>

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang menjajaki kerja sama dengan PT Pindad dalam upaya penanganan eceng gondok di Danau Limboto. Penjajakan kemungkinan kerja sama ini disampaikan saat Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie berkunjung ke PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/10/2019).

Perusahaan industry strategis yang terkenal dengan produksi senjatanya itu saat ini sedang mengembangkan usahanya. Selain produk komersial dan industrial, PT Pindad telah memproduksi alat mesin pertanian.

“Pak Gubernur tertarik dengan excavator amphibious yang sudah diproduksi Pindad. Alat itu memungkinkan untuk pembersihan Danau Limboto dari eceng gondok secara lebih efektif dan efisien,” tutur Kepala Biro Pengadaan Pemprov Gorontalo, Wahyudin Katili yang turut mendampingi gubernur.

Kerja sama yang dipertimbangkan menyangkut sewa alat berat. Cara ini menurutnya lebih efektif karena mempertimbangkan biaya yang mahal, pemeliharaan dan ongkos operator.

“Ini kan baru tahap awal. Sekembalinya dari sini akan kita kaji dan tindaklanjuti bersama dengan dinas teknis,” imbuhnya.

Beberapa produk industrial buatan PT Pindad diantaranya excavator standar, excavator long arm dan excavator amphibious kapasitas 20 ton. Ada juga alat mesin pertanian seperti traktor berbagai ukuran, rotatanam, combine harvester dan paddy dryer.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba resmi menutup pelatihan orientasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo hasil Pemilu Serentak tahun 2019 di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Jumat (18/10/2019).

“Saya sangat senang dan bahagia kita dapat berkumpul bersama setelah empat hari kegiatan pelatihan ini telah dilaksanakan dengan aman, tertib dan kondusif,” ungkap Dardaa Daraba.

Pimpinan ASN itu mengatakan, orientasi anggota DPRD ini merupakan salah satu kegiatan yang penting diikuti. Sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah.

“Tugas dan fungsi DPRD sangat besar yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk itu, saya berharap materi yang didapatkan dari pelatihan ini bisa diterapkan selama bertugas untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien,” harap Darda.

Sementara itu, Kepala Badan Diklat Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim menilai pelaksanaan diklat dan orientasi berjalan baik. Peserta mengikuti dengan antusias dan aktif dalam diskusi. Sebanyak 160 anggota DPRD yang baru dilantik mayoritas wajah-wajah baru.

“Secara keseluruhan berjalan lancar, seluruh pemateri juga memberikan materi dengan baik. Baik pemateri dari KPK, Kejaksaan maupun Kemendagri. Semoga 5 tahun lagi kita bisa lakukan kegiatan yang sama,” tandasnya.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO  – Ketua Forikan Provinsi Gorontalo Idah Syahidah yang juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, menyampaikan keinginanya kepada para pemenang lomba masak serba ikan tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo dan akan mewakili Gorontalo pada lomba masak serba ikan tingkat nasional di Jakarta desember nanti, agar bisa menampilkan makanan khas gorontalo.

Hal ini dikatakan Idah saat menjadi juri sekaligus membuka lomba masak serba ikan tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo,  yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Jumat, (18/10/2019) di resto Angelato.

“Contohnya sagela, sagela adalah makanan khas gorontalo. Dengan segala cita rasanya pasti sagela mampu menunjukan kearifan lokal yang gorontalo miliki. Nah yang begini saya sarankan, bagi yang akan mewakili gorontalo tampilkan makanan khas kita di tingkat nasional,” kata Idah

Anggota DPR RI terpilih ini juga menambahkan dengan menampilkan kearifan makanan lokal daerah, sudah termasuk dalam salah satu cara untuk memasarkan gorontalo di tingkat nasional. Tentunya selain pariwisata dan budaya, makanan khas daerah menjadi salah satu daya tarik wisatawan

“Lomba seperti ini sudah tiap tahun kita laksanakan. Semoga saja tahun depan, saya harapkan ke panitia dibuka juga untuk umum, untuk organisasi perempuan lainnya jangan hanya PKK. Memang syarat utama  yang mewakili ke tingkat nasional adalah harus anggota PKK karena  dipusat ini adalah acaranya PKK, tetapi kan mereka bisa memeriahkan yang ada di tingkat Provinsi saja dan ini juga salah satu bentuk pencegahan kita terhadap stunting,” paparnya.

Adapun peserta yang ikut dalam lomba masak ikan kali ini, merupakan pemenang lomba yang telah diselenggarakan oleh TP.PKK tingkat Kabupaten/Kota. Akan tetapi yang ikut hanya empat perwakilan TP.PKK yakni, PKK Kabupaten Gorontalo, PKK Kabupaten Pohuwato, PKK Kabupaten Gorontalo Utara dan PKK Kabupaten Boalemo, dan yang berhasil meraih juara pertama yang mewakili Gorontalo ke tingkat nasional adalah PKK dari Kabupaten Gorontalo.

 

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Potensi dan Masalah di Kawasan Danau Limboto. FGD yang digelar di ballroom hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Jumat (18/10/2019) ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Dies Natalis Fakultas Teknik Unsrat ke 55/LUSTRUM XI.

Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Ellen J. Kumaat, M.Sc, DEA mengatakan, Danau Limboto pada tahun 1932 memiliki luasan 80 km dan kedalaman 30 m dalam 80 tahun kemudian danau limboto hanya memiliki luasan 25 km dengan kedalaman 2,5 m.

“Ini artinya, dari tahun ke tahun tanpa disadari Danau Limboto mengalami degradasi yang cukup luas,” ungkap Prof. Ellen.

Ia menjelaskan, dalam penanganan Danau Limboto bukan hanya membutuhkan pemikiran saja, tetapi membutuhkan bantuan finansial yang luar biasa  jika mengharapkan danau ini tetap eksis.

“Kami semalam juga sudah bertemu dengan bapak Gubernur Gorontalo bercerita tentang Danau Limboto. Beliau menyampaikan kalau cuma habis di seminar, itu Danau Limboto babagitu terus jadi kita diminta harus menggerakkan sesuatu. Kebetulan ada pak sekda, para kadis juga sebagian besar dari Fakultas Teknik. Kita harus memberikan betul-betul masukan yang riil bisa dilaksanakan dan memberi dampak yang nyata jangan cuma sampai di atas kertas,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengatakan, Danau Limboto bagi Provinsi Gorontalo menjadi bagian yang memiliki nilai sejarah. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, juga merupakan momen alam yang memiliki keindahan dan kekayaan biodiversity.

Melalui diskusi tersebut, Sekda Darda berharap adanya saran dan masukan terkait kebijakan dan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi terhadap pengembangan kawasan Danau Limboto.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo dari pejabat lama Brigjen Pol Oneng Subroto kepada pejabat baru Kombes Pol Suparwoto. Upacara sertijab berlangsung di ruang pertemuan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Kamis (17/10/2019).

Sekda Darda yang mewakili Gubernur Gorontalo dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada pejabat baru, semoga amanat yang diamanahkan oleh negara dalam melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan terhadapap penyalahguaan dan peredaran gelap narkoba dapat terlaksana dengan baik untuk terwujudnya Gorontalo bersih dari narkoba.

“Permasalahan narkotika baik penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi momok dan telah menggerogoti seluruh lapisan masyarakat dari perkotaan sampai perdesaan. Untuk menghadapi semua itu dibutuhkan komitmen, semangat dan tekad yang kuat dalam mengatasi permasalahan yang tanpa batas,” kata Darda

Lebih lanjut Darda menambahkan BNNP di bawah kepemimpinan bapak Oneng Subroto telah berhasil membangun sinergitas, koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah , vertikal, kepolisian daerah, lembaga pendidikan serta komponen masyarakat sehingga dalam penilaian terhadap implementasi Rencana Aksi Nasional P4GN Provinsi Gorontalo masuk dalam rangking 5 besar tingkat nasional.

Bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNN RI dan Universitas Indonesia, jumlah penyalahgunaan narkoba di Provinsi Gorontalo menurun pada tahun 2017 menjadi 10244 orang yang sebelumya mencapai 16 ribuan dan menempatkan Provinsi Gorontalo di urutan ke 27 dari 34 provinsi.

 “Ini semua berkat upaya pencegahan yang dilakukan secara terus menerus, sistematis dan massif oleh jajaran BNNP, BNNK, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya fokus kita adalah bagaimana meminimalisir kebiasaan anak-anak dan pelajar dalam hal mengkonsumsi rokok, ngelem yang termasuk dalam bahan adiktif ,” tandasnya.

Sebelumnya Pelantikan pejabat Kepala BNNP Gorontalo telah berdasarkan Keputusan Kepala BNN RI dengan Nomor: KEP/703/IX/KA/KP.04/2019/BNN, tanggal 27 Oktober 2019. Turut hadir dalam sertijab tersebut Kapolda Gorontalo Irjen Pol Rachmat Fudail, Danrem 133 NWB Kolonel Czi. Arnold AP. Ritiauw, Wakil Ketua TP.PKK Provinsi Gorontalo Nurindah Rahim, Kabinda Gorontalo Daeng Rosadi, Kepala Pengadilan tinggi, serta unsur forkopimda lainnya.

Pewarta : Nova/Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

BATUDAA – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie meminta pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk menganggarkan pasar murah bagi rakyat. Program yang sudah dilaksanakan pemerintah provinsi sebanyak 133 kali sejak tahun 2013 lalu.

“Perintah Presiden Joko Widodo negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat, salah satunya melalui pasar murah ini. Harusnya pemerintah kabupaten dan kota juga ikut menganggarkan supaya bisa saling bersinergi,” kata Rusli Habibie saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Kamis (17/10/2019).

Rusli Habibie menyebut program kerakyatan semacam ini butuh kemauan politik yang kuat. Ia mencontohkan anggaran di Kabupaten Gorontalo sebesar Rp1,6 Trilun yang “hanya” mengurusi 19 kecamatan.

“Bandingkan dengan Provinsi Gorontalo yang anggaran Rp2 Triliun tapi bisa membuat acara semacam ini di lima kabupaten dan satu kota. Jadi ini tergantung kepedulian pimpinan (untuk menganggarkan),” papar Rusli Habibie.

Seperti pelaksanaan pasar murah sebelum-sebelumnya, pemprov melalui Dinas Kumperindag menjual tujuh bahan pokok seperti beras lima kg, gula satu kg, minyak goreng satu liter dan telur 10 butir.

Ada juga bawang merah, bawang putih dan cabai masing-masing setengah kg. Semuanya dijual paket Rp55 ribu atau serba lima ribu.

Dilaksanakan juga penyerahan bantuan benih jagung untuk warga Kecamatan Batudaa senilai Rp37,5 juta. Total bantuan benih jagung untuk Kabupaten Gorontalo sebanyak .6.300 kg untuk lahan seluas 420 hektare senilai Rp315 juta.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

BATUDAA – Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Gorontalo Idah Syahidah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo membangun panti sosial. Hal itu dikemukakan Gubernur Rusli saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Kecamatan Batudaa, Kamis (17/10/2019).

“Tadi ibu Idah usul, Pak kita bikin panti jompo (sosial) untuk provinsi. Sekarang sudah banyak orang tua yang lanjut usia, tidak bisa mengurus diri sendiri dan tidak diurus anak dan cucunya,” ungkap Rusli.

Menurutnya, usulan tersebut sangat tepat dan akan ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal ke Kementrian Sosial. Idah yang juga istri Gubernur Rusli dinilai pas untuk memperjuangkan di DPR RI karena diproyeksi duduk di komisi VIII yang membidangi masalah sosial.

“Saya akan berjuang melalui istri saya untuk membangun panti sosial di Gorontalo,” imbuhnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Idah Syahidah menilai pembangunan panti sosial mendesak dibangun di Gorontalo. Ia menyebut tinggal Provinsi Gorontalo satu satunya daerah yang tidak memiliki panti sosial di Indonesia.

“Dari Irjen Rehabilitasi Sosial Kemensos menyampaikan ke saya perlu adanya panti sosial. Jadi pembangunannya sharing pembiayaan pusat dan provinsi. Bangunannya dari Gorontalo, sarana dan prasarana dari kementrian,” jelas Ketua TP PKK itu.

Selama ini Idah menyebut, penanganan masalah sosial di Gorontalo dilakukan secara parsial. Alumni STKS Bandung itu mencontohkan untuk anak bermasalah hukum ditangani di “Ummu Syahidah” yang ia dirikan sendiri.

 “Jadi panti sosial nanti semua masalah ada di situ. Warga jompo, gelandangan, anak terlantar dan sebagainya,” lanjutnya.

Selain panti sosial, Provinsi Gorontalo juga belum memiliki Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial korban narkoba. Selain untuk mendata berapa jumlah mantan pengguna narkoba,  IPWL dibutuhkan untuk tindakan rehabilitasinya.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) diharapkan berkontribusi dalam pembangunan di Gorontalo. Hal tersebut disampaikan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Nancy Lahay pada Musyawarah V PWRI Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

“Para pengurus ini merupakan pensiunan yang punya pengalaman di birokrasi. Ahli di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu Gubernur menitip pesan untuk tetap memberikan kontribusi bagi pemerintah maupun daerah Gorontalo,” tutur Nancy Lahay.

Musyawarah V ini dirangkaikan dengan HUT ke-57 PWRI itu dihadiri penasehat PWRI yang juga mantan Sekda Provinsi Gorontalo, Mansur Detuage.

Perayaan HUT ke-57 PWRI berlangsung meriah yang diisi dengan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis, hiburan serta berbagai door prize. Para pengurus cabang kabupaten/kota, ranting serta pengurus Kerta (kerukunan wanita).

Pada Musyawarah VPWRI kembali menobatkan Abdullah Paneo sebagai ketua. Abdullah Paneo akan melanjutkan memimpin PWRI selama lima tahun ke depan.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO BARAT – Ribuan warga di Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo menikmati aneka produk pasar murah yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

Pasar murah yang dikemas dalam bentuk Bakti Sosial NKRI Peduli itu juga diisi dengan pemberian bantuan pertanian dan pelayanan kesehatan gratis.

Bakti sosial yang digelar ke 132 ini menurut Rusli sebagai bukti kecintaannya kepada rakyat. Rakyat yang telah memilihnya bersama Wakil Gubernur Idris Rahim selama dua periode.

“Karena saya sadar sudah tujuh tahun menjadi Gubernur ini karena dipilih oleh rakyat, termasuk rakyat di Limboto Barat ini bapak ibu sekalian. Program-program harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap Rusli.

Gubernur berharap program pasar murah bisa diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota. Subsidi bahan pangan ini jika dilakukan secara masif dan berkelanjutan tidak saja mampu menekan inflasi tetapi juga meringankan beban belanja warga.

“Uang ini bukan uangnya pak gubernur. Ini uang rakyat yang kami kembalikan lagi ke rakyat,” imbuhnya.

Seperti pelaksanaan pasar murah sebelum-sebelumnya, pemprov melalui Dinas Kumperindag menjual 7 bahan pokok seperti beras lima kg, gula satu kg, minyak goreng satu liter dan telur 10 butir. Ada juga bawang merah, bawang putih dan rica masing masing setengah kg. Semuanya dijual paket Rp55.000,- atau serba lima ribu.

Dilaksanakan juga penyerahan bantuan pertanian bagi warga yang gagal panen akibat kekeringan beberapa waktu lalu. Lahan sawah yang puso di Kabupaten Gorontalo sebanyak 359,75 hektare dan lahan jagung seluas 32 hektare.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie meminta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo untuk membantunya memberantas narkoba, mengingat semakin maraknya peredaran narkoba di Provinsi Gorontalo.

Hal itu terungkap dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kepala BNNP Gorontalo yang akan dilantik, Suparwoto dan Gubernur Gorontalo di Rumah Jabatan Gubernur, Kota Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

“Tadi Pak Gubernur pesan, bantu saya perangi narkoba. Itu sudah tugas kami. Kami akan berusaha semampunya,” ungkap Suparwoto.

Jumlah pengguna narkoba di Provinsi Gorontalo berdasarkan data BNN RI prevalansinya hingga saat ini mencapai 1,9 persen atau sebanyak 10.244 orang dari total jumlah penduduk Provinsi Gorontalo.

Suparwoto menambahkan pihaknya akan memperketat pengawasan peredaran barang haram tersebut, terutama yang disuplai dari luar daerah Gorontalo.

Rencananya Suparwoto akan mengikuti serah terima jabatan pada Kamis besok (17/10/2019). Suparwoto yang sebelumnya bertugas di Lembaga Pendidikan (Lemdik) Mabes Polri menggantikan Brigjen Pol Oneng Subroto.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 51
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo