan berjalan baik, transparan dan akuntabel.
Baca Juga : Plh Sekda Gorontalo Ikut Munas Forsesdasi di Lombok.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, HUMAS – Evaluasi dan monitoring yang dilakukan selama ini dirasa belum optimal dalam pelaksanaannya karena hanya berkutat di laporan input/output. Hal tersebut dikemukakan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Anis Naki saat membuka rapat koordinasi evaluasi terhadap hasil rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2018 yang diadakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo di Ballroom Meeting Room,Tc Damhil UNG, Jumat (3/8/2018)
Baca Juga : Bajak Gratis Untuk 750 Ha Lahan Jagung

“ Dari sisi evaluasi dan monitoring, masih dirasakan belum optimalnya kita dalam pelaksanaannya. Evaluasi yang kita lakukan selama ini masih sebatas melihat seberapa besar input dan output dalam suatu kegiatan,” ungkap Anis.

Padahal evaluasi penting adanya untuk bisa melihat seberapa jauh dan seberapa besar dampak yang bisa kita hasilkan dari setiap program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anis Naki menjelaskan, dalam pelaksanaan pembangunan daerah ada empat hal penting yang menjadi perhatian kita bersama yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi monitoring.

Dari sisi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Pemprov Gorontalo sudah cukup maksimal dengan berhasil meraih beberapa penghargaan serta mampu meraih WTP, namun tidak dengan evaluasi dan monitoring.
Baca Juga : Deputi Kemiskinan Bappenas Ikut Musrembang Provinsi Gorontalo

Menurut Anis rapat evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan ini sangat penting untuk melakukan introspeksi dan menilai apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2018. Apa yang sudah kita rencanakan bisa sejalan dengan capaiannya dan memastikan bahwa apa yang telah kita laksanakan sejalan dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur pada RPJMD 2017-2022,” tandas Anis.

Sementara itu Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budianto Sidiki dalam laporannya mengatakan, evaluasi ini dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

“Evaluasi dan pelaporan terhadap kinerja perangkat daerah nantinya akan menjadi laporan kinerja gubernur dan wakil gubernur pada akhir periode tahun berjalan,” ujar Budianto.
Baca Juga : Sekdaprov : Capaian IPG dan IDG Provinsi Gorontalo Memadai

Menurut mantan Kepala Biro P2E Provinsi Gorontalo ini, jika dari hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka setiap kepala OPD melakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan. Hasil evaluasi renja perangkat daerah provinsi menjadi bahan penyusunan renja untuk tahun berikutnya. Setiap kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Realisasi fisik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo hingga akhir Triwulan II bulan Juni 2018 melampaui target. Realisasi fisik sudah mencapai 42,17 %, dari target 38,89 %. Meski begitu, realisasi keuangan hanya sebesar 32,46 % dari target sebesar 34,46%.

Anggaran untuk pekerjaan fisik di Pemprov Gorontalo sebesar 884 Milyar Rupiah, namun hingga pertengahan tahun yang terserap baru sekitar 275,5 Milyar Rupiah.

“Meskipun realisasi ini cukup baik namun ada lima dari 34 OPD yang belum melampaui target fisik dan keuangan, yakni Biro Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi serta Dinas Kelautan dan Perikanan,” beber Penjabat Sekretaris Daerah Anis Naki saat memimpin Pra Rapat Pimpinan (PraRapim) Penyerapan Anggaran di Ruang Dulohupa, Rabu (3/7/2018).

Menurutnya, rendahnya realisasi disebabkan karena beberapa pelaksanaan program mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, kepada seluruh OPD diminta untuk segera melakukan pelelangan dan pekerjaan fisik.

“Saya berharap ketika Rakorev nanti tidak ada lagi yang merah. Jika ada masalah segera dicarikan solusinya dengan berkonsultasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” tegas Anis.

Untuk mengurai masalah dalam pekerjaan fisik dan realisasi keuangan, OPD diminta untuk melakukan rapat rutin internal di instansi masing masing. Hal itu sejalan dengan arahan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang menghendaki adanya coffee morning setiap hari Senin.

Rapat itu berfungsi untuk mengevaluasi kinerja OPD selama sepekan terakhir serta merencanakan prgoram kerja seminggu ke depan. Diharapkan setiap program dapat dimonitor secara berkala setiap minggunya.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera merealisasikan keuangan dan pekerjaan fisik di instansi masing masing. Terlebih bagi OPD yang menjalankan program unggulan daerah seperti DInas PU-PR, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Di dinas dinas tersebut anggarannya memang cukup besar, karena dampaknya langsung bisa dirasakan oleh masyrakat. 8 Progam unggulan yang saya canangkan semuanya ada di dinas unggulan. Jadi saya khawatirkan justru dinas dinas ini yang akan mengalami keterlambatan,,” kata Gubernur saat memimpin Rapim Evaluasi Penyerapan Anggaran, Jumat (16/2).

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu juga menyoroti tentang pentingnya melakukan pekerjaan fisik dan keuangan yang taat administrasi. Meski setiap OPD dituntut untuk mengejar realisasi fisik dan keuangan, namun ia meminta tidak mengabaikan masalah administrasi yang bisa berdampak hukum.

“Saya harapkan semua sesuai aturan. Masing masing OPD turun lapangan untuk memersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai terjadi seperti tahun-tahun lalu proyek sudah dilelang, pemenangnya sudah ada , tapi tidak siap di lapangan,” tambahnya

Berdasarkan laporan dari Pembangunan dan Pengendalian Ekonomi (P2E), memasuki pertengahan triwulan pertama, realisasi fisik OPD sudah mencapai angka 2,13%. Sementara untuk realisasi keuangan mencapai 0,94%.

Ada 8 OPD yang belum menyelesaikan target atas bawah realisasi fisik dan keuangan yakni Dikbupora, PU-PR, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Arsip dan Perupustakaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan. OPD tersebut diharapkan segera bekerja sebelum batas triwulan pertama akhir Maret mendatang.(Hmsprov-Ecyhin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menghadiri diskusi kelompok terarah yang membahas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Sulawesi Utara, Senin (29/1). Diskusi tersebut dihadiri oleh Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa, serta para kepala daerah dari 87 entitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Sulawesi.

Dalam arahannya Anggota VI BPK RI menginstruksikan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi untuk menuntaskan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Secara nasional, Harry mengungkapkan bahwa tindak lanjut tertinggi ada di daerah-daerah wilayah timur Indonesia, yang mencapai angka hingga 90 persen, dibanding dengan wilayah barat.

“Saya ingin menjadikan timur menjadi banchmark untuk perbaikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara dan daerah untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Harry.

Lebih lanjut dirinya mengutarakan, perlunya pemerintah daerah untuk membuat rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Harry menjelaskan, setiap kepala daerah dapat membuat kebijakan ataupun aturan untuk menuntaskan seluruh tindak lanjut rekomendasi BPK.

“Para kepala daerah bisa membuat aturan untuk menyelesaikan semua temuan. Misalnya ada kebijakan Jumat Bersih, dimana setiap hari Jumat semua transaksi yang simpel harus dituntaskan sebelum menjadi bertele-tele,” jelasnya.

Sementara itu terkait pengelolaan keuangan daerah, Harry menyebutkan setidaknya ada tiga persoalan utama yaitu aset, bantuan sosial, dan perjalanan dinas.

“Untuk aset yang memang sudah tidak ada dan tidak dapat direhabilitasi, supaya dihapuskan saja. Gubernur, bupati dan wali kota memiliki kewenangan untuk menghapus aset di bawah Rp5 miliar. Saya juga mohon perhatian para pejabat se Sulawesi untuk tidak terperangkap pada persoalan bansos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tandas Harry.

Pada kesempatan itu Anggota VI BPK RI menyaksikan penandatanganan pernyataan komitmen antara Wagub Idris Rahim dengan Inspektur Provinsi Gorontalo Ahmad Rosadi, selaku pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh masalah tindak lanjut rekomendasi BPK.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia (BI) tahun 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (28/11). Pertemuan yang mengangkat tema “Memperkuat Momentum” dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu hadir pula sejumlah menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, pimpinan perbankan, serta sejumlah kepala daerah.

Gubernur BI Agus Martowardojo dalam sambutannya memaparkan kondisi perekonomian nasional, khususnya terkait bidang moneter yang menjadi tugas dan fungsi bank sentral. Agus juga mengungkapkan berbagai indikator makro ekonomi, data-data kinerja perbankan nasional, dan juga kondisi ekonomi secara global.

“Arah kebijakan moneter bank sentral tahun depan tetap mengarah pada upaya menjaga inflasi agar sesuai dengan sasarannya dengan menargetkan inflasi pada kisaran 3,5 plus minus 1 persen,” kata Agus.

Sementara itu Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengakatan, situasi saat ini adalah situasi yang new normal. Jokowi menuturkan, situasi saat ini berbeda dengan situasi pada 2011-2012 ketika booming komoditas. Saat itu, konsumsi rumah tangga di Indonesia mencapai 7 persen, berbanding saat ini berada pada 4,93 persen.

“Banyak kalangan sering membandingkan kondisi saat ini dengan masa-masa yang sudah lalu. Padahal situasinya sama sekali berbeda, baik di nasional maupun secara global,” tutur Presiden.

Terkait hal itu Presiden meminta para pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan, harus memahami perbedaan tersebut. Tujuannya agar dalam mengambil kebijakan tidak salah, karena angka-angka yang menjadi indikatornya memang berbeda.

“Pemerintah dan pengambil kebijakan harus memahami situasi ini dalam melakukan pengambilan kebijakan,” tegas Jokowi.(Hmsprov-Thamrin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – The Audit Board of Indonesia (BPK RI) warned the Policy of Regional Performance Allowance (TKD) for Urban Village’s Heads and Sub-District’s Heads that was submitted by Gorontalo Provincial Administration. BPK asked Gorontalo Provincial Administration not to submit TKD to Urban Village’s Heads and Sub-District’s Heads anymore.

“Due to Urban Village’s Heads and Sub-District’s Heads are not provincial apparatus, so Regional Performance Allowance (TKD) for them are not compulsory,” Governor delivered.

Governor will examine and still look for the best solution related to the warning. However, In submitting Regional Performance Allowance is a rewarding way also to motivate Urban Village’s Heads and Sub-District’s Heads to support regional development velocity.

“For the record, we submitted TKD in order to motivate and enhance welfare apparatus in some Sub-Districts and Urban Villages. It was aimed to enhance the performance,” Rusli continued.

Governor also added he will look for another solution if TKD can not be submitted to them fo the next. Rusli acknowledged that the previous TKD has already being warned by BPK and for the next TKD is determined to be unbudgeted.

“The last solution we intend to allocate TKD expenses to Sub-District Development Program. Governor went on to say that the program must be focus more on fulfilling the needs of society,” Governor closed.(Hmsprov-Ecyhin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Percepatan implementasi transaksi non tunai yang diatur berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan menggelar sosialisasi implementasi transaksi non tunai.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengatakan, percepatan implementasi transaksi non tunai merupakan salah satu aksi dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

“Implementasi transaksi non tunai merupakan salah satu aksi dalam mencegah dan memberantas korupsi,” kata Wagub Idris Rahim saat membuka sosialisasi transaksi non tunai di ruang Dulohupa kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (9/11).

Berkaitan dengan implementasi transaksi non tunai tersebut, Wagub mengingatkan seluruh pihak terkait untuk berkomitmen dan mengawasi pelaksanaan transaksi non tunai. Disamping itu, Idris juga menginstruksikan untuk segera membuat aturan-aturan yang mendukung pelaksanaan implementasi transaksi non tunai, termasuk menyiapkan sistem aplikasi informasi yang terintegrasi antar SKPD.

“Terpenting juga untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pelaksanaan transaksi non tunai,” tegas Wagub.

Lanjut kata Idris, transaksi non tunai yang akan diimplementasikan paling lambat pada 1 Januari 2018, meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1866/SJ, transaksi non tunai akan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran dengan menggunakan kartu, cek, bilyet, giro, uang elektronik, dan sejenisnya.

“Jadi di kantor-kantor tidak ada lagi brankas yang menyimpan uang tunai. Semua transaksi menggunakan instrumen seperti cek, bilyet, dan giro,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo, Sutan Rusdi mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pencerahan dan pemahaman tentang penerapan transaksi non tunai.

“Melalui sosialisasi itu diharapkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dapat segera menerapkan transaksi non tunai sesuai batas waktu yang telah ditentukan,” pungkasnya.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, pimpinan perbankan, serta pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo. Narasumber yang dihadirkan masing-masing dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bank Indonesia, dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 6
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo