>

Displaying items by tag: transportasi

Senin, 19 Februari 2018 13:47

Kehadiran Taksi Online di Gorontalo Butuh Kajian

Rencana kehadiran taksi online berbasis aplikasi di Gorontalo mendapat perhatian serius dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Ia meminta kepada Dinas Perhubungan selaku instansi teknis untuk berhati-hati mengeluarkan izin operasional.

“Saya minta Dinas Perhubungan harus melakukan pengkajian dulu bagaimana dampaknya dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan langsung diberi izin,” tegas Rusli Habibie saat memimpin Rapat Pimpinan Pembahasan Evaluasi Penyerapan Anggaran bertempat di gedung Belle li Mbui, Jumat malam (16/2).

Sikap hati-hati dinilai Rusli perlu sebab kehadiran taksi online memiliki dampak baik dan buruk. Ia tidak ingin ada gesekan antara sesama jasa transportasi seperti yang terjadi di daerah lain.

“Makanya harus ada kajian dan solusi. Ingat, di Gorontalo ini kita punya banyak pengendara bentor (becak motor) dan angkutan umum. Jangan sampai antara mereka akan terjadi konflik. Ini yang kita antisipasi dari awal,” sambung mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Provinsi Gorontalo Jamal Ngadro menjelaskan siap menindaklanjuti arahan gubernur. Diakuinya, pihak Grab sebagai salah satu penyedia aplikasi berencana masuk ke Gorontalo.

“Mereka baru dalam tahap survei. Makanya kami ingatkan belum ada perukrutan. Kalau sudah merekrut berarti mereka sudah mengantongi izin resmi. Sampai saat ini belum ada,” terang Jamal.

Lebih jauh Jamal menjelaskan, Grab bukan perusahaan jasa angkutan umum melainkan aplikator penyedia jasa. Oleh karena itu, perusahaan diminta untuk melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan di antaranya membuka kantor cabang di Gorontalo, bekerjasama dengan operator angkutan, kendaraan yang digunakan lolos uji KIR serta pengemudi harus mengantongi SIM A Umum.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Angkutan peti kemas dan mobil tangki menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Gorontalo, utamanya pada waktu-waktu tertentu disaat intensitas arus lalu lintas cukup tinggi. Berdasarkan kondisi itu, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pengaturan ruas jalan dan batas waktu yang dapat dilalui oleh angkutan peti kemas dan mobil tangki.

“Pemerintah berkewajiban untuk mengatur, dan ini tujuannya untuk memperlancar arus lalu lintas orang, barang dan jasa,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat memimpin rapat koordinasi penataan penyelenggaraan angkutan peti kemas dan mobil tangki di ruang Huyula kantor Gubernur Gorontalo, Rabu (3/1).

Pada pertemuan itu Pemerintah Provinsi Gorontalo mengakomodir masukan dari para pengusaha angkutan peti kemas yang menginginkan pembatasan waktu yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dapat ditinjau kembali. Sebelumnya beberapa waktu lalu Dishub Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan edaran tentang batasan waktu yang dapat dilalui oleh angkutan peti kemas, yakni pukul 23.00 hingga 05.00.

“Masukan dari para pengusaha angkutan akan kita akomodir. Kita tidak menginginkan aturan itu hanya top down, tetapi ada masukan dari masyarakat atau bottom up,” terang Wagub.

Lebih lanjut Idris menuturkan, angkutan peti kemas memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Provinsi Gorontalo. Menurutnya, pengaturan ruas jalan maupun waktu tertentu yang dapat dilalui oleh angkutan peti kemas dan tangki bertujuan untuk mengatur dan memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa.

“Yang terpenting adalah sikap dan mental dari para sopir. Ada tanda larangan, tetapi karena tidak ada petugas, tetap dilewati. Seharusnya tidak seperti itu, ada atau tidak ada petugas, kita harus taat aturan,” pungkas Wagub Idris Rahim.

Hadir pada rapat tersebut Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, jajaran Dinas Perhubungan provinsi dan kabupaten/kota, Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo, serta para pengusaha angkutan peti kemas.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan otoritas Bandar Udara (Bandara) Djalaluddin akan melakukan penataan transportasi darat di bandara khususnya bagi angkutan sewa dan taxi yang beroperasi di bandara. Penataan ini diperlukan untuk memberikan rasa nyaman bagi penumpang yang pergi dan datang ke Gorontalo.

Untuk memaksimalkan penataan tersebut, Dishub bersama dengan pihak Bandara Djalaluddin melakukan rapat koordinasi, Kamis (9/11) bertempat di ruang rapat Bandara Djalaluddin. Sejumlah stakeholder dihadirkan di antaranya Diskumperindag Prov. Gorontalo, Dishub Kab Gorontalo, Balai Pengembangan Transportasi Darat wilayah XXI Gorontalo, Ketua Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI), Polsek Bandara, serta pengusaha angkutan yang beroperasi di Bandara.

“Perlu dilakukan penataan moda transportasi untuk mencegah kesemerawutan dan memberi kenyamanan serta keamanan bagi penumpang dan tamu yang datang ke Gorontalo. Bagaimanapun juga pelayanan transportasi di bandara sangat berpengaruh terhadap kesan para penumpang dan tamu yang datang/pergi dan dapat berdampak pada citra daerah,” ujar Kadis Perhubungan, Jamal Ngandro.

Lebih lanjut Jamal mengemukakan, penataan moda transportasi bandara sejalan dengan UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ, PP No 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan serta PM 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek. Untuk memperoleh izin operasi angkutan sewa di bandara, mekanismenya adalah operator harus berbadan hukum, memenuhi syarat kelaikan kendaraan melalui uji KIR, mengasuransikan penumpang melalui Jasa Raharja, serta telah mengantongi rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

“Sedangkan utk angkutan taxi, izin operasional berada di gubernur. Izin operasi angkutan ini merupakan salah satu syarat agar bisa beroperasi di Bandara Djalaluddin,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bandara Djalaluddin, Powe AS mengemukakan, pihaknya siap menindaklanjuti hasil rapat tersebut untuk membina dan menertibkan angkutan sewa dan taxi bandara. Ada beberapa hal yang akan dilakukan di antarannya perhitungan kuota angkutan dan tarif, penempelan stiker khusus untuk angkutan sewa dan taxi, serta pengaturan mekanisme operasi angkutan sewa dan taxi.

“yang perlu ditata ulang juga menyangkut prosesnya mulai dari tahapan pemesanan oleh konsumen, validasi pesanan, tempat pengendapan kendaraan angkutan sewa serta siklus kendaraan di pickup zone dan drop zone”, beber Power.

Dari data yang ada, sdh ada dua operator angkutan umum yang beroperasi di Bandara Djalaluddin. Operator tersebut memiliki jumlah kendaraan sebanyak 98 unit. Semua operator angkutan yang beroperasi di Bandara diminta untuk segera menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Untuk sementara operator angkutan belum dapat menambah jumlah kendaraan/anggota sambil menunggu hasil kajian perhitungan kuota termasuk tarif.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sejumlah sopir angkutan kota (angkot) trayek Boalemo – Kota Gorontalo, diterima Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di ruang kerjanya, Senin (17/7).

Kunjungan sopir angkot tersebut untuk menyampaikan aspirasinya terkait larangan dari aparat Kepolisian Lalu Lintas untuk mengangkut barang di bagasi, baik di atas maupun di belakang mobil angkot.

Sehubungan dengan hal itu, Wagub Idris Rahim menjelaskan, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur muatan angkot. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kewenangan itu menjadi hak Kepolisian.

“Pemerintah tidak memiliki kewenangan mengatur hal itu. Tetapi kita akan menampung aspirasi ini, dan akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait untuk mengkoordinasikannya dengan pihak Kepolisian,” jelas Wagub.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, yang diwawancarai usai mendampingi Wagub Idris Rahin pada pertemuan tersebut menegaskan, Dinas Perhubungan hanya mengatur izin trayek dan pengawasan, serta pengurusan KIR pada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

Dijelaskannya, larangan muatan barang pada mobil angkot yang masuk dalam kategori angkutan orang, bertujuan untuk menjaga kestabilan kenderaan dan memperhitungkan aspek keamanan penumpang.“Dalam aturan, angkutan orang tidak dibolehkan untuk memuat barang di bagasi. Jika menambah tinggi mobil itu dengan muatan barang, tentunya akan berpengaruh pada kestabilan kenderaan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan,” jelas Jamal.

Terkait aspirasi para sopir angkot, Jamal mengatakan, pihaknya akan segera mengkoordinasikannya dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo.

“Kewajiban kami untuk menyampaikan aspirasi ini ke Dirlantas, nanti mereka yang memutuskannya. Apapun putusannya, harus ditaati, karena itu untuk kebaikan kita bersama,” pungkasnya.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo terus memperjuangkan agar kendaraan khas daerah Gorontalo becak motor (Bentor), mendapat persetujuan izin kelayakan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Pemprov menginginkan agar angkutan khas daerah tersebut bisa ditetapkan menjadi salah satu angkutan darat resmi di Indonesia.

Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Winarni Monoarfa, pada pembukaan Sosialisasi Penyelenggaraan Angkutan Darat di Balroom Hotel TC Damhil UNG, Rabu, (17/5).

Winarni mengatakan, bentor sudah menjadi alat angkutan khas Gorontalo. Saat ini, jumlah bentor yang beroperasi di Gorontalo tidak kurang dari 20 ribu buah.

“Gorontalo sudah sangat akrab dengan angkutan umum yakni bentor. Selain itu, lapangan kerja ini sangat mendukung pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Karenanya kita menginginkan agar bentor bisa menjadi angkutan resmi,” ungkap Winarni.

Lebih lanjut ia mengharapkan, melalui pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Angkutan Darat tersebut, agar dapat melahirkan kesamaan persepsi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengusaha angkutan darat. Tentunya, diantara yang diharapkan pemerintah adalah dikeluarkannya aturan yang mengatur tentang bentor sebagai salah satu angkutan resmi di tanah air.

“Dari penyelenggaran sosialisasi ini, kami pemerintah provinsi mengharapkan agar Bentor angkutan khusus masyarakat Gorontalo, dapat menjadi angkutan resmi. Mohon ini menjadi pertimbangan oleh pemerintah pusat, untuk selalu melihat karakteristik setiap daerah,” harapnya.Sementara itu Direktur Angkutan dan Multimoda, Dirjen Angkutan Darat, Kementerian Perhubungan RI Cucu Mulyana, saat diwawancarai sejumlah awak media memberikan respon yang sangat baik dari apa yang disampaikan oleh Winarni tersebut. Menurutnya, angkutan bentor memang sangat baik dan cepat. Namun untuk menjadikan angkutan ini sebagai angkutan resmi, perlu kajian lebih mendalam. Sebab masalah angkutan erat dengan kehidupan dan keselamatan orang banyak.

Di antara kajian yang penting itu kata Cucu Mulyana, berkaitan dengan uji kelayakan dan produksi. Menurutnya, saat ini, produksi bentor masih dilakukan secara perorangan. Sementara, sesuai ketentuan perundang-undangan harus berbadan hukum.

“Jadi nanti akan kita kaji dahulu naskah akademiknya. Kalau memang hasil kajiannya memenuhi kelayakan, baru akan kita lakukan revisi undang-undang. Lewat sosialiasi ini, Mungkin momen ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menggali masukan dari Gorontalo terkait masalah bentor,” tutupnya.(HmsProv-Ecin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 20 Januari 2017 09:44

Jumlah Penumpang Angkutan Laut Gorontalo Turun

Gorontalo, Kepala BPS Provinsi Gorontalo Eko Marsoro mengatakan, jumlah penumpang angkutan laut yang berangkat pada bulan November 2016 di wilayah itu sebanyak 253 orang atau turun sebesar 38,14 persen dibandingkan Oktober 2016 yang tercatat sebanyak 409 orang.

Secara kumulatif jumlah penumpang angkutan laut yang berangkat pada Januari - November 2016 sebanyak 4.144 orang atau turun 3,22 persen dibandingkan penumpang angkutan laut yang berangkat pada periode yang sama tahun 2015 sebanyak 4.282 orang.

Jumlah penumpang angkutan laut yang datang pada bulan November 2016 sebanyak 482 orang atau naik 59,08 persen, dibandingkan bulan Oktober 2016 yang tercatat sebanyak 303 orang.

Sedangkan secara kumulatif jumlah penumpang angkutan laut yang datang Bulan Januari - November 2016 sebanyak 4.907 orang atau turun 34,62 persen dibanding periode yang sama tahun 2015 yang tercatat sebanyak 7.505 orang.

Jumlah barang yang dimuat kapal laut pada November 2016 tercatat sebesar 23.385 ton atau naik sebesar 14,70 persen, dibandingkan Oktober 2016 yang tercatat sebesar 20.388 ton.

Secara kumulatif, jumlah barang yang dimuat kapal laut pada periode Januari - November 2016 sebesar 195.043 ton atau turun sebesar 28,48 persen dibanding periode

yang sama Tahun 2015 yang tercatat sebesar 272.705 ton.

Sementara itu, jumlah barang yang dibongkar pada November 2016 tercatat sebesar 87.442 ton atau naik 21,11 persen dibandingkan dengan keadaan Oktober 2016 yang tercatat sebesar 72.201 ton.

Jika dilihat secara kumulatif, jumlah barang yang dibongkar pada Januari - November 2016 mencapai 853.297 ton atau naik sebesar 13,05 persen dibandingkan dengan keadaan pada periode yang sama tahun 2015, yaitu sebesar 754.794 ton.

Di sisi lain, jumlah penumpang yang berangkat dengan angkutan penyeberangan/fery pada November 2016 sebanyak 2.787 orang atau mengalami penurunan sebesar 2,11 persen dibandingkan Oktober 2016 yang tercatat sebanyak 2.847 orang. (Debby Mano - Antara news gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Dinas Perhubungan menyatakan Terminal Andalas Kota Gorontalo siap melayani arus mudik maupun arus balik Idul Fitri 1437 Hijriah setelah dilakukan beberapa pembenahan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo Abubakar Luwiti di Gorontalo, Senin, mengatakan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti Polres, TNI, Satpol PP serta pihak pengelola Perusahaan otobus (PO).

"Rapat koordinasi tersebut berkaitan dengan arus mudik maupun balik yang akan terjadi menjelang dan setelah lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah," ujarnya.

Berbagai persiapan telah dilakukan seperti pembenahan fasilitas terminal Andalas yang melayani arus penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) serta Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), rambu lalulintas serta berbagai sarana dan prasarana lainnya.

Selain itu, pengelola PO bus diminta untuk mempersiapkan armada bus dalam kondisi layak demi keselamatan penumpang.

"Kami juga meminta agar pengelola PO untuk memperhatikan kondisi pada sopir dan dokumen armada," kata Luwiti.

Perbaikan yang dilakukan untuk terminal yang ada di pusat Kota Gorontalo itu antara lain tempat parkir kendaraan serta jalur untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

"Untuk setiap PO kami meminta untuk menyiapkan armada bus cadangan dalam mengantisipasi lonjakan penumpang," kata Luwiti.

Lonjakan arus penumpang mudik diperkirakan terjadi beberapa hari menjelang Idul Fitri, sedangkan arus balik biasanya terjadi setelah selesai pelaksanaan Hari Raya Ketupat yang dirayakan tujuh hari setelah Idul Fitri. (M.F. Said - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

Gorontalo, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, mengatakan bahwa kendaraan angkutan lebaran yang tidak memiliki kelengkapan teknis maupun administrasi akan ditempeli stiker.

 

"Hal tersebut dilakukan biar masyarakat dapat memilih apakah akan menaiki angkutan tersebut atau tidak, sebagai contoh mobil A tidak memiliki rem depan, akan kita tulis di badan mobil agar dapat dibaca oleh calon penumpang," jelas jamal, Senin.

 

Menurut dia, salah satu bentuk hukuman kepada Perusahaan Otobus (PO) yang tidak menaati peraturan keselamatan, hukumnya adalah hukum sosial, masyarakat dapat memilih kendaraan yang akan digunakan.

 

"Tugas kami secara kolektif untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai semua hal yang kita temukan pada pemeriksaan seperti ini, agar mereka tidak salah pilih dalam memilih kendaraan," lanjut Jamal lagi.

 

Dinas Perhubungan bersama instansi terkait telah sepakat bahwa mudik tahun 2016 ini, "zero incident" atau tidak ada kecelakaan atau kejadian dijalan raya terkat dengan angkutan lebaran.

 

"Untuk kearah tersebut, dibutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat dan pemilik kendaraan ataupun Perusahaan Otobus (PO)," tutupnya.

 

Sementara itu, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Anggie Yulianto Putro mengatakan, terkadang penumpang tidak menyadari saat ia menaiki kendaraan, namun saat terjadi kecelakaan, baru sadar ternyata kendaraan yang digunakan tidak memenuhi syarat.

 

Sanksi yang diberikan kepada pengemudi yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yaitu berupa penilangan, atau jika lebih tinggi lagi, izin dari PO dapat dicabut.

 

"Jika dicabut izin malah akan membuat kerugian yang lebih besar seperti pengemudi yang mengangggur dan masyarakat yang tidak terangkut," tambah AKBP Anggie.

 

Menurutnya, segala upaya pencegahan kecelakaan harus terus dilaksanakan dan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.

 

"Mari kita sama-sama menyadari bahwa keselamatan adalah untuk kepentingan bersama, dan saya juga mengimbau kepada masyarakat, apabila melihat anggota Kepolisian yang melakukan perbuatan menyimpang dijalan raya, silahkan melapor," tutupnya. (Adiwinata Solihin - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Tim gabungan dari Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota, Organda, KNKT bersama Ditlantas Polda Gorontalo dan Polres jajaran melakukan pemeriksaan bus untuk angkutan lebaran di terminal 42 Kota Gorontalo, Senin.

 

"Kita melakukan pengecekan secara administrasi maupun secara teknis terkait kelengkapan angkutan lebaran. Hal tersebut dilakukan untuk mengindentifikasi kekurangan yang ada, dan akan kita berikan batas waktu sampai kapan harus segera dilengkapi," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro.

 

Pemeriksaan dilakukan secara teknis, antara lain, rem, ban dan juga jumlah kursi. Selain itu surat-surat kendaraan juga diperiksa.

 

"Hari ini kita berada diposisi H-22, pada tahun-tahun sebelumnya nanti sudah H-7 kita turun, tahun ini kita coba berinovasi bahwa jangan nanti datang pada H-7 untuk mengecek segala kekurangan dari angkutan lebaran. karena waktu yang terlalu dekat dengan perayaan Idul Fitri," jelas Jamal.

 

Dia mengatakan, bagi pemilik kendaraan yang masih kurang baik teknis atau administrasi, diberikan jangka waktu tertentu, dan jika tidak dapat melengkapi, akan dilarang untuk beroperasi karena menyangkut keselamatan pengendara dan penumpang.

 

"Hari ini kami menemukan beberapa kendaraan yang masih kurang baik, seperti ban yang sudah gundul, tidak memiliki kaca spion, tidak memiliki rem tangan, maupun kursi penumpang yang dtambah," ungkapnya.

 

Sementara itu, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Anggie Yulianto Putro mengatakan, ini merupakan kegiatan pendahuluan bersama instansi terkait bersama bersinergi demi keselamatan penumpang.

 

"Dalam berlalu lintas harus memperhatikan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran, tadi memang ada beberapa kendaraan yang belum memenuhi syarat, namun jelang perayaan Idul Fitri arus mudik akan semakin meningkat, kami nanti akan melaksanakan Operasi Kepolisian Ramadhania," jelas AKBP Anggie.

 

Ia berharap, semua pihak dapat menyadari bahwa kegiatan ini merupakan kepentingan keselamatan bersama, sehingga harus ditaati, terutama bagi pengelola Perusahaan Otobus (PO) agar dapat menata dengan baik dalam menjaga kelengkapan kendaraan.(Adiwinata Solihin - Antara News Gorontalo)

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan meninjau fasilitas pelabuhan penyeberangan Gorontalo di Leato, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Minggu.

Pada peninjauan tersebut, Menteri Ignasius mengecek pembangunan dermaga II, revitalisasi gedung terminal penumpang, perbaikan pintu masuk pelabuhan serta 'overlay' area parkir.

Menteri Ignasius yang didampingi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wali Kota Gorontalo Marthen Taha, turut menyapa dan berbincang bersama penumpang kapal ferry yang sandar dari Pagimana, Sulawesi Tengah.

Ignasius menanyakan langsung kepada penumpang mengenai pelayanan, kenyamanan serta waktu tempuh dari Pagimana hingga Gorontalo.

Pelabuhan penyeberangan Gorontalo melayani dua lintas penyeberangan antar provinsi, yaitu lintas penyeberangan Gorontalo-Pagimana dan lintas penyeberangan Gorontalo-Wakai (Sulawesi Tengah).

Pelabuhan penyeberangan Gorontalo dibangun pada tahun 1992 hingga 1997 dan untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dilakukan pembangunan dermaga plengsengan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2015 dilakukan revitalisasi gedung terminal penumpang dan gapura pintu masuk pelabuhan.

Untuk armada kapal penyeberangan, pelabuhan penyeberangan Gorontalo dilayani tiga armada kapal, yaitu KMP Baronang, KMP Jembatan Musi I dan KMP Tuna Tomini. (Adiwinata Solihin - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
Halaman 2 dari 4
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama