>

Displaying items by tag: transportasi

Gorontalo, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan meresmikan terminal baru Bandar Udara (Bandara) Djalaludin Gorontalo, di Isimu, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Minggu.

Menurut Ignasius, terminal Bandara Djalaludin Gorontalo merupakan salah satu terminal yang cukup megah dan memiliki fasilitas yang baik dibanding beberapa Bandara di pulau Sulawesi.

"Saya berharap setelah diresmikan, harus ada perawatan yang baik agar hingga 10 tahun kedepan, Bandara Djalaludin selalu terlihat bagus dari segi fasilitas dan pelayanannya," kata Ignasius.

Sedangkan untuk terminal bandara lama, Menteri Perhubungan berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan dengan membuat tempat untuk kargo maupun embarkasih haji.

Selain itu Ignaisus mengatakan bahwa bandara baru di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo juga akan segera direalisasikan.

Mengenai rencana pembangunan sekolah penerbangan di Provinsi Gorontalo, Menteri Perhubungan juga menyambut baik rencana tersebut.

"Sekiranya ada pihak swasta yang ingin membangun sekolah penerbangan saya lebih suka, tidak harus pemerintah. Saya kasih izinnya sepanjang memenuhi syarat," ucapnya.

Terminal Bandara Djalaludin Gorontalo, dapat menampung 700 orang dengan gedung dua lantai serta memiliki apron untuk 6 pesawat serta fasilitas pendukung lainnya seperti lift, eskalator, loket checkin, garbarata serta fasilitas pendukung lainnya. (Adiwinata Solihin - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 28 April 2016 08:20

Pemeritah Provinsi Pacu Pembangunan GORR

Gorontalo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo terus memacu pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) atau jalan lingkar yang menghubungkan beberapa kabupaten dan kota, sehingga penyelesaian cepat dan bisa dinikmati masyarakat.

 

"Khusus untuk pembangunan GORR, saat ini sementara dilaksanakan pekerjaan yang berada di segmen 1 dan sebagian segmen 2, yaitu berada di Kabupaten Gorontalo dan sebagian di Kabupaten Bone Bolango," kata Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, Richie Abdullah, Rabu.

 

Untuk segmen 1 dengan panjang jalan yang akan dikerjakan kurang lebih 15,7 kilometer (KM) dan segmen 2 sekitar 14 KM, sementara untuk Segmen 3 yang masuk wilayah Kabupaten Bone Bolango dan sebagian Kota Gorontalo masih masuk tahap pembebasan lahan dengan panjang jalan 15,5 KM.

 

"Jadi yang saat ini sementara dikerjakan baru di segmen 1 dan segmen 2," kata Richie.

 

Menurutnya, jika pembangunan jalan GORR ini tuntas, tentunya memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada warga yang memanfaatkan jalan. Karena seringkali kondisi jalan yang menghubungkan beberapa kabupaten dan kota itu sering macet.

 

Sebelumnya Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, saat pencanangan pekerjaan GORR III di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, menjelaskan bahwa pemerintah menjamin pembayaran ganti untung lahan warga yang tekena proyek pekerjaan GORR.

 

Menurutnya semua ini akan terselesaikan, serta tidak ada yang dirugikan sehingga pemerintah mengambil kebijakan ganti untung bukan ganti rugi.

 

"Kepada masyarakat yang lahan terkena pekerjaan GORR, bahwa pembayaran ganti untung tersebut dipastikan akan diselesaikan, hanya saja saat ini banyak terkendala kelengkapan administrasi," kata Rusli.

 

Gubernur menambahkan, sejauh ini progres pekerjaan tidak ada masalah dan pihaknya meminta kepada masyarakat yang belum melengkapi administrasi, untuk segera dilengkapi.

 

Juga meminta kepada aparat desa dan kecamatan untuk memfasilitasi pengurusan administrasi sehingga tidak ada yang tertunda penggantiannya.

 

"uang untuk pembayaran sudah ada, hanya saja administrasi pemilik lahan yang belum lengkap," ujarnya.

 

Untuk harga ganti untung, perhitungan harga bangunan, tanah dan kebun milik rakyat, pemerintah provinsi melalui tim 'appraisal' mengatur semua penghitungan tersebut dan itu sudah diatur dalam undang-undang.

 

"Begitu juga dengan hasil kebun, misalnya pohon kelapa dihitung, juga berapa pendapatan masyarakat setiap tahun dari hasil perkebunan tersebut," ujarnya. (Farid - Antara News Gorontalo)

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 28 April 2016 08:15

Pekerjaan Jalan Gorontalo Capai 20 Persen

Gorontalo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mencatat progres atau perkembangan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur jalan tahun 2016 di daerah itu, realisasi fisiknya sudah 20 persen dari 11 pekerjaan yang ada.

 

"Dari 11 pekerjaan tersebut, kurang lebih ada delapan pekerjaan yang saat ini sementara berjalan," kata Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, Richie Abdullah, Rabu.

 

Untuk progres dari delapan paket tersebut, pekerjaan awalnya sementara berlangsung, seperti pemasangan batu, pengerasan sebelum masuk pada tahap pengaspalan. Dan memang di beberapa titik pembangunan jalan belum dilakukan pengaspalan karena kontrak itu berjalan sekitar bulan Maret 2016.

 

Ia menambahkan, untuk target penyelesaian pekerjaan jalan yang saat ini sementara berlangsung, diperkirakan ada di Bulan Agustus-Oktober akan selesai.

 

"Pekerjaan tersebut tersebar di lima Kabupaten, yaitu di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo serta Kabupaten Boalemo, serta Kabupaten Pohuwato," ujarnya.

 

Dijelaskanya, lama penyelesaian pekerjaan tergantung kompleksitas pekerjaan, jika sangat kompleks maka akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, seperti pembangungan jalan Tangkobu-Pentadu dengan anggaran sebesar Rp5 miliar, itu akan memakan waktu sekitar lima bulan.

 

Berbeda dengan pekerjaan Jalan Labanu-Tolongio dengan anggaran Rp18 milar, di mana target pekerjaanya sekitar tujuh bulan, sehingga ada perbedaan waktu penyelesaian pekerjaan tersebut.

 

"Lama pekerjaan tergantung kompleksitas pekerjaan, namun kami berharap semua dapat terselesaikan sesuai target yang sudah ditetapkan," imbuhnya.

 

Pihaknya juga merasa bersyukur, sebab sejauh ini tidak ada kendala yang cukup signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur khususnya jalan, hanya saja ada beberapa persoalan teknis seperti jaringan listrik dan jaringan PDAM.

 

Namun sebelum pekerjaan dimulai, pihaknya sudah mengundang 'stakeholder' atau pemangku kepentingan terkait seperti PLN dan PDAM dan mereka bersedia membantu, sehingga persoalan teknis tersebut bisa teratasi.

 

"Sementara lahan warga yang masih masuk ruang milik jalan, kita memberikan waktu untuk dapat membenahi jika ada bangunan mereka yang masuk wilayah milik jalan," jelasnya. (Farid - Antara News Gorontalo)

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, menegaskan bahwa kepada pejabat daerah dilingkup Pemeritah Provinsi Gorontalo, yang menggunakan kendaraan dinas wajib memberi tumpangan kepada warga yang membutuhkan pertolongan.

 

“jika menjumpai ada warga sekitar yang sakit, atau yang mengalami kecelakaan, mohon kiranya untuk diberi tumpangan,” Kata Rusli Habibie, saat menggelar apel cek fisik 317 unit kendaraan dinas dilingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.

 

Ia menambahkan, begitu juga ketika melihat siswa/siswi baik hendak ke sekolah maupun akan pulang kerumah, dan dijumpai mereka jalan kaki, mohon kiranya bagi mereka untuk diberi tumpangan.

 

Khususnya kepada dinas atau instansi yang pekerjaanya banyak di lapangan, yang melakukan monitoring pekerjaan, di wilayah-wilayah terpencil, dimana jarak sekolah dengan pemukiman masyarakat disana cukup jauh.

 

“mereka adalah penerus bangsa, dan kewajiban kita juga melindungi dan memberikan pelayanan kepada mereka,” tegas Rusli.

 

Dalam kesempatan itu, Rusli Habibie, juga meminta kepada pejabat yang menggunakan kendaraan dinas, untuk senantiasa menjaga kondisi fisik kendaraan sehingga penggunaanya bisa lebih lama.

 

Namun yang terpenting, lanjut Rusli bahwa, penggunaan kendaraan dinas ini memang benar-benar digunakan untuk kebutuhan kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan program pemerintah, dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi.

 

“hati-hati jika saya temui, kendaraan dinas yang tidak digunakan untuk kebutuhan kerja kantor, namun hanya dipakai oleh keluarganya,” ujar Rusli Habibie.(humas)

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Jika tidak ada halangan, Presiden Joko Widodo direncanakan akan mengunjungi Provinsi Gorontalo guna meresmikan pembangunan Bandara Djalaludin pada 12 April 2016.

"Ada beberapa agenda yang sedikit terlambat, karena harus membahas rencana kunjungan Presiden ke Gorontalo, sekaligus memenuhi harapan masyarakat yang menhendaki kedatang orang nomor satu itu," kata Gubernur Rusli Habibie, Selasa.

Selain meresmikan Bandara Djalaludin, pemprov juga memohon agar Presiden Jokowi juga dapat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan Irigasi Randangan.

Seperti yang dilaporkan pihak balai sungai, bahwa pekerjaan irigasi tersebut sudah cepat selesai. Irigasi Randangan dapat mengairi sawah seluas 12 ribu hektare.

"Semoga Presiden berkenan untuk hadir di tengah masyarakat Gorontalo," ujarnya.

Data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait perluasan pembangunan Bandara Djalaludin jika sebelumnya luas bangunan terminal hanya 1.700 meter persegi, maka untuk terminal yang baru luas bangunannya sekitar 12 ribu meter persegi.

Bila bandara baru ini beroperasi, dipastikan frekuensi penerbangan dari dan ke bandara Djalaludin bertambah dari jumlah saat ini yang baru mencapai 14 kali penerbangan setiap hari.

Sementara untuk listrik PLTG Pohuwato adalah program proyek energi 35.000 watt yang dicanangkan Presiden Jokowi, di mana Gorontalo yang pertama kali beroperasi. (Farid - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Melihat banyaknya pengemudi bentor serta penumpang yang mengalami kecelakaan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berencana akan mengasuransikan mereka, bekerjasama dengan salah satu asuransi yang ada.

“saya melihat, terkadang mereka sulit mendapatkan perawatan di rumah sakit,” Kata Rusli Habibie.

Saat ini Pemerintah Provinsi sementara merancang, terkait kebijakan tersebut, serta bagaimana mekanismenya nanti, baginya yang terpenting adalah mereka ini mendapat perlindungan asuransi.

Dijelaskanya bahwa, pemberlakuan asuransi ini, tidak hanya bagi pengemudi bentor tetapi juga termasuk penumpang, namun ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengemudi bentor ini.

“kriterianya sementara dibahas, namun salah satu syaratnya adalah surat kenderaannya lengkap, dan pajaknya pun tidak menunggak,” paparnya.

Nanti bagi pengemudi bentor, akan diberikan semacam kartu asuransi, dimana kartu itu bisa digunakan disemua rumah sakit yang ada di Gorontalo.

“dengan adanya asuransi ini, beban biaya berobat mereka sedikitnya bisa terbantu,” paparnya.(humas)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Kementerian Perhubungan melaksanakan akan lakukan survei terhadap program Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN)-Barang di Gorontalo, apakah berjalan optimal atau tidak.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Elly Adriani Sinaga, Kamis mengatakan survei ATTN adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memperoleh gambaran tentang sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan jumlah maupun pola pergerakan barang dan orang antar wilayah atau antar zona baik internal Indonesia maupun luar negeri.

Informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan jumlah maupun pola pergerakan barang-barang dan orang antar wilayah merupakan modal dasar dan menjadi faktor penentu utama dan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan pelayanan transportasi, baik skala nasional atau wilayah," ungkap Elly di hadapan jajaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Gorontalo.

Menurut Elly, data tentang asal dan tujuan pergerakan barang dan orang sangat dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan perangkat transportasi, seperti kebijakan investasi di bidang sarana dan prasarana transportasi.

"Oleh karena itu, pelaksanaan survei ATTN menjadi bagian penting dan sangat dibutuhkan dalam perencanaan transportasi, untuk mengetahui pola pergerakan barang dan orang, serta untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi," lanjutnya.

Elly melanjutkan, seperti pada perioda sebelumnya penyelenggaraan survei ATTN dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, dan kali ini melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi dan Dewan Pakar Transportasi dari perguruan tinggi.

"Berbeda dengan pelaksanaan survei ATTN pada perioda sebelumnya, survei kali ini tidak dilaksanakan secara bersamaan antara barang dan orang, pelaksanaan survei ATTN barang dan orang dipisahkan agar lebih efektif dan efisien," kata Elly.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informasi (Dishubparkominfo) Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro mengatakan, kegiatan tersebut sangat strategis dan Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang baru berkembang, sangat luar bisa dapat dilakukan di Gorontalo.

"Survei ini dilakukan ke barang dan metodenya berubah, jadi metode langsung kepada pemilik barang atau pada pengusaha dan pengecer, sehingga data-data akan valid dan manfaat dari survei ATTN adalah kita dapat mengetahui sumber barang darimana dan dimanfaatkan dimana, sehingga penting sekali dalam pengendalian inflasi dan pemerataan, dan surplus atau minus barang dapat diketahui dengan survei," kata jamal.

Jamal juga mengatakan, dengan adanya survei ATTN daerah dapat mencocokan moda transportasi yang tepat untuk daerah itu, serta dapat melihat kekurangan barang yang ada didaerah dengan melihat dari daerah lain untuk menjalin kerja sama.(Adiwinata Solihin - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Pembangunan Bandara Djalaludin yang baru, hingga saat ini sudah 95 persen rampung, tinggal beberapa pembenahan sedikit yang diperkirakan dalam waktu dekat akan terselesaikan.

“Mudah-mudah Bapak Presiden didampingi Menteri Perhubungan, dapat meresmikan bandara Djalaludin Gorontalo,” Kata Rusli Habibie, saat mengecek kesiapan pengresmian Bandara.

Gubernur menjelaskan bahwa, Pemerintah Provinsi Gorontalo menawarkan Tiga Mega proyek yang akan diresmikan oleh Presiden Jokowi, yaitu Bandara Djalaludin Gorontalo, PLTG Paguat, dan Irigasi Randangan.

Ia menjelaskan bahwa, sebagai salah satu pintu masuk menuju Gorontalo, Bandara memang harus ada perbaikan serta pembenahan-pembenahan, mengingat saat ini terus terjadi peningkatan jumlah penumpang baik datang maupun pergi.

“ini terindikasi jika pertumbungan ekonomi Gorontalo terus mengalami peningkatan,” Ujarnya.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Gorontalo, kedepan akan memperbaiki akses jalan menuju ke Bandara, seperti saat ini pemerintah melaksanakan pekerjaan Gorontalo Out Ring Road (GORR), dari Bandara langsung menuju Kota Gorontalo.

Gubernur juga berharap, jika Bandaranya sudah selesai, tinggal bagaimana kita menjaga kebersihan, serta keindahan bandara, termasuk tingkat pengamananya yang harus diperketat.

“Sebab selama ini Gorontalo dikenal dengan daerah paling aman,” Ungkapnya.

Data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pembangunan Bandara Djalaludin terdiri dari tiga tahapyakni tahap pertama tahun 2013 berupa pekerjaan struktur bawah fondasi pancang, tie beam dan pile cap dengan anggaran sebesar Rp 22.807.355.000.

Selanjutnya untuk tahap kedua pada tahun 2014 berupa pekerjaan struktur atas, penutup atap, finishing dinding bata, finishing lantai dasar dan instalasi MEP dengan anggaran sebesar Rp 51.434.988.000 .

Sedangkan tahap ketiga tahun 2015 terdiri dari pekerjaan elektrikal mekanikal, Arsitektur, interior dan finishing dengan anggaran Rp 70.995.222.000, pekerjaan area parkir dan GSE anggaran Rp.27.000.000.000 dan pekerjaan garbarata 2 (dua) unit Rp. 15.004.778.000.

Jika sebelumnya luas bangunan terminal hanya 1.700 meter persegi, maka untuk terminal yang baru ini luas bangunannya sekitar 12 ribu meter persegi.

Bila bandara baru ini beroperasi, dipastikan frekuensi penerbangan dari dan ke bandara Djalaludin bertambah dari jumlah saat ini yang baru mencapai 14 kali penerbangan setiap hari.(humas)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan tahun 2016 ada dua ruas jalan nasional, baik yang melintasi Kabupaten Gorontalo maupun Kabupaten Gorontalo Utara, mulai dikerjakan.

Upaya panjang Gubernur selama tahun 2015 untuk mengubah status dua ruas jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional tersebut akhirnya membuahkan hasil, di mana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) khusus untuk jalan, Gorontalo mendapat sedikitnya Rp140 miliar.

"Tahun 2015 saya berhasil menyerahakan dua ruas jalan yang yang dulu menjadi tanggung jawab provinsi, sekarang menjadi kewenangan pemerintah pusat," katanya belum lama ini.

Rusli menjelaskan, adapun ruas jalan tersebut adalah jalan di Kecamatan Batudaa Pantai yaitu di Desa Biluhu-Tangkobu-Bilato dan jalan Marisa-Tolinggula yang menghubungkan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Untuk ruas jalan di Desa Biluhu-Tangkobu-Bilato, mendapat kucuran dana sebesar Rp100 miliar, sementara untuk ruas jalan Marisa-Tolinggula sebesar Rp40 Miliar.

"Namun pengerjaannya akan berkelanjutan, termasuk pembangunan beberapa jembatan di Batudaa Pantai," ungkapnya.

Rusli menjelakan penyerahan status jalan mejadi Jalan nasional, karena jika mengharapakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo, pasti tidak akan pernah cukup, sebab medan pekerjaanya terlalu berat.

Untuk ruas jalan di Kecamatan Batudaa Pantai, banyak potensi yang ingin dikembangkan oleh Pemerintah Gorontalo.

Selain bisa mendongkrak perekonomian masyarakat, di mana akses jalan untuk menjual hasil pertanian dan hasil laut tidak menjadi kendala lagi, termasuk juga sektor pariwisata.

Sementara untuk ruas jalan Marisa-Tolinggula, selain mempercepat akses kendaraan dari Marisa menuju Gorontalo Utara hingga Manado (Sulawesi Utara atau Toli-toli (Sulteng), di mana potensi hasil pertanian di sana cukup melimpah, hanya saja masyarakat kesulitan untuk menjual hasil alam tersebut ke ibu kota Kabupaten.

"Saya berharap dengan terbuka akses jalan tersebut, ekonomi masyarakat akan terus meningkat," harapnya. (Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo membuka akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Pohuwato, guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. "Di awal tahun 2016, pemerintah akan mengerjakan akses jalan sepanjang 75,5 KM, yang menghubungkan dua Kabupaten itu," kata Gubernur saat pencanangan dimulainya pekerjaan preservasi rekonstruksi Jalan Bulontio-Tolinggula dan Desa Bogobogo-Tolinggula.

Rusli menjelaskan, dengan dibukanya akses jalan dari ibukota Pohuwato, yakni Marisa menuju Gorontalo Utara, diharapkan dapat membawa harapan serta peluang besar bagi masyarakat sekitar untuk peningkatan kesejahteraan.

Terbukanya akses jalan ini tidak hanya dapat mempercepat arus barang dan jasa, namun dapat menjadi peluang usaha baru bagi masyarakat, demi peningkatan ekonomi. "Jika akses jalan ini sudah terbuka, maka Bus dari Sulawesi Tengah atau Sulawesi Selatan yang akan menuju Sulawesi Utara, pasti akan melewati jalan ini," kata Rusli Habibie.

Ia menambahkan, bagi masyarakat yang ingin membuka usaha seperti warung makan atau ingin menjual hasil pertaniannya dapat terbantu, sehingga tingginya biaya transportasi dan sulitnya akses jalan bukan lagi menjadi suatu alasan sulitnya memasarkan hasil pertanian. "Ini menjadi satu kepuasan tersendiri bagi saya sejak lama, yang memimpikan akses jalan bagi masyarakat petani dan nelayan", ungkapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Gorontalo Utara Roni Imran mengatakan, pembukaan akses jalan Pohuwato-Gorontalo Utara, adalah satu terobosan yang luar biasa, dengan terbuka akses jalan ini akan ada banyak manfaat khususnya masyarakat itu. "Apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam pemerintahan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie adalah demi kemaslahatan masyarakat," tegas Roni. (Farid - Antara News Gorontlo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 3 dari 4
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama