>

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Forkopimda Provinsi Gorontalo, bupati/walikota se Provinsi Gorontalo, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan pemuda, mahasiswa dan masyarakat menandatangani deklarasi menolak miras dan kejahatan panah wayer.

Penandatanganan dilakukan dalam acara pencanangan Hari Ulang Tahun ke-19 Provinsi Gorontalo yang dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan lainnya di lapangan Taruna, Kota Gorontalo, Minggu (17/11/2019).

Sebelum penandatanganan, dilakukan pembacaan deklarasi menolak miras (minuman keras) dan kejahatan panah wayer yang dibacakan oleh Ketua KNPI Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun.

Ketua KNPI Provinsi Gorontalo dengan suara lantang mengucapkan 5 butir deklarasi.

Kelima butir deklarasi tersebut yaitu 1. Mengutuk keras pelaku kejahatan panah wayer yang telah mengakibatkan banyak korban; 2. Menyatakan perang melawan miras dan kejahatan panah wayer yang menjadi sumber terjadinya kejahatan; 3. Meminta kepada pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk hadir menjamin keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat.

Butir keempat dalam deklarasi tersebut yaitu meminta semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama pemerintah, TNI,Polri menyatakan perang terhadap miras dan panah wayer; dan butir  kelima, meminta kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan dan mensosialisasikan deklarasi beserta tindakan nyata dalam rangka menyelamatkan anak bangsa dari bahaya miras dan panah wayer.

Pencanangan HUT Provinsi Gorontalo ke 19 dirangkaikan dengan HUT ke-20 Dharma Wanita Persatuan (DWP), Hari Bakti PUPR Ke-74, Pencanangan HUT Korpri, Pencanangan Hari Ibu ke-90, Pencanangan Bulan Literasi Daerah, serta Launching BRT (Bus angkutan antar perkotaan).

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Provinsi dicanangkan oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Minggu (17/11/2019).

Pencanangan ditandai dengan apel bersama yang dipimpin oleh Gubernur Rusli dan diikuti oleh PNS, PTT, TNI/Polri, Dharma Wanita, Siswa-Siswi, serta masyarakat setempat.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Deklarasi terkait Kejahatan Panah Wayer dan Peredaran Miras di Gorontalo, HUT ke-20 Dharma Wanita Persatuan (DWP), Hari Bakti PUPR Ke-74, Pencanangan HUT Korpri, Pencanangan Hari Ibu ke-90, Pencanangan Bulan Literasi Daerah, serta Launching BRT (Bus angkutan antar perkotaan).

Dalam sambutannya gubernur Rusli menilai, 19 tahun perjalanan Provinsi Gorontalo sudah banyak mengalami kemajuan yang berarti. Hal itu tidak saja dilakukan pada zaman pemerintahannya, namun sejak kepemimpinan Tursandi Alwi selaku penjabat gubernur pertama, Fadel Muhammad, Gusnar Ismail hingga periode pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Idris Rahim.

“Mohon maaf kepada masyarakat Provinsi Gorontalo di usia ke-19 tahun ini sudah banyak yang kami lakukan, tetapi banyak juga yang belum selesai. Insyaallah di akhir masa jabatan kami yang tinggal tiga tahun ini akan menyelesaikan program-program unggulan. Salah satunya pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie,” kata Rusli

Dalam kesempatan itu pula gubernur dua periode inipun terus menegaskan tentang keamanan daerah. Menurutnya, akhir-akhir ini ada banyak isu yang tidak bagus terkait keamanan di Provinsi Goronralo, terlebih mengenai maraknya panah wayer dan peredaran miras.

 “Tentu saja semua yang terjadi di daerah ini, sebagai pimpinan kita harus bertanggung jawab utamanya terkait panah wayer. Sudah saya agendakan bersama pak Kapolda, kita akan buat FGD bersama jajaran Forkopimda khusus membahas permasalahan panah wayer ini. Masyarakat kami harap tenang, saya bersama jajaran TNI/Polri akan terus berusaha memberantas fenomena ini,” tegas Rusli.

Selain kegiatan berupa apel bersama, pencangan HUT juga di isi dengan pelayanan kesehatan gratis dan pasar murah, ada pula berbagai doorprize untuk peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari Gubernur, Wakil Gubernur dan jajaran Forkopimda.

Peringatan HUT Provinsi Gorontalo tahun ini juga akan diisi dengan sejumlah kegiatan. Di antaranya Lomba festival film pendek tingkat siswa SMA/SMK, Lomba Lihuta Lo Rabana, Peluncuran Buku Gorontalo Progresif serta pameran foto dan lain sebagainya.

 

Pewarta : Ecyn - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie meluncurkan pemanfaatannya 5 unit bus Trans NKRI pada pencanangan HUT ke-19 Provinsi Gorontalo, Minggu (17/11/19) bertempat di lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo.

Kelima bus Trans NKRI ini siap melayani masyarakat Gorontalo mulai Senin (18/11/2019) sebagai angkutan aglomerasi.

Untuk pelayanan ini ada 2 rute pulang pergi (PP) yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan. Satu rute dari pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo di Desa Ayula Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Satu rute lainya dimulai dari kampus baru UNG di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

“Bus Trans NKRI diharapkan bisa menjadi alternatif transportasi murah dan berkualitas bagi warga Gorontalo. Rute yang ditempuh juga menyasar tempat tempat strategis perkotaan seperti fasilitas rumah sakit, sekolah, pusat perdagangan dan perkantoran,” terang Gubernur Rusli.

Dengan jarak tempuh keseleruhan lebih kurang 30 km, harga sekali perjalanan terbilang cukup murah. Masyarakat umum hanya membayar Rp5.000,- sekali jalan, sementara mahasiswa dan pelajar dibanderol Rp2.000,- sekali jalan.

Di tempat yang sama, Kadis Perhubungan Provinsi Gorontalo Jamal Nganro menjelaskan, Koridor I Bus Trans TNKRI melewati jalan Thayeb Muhammad Gobel, Rumah Adat Gobel, jalan Rusli Datau, simpang 4 JDS-Andalas belok kanan ke arah jalan John Aryo Katili.

Bus selanjutnya melewati Kampus III UNG, simpang 5 ke jalan HB Yasin, RS Bunda serta belok kiri ke arah Jl. Jenderal Sudirman. Selanjutnya bus mengarah ke kampus Unisan, SMA 3 Kota Gorontalo, Pasar Sentral, Mega Zanur ke arah Bundara HI.

 “Dari bundaran HI masuk ke jalan Pandjaitan, kampus UNG ke jalan HOS Cokro Aminoto ke arah City Mall Gorontalo. Selanjutnya bus mengarah ke jalan Pasar Minggu menuju Danau Perintis, Perkantoran Pemkab Bone Bolango dan berakhir di Kampus Baru UNG,” jelasnya.

Untuk Koridor II, rute dari Perkantoran Pemprov Gorontalo menuju ke jalan Thayeb M. Gobel, Simpang 5, belok kiri ke jalan John Aryo Katili, kampus III UNG, jalan Brigjen Piola Isa terus hingga melewati Rumah Sakit Aloe Saboe. Selanjutnya masuk ke jalab Pasar Minggu, ke arah Danau Perintis, Kompleks Perkantoran Pemkab Bone Bolango dan berakhir di Kampus Baru UNG.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TILONG KABILA – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengharapkan para peserta Diklat PIM tingkat IV angkatan X Provinsi Gorontalo untuk mengimplementasikan proyek perubahan mereka di instansi masing-masing.

“Proyek perubahan yang merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu pencapaian hasil diklat harus dapat diimplementasikan di setiap instansi dari masing-masing alumni diklat”, kata Darda saat menutup Diklat PIM tingkat IV angkatan X Provinsi Gorontalo, di aula Badan Diklat Provinsi Gorontalo, Jumat (15/11/2019).

Menurut Sekda, perlu ada komitmen antara alumni diklat dan pembina kepegawaian untuk menjamin keberlanjutan proyek perubahan. Perlu juga komitmen lembaga penyelenggara dengan pejabat setiap instansi agar proyek perubahan pasca diklat diintegrasikan dalam dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) demi keberhasilan proyek perubahan.

Dalam kesempatan itu juga Darda meminta agar Badan Diklat Provinsi Gorontalo lebih mempersiapkan diri baik sarana dan prasarana untuk kenyamanan para peserta diklat.

“Saya minta Badan Diklat memberikan kemampuan terbaiknya dalam menciptakan kader-kader pemimpin masa depan, karena peserta bukan hanya ASN berasal dari Provinsi Gorontalo tapi juga dari luar Provinsi Gorontalo”, pinta sekda.

Dari peserta diklat PIM tingkat IV angkatan X Provinsi Gorontalo yang berjumlah 40 orang, Badan Diklat mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp809.200.000.

Penutupan diklat menghasilkan lima lulusan terbaik yaitu Noldi Sulu dari TVRI Gorontalo, Evans Tulungen dari KPU Provinsi Sulut, Rendra Sucipto Dilapanga dari Kota Kotamobagu, drg. Zohrawati Djafar dari Kota Gorontalo, dan Serlin Jusuf dari Kota Gorontalo.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA  – Ada yang menarik pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 yang berlangsung di Istana Negara, Kamis (14/11/2019). Usai Presiden menyerahkan DIPA kepada para gubernur, mereka lantas foto bersama di halaman Istana.

Kala itu para gubernur se-Indonesia kompak berseragam batik. Begitu pula dengan Presiden Jokowi dan Mendagri Jenderal (Purn) Tito Carnavian yang ikut mendampingi. Beberapa di antaranya menggunakan songkok nasional berwarna hitam.

Pemandangan menjadi kontras ketika pandangan diarahkan ke Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Dengan kemeja berwarna kuning, Rusli percaya diri menggunakan kain sulaman tangan karawo, kain khas Gorontalo. Lengkap dengan upia karanji (songkok anyaman) yang sudah menjadi ciri khasnya selama ini.

“Karawo dan upia karanji khas daerah. Ini sudah saya gunakan sejak tahun 2017, termasuk mewajibkan kepada pegawai saya untuk dipakai setiap hari. Khusus kain Karawo kita gunakan setiap hari Kamis dan acara-acara resmi,” ucap Rusli Habibie.

Lebih lanjut mantan Bupati Gorontalo Utara itu menjelaskan, upia karanji dan karawo harus terus digemari dan dipromosikan tidak saja skala lokal tapi juga nasional. Selain sebagai ciri khas juga diharapkan semakin diminati oleh daerah lain.

“Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Saya juga bersyukur kemarin Pak Gubernur Bank Indonesia (BI) saat hadir di acara ISEF 2019 menggunakan karawo. Ini menunjukkan kain karawo semakin diperhitungkan,” sambungnya.

Kain karawo merupakan kain tradisional khas Gorontalo. Dulu saat belum pisah dari Provinsi Sulawesi Utara, masyarakat mengenalnya dengan sebutan kain Kerawang dan lebih banyak dipasarkan di Kota Manado. Belakangan kain yang proses penyulamannya butuh ketelitian dan kehati-hatian itu dikembalikan ke nama aslinya yakni karawo atau sulaman.

Sementara itu, sejak diberlakukan aturan penggunaan upia karanji bagi setiap ASN Pemprov Gorontalo maka nilai jual songkok dari ilalang itu semakin meroket. Dulu harga upia karanji dengan kualitas anyaman yang biasa dihargai paling mahal Rp50.000,-.

Saat ini, upia karanji dengan kualitas biasa dijual dengan harga Rp100.000,- hingga Rp150.000,-. Jika kualitas, motif dan kepadatannya yang terbaik maka bisa dijual dengan harga Rp350.000,- hingga Rp500 000,-.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA  – Ada yang menarik pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 yang berlangsung di Istana Negara, Kamis (14/11/2019). Usai Presiden menyerahkan DIPA kepada para gubernur, mereka lantas foto bersama di halaman Istana.

Kala itu para gubernur se-Indonesia kompak berseragam batik. Begitu pula dengan Presiden Jokowi dan Mendagri Jenderal (Purn) Tito Carnavian yang ikut mendampingi. Beberapa di antaranya menggunakan songkok nasional berwarna hitam.

Pemandangan menjadi kontras ketika pandangan diarahkan ke Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Dengan kemeja berwarna kuning, Rusli percaya diri menggunakan kain sulaman tangan karawo, kain khas Gorontalo. Lengkap dengan upia karanji (songkok anyaman) yang sudah menjadi ciri khasnya selama ini.

“Karawo dan upia karanji khas daerah. Ini sudah saya gunakan sejak tahun 2017, termasuk mewajibkan kepada pegawai saya untuk dipakai setiap hari. Khusus kain Karawo kita gunakan setiap hari Kamis dan acara-acara resmi,” ucap Rusli Habibie.

Lebih lanjut mantan Bupati Gorontalo Utara itu menjelaskan, upia karanji dan karawo harus terus digemari dan dipromosikan tidak saja skala lokal tapi juga nasional. Selain sebagai ciri khas juga diharapkan semakin diminati oleh daerah lain.

“Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Saya juga bersyukur kemarin Pak Gubernur Bank Indonesia (BI) saat hadir di acara ISEF 2019 menggunakan karawo. Ini menunjukkan kain karawo semakin diperhitungkan,” sambungnya.

Kain karawo merupakan kain tradisional khas Gorontalo. Dulu saat belum pisah dari Provinsi Sulawesi Utara, masyarakat mengenalnya dengan sebutan kain Kerawang dan lebih banyak dipasarkan di Kota Manado. Belakangan kain yang proses penyulamannya butuh ketelitian dan kehati-hatian itu dikembalikan ke nama aslinya yakni karawo atau sulaman.

Sementara itu, sejak diberlakukan aturan penggunaan upia karanji bagi setiap ASN Pemprov Gorontalo maka nilai jual songkok dari ilalang itu semakin meroket. Dulu harga upia karanji dengan kualitas anyaman yang biasa dihargai paling mahal Rp50.000,-.

Saat ini, upia karanji dengan kualitas biasa dijual dengan harga Rp100.000,- hingga Rp150.000,-. Jika kualitas, motif dan kepadatannya yang terbaik maka bisa dijual dengan harga Rp350.000,- hingga Rp500 000,-.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo tampil dengan busana Karawo saat menghadiri Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Festival Ekonomi Syariah Indonesia yang ke-6 dibuka oleh Wakil Presiden KH Maruf Amin.

Kegiatan tahunan ini tidak saja diikuti oleh pelaku perbankan dan dunia bisnis nasional, tetapi juga mengundang perwakilan dari negara-negara sahabat dan mitra bisnis strategis internasional.

Selain itu, ISEF 2019 juga menjadi tuan rumah beberapa pertemuan internasional dan forum tingkat tinggi antara lain seperti 14th Islamic Financial Services Board (IFSB), 6th OIC Forum on Islamic Social Finance, 5th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC), dan International Hajj Conference.

“Ada kebanggaan bagi kami bahwa Bapak Gubernur BI menggunakan busana Karawo Gorontalo. Secara langsung atau tidak, beliau sudah ikut berkontribusi untuk mempromosikan Karawo,” ungkap Kepala Perwakilan BI Gorontalo melalui Kepala Fungsi Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan, La Ode Arief.

Dijelaskan La Ode, busana yang dikenakan Gubernur BI dipesan khusus dari salah satu pengrajin Karawo Gorontalo. Kemeja lengan panjang berwarna hijau tua itu dihiasi sulaman tangan pada bagian dada hingga ke perut. Perry Warjiyo terlihat elegan dan berbeda dari peserta lain yang menggunakan kain batik.

“Kain sulaman Karawo juga rencananya akan dikenakan oleh Pimpinan Bank Indonesia dan panitia kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia tanggal 28 November 2019 nanti di Rafflesia Hotel Jakarta. Rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI, menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah se-Indonesia, dirut perbankan, asosiasi pengusaha, dan akademisi,” imbuhnya.

Kantor Perwakilan BI Gorontalo menjadi leading sector dalam upaya mempromosikan kain khas Gorontalo di kancah nasional dan internasional. Selain dalam bentuk penggunaan dalam aktivitas kedinasan dan pertemuan resmi, BI Gorontalo juga aktif mempromosikan di ajang peragaan busana seperti Indonesia Fashion Week hingga ke Amerika Serikat pada ajang New York Fashion Week tahun 2018.

Berbagai promosi itu berdampak pada produksi UMKM Karawo yang meningkat 12,22% (yoy) dibandingkan tahun lalu. Kain Karawo juga tampil pada acara Karya Kreatif Indonesia 2019. Dalam acara pameran kerajinan tahunan terbesar di Indonesia ini penjualan Sulaman Karawo naik hingga sebesar 80% (ytd).

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO – Sebanyak 37 auditor Inspektorat Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota mengikuti bimbingan teknis (bimtek) audit forensik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta audit kepatuhan proses Pelayanan Satu Pintu (PSP).

“Pelaksanaan bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas auditor dalam pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan satu pintu. Diharapkan para auditor dapat bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksanaan, dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim saat membukan kegiatan bimtek yang berlangsung di Hotel Grand Whiz, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (14/11/2019).

Audit forensik merupakan tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di pengadilan. Wagub mengutarakan, audit forensik ini bersifat proaktif yang digunakan untuk mendeteksi resiko terjadinya kecurangan, serta dapat pula bersifat reaktif yang dilakukan jika ada indikasi atau bukti awal terjadinya kecurangan.

“Pemahaman akan audit forensik sangat penting bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian dana pembangunan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar alumnus pendidikan Lemhanas RI ini.

Sementara itu Inspektur Provinsi Gorontalo Iswanta menjelaskan, pelaksanaan bimtek tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi KPK RI atas program Monitoring Center fo Prevention (MCP). Iswan menuturkan, hasil penilaian program MCP tahun 2018 oleh KPK RI, Provinsi Gorontalo menempati rangking kedua nasional.

 “Hanya saja kita di Provinsi Gorontalo belum menyentuh audit forensik sesuai rekomendasi hasil evaluasi KPK, maka itulah kami dari Inspektorat Provinsi Gorontalo melaksanakan bimtek audit foreksik ini,” tutur Iswanta.

Pelaksanaan bimtek audit forensik akan berlangsung selama dua hari dari tanggal 14 hingga 15 November 2019. Bimtek tersebut diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo dan KPK.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

ISIMU – Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, mengingatkan kepada keluarga besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) Gorontalo untuk bisa menjadi pelopor kemanan di daerah.

Hal ini dikatakan Darda, saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara Pelantikan/Pengukuhan Pengurus Harian, Pengurus Daerah FKPPI XXX di Aula Makorem 133 NWB, Kamis, (14/11/2019).

“Akhir akhir ini Gorontalo sering terjadi beberapa kenakalan remaja, seperti maraknya panah wayer.  Denga adanya FKPPI, saya atas nama pemprov gorontalo mengharapkan forum ini bisa membantu pemerintah dalam hal menjaga keamanan daerah bersama TNI/Polri,” kata Darda.

Darda juga mengingatkan agar keluarga besar FKPPI yang baru saja dilantik, bisa terus meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi upaya-upaya yang senantiasa memecah belah keutuhan berbangsa serta bermasyarakat.

“Utamanya kepada saudara saya pak Handoyo,  yang terpilih untuk mengnahkodai FKPPI selama lima tahun kedepan, agar mampu menunjukkan kredibilitas untuk memajukan organisasi ini sesuai AD-ART,” tambahnya.

Sementara itu Ketua FKPPI Gorontalo terpilih masa bakti 2019-2024 Handoyo Sugiharto yang juga selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo mengungkapkan kebanggaannya terpilih menjadi Ketua FKPPI. Menurutnya posisi ini adalah amanah yang besar,  untuknya ia mengharapkan kerjasama dari semua teman teman pengurus tingkat Kabupaten/Kota.

“Sesuai harapan dari pak gubernur yang tadi dibacakan pak Sekda, bahwa kita adalah anak anak TNI/Polri jadi harus menjunjung tinggi jiwa patriotik dari orang tua kita, maka sudah seharusnya keberadaan kita bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat gorontalo, bisa turut membantu pemerintah menjaga keamanan daerah terlebih menurunkan tingkat kriminalitas ditingkat remaja,” tuturnya.

Pelantikan FKPPI Gorontalo ke XXX tersebut, berdasarkan surat keputusan nomor 137/PP/FKPPI dari Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pembina Dewan Penasehat dan Pengurus Harian, Pengurus Daerah Gorontalo. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri ada 36 pengurus terdiri dari Ketua dan anggota FKPPI yang resmi dilantik oleh Ketua Umum FKPPI.

 

Pewarta : Nova/Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bertempat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

DIPA memuat seluruh alokasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa Provinsi Gorontalo. Tahun 2020 kucuran dana pemerintah pusat sebesar Rp6,95 triliun atau meningkat Rp200 miliar dari tahun 2019 yang hanya 6,75 triliun.

Rinciannya Dana Bagi Hasil Pajak Rp72,8 miliar, Dana Bagi Hasil SDA Rp5,98 miliar serta Dana Alokasi Umum Rp4,25 triliun. Ada juga Dana Alokasi Khusus Fisik Rp988 miliar, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp821 miliar dan Dana Insentif Daerah Rp165 miliar serta Dana Desa Rp644 miliar.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjelaskan, arahan Presiden Jokowi jelas agar setiap kementrian, lembaga dan daerah segera melaksanakan lelang akhir tahun ini.

“Arahan beliau jelas segera lelang. Itu perintah sehingga Januari proyek dan program sudah bisa jalan,” terang Rusli.

Selain itu, lanjut kata Rusli, Presiden mengingatkan untuk memanfaatkan setiap Rupiah yang diberikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Biaya lain terkait dengan pendukung program sedapat mungkin dapat di hemat dan diminimalisir.

“Semua pihak juga diminta untuk memperbaiki koordinasi dan sinergi baik antara kementrian dan pemerintah daerah untuk efisiensi dan efektivitas pencapaian output kegiatan pembangunan,” imbuhnya.

Jika dirinci berdasarkan pemerintah daerah, maka alokasi dana transfer daerah ke Pemprov Gorontalo sebesar Rp1,61 trilun, naik dari tahun sebelumnya Rp1,54 triliun. Kabupaten Gorontalo menjadi yang terbanyak kedua yakni Rp1,223 triliun turun sedikit dari tahun sebelumnya Rp1,25 triliun. Disusul Kabupaten Pohuwato Rp949 miliar, naik dari tahun sebelumnya Rp878,93 miliar.

Kabupaten Bone Bolango mendapat alokasi anggaran sebesar Rp900 miliar naik dari tahun sebelum Rp869,93 miliar, Boalemo Rp785 miliar, naik dari tahun sebelumnya Rp767,47 miliar.

Sementara untuk Kota Gorontalo Rp719 miliar, turun dari tahun sebelum Rp726,13 miliar dan Gorontalo Utara Rp761 miliar, naik dari tahun sebelumnya Rp712,65 miliar.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo