>

Displaying items by tag: PPID Humas

Kamis, 30 Januari 2020 16:28

Kas Dana BOS SMA Diperiksa Inspektorat

GORONTALO – Inspektorat Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019. Selain itu, dilaksanakan juga pencatatan persediaan oleh Badan Keuangan, di ruang Huyula kompleks Gubernuran, Kamis (30/01/2020).

Siti Badriyah Huntuyungo, pengendali teknis tim menyebut kegiatan ini dilakukan untuk memastikan persediaan dan pengelolaan kas dana BOS telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan pengelolaan kas khususnya penetapan saldo kas akhir per 31 desember 2019, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2019.

“Kami ingin memastikan bahwa saldo akhir yang dilaporkan telah benar sesuai dengan saldo BKU, saldo tunai dan saldo bank serta telah didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang cukup,” ungkap Siti.

Siti melanjutkan kegiatan ini penting, mengingat proses pencatatan masih manual, belum menggunakan aplikasi simda seperti OPD di Provinsi, sehingga perlu pengendalian yang lebih optimal. Oleh karenanya, disamping melakukan pemeriksaan kas, tim juga memberikan saran perbaikan dalam proses pengelolaan kas yang baik dan benar kepada bendahara dana bos.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak senin (27/01/2020) dan akan berakhir pada sabtu (01/02/2020). Seluruh SMA sederajat di lima kabupaten dan satu kota datang untuk melaporkan pencatatan dana bos di masing-masing sekolahnya.

 

Pewarta : Gina/Siti Badriyah - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 30 Januari 2020 16:25

KPRI Wiyowa Bagikan SHU Rp229 Juta

GORONTALO – Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wiyowa Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT).

RAT ke-15 sejak berdirinya KPRI Wiyowa pada tahun 2004 dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim. Pada agenda RAT tersebut sebanyak 823 anggota menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2019 sebesar Rp229,9 juta.

“SHU per 31 Desember 2019 sebesar Rp229,9. Kita serahkan sepenuhnya kepada anggota apakah SHU ini akan dibagikan atau disetorkan sebagai simpanan pokok. SHU ini kita targetkan pada tahun 2020 akan meningkat menjadi Rp380 juta,” ujar Kepala KPRI Wiyowa, Mansur Detuage dalam laporannya pada pembukaan RAT di Belle Li Mbui, Kota Gorontalo, Kamis (30/1/2020).

Koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Gorontalo ini mencatatkan kekayaan bersih pada akhir tahun 2019 sebesar Rp3,2 miliar, dengan total simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar Rp2,1 miliar.

Sementara itu Wagub Idris Rahim dalam sambutannya mengapresiasi kinerja pengurus yang telah berhasil meningkatkan kemajuan KPRI Wiyowa. Salah satu indikator keberhasilan tersebut yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pengelolaan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.

“Ini luar biasa. Berarti dalam pengelolaan keuangan koperasi sudah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Wagub Idris Rahim.

RAT KPRI Wiyowa tersebut juga mengagendakan pemilihan pengurus dan dewan pengawas untuk periode selanjutnya. Terkait hal itu Wagub mengingatkan agar momentum itu dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja koperasi selama ini, termasuk menyusun program koperasi yang benar-benar diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota.

 “Untuk memilih pengurus, pilihlah yang kapabel dan akseptabel yaitu yang mampu dan diterima oleh semua anggota. Kemudian untuk menyusun program, jangan lebih besar pasak dari pada tiang. Artinya program itu harus disesuaikan dengan kemampuan koperasi, apalagi koperasi simpan pinjam itu biasanya lebih besar pinjamnya dari pada simpannya,” tutur Idris.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim menyerahkan Sertifikat Nomor Induk Koperasi dari Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Republik Indonesia kepada Ketua KPRI Wiyowa. Sebelumnya KPRI Wiyowa juga telah memiliki Sertifikat ISO 9000:2008, serta penghargaan dari Menteri KUKM sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional dari Menteri KUKM.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BULANGO SELATAN  –  Obor Pangan Lestari (OPAL), GerakanTanam Cabe (Gertam Cabe), penanaman pohon kelor, dan pengurangan penggunaan botol  plastik di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo diluncurkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, Kamis (30/1/2020)..

Darda Daraba dalam sambutannya menyebut terobosan yang di inisiasi oleh Dinas Pangan ini jika dilakukan secara masif, akan mampu membantu kesejahteraan masyarakat. Selain itu harap Sekda, hal ini juga mampu menekan inflasi.

“Kalau lembaga atau dinas sudah menggaungkan program-program pelestarian seperti ini, tentu akan menyentuh hingga ke elemen terbawah. Khusus untuk cabe dan pohon kelor, kalau sudah disiapkan lahan, bibit, cara-cara pengolahannya juga kita sudah tau, maka tujuan dari pelestarian pangan, pelestarian lingkungan tentu akan tercapai,” kata Darda Daraba di Aula Kantor Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

Tahun 2019 Dinas Pangan telah menyalurkan 10.000 bibit cabe gratis yang dibagikan kepada kelompok wanita tani melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), kepada ASN dan lembaga-lembaga sosial. Sementara untuk tahun 2020, jumlah bibit cabe yang sama juga dibagikan untuk siswa sekolah.

“Ada namanya CITOS atau chili to school atau cabe masuk sekolah. Nanti kita kerjasama dengan pihak sekolah, kita bikin nanti disana persemaian cabe. Kemudian masing-masing anak sekolah membawa polybag dari cabe itu ditanam dirumah. Setiap anak akan kita bagikan 10 bibit cabe. Program ini kita jadikan sebagai kegiatan ekstrakulikuler anak-anak sekolah,” kata Sutrisno Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo saat diwawancarai awak media.

Selain peluncuran berbagai program pelestarian lingkungan, Dinas Pangan Provinsi Gorontalo juga melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja di lingkungan ASN Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Gina/Nopretty - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo untuk melakukan inovasi pelayanan publik. Hal itu ditegaskannya pada rapat koordinasi inovasi pelayanan publik yang digelar oleh Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo di Ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Rabu (29/1/2020).

“Setiap OPD harus ada satu inovasi pelayanan publik. Minimal tahun ini ada peningkatan dari tahun sebelumnya di mana hanya ada dua OPD yang melakukan inovasi pelayanan publik,” tegas Wagub Idris Rahim.

Idris menuturkan, pelayanan publik merupakan salah satu tugas dan fungsi pemerintah. Dikatakannya, inovasi dalam pelayanan publik harus didukung oleh aparatur yang memiliki kapasitas, berintegritas, berkarakter, profesional, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Pelayanan itu harus cepat, tepat, dan sederhana. Setiap aparatur juga harus memiliki sikap dan perilaku yang santun. Jadikan senyum, sapa, dan salam menjadi budaya dalam pelayanan publik,” tutur Idris.

Lebih lanjut Wagub menjelaskan kriteria penilaian dalam inovasi pelayanan publik yaitu memiliki gagasan kebaruan yang unik, efektif dengan memperlihatkan capaian yang nyata dan memberi solusi, bermanfaat, dapat ditransfer atau dicontoh oleh unit pelayanan publik lain, serta berkelanjutan.

Sementara itu Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo Alim Niode dalam paparan materinya menjelaskan, inovasi adalah gagasan atau ide kreatif orisinal-adaptasi yang memberikan manfaat ke masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Alim mengutarakan, inovasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta pengembangan sumber daya manusia pada unit pelayanan publik.

 “Alhamdulillah tingkat kepatuhan untuk Pemprov Gorontalo pada tahun 2019 masuk dalam zona hijau. Tahun ini seluruh Ombudsman akan melakukan resurvei pelayanan publik yang meliputi kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik, kompetensi penyelenggara layanan, serta persepsi pengguna layanan. Tiga hal utama ini yang akan menentukan zona pelayanan publik,” pungkasnya.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 29 Januari 2020 16:42

Gorontalo Komitmen Berantas TBC

KOTA CIMAHI – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menghadiri Gerakan Eliminasi TBC (tuberkulosis) 2030 yang digelar di Cimahi Techno Park, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Acara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Stop TB Partnership Indonesia (STPI) dan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI).

Gubernur Rusli di sela-sela acara mengemukakan, pemerintah provinsi Gorontalo bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen untuk menekan dan memberantas TBC di Gorontalo. Ia mencontohkan, untuk tahun 2019 pemerintah pusat menetapkan target estimasi penanganan TBC sebanyak 5000 kasus.

“Target itu minimal 75 persen harus bisa diselesaikan di daerah. Alhamdulillah kita bisa menemukan dan mengobati 3447 kasus sepanjang tahun 2019 lalu,” jelas Rusli.

Dari aspek persentase kesembuhan tahun 2018, Provinsi Gorontalo mencatatkan angka 92,5 persen. Tingginya angka kesembuhan di atas 90 persen disumbang oleh tiga daerah yakni Kabupaten Gorontalo 93,3 persen, Kabupaten Pohuwato 92,7 dan Bone Bolango 99,1 persen.

“Masalah TBC bukan saja pola hidup sehat dan lingkungan yang bersih, tapi menurut saya perlu ada kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri dan mengikuti pengobatan secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Ia berharap dengan adanya Gerakan Eliminasi TBC secara nasional maka penanganan penyakit menular itu bisa lebih masih dan lebih baik lagi di tahun 2020. Pada gilirannya Indonesia bisa keluar dari status negara terbesar ketiga pengidap TBC di dunia

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA  – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo menerima kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf Jalan Medan Merdeka Barat 17, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Pada pertemuan itu, Gubernur Rusli menyampaikan agenda kepariwisataan Touring Jelajah Wisata Sulawesi pada 22 Februari mendatang.

Touring Jelajah Wisata Sulawesi mengangkat tema Wonderful Sulawesi, yang masuk dalam Calender Of Event Pesona Pariwisata Gorontalo 2020 ini berlangsung selama 8 hari diikuti para peserta dari berbagai daerah di Indonesia, pemberangkatan dimulai dari Pantai Losari Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal itu, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menyambut baik event Jelajah Wisata Sulawesi ini. Menurut Angela, dirinya sangat konsen terhadap event seperti ini karena bisa membawa wisatawan asing untuk datang ke Indonesia.

“Kita bantu promosikan dan mengenai hal lain akan dibicarakan lebih khusus dengan para staf di Kementerian,” kata Angela.

Kepala Dinas Pariwisata, Rifli Katili yang ikut dala pertemuan ini mengaku sangat bersyukur atas pertemuan ini.

“Alhamdulillah kami bisa mendampingi Gubernur dan diterima Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam pertemuan tersebut ada dua hal yang dibahas,” kata Rifli Katili.

Rifli Katili menjelaskan, terkait dengan kegiatan promosi pariwisata yang dikemas dalam Touring Jelajah Wisata Sulawesi ini bertujuan untuk mempromosikan destinasi wisata Sulawesi Selatan dengan pantai Losari, wisata di Kabupaten Toraja dan promosi wisata di Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulut.

“Kita mengharapkan semua provinsi di Sulawesi bisa dilintasi saat touring ini, namun saat ini hanya 4 yakni Sulsel, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulut. Karena ini agenda tahunan maka Ke depan Sulawesi Tenggara dan Sulbar akan dilibatkan,” papar Rifli Katili.

Pada kalender kegiatan kepariwisataan Provinsi Gorontalo terdapat  2 kegiatan yang masuk dalam 100 kalender event nasional yaitu Festival Karawo dan Festival Saronde.

“Dengan adanya touring sebagai momentum peluncuran kalender event diintegrasikan sekaligus dengan touring itu sendiri, karena ini akan mengundang pemerintah dan masyarakat yang ada di berbagai provinsi,” ucapnya.

Mengakhiri pertemuan tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo saling bertukar cendramata. Turut hadir mendampingi Gubernur Rifli Katili Kadis Pariwisata Gorontalo, Masran Rauf Kepala Biro Humas, Wahyudin A Katili Kadis Kominfo dan Statistik, Sukri Botutihe Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta: Rais Kamali/Republikpos

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 28 Januari 2020 21:26

12 OPD Tanda Tangani Perjanjian Kinerja

GORONTALO – Sebanyak 12 Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo menandatangani perjanjian kinerja dan pakta integritas di Bele li Mbui, Kota Gorontalo, Selasa (28/1/2020). Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dan Asisten Bidang Administrasi Umum.

12 OPD tersebut yakni Biro Hukum, Biro P2E, Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Pengadaan,  Badan Keuangan serta Badan Kepegawaian. Ada juga Dinas PRKP, Dinas PMD Dukcapil, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Perpustakan, dan Sekretariat Dewan.

Sekda dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua OPD yang sudah melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas. Menurutnya, kegiatan ini bentuk kesungguhan OPD dalam mengawali pekerjaan di 2020 dan merupakan satu pengakuan OPD akan melaksanakan pekerjaan di tahun 2020 ini.

“Kenapa saya tekankan semua OPD harus melaksanakan penandatangan, agar semua bisa meyakinkan dirinya bahwa apa yang akan dikerjakannya di tahun 2020,” ungkap Darda.

Darda berharap agar pada tahun 2020 ini harus lebih baik dari tatahun-tahun sebelumnya. Dibutuhkan sebuah kerja keras, kerja cepat, dan harus disertai kerja-kerja produktif. Penting bagi setiap pegawai untuk berinovasi dalam menjalankan pemerintahan.

“Dengan banyaknya inovasi, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang berorientasi pada hasil yang nyata, bukan pada proses yang nihil,” sambungnya.

Secara khusus Sekdaprov mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah berkontribusi dalam pencapaian yang diraih oleh Provinsi Gorontalo. Diantaranya penyerapan anggaran 2019 serta penetapan APBD 2020 yang terbilang cepat.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim membuka sosialisasi kebijakan penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas LHK Provinsi Gorontalo di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Rabu (28/8/2019).

“Sosialisasi ini sangat penting sebagai salah satu upaya kita untuk menurunkan emisi GRK yang berdampak pada terjadinya pemanasan global,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya.

Pemanasan global berdampak pada perubahan iklim, curah hujan, dan suhu, naiknya permukaan air laut, serta berdampak pula pada ekosistem.  Pemanasan global menjadi persoalan dunia yang menuntut seluruh negara untuik berkomitmen mengurangi emisi GRK. Indonesia termasuk dalam 175 negara yang wajib melaporkan emisi GRK ke PBB.

Wagub berharap melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan Civil Society Organization (CSO) mitra Kementerian LHK yakni Coaction Indonesia dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi GRK. Mantan Sekda Provinsi Gorontalo itu juga berharap inventarisasi GRK dapat meningkatkan kualitas udara yang lebih sehat sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kita menginginkan Gorontalo menjadi success story bagi daerah lain dalam pelaksanaan inventarisasi GRK. Tentunya ini membutuhkan komitmen kita bersama,” ujarnya.

Inventarisasi GRK merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya, termasuk simpanan karbon.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo Gorontalo terhitung mulai tanggal 28 Januari 2020 hingga 30 hari kerja ke depan akan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019. Terkait hal itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendukung kelancaran pemeriksaan tersebut.

“Seluruh pimpinan OPD wajib mendukung kelancaran pemeriksaan BPK. Bagi yang akan keluar daerah terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada saya. Khusus untuk Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara jangan dulu keluar daerah selama sebulan ini,” ujar Wagub Idris Rahim usai menerima tim auditor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo di ruang kerjanya kompleks Gubernuran Gorontalo, Selasa (28/1/2020).

Idris mengutarakan, pemeriksaan oleh BPK tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi Pemprov Gorontalo untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu Pemprov Gorontalo berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya guna terlaksananya pemeriksaan yang komprehensif.

“Inspektorat saya minta segera membuat edaran kepada OPD untuk menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh tim audit BPK. Untuk OPD yang memiliki anggaran yang besar seperti Dinas Dikbudpora, PUPR, dan Pertanian, saya minta pemeriksaannya dibarengi dengan pemeriksaan fisik di lapangan,” tutur Wagub yang pada pertemuan tersebut didampingi oleh Inspektur Provinsi Gorontalo Sukril Gobel.

Lebih lanjut Wagub Idris Rahim berharap Pemprov Gorontalo akan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih sebanyak tujuh kali. Dari jumlah tersebut, opini WTP enam kali di antaranya diraih secara berturut-turut di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim.

“Mudah-mudahan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2019 akan kembali meraih opini WTP,” tandas Idris.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – RS Aloe Saboe di Kota Gorontalo dan RS MM Dunda di Kabupaten Gorontalo ditunjuk Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai rumas sakit rujukan untuk mengantisipasi menyebarnya virus corona di Provinsi Gorontalo.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan unsur kesehatan terakait baik provinsi dan kabupaten kota dalam rangka Penanganan Virus Corona di ruang Huyula kantor gubernur, Senin (27/1/2020).

“Jika sudah dipastikan yang bersangkutan terinfeksi virus langsung kita obati di rumah sakit rujukan yakni RS Aloei Saboe dan RS. MM Dunda. Kedua rumah sakit rujukan itu sudah kita siapkan termasuk ruang isolasinya,” jelas Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gorontalo, dr Iriyanto Dunda.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menjelaskan, keputusan penting lain yang diambil yakni penanganan penyebaran virus corona masuk di Gorontalo. Siapa bekerja apa dan bagaimana prosedurnya semua dibahas tuntas.

“Setiap solusi dibuatkan SOPnya. Selain itu, dalam rapat tersebut mendapatkan kesepakatan dalam rencana aksi siapa berbuat apa untuk memastikan bahwa benar-benar pemerintah hadir dalam rangka menanggapi isu virus corona,” kata Darda.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Gorontalo sudah menyiapkan peralatan pencegahan. Di perbatasan sudah disiapkan alat, bandara sudah disiapkan scaner serta di pelabuhan juga sudah dipasang infrared dan siap digunakan.

“Tadi juga sudah diperlihatkan video simulasi dari KKP. Intinya kita tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo sudah siap untuk mewaspadai virus corona,” imbuh Plt Kadis Kesehatan, Misranda Nalole.

Pihaknya sudah menyediakan posko kesehatan 1×24 jam untuk penanganan virus corona. Masyarakat bisa berkonsultasi terkait virus mematikan tersebut. Terlebih Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi pintu masuk wisatawan Tiongkok menjadi daerah yang berbatasan dengan Gorontalo.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama