>

TILONG KABILA – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengatakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo harus manjadi contoh bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi.

Hal ini dikatakannya pada pembinaan seluruh ASN dilingkungan Badan Diklat Provinsi Gorontalo, Senin (20/1/2020) bertempat di aula Kampus II Badan Diklat.

Sekda Darda mengungkapkan, sebagai OPD baru, tahun 2019 Badan Diklat sudah mampu menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang telah diakui ditingkat nasional. Menurutnya, untuk mendapatkan pengakuan berupa akreditasi tidaklah mudah.

“Banyak tempat pendidikan dan pelatihan dari sabang sampai merauke. Dikementerian dan lembaga pun ada, tapi yang telah diakui itu hanya sedikit. Ini berarti Badan Diklat Provinsi Gorontalo mampu sejajar dengan Provinsi lain ditingkat nasional. Kinerja-kinerja yang seperti itulah yang harus dicontoh oleh organisasi yang Provinsi Gorontalo,” ujarnya.

Selain itu sekda mengharapkan, sebagai pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, ASN yang ada di Badan Diklat baik itu pejabat eselon, staf serta Widyaiswara terus meningkatkan kompetensinya. Jangan cepat puas dengan apa yang telah dicapai di 2019.

“Diklat itu tempatnya orang didik dan tempat orang mendapatkan ilmu. Standar seorang ASN itu ada di Badan Diklat, Jadi seyogyanya sebagai pendidik itu harus bisa memberikan contoh yang baik. Terus terang saya bangga punya Badan Diklat ini, apalagi sudah diakui nasional,” kata Darda.

Pada kesematan itu Badan Diklat Provinsi Gorontalo melaksanakan penandatangan perjanjian kinerja tahun 2020 dan pakta integritas bagi pejabat struktural.

Dengan adanya penandatanganan itu, Panglima ASN itu berpesan agar program-program yang telah disusun segera dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Sebanyak 1862 liter minuman keras (miras) jenis cap tikus dan oplosan berhasil diamankan oleh tim terpadu operasi gabungan di wilayah perbatasan Provinsi Gorontalo.

Hal itu terungkap dalam Rapat Forkopimda Provinsi Gorontalo di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Senin (20/01/2020).

Ribuan liter miras tersebut diamankan di empat wilayah perbatasan, seperti perbatasan Atinggola, Taludaa, Tolinggula dan Popayato. Dua pelabuhan di Kabupaten Gorontalo Utara juga menjadi target operasi yang dilaksanakan menjelang natal 2019 dan tahun baru 2020 tersebut.

“Kami akan menyerahkan dan memberikan tugas sepenuhnya kepada TNI/POLRI untuk pemberantasan ini. Kita semuanya bertanggung jawab. Baik dari pemerintah, dari kejaksaan, dari pengadilan, dari BINDA, semuanya,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Ditempat yang sama, Kapolda Gorontalo bersama Komandan Korem 133/NWB menyatakan tidak akan segan memberantas peredaran miras. Bahkan menurut keduanya, bagi anggotanya yang terlibat juga akan diberikan hukuman setimpal.

Selain 1862 liter miras, ada berbagai merk miras lainnya yang berhasil diamankan. Diantaranya Valentine 19 botol, Carlorosi 7 botol, Bar Gin 15 botol, Tanduay 1 botol, dan bir 3 botol.

Rapat forkopimda yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo ini selain membahas masalah pemberantasan peredaran miras, juga membahas masalah antrian BBM dan kesiapan menghadapi bencana alam.

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Badan Keuangan melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Wilayah I Kota Gorontalo dan Bone Bolango mengintensifkan layanan Samsat Keliling. Mobiil tersebut siap melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor pelat hitam warga di kedua daerah.

Program yang bekerjasama dengan Polda Gorontalo dan PT Jasa Rahardja (Persero) itu memberikan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Warga tidak perlu ke kantor Samsat, cukup membayar di mobil yang disiagakan di tiga lokasi setiap pekannya.

“Samsat keliling jauh lebih memudahkan warga yang ingin bayar pajak. Cukup membawa stnk asli, KTP dan biayanya maka tidak lebih dari lima menit mereka sudah terlayani,” jelas Kepala Bidang Pendapatan, Badan Keuangan Pemprov Gorontalo, Yendi R. Dude.

Lokasi dan waktu pelayanan dibagi menjadi tiga setiap pekannya. Samsat Keliling parkir dan melayani warga Kota Gorontalo dan Bone Bolango di depan Rumah Dinas Gubernur setiap hari Senin, Selasa dan Jumat. Hari Rabu beroperasi di Lapangan Kecamatan Suwawa dan hari Kamis parkir di Pasar Kamis, Kecamatan Tapa.

“Perlu diingat pelayanan ini hanya untuk pajak yang belum terlambat, atau paling tidak terlambat hanya hitungan bulan. Kalau membayar pajak sudah terlambat tahun atau mengurus pajak lima tahunan harus dibayar di kantor Samsat tiap daerah,” imbuhnya.

Kehadiran Samsat Keliling diharapkan bisa mempermudah warga untuk membayar kewajibannya. Pada gilirannya diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya.

Untuk diketahui, Badan Keuangan Pemprov Gorontalo pada tahun 2019 sukses membukukan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lebih kurang Rp111 miliar, naik Rp12 miliar dari target yang hanya lebih kurang Rp99 miliar.

Sementara untuk pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2019 sukses mengumpulkan lebih kurang Rp131 miliar. Angka itu naik Rp17,5 miliar atau 115% dari target Rp114 miliar.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SUMALATA TIMUR  – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim selaku Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Alkhairaat Provinsi Gorontalo memimpin pendataan dan inventarisir aset milik Alkhairaat.

“Pendataan ini merupakan program kerja Komwil Alkhairaat Gorontalo dalam rangka penataan pengelolaan aset-aset Alkhairaat,” jelas Wagub Idris Rahim usai meninjau aset berupa lahan milik Alkhairaat di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Minggu (19/1/2020).

Idris menambahkan, pelaksanaan pendataan dan inventarisir meliputi aset yang ada pada Komisariat Daerah (Komda) Alkhairaat Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, serta Komda Gorontalo Utara. Dikatakannya, inventarisir aset tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang akurat tentang aset yang dimiliki oleh Alkhairaat.

Sementara itu Sekretaris Komwil Alkhairaat Provinsi Gorontalo Hamka Husain yang turut serta pada inventarisir aset tersebut mengutarakan bahwa Alkhairaat memiliki aset yang tersebar di kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo.

“Kami tahu di daerah-daerah itu ada aset Alkhairaat baik itu lahan pertanian maupun ternak. Tetapi aset-aset itu tidak jelas adanya,” ujarnya.

Hamka mencontohkan aset berupa lahan yang ada di Desa Deme I Kabupaten Gorontalo Utara seluas kurang lebih 200 hektar. Dari hasil peninjauan dan dialog dengan Kepala Desa Deme I, lahan tersebut tersisa kurang lebih 100 hektar.

“Padahal saya tahu persis 200 hektar itu ada dokumennya. Ternyata hari ini tinggal 100 hektar. Oleh karena itu perlu ada pendataan kembali yang dilakukan bersama oleh Komwil dan Komda Alkhairaat,” tandas Hamka Husain.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim meminta pengurus organisasi kemasyarakatan untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan organisasi. Hal itu disampaikannya pada pengukuhan pengurus Sagela Commnunity periode 2020-2023 digelar di Rumah Adat Dulohupa, Kota Gorontalo, Jumat (17/1/2020).

“Setiap organisasi harus menggunakan ilmu manajemen dalam pengelolaannya. Empat prinsip dasar manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, tindakan atau pergerakan, serta pengawasan,” kata Wagub Idris Rahim.

Penerapan prinsip manajemen dalam berorganisasi, kata Idris, mutlak dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Apalagi dengan latar belakang profesi dan politik dari setiap anggota dan pengurus yang berbeda, Sagela Commnity harus memiliki satu visi dan pandangan.

Wagub optimis, di bawah kepengurusan baru yang dipimpin oleh tokoh masyarakat yang sekaligus sebagai pengusaha perikanan Gorontalo, Sarlis Mantu, Sagela Community akan menjadi ormas yang bisa memberi manfaat bagi anggotanya dan seluruh masyarakat.

“Saya menilai pengurus Sagela Community yang baru ini kapabel dan akseptabel. Ketuanya adalah raja ikan Gorontalo yang saya harapkan bisa membawa organisasi ini memiliki kontribusi besar dalam membantu pemerintah dan masyarakat,” ujar Idris.

Sementara itu Ketua Sagela Community Gorontalo periode 2020-2023, Sarlis Mantu mengatakan bahwa di bawah kepengurusan dirinya akan fokus pada pengembangan koperasi serba usaha yang antara lain akan mengelola usaha perikanan tangkap dan toko pesisir. Usaha tersebut merupakan langkah strategis pengurus dalam mewujudkan organisasi yang lebih mandiri dalam pelaksanaan program-program sosial.

 “Sagela Community merupakan organisasi sosial yang membantu masyarakat seperti dalam pembanguan rumah ibadah dan kegiatan sosial lainnya. Tentunya hal itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga itu dibutuhkan upaya agar organisasi ini lebih mandiri,” jelas Sarlis.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo tengah menyiapkan Innovation Government Award (IGA) tahun 2020.

Persiapan dimatangkan dalam sebuah pertemuan yang digelar Kamis (16/1/2020) di Ruang Saronde lantai 1 gedung Bapppeda.

"Kegiatan ini pertama kali kami lakukan di Provinsi Gorontalo yang bertujuan memberi semangat inovasi ke semua komponen khususnya pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik,” kata Titi Iriani Darau, Kepala Bidang penelitian dan Pengembangan.

Bapppeda melihat ada banyak inovasi yàng sudah dilakukan namun banyak yang belum terekspos ke masyarakat. Bapppeda menginisiasi kegiatan ini untuk mengapresiasi kerja inovatif yang telah dilakukan berbagai pihak dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pertemuan ini dihadiri Tim Komite Inovasi yang terdiri dari unsur Bapppeda dan beberapa dari perguruan tinggi. Tim ini akan mengawal prosesi kegiatan hingga tahap akhir.

"Jika daerah ingin tetap eksis dalam pembangunan maka jawabannya adalah Inovasi. Inovasi menjadi sebuah keharusan dalam era teknologi sekarang. Terobosan atau pembaruan dibutuhkan oleh daerah dalam mengakselerasikan pembangunan. Pemerintah daerah kabupaten, kota danprovinsi berkompetisi menjadi daerah terinovasi di Bumi Hulontalo," papar Mahyudin Humalanggi, Kepala Sub-Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya selaku PPTK kegiatan ini.

Sesuai agenda kegiatan ini akan berlangsung mulai dari Februari hingga Bulan Mei 2020.

 

Pewarta : PPID Bapppeda

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan Temu Konsultasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan tahun 2020, Kamis, (16/1/2020) di Ballroom Karawo, Kantor Bapppeda.

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim yang membuka temu konsultasi ini mengatakan kegiatan ini sebagai wujud kesepahaman agenda prioritas antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

“Kegiatan ini rutin kita laksanakan setiap tahun dan tentunya kita semua mengetahui persis bahwa, kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang strategis untuk menyatukan presepsi kita, pandangan kita khususnya kearah tahun 2021 yang akan datang. Disini kita berbicara tentang perencanaan, pengendalian dan juga evaluasi, maka data yang akurat menjadi satu keharusan untuk menyusun rencana guna mengatasi berbagai kebutuhan di daerah,” kata Idris Rahim.

Idris Rahim menambahkan tahun 2021, merupakan tahun keempat masa kepemimpinannya bersama Gubernur Rusli Habibie, RPJMD yang disusun dalam waktu 5 tahun telah memasuki tahun keempat. Idris Rahim mengungkapkan salah atu harapannya agar tetap mengedepankan kinerja dan inovasi serta memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, menuju terwujudnya visi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Yang paling penting adalah anggaran harus berorientasi dan bermanfaat untuk rakyat, serta berorientasi pada pencapaian program prioritas daerah, dengan mengandung prinsip efesiensi dan efektivitas. Jangan lupa juga untuk Bapppeda dan Badan Keuangan harus tetap fokus pada rencana prioritas pembangunan untuk tahun 2021,” tambah Idris Rahim.

Sementara itu Kepala Bapppeda, Budiyanto Sidiki menyampaikan pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  di Provinsi Gorontalo, sebagaimana diterapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2007 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi.

Budiyanto Sidiki menambahkan ada beberapa point penting dilaksanakannya dari pertemuan ini, yang pertama melaporkan hasil analisa program kegiatan dan anggaran  sekaligus evaluasi kinerja pembangunan tahun 2019.

Yang kedua, tentang informasi dan solusi terkait pencapaian kinerja pembangunan tahun 2019. Yang ketiga, menyamakan presepsi terkait tahapan pelaksanaan pembangunan 2020 dan point keempat adalah singkronisasi tahapan pelaksanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Sedangkan tujuan dari pertemuan ini adalah agar terciptanya kesepakatan aktivitas daerah untuk  tahun 2021, serta dukungan dan kerjasama semua OPD dilingkup Pemprov Gorontalo.  Melalui  kegiatan ini pula akan disampaikan, apa yang menjadi fokus dari setiap OPD berdasarkan evaluasi RPJMD,” ujar Budiyanto Sidiki.

 

Pewarta : Fikry/Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan yang digelar di Ballroom The Ritz-Carlton, SCBD, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Acara yang mengambil tema “Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk Pertumbuhan Berkualitas itu dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.

Presiden Jokowi menyoroti tentang defisit neraca perdagangan Indonesia. Data BPS menyebutkan total ekspor Indonesia selama tahun 2019 sebesar 167.53 miliar USD sementara impor sebesar 170.72 miliar USD. Artinya ada defisit 3.20 miliar USD.

“Bapak Presiden hal itu dipengaruhi oleh banyak aturan yang masih menghambat investasi dan perdagangan ini. Makanya di forum tadi beliau sampaikan pekan depan akan mengajukan rancangan undang-undang Omnibus Law ke DPR RI,” ucap Kepala Badan Keuangan Huzairin Roham yang turut mendampingi Gubernur Rusli.

Lebih lanjut dijelaskan Huzairin, pemerintah daerah juga diminta untuk mendorong inklusi keuangan hingga ke tingkat desa. Warga diharapkan memiliki literasi tentang pemanfaatan jasa keuangan dalam berbagai berbagai bidang.

“Inklusi keuangan ini secara bertahap kita lakukan. Tidak saja pada pemanfaatan jasa keuangan seperti perbankan, tapi juga mengurangi transaksi keuangan secara manual. Contohnya untuk pembayaran gaji, tunjangan dan pembayaran pajak kendaraan kita lakukan secara digital. Lebih cepat dan mudah,” imbuhnya.

Pada pertemuan tersebut diserahkan tiga penghargaan yakni Provinsi Penggerak Inklusi Keuangan Bidang Pendidikan yang diraih oleh Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan kelompok Penggerak UMKM dengan Pola Klaster diraih oleh CV Ben Buana Sejahtera serta penghargaan Penggerak Keuangan Mikro Syariah yang Mendukung Penciptaan lapangan Kerja diraih oleh Pondok Pesantren Darussalam, Ciamis.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BOTUMOITO – Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Boalemo, Rabu (15/1/2020), Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim menyaksikan sidang paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tutulo, Kecamatan Botumoito. Sidang paripurna BPD digelar dalam rangka penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Tutulo tahun 2019.

“Penyelenggaraan sidang paripurna BDP ini menunjukkan bahwa demokrasi sudah terwujud di desa. Saya harapkan ini menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Provinsi Gorontalo,” ucap Wagub Idris Rahim dalam arahannya pada kesempatan itu.

Idris mengutarakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BPD dibentuk sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bersama kepala desa diharapkan menyelaraskan peran masing-masing dalam membangun desa, menggali potensi desa dan memaksimalkannya untuk kepentingan masyarakat.

Lanjut kata Idris, pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan BPD harus saling bersinergi menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Ditegaskannya, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta benar-benar diarahkan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kepala desa dan BPD harus saling bersinergi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dana desa harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaannya harus transparan dan akuntabel,” tegas mantan Sekretaris Daerah pertama Kabupaten Boalemo tersebut.

Dalam kunjungan kerjanya itu Wagub Idris Rahim turut meresmikan gedung serba guna Desa Tutulo yang dibangun dengan dana desa tahun anggaran 2019.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BOTUMOITO – Bakti Sosial (Baksos) NKRI Peduli menjadi salah satu program strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menurunkan angka kemiskinan.

Melalui program yang sudah digelar ke-142 kalinya di seluruh desa, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyalurkan berbagai bantuan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk menggelar pasar murah bahan kebutuhan pokok dan pelayanan kesehatan gratis.

“Baksos NKRI Peduli ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo akan terus menurun,” kata Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim saat memberikan arahan pada Baksos NKRI Peduli di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Rabu (15/1/2020).

Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada September 2019 turun sebesar 0,21 persen menjadi  15,31 persen jika dibandingkan periode Maret 2019 yang sebesar 15,52 persen. Persentase tersebut menunjukkan penurunan jumlah warga miskin selama periode Maret hingga September 2019 sebanyak 184.071 jiwa.

“Alhamdulillah secara bertahap kita berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. Tentunya ini berkat program yang saling bersinergi dan terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Untuk baksos NKRI Peduli, bapak Gubernur Rusli Habibie sudah menegaskan akan terus menggelarnya hingga akhir masa jabatan kami pada tahun 2022 mendatang,” ujar Idris.

Pada baksos NKRI Peduli di Desa Tutulo, Pemprov Gorontalo menggelar pasar murah dengan menyediakan sebanyak 1.500 paket bahan kebutuhan pokok yang terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, dan ikan tuna. Seluruh bahan kebutuhan pokok tersebut dijual dengan harga serba Rp5 ribu.

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 83
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama