>
Jumat, 13 Desember 2019 23:40

Rusli Habibie Tak Lelah Kampanye Melawan Miras

MARISA – Seruan itu kembali ia dengungkan saat menyerahkan sertifikat tanah kepada 500 warga Kabupaten Pohuwato, Jumat (13/12/2019). Bagi Rusli Habibie persoalan miras menjadi masalah serius.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementrian Kesehatan RI tahun 2018 menempatkan Gorontalo sebagai provinsi keempat dengan konsumsi miras tertinggi di Indonesia. Daerah yang dikenal dengan Serambi Madinah itu hanya kalah dari Sulawesi Utara, NTT dan Bali.

“Hampir 80 persen angka kriminalitas di Gorontalo disebabkan oleh miras. Panah wayer, penganiayaan, tawuran, KDRT semua disebabkan miras. Sebagai gubernur saya malu daerah kita yang memiliki falsafah Adat Bersendikan Sara’ dan Sara’ Bersendikan Kitabullah tapi masyarakatnya masih suka konsumsi miras,” ucap Rusli dalam berbagai kesempatan.

Keseriusan Rusli memberantas miras tak cukup sampai di “dakwah” keliling kecamatan, kabupaten dan kota. Berbagai rapat forkopimda seruan yang sama tetap terucap. Ada pula upaya mengubah Perda Miras No. 16 Tahun 2015 yang dinilai masih lemah.

“Perda kita masih lemah dalam hal penindakan karena hanya mengatur tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Makanya ada rencana untuk mengubah Perda supaya bisa lebih tegas. Ini masih dalam tahap kajian,” imbuhnya.

Kehawatiran Rusli semakin menjadi melihat kondisi anak-anak dan remaja yang juga ikut terpengaruh. Oknum siswa sekolah sebagian kecil sudah mengkonsumsi lem sebagai pengganti narkoba.

Kondisi ini menurutnya tidak cukup jika hanya diserahkan kepada TNI/Polri sebagai aparat penegak hukum. Jumlah personil tidak cukup untuk mengawasi setiap orang dan setiap jengkal tanah dari peresaran miras. Butuh peran serta orang tua untuk menjaga anak dan pergaulannya dinlingkungan masing-masing.

Berbagai kebijakan pemerintah juga diarahkan untuk melawan miras. Rusli mewacanakan untuk memberhentikan bantuan pemerintah bagi orang yang suka mengkonsumsi miras dan perokok. Meski belum efektif diberlakukan, ancaman itu diharapkan bisa menggugah kesadaran warga.

Pada gilirannya, perang melawan miras harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah, forkopimda hingga aparat kecamatan dan desa. Muncul wacana untuk upaya stop miras sebagai indikator kinerja aparat desa. Aparat yang sukses mengendalikan dan memberantas miras diberi penghargaan, begitu pun sebalik. Wacana yang butuh komitmen dari para bupati dan walikota.

Pewarta : Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

MARISA – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengimbau kepada penerima sertifikat tanah dari BPN untuk memanfaatkan sebaik baiknya. Salah satunya untuk mendapatkan modal usaha dari perbankan.

Hal ini dikatakan Rusli Habibie, saat menyerahkan sertifikat tanah kepada 500 warga Kabupaten Pohuwato, Jumat, (13/12/2019), di gedung UNIPO, Kec. Marisa.

“Dulu bahkan saya juga pernah menggadaikan sertifikat dan BPKB mobil saya. Tetapi tentu saja untuk keperluan modal usaha, karena waktu itu tak cukup modal untuk buka usaha. Jadi saya harapkan setelah bapak ibu sekalian mendapatkan sertifikat ini, digunakan sebaik baiknya,” kata Rusli Habibie.

Mantan bupati Gorontalo Utara itu meminta warga untuk tidak menjaminkan sertifikatnya ke tengkulak. Selain bukan lembaga resmi, tengkulak biasanya mematok bunga yang tinggi, yang sulit dibayar warga.

Gubernur menyarankan warga datang ke Dinas Kumperindag Provinsi untuk difasilitasi akses modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nilai pinjamannya lebih besar dengan bunga yang rendah.

“Jadi jangan ke pihak ketiga atau tengkulak. Silahkan datang ke Kumperindag,” imbuhnya.

Kanwil BPN Provinsi Gorontalo masih memiliki banyak pekerjaan rumah, untuk menuntaskan sertifikasi tanah di Kabupaten Pohuwato. Dari total 84.313  bidang tanah yang disediakan, baru 40.916 bidang atau sekitar 48% yang selesai.  Artinya, masih ada sekitar 52 persen bidang tanah yang belum bersertifikat dan harus tuntas hingga tahun 2023.

 

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 13 Desember 2019 23:35

Gerakan Tanam Cabe Bantu Ekonomi Keluarga

LIMBOTO  – Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah memotivasi ibu rumah tangga (IRT) untuk menanaman cabe dan sayur mayur guna membantu ekonomi keluarga.

Motivasi ini disampaikan Idah saat melaunching gerakan tanam (gertam) cabe di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Jumat (13/12/2019).

“Ayo, kita membantu ekonomi keluarga. Kita sebagai Ibu rumah tangga bisa berkontribusi untuk menyedekahkan penghasilan kita untuk keluarga agar sejahtera,”  kata Idah Syahidah.

Menurut Idah Syahidah gerakan tanam cabe dan sayuran lainnya dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memiliki tiga fungsi yang harus diterapkan dalam keluarga.

Ketiga fungsi tersebut yaitu KRPL untuk peningkatan gizi keluarga, peningkatan ekonomi keluarga, dan peningkatan ketahanan pangan keluarga.

Anggota DPR RI Komisi VIII ini meminta agar ibu rumah tangga bisa memanfaatkan program pemerintah.

“Apa artinya program pemerintah kalau masyarakat tidak mempergunakannya dengan baik. Pemerintah ingin masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya giat memanfaatkan program pemerintah,” urai Idah Syahidah.

Idah berharap masyarakat benar-benar memanfaatkan program pemerintah sebaik-baiknya agar terjadi peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Sutrisno menjelaskan latar belakang adanya gerakan tanam cabe karena begitu tingginya lonjakan harga cabe, sementara setiap rumah tangga mengkonsumsi cabe sehingga memicu terjadinya inflasi.

Sutrisno berpendapat harga cabe yang tinggi bisa disiasati dengan pemanfaatan pekarangan.

 “Kita bisa mensiasati jika harga cabe tinggi. Masing-masing keluarga dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabe, ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga,” urai Sutrisno.

Sutrisno menyebutkan tahun ini Dispan membagikan 10 ribu bibit cabe. Empat ribu bibit merupakan swadaya ASN Dinas Pangan yang melakukan pembibitan di kantor melalui kerja bakti setiap hari Jumat. Sementara enam ribu bibit merupakan bantuan pemerintah melalui program gertam cabe.

Di lokasi kegiatan, Dispan membagikan 1000 bibit cabe untuk Kabupaten Gorontalo dan juga 100 polibag kepada KRPL Hunggaluwa sebagai KRPL terbaik I tahun 2019.

Selain gertam cabe, di lokasi yang sama Dispan juga menyelenggarakan pasar murah untuk beberapa bahan pokok dengan harga distributor.

 

Pewarta : Anie/Haris - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
Jumat, 13 Desember 2019 17:44

Rusli Habibie Siap Teken Izin Pantai Ratu

DULUPI – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie siap menandatangani rekomendasi izin Pantai Ratu di Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo. Hal itu sebagai bentuk komitmennya agar obyek pariwisata baru itu bisa berkembang.

“Hari ini persyaratan untuk Pantai Ratu ada, hari ini saya tandatangani izinnya. Syarat-syaratnya tolong dilengkapi agar Pak Bupati tidak akan salah,” tutur Gubernur Rusli saat menyerahkan sertifikat tanah bagi 500 warga Bolaemo di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Jumat (13/12/2019).

Rusli menyebut persoalan izin Pantai Ratu berkaitan erat dengan masalah hukum. Ia meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo terkait untuk mengkaji dan melengkapi berbagai ketentuan agar tidak akan bermasalah di lain waktu.

“Karena itu (Pantai Ratu) untuk rakyat, bukan untuk Pak Bupati,” imbuhnya.

Selain izin Pantai Ratu, Gubernur Rusli juga menaruh perhatian terhadap izin Pulo Cinta. Ia berharap izin obyek wisata yang sudah mendunia itu bisa segera rampung akhir bulan ini.

“Pulo Cinta itu aset kita yang sudah mendunia. Ke mana mana saya, oh Gubernur Gorontalo ya, Pulo Cinta ya,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Boalemo Darwis Mooridu menyerahkan dokumen izin Pantai Ratu. Ia berharap dokumen itu sudah lengkap dan bisa mendapatkan persetujuan gubernur.

Beberapa hal yang perlu dilengkapi di antaranya Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) serta review perubahan Perda No.4 Tahun 2018 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). 

 

Pewarta : Isham - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

TILAMUTA – Sebanyak 559.874  bidang tanah di Provinsi Gorontalo ditargetkan telah bersertifikat pada tahun 2023. Dengan rincian 293.296 bidang tanah atau 53 persen telah bersertifikat, sementara sisanya 47 persen atau sebanyak 266.578 terus dikebut hingga tahun 2023.

“Hingga akhir tahun 2019, rencananya 39.000 sertifikat rampung dan diserahkan. Sementara untuk tahun 2020, ditergetkan sebanyak 40.000 sertifikat akan diserahkan kepada masyarakat Gorontalo,” kata Kepala BPN Provinsi Gorontalo, Wartomo, saat memberikan sambutan pada penyerahan sertifikat tanah, bertempat di Villa Bupati, Desa Kota Raja Kecamatan Dulupi, Boalemo, Jumat (13/12/2019).

Untuk Kabupaten Boalemo estimasi jumlah bidang tanah sebanyak 85.915 bidang, dan yang terdaftar sebanyak 45.015 bidang. Ditargetkan 7300 bidang tanah telah bersertifikat hingga akhir 2019.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut pelaksanaan sertifikasi tanah bagi rakyat merupakan bukti keseriusan dan kepedulian Presiden Jokowi kepada rakyat. Reformasi agraria yang salah satu substansinya sertifikasi tanah memberikan kepastian hukum serta peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.

“Ketika Pak Jokowi meluncurkan program sertifikat gratis, ada protes terhadap beliau. Ini katanya hanya untuk menarik perhatian saat pileg dan pilpres. Tapi buktinya sekarang, beliau sudah dilantik, para menterinya juga, program ini jalan sampai 2024,” jelas Rusli.

Selain dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Kakanwil BPN Wartomo, Bupati Boalemo Darwis Moridu, hadir pula unsur forkopimda provinsi dan kabupaten/kota.

 

Pewarta : Gina/Echyn - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

LIMBOTO BARAT – Untuk menumbuhkan kretifitas siswa, SMA Negeri Limboto Barat menggelar “Pentas Giat Akhir Tahun”.

Kegiatan yang digelar di halaman sekolah itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Kamis (12/12/2019).

Sekda Darda memberikan apresiasi kegiatan ini. Ia menilai, Pentas Akhir Tahun menjadi penting sebagai bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Selain untuk menggali potensi sekaligus menjalin kerjasama dan keakraban antar siswa, alumni dan orang tua.

“Saya lihat pentas ini ada bazarnya, ada opening semai bibitnya, ada deklarasinya juga ini artinya sebuah sebuah implementasi yang nyata untuk membentuk karakter siswa,” ujarnya.

Pada kesempatan itu pula, Darda mengajak seluruh orang tua untuk terus memperhatikan perkembangan anak di rumah ataupun di luar jam sekolah agar anak dijauhkan dan tidak terlibat pada hal-hal yang tidak diharapkan.

“Sebagaimana yang pak gubernur sampaikan diberbagai kesempatan, beliau mengaku sangat prihatin dengan berbagai aksi kenakalan dan kriminal yang melibatkan siswa sekolah,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi, pihak TNI-Polri dan pihak sekolah tentang komitmen bersama menolak kriminalitas pemuda. Dilanjutkan penandatangan deklarasi sokolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
Kamis, 12 Desember 2019 18:37

Masyarakat Harus Dukung Sensus Penduduk 2020

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim meminta seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Pendududuk tahun 2020 (SP2020).

Hal itu dikatakannya saat membuka rapat koordinasi satu data kependudukan dalam rangka persiapan pelaksanaan SP2020 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Kamis (12/12/2019).

“Saya minta kepada seluruh bupati dan wali kota, serta seluruh masyarakat untuk mendukung dan memastikan SP2020 nanti sukses dilakukan di masing-masing wilayahnya. Kepada BPS baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk selalu berkoordinasi dan berkolaborasi agar pelaksanaan SP2020 nanti dapat menghasilkan data kependudukan yang akurat,” kata Idris Rahim.

Idris menegaskan, data yang dihasilkan melalui SP2020 sangat penting untuk suksesnya kegiatan pembangunan. Menurutnya, data yang akurat dibutuhkan dalam berbagai tahapan kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, monitoring, pelaksanaan, dan evaluasi, yang kesemuanya mutlak memerlukan data yang akurat.

“Beberapa waktu yang lalu bapak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kesimpangsiuran sejumlah data dari berbagai kementerian dan lembaga yang menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah, ini  menjadi pekerjaan rumah besar bersama bagi kita. Tanpa data yang akurat, keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai,” tegasnya.

SP2020 menjadi sensus penduduk pertama di Indonesia yang memanfaatkan data registrasi penduduk dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.  Selain itu, SP2020 juga dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan.  Pelaksanaan SP2020 secara daring akan dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2020, serta kedatangan petugas sensus ke rumah-rumah warga khusus bagi warga yang belum menggunakan  yang akan dilaksanakan pada Juli 2020.

 “Kolaborasi antara BPS dan Dukcapil menjadi sangat penting, mengingat SP2020 ini untuk pertamanya kalinya menggunakan basis data kependudukan dari Dukcapil,” tandas Idris.

Rakor satu data kependudukan Provinsi Gorontalo dalam rangka persiapan pelaksanaan SP2020 diikuti oleh 280 peserta yang terdiri dari BPS provinsi dan kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo, Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menjajaki peluang kerja sama program pendidikan pascasarjana bagi aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Kerja Sama UIN Sunan Kalijaga, Maharani, saat bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim di rumah jabatan, Kamis (12/12/2019).

“Selain bersilaturahmi dengan pak Wagub yang merupakan alumni UIN Sunan Kalijaga, kami juga menjajaki kembali peluang kerja sama pengiriman mahasiswa Gorontalo ke UIN Sunan Kalijaga,” kata Maharani.

Maharani menjelaskan sejak tahun 2004 UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam kurun waktu tersebut hingga beberapa tahun terakhir ini, puluhan ASN mengikuti program pendidikan S2 dan S3 di UIN Sunan Kalijaga.

“Kami juga telah mengirimkan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata ke Gorontalo. Bahkan dalam waktu dekat ini akan dibentuk ikatan keluarga alumni UIN Sunan Kalijaga di Gorontalo,” tutur Maharani.

Terkait rencana ini, Idris Rahim menyarankan agar UIN Sunan Kalijaga bisa menggandeng IAIN Sultan Amai. Menurutnya hal itu akan mempermudah aparatur daerah yang ingin melanjutkan studi ke UIN Sunan Kalijaga, tetapi terkendala oleh administrasi kepegawaian.

“Jika UIN menggandeng IAIN Sultan Amai, mahasiswanya akan lebih banyak. Aparat yang akan melanjutkan studi tidak perlu harus tugas belajar, tetapi cukup dengan izin belajar karena kuliahnya di sini,” kata Idris Rahim.

Lebih lanjut Idris menjelaskan, Pemprov Gorontalo memiliki komitmen yang besar dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pemprov Gorontalo mendorong setiap aparatur untuk mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

“Aparatur itu penarik gerbong pemerintahan. Wajib untuk senantiasa mengembangkan kapasitas diri untuk mendukung tercapainya visi Pemprov Gorontalo yakni terwujud masyarakat Gorontalo yang unggul, maju dan sejahtera,” tandas lulusan program Doktoral UIN Sunan Kalijaga tahun 2011 tersebut.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KWANDANG – Ketua umum Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Provinsi Gorontalo Idah Syahidah kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi dan simulasi pengurangan risiko bencana bagi satuan pendidikan yang kali ini berlokasi di SMA Negeri 5 Gorontalo Utara, Kamis, (12/12/2019).

Menurut anggota DPR RI komisi VIII ini, secara nasional Provinsi Gorontalo termasuk dalam salah satu daerah rawan bencana dengan nilai indeks resiko bencana berada pada angka 140. Ini berarti bahwa Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dari beberapa Provinsi di Indonesia dengan yang tingkat resiko bencananya berada pada kategori “Tinggi”.

“Untuknya perlu dilaksanakan persiapan-persiapan pemberdayaan dengan membudayakan masyarakat ataupun para pelajar untuk selalu sadar bencana. Jadi simulasi evakuasi bencana seperti ini merupakan salah satu wujud dari integrasi program dan kegiatan pengurangan resiko bencana,” kata Idah

Idah menambahkan kegiatan seperti ini perlu terus dilaksanakan karena seperti diketahui fungsi sekolah tidak hanya sebagai tempat proses belajar mengajar berlangsung, tetapi gedung sekolah juga berfungsi sering digunakan sebagai shelter bagi pengungsi bencana.

“Selain itupula, melalui kegiatan seperti ini kalian bisa belajar agar tidak panik dan mengerti bagaimana cara menyelamatkan diri ketika bencana.  Akan tetapi memang pada dasarnya dalam rangka pengurangan resiko bencana seluruh elemen perlu menjaga sinegritas dan bekerjasama dalam mewujudkan Gorontalo yang tangguh bencana,” tandasnya.

Selain melakukan sosialisasi dan simulasi pengurangan risiko bencana, dalam kesempatan itu pula istri gubernur gorontalo ini mengajak siswa-siswa SMAN 5 dan SMAN 1 Gorut untuk mengurangi penggunaan plastik. Salah satu bentuk nyata yang Idah lakukan adalah membagikan Botol/Tumbler air minum kepada siswa-siswa yang hadir.

 

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

KWANDANG – Sebanyak 1000 orang warga di Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara (Gorut) bergembira saat menerima sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang mereka kuasai.

Penyerahan sertifikat tanah ini diserahkan oleh Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo di halaman Kantor Bupati Gorontalo Utara, Kamis (12/12/2019).

Penyerahan dilakukan simbolis oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, Kakanwil BPN Wartomo, Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin. Hadir pula unsur forkopimda provinsi dan kabupaten/kota.

“Di Gorontalo kita ditargetkan program Pendaftaran Tanah Sistemis Lengkap (PTSL) sejumlah 39.000, alhamdulillah kita sudah selesaikan 30.000 sisanya kita selesaikan akhir Desember ini,” jelas Wartomo.

Kanwil BPN Gorontalo dan jajarannya masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyelesaikan sertfikasi tanah khususnya di Kabgor dan Gorut. Kabgor hingga saat baru menyelaikan 47.139 bidang tanah yang tersertifikat atau 57 persen  dari total 136.316 bidang tanah. Sementara untuk Gorut baru 36.870 bidang tanah yang tersertifikat atau 27 persen dari total 137.300 bidang tanah.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut pelaksanaan sertifikasi tanah bagi rakyat merupakan bukti keseriusan dan kepedulian Presiden Jokowi kepada rakyat. Reformasi agraria yang salah satu substansinya sertifikasi tanah memberikan kepastian hukum serta peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.

“Dulu program ini dicibir orang katanya hanya dijadikan alat politik Pileg dan Pilpres. Tapi hari ini beliau buktikan walaupun sudah menang, sudah dilantik jadi presiden tapi program ini tetap berjalan,”” ucap Rusli.

Gubernur berpesan agar sertifikat yang diterima dapat disimpan dan dimanfaatkan dengan baik. Penggunaan sertifikat untuk agunan ban diharapkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha bukan justru untuk hal-hal konsumtif.

“Sertifikat ini tolong digunakan untuk hal-hal positif. Jangan karena sebentar lagi puasa Ramadan, uangnya dipakai ganti gorden, ganti kursi, ganti motor dan lain-lain. Bapak ibu ada usaha, silahkan pinjam uang melalui bank dengan program Kredit Untuk Rakyat (KUR,” imbuhnya.

Tahun 2020 Kanwil BPN menargetkan pemetaan lahan sebanyak 93.000 dan sertifikat untuk 40.000 bidang tanah. Target itu diharapkan bisa maksimal di bulan April agar nilai prmanfataannya bisa segera dirasakan oleh rakyat.

 

Pewarta : Isham - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara
Halaman 1 dari 69
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo